Krisis dokter melanda Malaysia: Rumah sakit kewalahan, pasien terdampak

KUALA LUMPUR: Dua tahun lalu, Manisha terlempar dari sepeda motor setelah seorang kurir menabraknya di lampu merah. Dia terseret 20 meter di atas aspal.

"Setengah wajah saya berdarah," kenang dia. "(Mata) kiri saya sakit sekali."

Dia langsung dilarikan ke rumah sakit umum, tiba pukul 14.30 ketika itu. Namun, karena pasien yang membeludak, dokter baru bisa memeriksanya ketika hari sudah malam.

"Setelah pukul 10 malam, dokter mengatakan ingin melakukan CT scan," kata Manisha. "Setelah CT scan, saya diperbolehkan pulang dan dijadwalkan pemeriksaan berikutnya ke klinik (spesialis)."

Dalam pemeriksaan sepekan kemudian, ternyata ada keretakan pada tengkorak wajahnya. Sampai sekarang, perempuan 47 tahun yang penglihatannya memburuk akibat kecelakaan itu mengaku kecewa mengapa kondisinya saat itu tidak dianggap situasi darurat. 

Manisha, yang bukan nama sebenarnya, juga mengalami luka pada kedua tangannya. 

"Mereka seharusnya memeriksa saya terlebih dulu karena saya kesakitan. Ada pendarahan di dalam mata saya," kata dia. "Mereka bilang, 'Tidak, ... kami hanya menerima kasus non-darurat setelah pukul 9.'"

Pengalaman Manisha menggambarkan masalah yang tengah terjadi di sistem kesehatan Malaysia: kurangnya dokter di rumah sakit umum akibat menurunnya jumlah mahasiswa kedokteran dan pindahnya para dokter.

Pada 2019, terdapat 6.134 dokter muda atau koas yang dipekerjakan kementerian kesehatan. Pada 2023, jumlah itu turun menjadi 3.271 — hampir 50 persennya.

Meski negara membuka rumah sakit atau klinik baru, “jumlah dokter yang bergabung masih tidak cukup,” kata Presiden Asosiasi Medis Malaysia Kalwinder Singh Khaira.

Sebuah survei yang dilakukan asosiasi itu tahun lalu menemukan hanya 5 persen fasilitas kesehatan publik di Malaysia dengan tenaga kerja memadai.

Sharifa Ezat Wan Puteh, profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Kebangsaan Malaysia, menyebut kondisi ini sebagai “krisis”. Ia mengatakan: “Sistem kesehatan publik sudah kewalahan.”

Program Insight CNA membahas latar belakang mengapa Malaysia kekurangan dokter serta langkah yang bisa ditempuh untuk mengatasinya.

SEBERAPA PARAH KRISIS DOKTER DI MALAYSIA?

Rasio dokter terhadap populasi di Malaysia memang masih sejalan dengan standar negara berpendapatan menengah atas. Dengan hampir 2,5 dokter per 1.000 penduduk, Malaysia menempati posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara setelah Singapura (2,9). Namun, angka itu tidak menggambarkan situasinya secara menyeluruh.

Sebagian besar dokter terkonsentrasi di pusat-pusat kota. Karena itu, negara bagian yang lebih makmur seperti Johor, Penang, dan Wilayah Federal memiliki “jumlah dokter yang dianggap cukup,” kata Sharifa Ezat.

Namun, lanjutnya, ada kesenjangan besar dalam rasio dokter di negara bagian seperti Sabah, Sarawak, Pahang, dan Kelantan.

Kekurangan spesialis di rumah sakit umum pemerintah jauh lebih parah. Menurut Akademi Kedokteran Malaysia, rasio spesialis terhadap populasi adalah 4 banding 10.000, sedangkan rata-rata yang ditetapkan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2018 adalah 14,3 banding 10.000.

Sekitar 15 persen dokter di sektor publik Malaysia merupakan spesialis, angka yang dinilai Singh masih rendah. Sebagai contoh, hanya ada 14 ahli bedah kardiotoraks di seluruh rumah sakit umum pemerintah di Malaysia.

“Daftar tunggu pengobatan penyakit jantung di banyak rumah sakit pemerintah sangat panjang. Tapi kasus-kasus gawat darurat diprioritaskan,” kata dokter bedah kardiotoraks John Chan dari rumah sakit swasta Cardiac Vascular Sentral (Kuala Lumpur).

“Dengan cara itu, menurut saya situasinya agak teredam. Tapi tentu saja, ada pasien yang tidak selamat saat menunggu operasi jantung.”

Kekurangan juga terjadi di bidang onkologi. Saat ini hanya ada sekitar 180 dokter onkologi di rumah sakit pemerintah dan swasta, sementara setiap tahun terdiagnosis sekitar 50.000 kasus kanker baru — rata-rata 278 kasus baru per dokter onkologi per tahun.

“Karena hasil (tes pasien) keluar terlambat, atau mereka tidak bisa segera bertemu dokter, penyakitnya berkembang ke tahap yang lebih lanjut,” kata Sharifa Ezat.

Masalah kekurangan tenaga medis ini diperparah oleh meningkatnya kasus penyakit tidak menular di Malaysia. Selain kanker, ada diabetes yang diderita sekitar satu dari lima warga Malaysia. Angka itu termasuk salah satu yang tertinggi di Asia dan Pasifik Barat.

Sebagian besar pasien lebih memilih rumah sakit serta klinik milik pemerintah yang biayanya jauh lebih murah dibandingkan swasta, membuat lonjakan kunjungan pasien sangat besar.

Biaya konsultasi rawat jalan dan biaya spesialis di rumah sakit pemerintah masing-masing hanya RM1 (Rp3.300) dan RM5 (Rp16.500) per kunjungan.

Pada 2023, jumlah rawat inap dan kunjungan rawat jalan di fasilitas pemerintah mencapai lebih dari 81 juta, naik dari sekitar 17 juta pada 2008.

Rumah sakit juga menghadapi kekurangan perawat. Hingga Juni, ada 14.000 lowongan perawat di sektor kesehatan publik Malaysia. Kementerian kesehatan menyebutkan kekurangan tenaga perawat bisa mencapai hampir 60 persen pada 2030.

PENYEBAB KRISIS DOKTER 

Pernah ada masa ketika Malaysia mengalami surplus tenaga medis, sampai-sampai tidak tersedia cukup formasi untuk menampung dokter yang dihasilkan.

Kemudian, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Najib Razak, mengumumkan moratorium lima tahun atas program studi kedokteran baru mulai 2011, guna mengendalikan jumlah lulusan baru. Moratorium itu diperpanjang lagi selama lima tahun pada 2016.

Sekolah kedokteran di universitas negeri juga dilarang menambah jumlah mahasiswa baru. Kuotanya ditetapkan hanya 1.550 mahasiswa per tahun.

Dampak moratorium terlihat setelah 2017. Jumlah lulusan kedokteran lokal dari universitas negeri maupun swasta turun dari sekitar 3.900 pada 2017 menjadi 2.670 pada 2021 — turun 32 persen.

Hal ini juga sebagian disebabkan oleh perubahan status kerja dokter sejak 2016. Untuk menyerap kelebihan tenaga dokter, rumah sakit mulai merekrut dokter dengan sistem kontrak, bukan posisi tetap.

“Pada awalnya, dokter kontrak tidak diizinkan melanjutkan pendidikan spesialis,” kata pemerhati kesehatan independen Sean Thum. “Ini membatasi perkembangan profesional mereka.”

Ambil contoh Muhammad, bukan nama sebenarnya, lulusan salah satu universitas lokal pada 2016. Setelah menyelesaikan masa koasnya, ia melanjutkan bekerja sebagai dokter pemerintah dengan status kontrak.

Dia juga harus menunggu setahun sebelum ditawari posisi koas. “Kami tiba-tiba merasa masa depan kami tidak jelas,” katanya. “Mereka bisa memberhentikan kami kapan saja.”

Ia juga menyesalkan minimnya jenjang karier. “Saat jadi koas, kita masuk golongan 41. Lalu setelah tiga tahun, mereka menawarkan golongan 43. Tapi kami akan terjebak di situ sampai kontrak berakhir,” ujarnya.

“Kami ingin jadi spesialis. Kami ingin jadi ahli bedah. Kami ingin jadi psikiater atau dokter penyakit dalam. … Tapi karena kami berstatus kontrak, kami tidak bisa meraih mimpi itu. Jadi menurut saya ini sangat tidak adil.”

Baik kontrak maupun pegawai tetap, dokter di Malaysia juga bekerja dalam jam yang panjang, bisa mencapai 84 jam seminggu, menurut Asosiasi Medis Malaysia.

“Karena sekarang jumlah dokter kurang … kami harus bekerja on call sampai 33 jam tanpa henti,” kata Muhammad, yang menjalaninya “sekitar delapan sampai 10 kali sebulan”.

Lalu ada soal gaji. Untuk dokter golongan 43 seperti Muhammad, gaji bulanan pada tahun lalu berkisar antara RM3.611 (Rp11,9 juta) hingga RM10.560 (Rp34,7 juta).

Jika dibandingkan dengan biaya kuliah kedokteran yang bisa mencapai sekitar RM500.000 (Rp1,64 miliar), dengan gaji bulanan sekitar RM5.000 (Rp16,4 juta), ia mempertanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman kuliahnya.

“Mungkin itu sebabnya sekarang pun orang tua tidak lagi terlalu bangga kalau anaknya jadi dokter,” katanya.

Karena semua alasan ini, sebagian pengamat menilai profesi dokter di Malaysia tidak lagi memiliki prestise seperti dulu.

“Mungkin karena orang tua atau mahasiswa melihat semua persoalan yang melanda profesi medis, jumlah pendaftar ke fakultas kedokteran pun menurun,” kata Singh.

BRAIN DRAIN

Bahkan mereka yang sudah lulus belum tentu bertahan di pekerjaan ini. Sebuah studi yang dipublikasikan tahun lalu di jurnal Human Resources for Health menunjukkan hanya 63,1 persen dokter muda yang berencana melanjutkan karier di fasilitas milik kementerian kesehatan.

Hanya pada 2022, hampir 1.700 dokter umum mengundurkan diri dari layanan publik, dengan 54 persen pindah ke sektor swasta.

Antara 2019 dan 2023, lebih dari 6.400 dokter umum tetap maupun kontrak mengundurkan diri — setara lebih dari tiga dokter setiap hari. Hampir 1.050 dokter spesialis juga meninggalkan RS pemerintah dalam periode yang sama.

Sebagian memilih merantau ke luar negeri. “Kami memang mengalami brain drain,” kata Sharifa Ezat.

Menurut Asosiasi Medis Malaysia, lebih dari 5.000 dokter Malaysia telah meninggalkan negara itu dalam satu dekade terakhir. “Mereka langsung mengundurkan diri karena ada pilihan untuk itu, terutama jika ijazah mereka diakui,” kata Singh. “Ada juga yang hanya ikut ujian (di luar negeri).”

Di negara seperti Australia, Singapura, dan Inggris, dokter junior berpenghasilan dua hingga tiga kali lipat dibandingkan rekan mereka di Malaysia. Untuk dokter senior, gaji bulanan rata-rata bisa empat kali lipat atau lebih di pasar luar negeri.

Kesenjangan semakin besar bagi dokter spesialis dan umum. “Dibandingkan negara lain, bahkan dengan tetangga kita Singapura, gajinya sangat kecil,” ujar Singh.

Muhammad juga mempertimbangkan untuk merantau. “Saya melihat teman-teman yang sudah pindah: Mereka tampak begitu bahagia di luar negeri. Mereka punya work-life balance yang layak,” katanya.

“Tapi saya juga harus memikirkan keluarga saya serta masyarakat di sini. Karena saya mendapat beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan studi, … tetap ada tanggung jawab saya untuk mengabdi kepada masyarakat.”

Sejak Desember, ada kenaikan gaji sebesar 15 persen bagi pegawai negeri sipil, termasuk dokter.

Pemerintah juga berupaya menarik diaspora Malaysia untuk kembali ke tanah air. Badan nasional TalentCorp mengelola sebuah skema bernama Returning Expert Programme, di mana warga Malaysia yang memiliki keahlian didorong untuk pulang melalui insentif dan pembebasan pajak.

Spesialis penyakit dalam, kedokteran respirasi, dan pulmonologi intervensi, Syed Ajmal Syed Ali, misalnya, kembali ke Malaysia tahun lalu setelah delapan tahun bekerja di Inggris. Ia mendapat tawaran dari Sunway Medical Centre, rumah sakit swasta di Selangor.

“Sunway mempermudahnya; TalentCorp juga sangat mempermudah,” katanya. “Sejak awal memang niat saya untuk kembali dan bekerja di sini, … jadi program ini membuka peluang bagi saya.”

Malaysia membutuhkan lebih banyak orang seperti dia. Saat ini hanya sekitar 8 persen dari para perantau yang kembali berasal dari bidang kesehatan.

“Tidak mudah untuk pulang setelah membangun kehidupan, keluarga, dan segalanya di luar negeri,” kata Singh. “Tidak banyak yang kembali.”

PEMERINTAH SUDAH AMBIL TINDAKAN, AKANKAH BERHASIL?

Permintaan layanan medis diperkirakan akan terus meningkat seiring menuanya populasi Malaysia. Hal ini otomatis akan memberi tekanan lebih besar pada sistem kesehatan negara tersebut.

Saat ini, 8 persen penduduk Malaysia berusia 65 tahun ke atas. Pada 2040, angka itu bisa naik menjadi 14,5 persen.

Meski ini merupakan “ancaman yang harus diatasi pemerintah,” kata Thum, beban kesehatan sebenarnya sudah bertambah. Survei Kesehatan dan Morbiditas Nasional Malaysia tahun lalu menemukan 53,6 persen orang dewasa Malaysia mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.

Survei yang sama pada 2023 juga menemukan 29,2 persen orang dewasa Malaysia menderita hipertensi. Karena itu, salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan dokter adalah dengan meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Kalau perawatan di tingkat primer dilakukan dengan baik, dan tidak ada komplikasi dari penyakit-penyakit ini, terutama diabetes dan hipertensi, maka kebutuhan rawat inap dan perawatan spesialis tidak akan terlalu besar,” kata Singh.

Solusi lain ada pada peningkatan kesejahteraan dokter pemerintah, yang menurut Thum mencakup gaji, kesejahteraan, dan penempatan kerja.

Di pihaknya, pemerintah sedang mengangkat hampir 13.000 tenaga kontrak menjadi pegawai tetap dalam periode tiga tahun yang berakhir tahun ini. Namun, hingga tahun lalu masih ada hampir 33.000 dokter kontrak. Sebagian di antaranya tidak terakomodasi.

“Apa sebenarnya syarat untuk seseorang ditawarkan posisi tetap?” tanya Mohammad, yang mendapat tawaran pada 2022. “Banyak teman saya, setelah tujuh tahun … terpaksa keluar dari sistem. Mereka tidak ditawari kontrak baru lagi.”

Konversi kontrak menjadi pegawai tetap bisa dilakukan lebih baik, kata Singh. “Harus sangat transparan, dilakukan per angkatan, dan lebih cepat.”

Untuk mengatasi kekurangan spesialis, parlemen Malaysia meloloskan RUU Amandemen Medis 2024 yang membuka jalur pelatihan lain selain program magister yang ditawarkan universitas negeri.

Kementerian kesehatan kini menyelenggarakan pendidikan spesialisasi, yang menurut Singh mengatasi keterbatasan jumlah spesialis yang bisa dilatih rumah sakit universitas.

Namun untuk isu gaji, pertanyaannya tetap sama: Dari mana sumber dananya?

“Kalau pemerintah bisa menaikkan gaji dokter atau perawat, itu tentu luar biasa,” kata Sharifa Ezat. “Tapi tentu saja, pegawai negeri lain juga akan menginginkannya: guru, polisi, dan sebagainya.”

Salah satu usulan pembiayaan kesehatan, yang dimuat dalam Buku Putih Kesehatan kementerian kesehatan Malaysia pada 2023, adalah menaikkan biaya berobat bagi kelompok mampu, sambil menjaga tetap rendah untuk pasien berpenghasilan rendah. 

Solusi lain adalah mengizinkan dokter di rumah sakit pemerintah menambah penghasilan lewat praktik di RS swasta.

Sekitar 300 dokter sudah melakukannya, menurut CEO UM Specialist Centre Norzaiton Senusi. “Apa pun penghasilan dari praktik swasta yang mereka peroleh sepenuhnya menjadi gaji mereka,” katanya. “Tidak ada batasan untuk pendapatan mereka.”

Namun bagi mereka yang tidak ingin terbagi antara tugas publik dan swasta, perlu ada solusi lain. Bahkan kenaikan tunjangan "on call" yang diumumkan dalam Anggaran 2025 tahun lalu pun belum terealisasi.

Kenaikan itu, bersama dengan “perbaikan work-life balance (dan) mungkin pemberian lebih banyak fasilitas tambahan,” akan membantu dokter bertahan di sektor pemerintah, kata Muhammad.

“Itu bukan permintaan yang berlebihan,” tambahnya, “karena mereka mengurus nyawa, dengan tanggung jawab yang sangat besar.”