Asia Tenggara perlu bersatu namun fleksibel dalam hadapi ancaman tarif Trump: Para pemimpin ASEAN 

KUALA LUMPUR: Dari bertindak sebagai penghubung antara China dan Timur Tengah,   menerapkan strategi Indo-Pasifik yang ekspansif, hingga melantik Papua Nugini sebagai anggota baru.

Demikian saran yang disampaikan para pemimpin Asia Tenggara pada hari Senin (26/5) saat berkumpul pada pertemuan pertama mereka yang diadakan dua kali setahun untuk memperkuat Persatuan Negara-nedgara Asia Tenggara (ASEAN) di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

Yang mendasari berbagai usulan tersebut adalah seruan yang jelas bagi kelompok yang beranggotakan 10 negara itu untuk tetap bersatu tetapi fleksibel saat mencari mitra baru dan cara untuk mengatasi tantangan mendesak yang disebabkan oleh ancaman tarif besar-besaran dari Amerika Serikat.

ASEAN memiliki "ketabahan dan daya tahan" untuk "menghadapi badai" ketidakpastian ekonomi yang berputar-putar di kawasan tersebut, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan dalam sambutan pembukaannya pada KTT ASEAN ke-46 yang berlangsung selama dua hari.

"Kami berterima kasih atas semangat sentralitas dan persaudaraan di antara negara-negara anggota ASEAN yang dapat bersatu untuk membentuk front bersama dalam menghadapi tantangan ini," kata Anwar, yang tahun ini menjabat sebagai ketua bergilir ASEAN.

Negara-negara ASEAN termasuk di antara yang paling terdampak oleh tarif AS, dengan negara-negara seperti Kamboja dan Laos masing-masing dikenai tarif impor sebesar 49 persen dan 48 persen, sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan jeda selama 90 hari pada tarif “timbal balik” atas impor dari hampir 60 negara dan Uni Eropa pada tanggal 9 April.

Anwar pada hari Senin mengatakan bahwa “cadangan niat baik” antara para pemimpin blok tersebut memungkinkannya untuk memperluas kemitraannya dan bertindak dengan “kejelasan strategis”.

“Kita harus menjaga sistem multilateral dan memastikan bahwa model geoekonomi ASEAN-GCC (Dewan Kerja Sama Teluk)-China terus memainkan peran yang berarti dalam menempa masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi kawasan dan rakyat kita,” katanya. Anwar mengatakan bahwa ia telah menulis surat kepada Trump untuk "mencari pengertiannya" dalam menyelenggarakan pertemuan AS-ASEAN yang bertujuan untuk membahas tarif dalam semangat "sentralitas" ASEAN.

"Ketika kami menemui masalah ini dengan tarif, kami berkata, 'Lanjutkan dengan pertemuan bilateral, tetapi pertahankan konsensus ASEAN,'" kata Anwar.

ASEAN akan menyelenggarakan pertemuan puncak trilateral pertamanya dengan China dan GCC pada hari Selasa karena blok Asia Tenggara tersebut berupaya untuk meredam potensi dampak pungutan Trump.

FLEKSIBILITAS DALAM MENCARI MITRA BARU

Pada pertemuan hari Senin, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menekankan bahwa ASEAN harus beradaptasi "secara fleksibel dan efektif" terhadap setiap perubahan dalam lanskap global, portal berita VietnamPlus melaporkan.

Dunia sedang mengalami transformasi yang cepat dan kompleks yang ditandai oleh polarisasi politik, pemisahan ekonomi, fragmentasi kelembagaan, dan ketimpangan pembangunan, kata Chinh.

“Lebih dari sebelumnya, ASEAN harus memperkuat solidaritas internal, menegakkan peran utamanya, dan menjaga hubungan yang seimbang dengan negara-negara besar dengan memanfaatkan sepenuhnya mekanisme kerja sama yang ada di blok tersebut,” katanya.

Chinh menyerukan pemanfaatan jaringan kemitraan ekonomi ASEAN yang lebih efektif, termasuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), dan mendesak kemajuan dalam menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan mitra seperti Kanada.

RCEP yang digerakkan ASEAN mencakup 10 anggota blok tersebut serta Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Ini adalah perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, yang mencakup sekitar 30 persen dari total produk domestik bruto dan populasi dunia.

Chinh juga mendorong peningkatan perjanjian perdagangan bebas yang ada dengan China dan India untuk membantu diversifikasi pasar, produk, dan rantai pasokan.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa ia mendukung upaya Timor-Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN "secepatnya" dan mengusulkan agar Papua Nugini juga "berpartisipasi" dalam blok tersebut.

Pada bulan Maret, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan negaranya dapat memperoleh manfaat pertumbuhan ekonomi dari negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, sekaligus membuka "koridor ekonomi" untuk Pasifik, demikian dilaporkan media lokal The National.

"Mereka juga telah menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan ASEAN," kata Prabowo, merujuk pada Papua Nugini.

"Saya pikir dalam situasi ketidakpastian geopolitik saat ini, semakin kuat ASEAN, semakin banyak kita akan didengar dalam wacana negara-negara besar. Kita tahu sekarang bahwa hanya mereka yang kuat yang akan dihormati."

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra juga menyerukan persatuan regional dan pendekatan baru untuk melawan pergeseran global dan memastikan ketahanan ekonomi, menurut situs berita Thailand The Nation.

Paetongtarn memperingatkan tentang "dampak signifikan" dari tarif AS, dengan mengatakan bahwa tarif tersebut membentuk kembali dinamika perdagangan global dan menantang prospek ekonomi ASEAN.

Ia mendesak para pemimpin blok tersebut untuk segera mengevaluasi kembali strategi mereka dan memperkuat persatuan regional, menyerukan jaringan rantai pasokan terpadu, integrasi regional yang lebih dalam, dan kemitraan baru untuk menavigasi lanskap ekonomi yang tidak stabil.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan multilateralisme dan globalisasi "sedang mundur" dengan pertanyaan tentang seperti apa "tatanan global baru nantinya".

Nilai platform ASEAN yang ada harus ditingkatkan karena membantu mendorong kolaborasi dan dialog, katanya.

"Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menerapkan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik, atau AOIP, secara konkret dan praktis," katanya.

"Ini dapat membantu membentuk kebiasaan konsultasi dan kerja sama, mengelola perbedaan, dan mencegah konflik langsung."

AOIP menempatkan sentralitas ASEAN sebagai prinsip dasar untuk mempromosikan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, dengan mekanisme yang dipimpin ASEAN, seperti KTT Asia Timur, sebagai platform untuk dialog dan implementasi kerja sama.

ASEAN juga dapat berupaya mengembangkan, jika sesuai, kerja sama dengan mekanisme regional dan sub-regional lain di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia pada area-area tertentu yang menjadi kepentingan bersama untuk melengkapi inisiatif-inisiatif yang relevan.

“Kita harus menjajaki kemitraan baru, karena, terlepas dari semua masalah yang kita hadapi di dunia, Asia tetap menjadi pusat pertumbuhan global,” kata Wong.

“Di kawasan ini, negara-negara seperti China, Jepang, Korea, India akan sangat ingin berbuat lebih banyak dengan kita,” tambahnya.

KETEGANGAN DI LAUT CINA SELATAN, KONFLIK MYANMAR

Perdagangan bukan satu-satunya isu dalam agenda KTT ASEAN, di mana para pemimpin bertemu untuk rapat pleno yang diikuti oleh retret yang lebih bebas, keduanya di balik pintu tertutup.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada hari Senin meminta blok tersebut untuk mempercepat penerapan kode etik yang mengikat secara hukum di Laut Cina Selatan, demikian dilaporkan berita ABS-CBN.

China mengklaim sebagian besar jalur perairan strategis dan kaya sumber daya itu sebagai miliknya, sementara beberapa anggota ASEAN termasuk Filipina memiliki klaim yang tumpang tindih.

Negosiasi tentang kode etik telah berlangsung sejak awal tahun 2000-an sebagai cara untuk mengelola ketegangan di Laut Cina Selatan, tetapi kemajuannya lambat.

Bentrokan maritim antara China dan Filipina telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, meskipun Marcos "sangat optimis" tentang penyelesaian negosiasi tentang kode tersebut, demikian dilaporkan Philippine Daily Inquirer.

Pada hari Senin, Marcos menggarisbawahi perlunya penyelesaian sengketa secara damai dan kerja sama maritim untuk menjaga stabilitas regional, demikian dilaporkan ABS-CBN.

Ia menyerukan kerja sama regional yang lebih dalam untuk mengatasi tantangan yang muncul dan lintas batas termasuk perubahan iklim dan kejahatan transnasional.

Anwar juga memuji langkah-langkah "penting" untuk melibatkan pihak-pihak yang bertikai di Myanmar, anggota ASEAN, yang telah dilanda kekacauan sejak militernya menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dan memicu protes pro-demokrasi pada awal 2021 yang berubah menjadi pemberontakan dan konflik yang meluas.

ASEAN diharapkan membahas proses perdamaian Myanmar yang goyah dan membangun upaya terbaru Anwar, yang telah membentuk kelompok penasihat informal baru yang terdiri dari negarawan regional untuk membantu mengatasi masalah tersebut.

Anwar berterima kasih kepada para pemimpin ASEAN karena menyetujui pembentukan kelompok tersebut, yang menurutnya selanjutnya akan bertemu dengan mantan perdana menteri Kamboja Hun Sen.

"Keterlibatan yang tenang itu penting," tambah Anwar.

"Langkah-langkahnya mungkin kecil dan jembatannya mungkin rapuh, tetapi seperti kata pepatah, dalam hal perdamaian, bahkan jembatan yang rapuh lebih baik daripada jurang yang semakin lebar."

Anggota ASEAN mengakhiri acara hari itu dengan menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur, sebuah dokumen yang memandu pembangunan dan kerja sama kawasan selama dua dekade mendatang.

Deklarasi tersebut menandai tekad bersama untuk meningkatkan persatuan kawasan, mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan untuk menanggapi secara efektif megatren yang ada dan yang akan datang.

“Tatanan internasional tidak menentu. Ketegangan geopolitik, fragmentasi ekonomi, gangguan iklim dan teknologi menguji ikatan antarnegara,” kata Anwar.

“Tahun-tahun mendatang akan ditentukan oleh revolusi dalam teknologi dan sains. Kemampuan kita untuk memimpin – dalam kecerdasan buatan, inovasi digital, dan ekonomi hijau dan biru – akan menentukan tidak hanya kemakmuran kita, tetapi juga kohesi kita.”