FOKUS: Membaca dinamika koalisi oposisi Malaysia tiga tahun setelah Anwar berkuasa

KUALA LUMPUR: Pemilu negara bagian Sabah baru-baru ini kian menegaskan bahwa Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan pemerintahannya perlu menata ulang hubungan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Hal ini muncul di tengah menguatnya dukungan bagi partai-partai berakar Sabah dan sentimen bahwa negara bagian di Malaysia Timur itu kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah federal, kata para analis.

Di tengah spekulasi Anwar akan memajukan pemilu 2028 menjadi tahun depan, perhatian juga tertuju pada implikasi hasil pemilu Sabah bagi kesiapan koalisi oposisi Perikatan Nasional (PN) dengan komponen utamanya: Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS).

Ketika seluruh koalisi yang berbasis di Malaysia Semenanjung—termasuk Pakatan Harapan (PH) dan Barisan Nasional (BN) pimpinan Anwar—mendapat hasil buruk dalam pemilu Sabah pada 29 November di tengah menguatnya sentimen “Sabah first”, kinerja PN justru dinilai paling buruk.

PN hanya meraih satu kursi dari 42 yang diperebutkan, turun dari 17 kursi yang dimenangkannya lewat persaingan di 29 daerah pemilihan pada pemilu 2020.

Sebagai perbandingan, PH merebut satu dari 22 kursi di Sabah, turun dari delapan dari 15 kursi pada pemilu sebelumnya.

BN memenangkan enam dari 45 kursi yang diperebutkannya kali ini, lebih rendah dari 14 dari 33 kursi yang diamankan pada 2020.

Satu kursi yang berhasil direbut PN itu mencatatkan capaian bersejarah bagi PAS, yang untuk pertama kalinya mendapatkan kursi di negara bagian tersebut.

Aliakbar Gulasan, seorang akademisi, berhasil unggul dari 11 calon lainnya di daerah pemilihan Karambunai. Kemenangan ini langsung dirayakan para pemimpin PAS, yang menyebutnya sebagai “anak sulung” partai Islam itu di Sabah, menandai masuknya PAS ke panggung politik Borneo.

Kemenangannya menjadi satu-satunya hasil positif bagi PN, tetapi sekaligus menambah tekanan bagi Bersatu yang dalam beberapa bulan terakhir dilanda perpecahan internal dan krisis kepemimpinan.

Seiring parlemen ke-15 memasuki tahun ketiganya sejak pertemuan perdana pada 19 Desember 2022, perhatian publik dan politik mulai tertuju pada pemilu negara bagian yang akan datang menuju Pemilu Nasional (GE16) berikutnya.

Walau hasil Sabah bukan tolok ukur sepenuhnya atas kekuatan PN, para analis menilai koalisi oposisi utama Malaysia itu harus segera menyelesaikan konflik di tubuh Bersatu sebelum menghadapi pemilu negara bagian di Melaka, Johor, dan Sarawak, serta GE16 mendatang.

Pemilu negara bagian Melaka harus digelar paling lambat Februari 2027, Sarawak paling lambat April 2027, dan Johor paling lambat Juni 2027.

Untuk BN—mitra Pakatan Harapan dalam pemerintahan perpaduan yang dipimpin Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi—pengamat menilai aliansi elektoral BN–PH akan tetap utuh setidaknya sampai Pemilu Nasional berikutnya, yang sesuai aturan harus berlangsung dalam 60 hari setelah masa jabatan parlemen berakhir pada Desember 2027.

BERSATU MEMICU KEGADUHAN DI DALAM TUBUH PN

Perpecahan internal Bersatu, yang kian terpampang di ruang publik, berkisar pada apakah mantan perdana menteri berusia 78 tahun, Muhyiddin Yassin, harus menyerahkan tampuk kepemimpinan sebagai presiden Bersatu dan tetap menjadi calon perdana menteri PN pada GE16.

Meski PAS menjadi motor utama peningkatan perolehan suara PN dalam beberapa pemilu terakhir, sosok calon perdana menteri koalisi hampir pasti datang dari Bersatu, yang menjembatani nasionalis-sekuler di dalam PN.

Namun PAS secara terbuka menyatakan keberatan untuk mendukung Muhyiddin sebagai calon perdana menteri. Di dalam Bersatu sendiri ada faksi yang mendorong agar wakil presiden partai, Hamzah Zainudin menggantikan Muhyiddin.

Ketua pengatur suara PN di parlemen yang juga sekretaris jenderal PAS, Takiyuddin Hassan, menekankan pentingnya Bersatu segera menyelesaikan persoalan internal karena hal itu berimbas pada keseluruhan koalisi.

“Ini jelas akan memengaruhi kami karena presiden Bersatu adalah ketua PN. Kami sudah menyampaikan pandangan bahwa masalah ini harus dibereskan secepat mungkin, sebab publik kini melihat PN sebagai alternatif,” ujarnya saat ditemui CNA di parlemen sebelum pemilu Sabah.

Pakar politik Syaza Shukri dari International Islamic University Malaysia (IIUM) sependapat. Ia menilai persoalan internal Bersatu menjadi tantangan terbesar PN menjelang GE16.

“Ketidakpastian di Bersatu sangat besar dan ini berimbas pada PN. PAS siap dan relatif solid. Tapi justru mitranya yang menimbulkan kegaduhan. Sampai Bersatu bisa membereskan urusannya sendiri, PN akan tetap terlihat tidak solid,” katanya kepada CNA.

PN dibentuk pada Februari 2020 dan saat ini terdiri dari empat partai: Bersatu, PAS, Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan), serta Malaysian Indian People’s Party (MIPP).

Dua partai terakhir umumnya dipandang sebagai pemain kecil dalam koalisi.

PN mencatat kejutan besar pada Pemilu Nasional 2022 yang ditandai dengan kemunculan “gelombang hijau”, yakni lonjakan suara signifikan yang sebagian besar didorong oleh PAS.

PN meraih 74 kursi dari total 222 kursi parlemen, menjadikannya blok terbesar kedua setelah PH yang mengoleksi 82 kursi.

PAS menjadi motor utama keberhasilan PN dengan mengamankan 43 kursi parlemen—naik 25 kursi dari pemilu sebelumnya. Bersatu meraih 31 kursi, naik 17 kursi.

Keberhasilan PN sebagian besar diperoleh dari peralihan suara yang sebelumnya menjadi basis BN, yang hanya meraih 30 kursi.

Namun jumlah kursi Bersatu kemudian turun menjadi 25 setelah enam anggota parlemen yang tidak puas dengan kepemimpinan Muhyiddin beralih mendukung pemerintahan Anwar pada 2023.

Anwar dilantik sebagai perdana menteri pada 24 November 2022 setelah pemilu tidak menghasilkan pemenang mayoritas dan menyebabkan parlemen tergantung. Ia memimpin pemerintahan perpaduan yang terdiri dari PH, BN, Gabungan Parti Sarawak (GPS), Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Parti Warisan, dan sejumlah partai lain.

Meski tidak membentuk pemerintahan federal, momentum PN berlanjut pada pemilu negara bagian Agustus 2023 ketika koalisi itu dengan mudah menang di Kelantan, Terengganu, dan Kedah, serta mencatat kenaikan signifikan di Penang, Negeri Sembilan, dan Selangor.

PN meningkatkan perolehan kursinya secara mencolok di Penang menjadi 11 kursi, dari sebelumnya hanya satu. Di Selangor, kursi PN naik dari lima menjadi 22, menggagalkan upaya koalisi PH–BN untuk meraih dua pertiga mayoritas.

PN juga meraih lima kursi di Negeri Sembilan, setelah sebelumnya tidak memperoleh kursi sama sekali.

Saat ini PN memerintah di empat negara bagian, semuanya dipimpin menteri besar dari PAS.

PAS kini membidik kemenangan di Selangor, Perak, dan Pahang pada putaran pemilu negara bagian berikutnya.

Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadhli Shaari mengatakan kepada CNA bahwa partainya selalu siap menghadapi Pemilu Nasional berikutnya, dan memperkirakannya dapat berlangsung pada akhir 2026.

“Kami siap kapan saja dan memperkirakan pemilu digelar dalam 14 bulan—baik pada akhir tahun depan maupun awal 2027, karena Partai Aksi Demokratik (DAP, anggota PH) mengusulkan agar pemilu parlemen dan pemilu negara bagian diselenggarakan serentak,” ujar anggota parlemen Pasir Mas itu.

Secara historis, pemilu negara bagian di Malaysia biasanya dilakukan bersamaan dengan Pemilu Nasional, dengan Sarawak menjadi pengecualian.

Namun sejak 2020, semakin banyak legislatif negara bagian memilih pembubaran terpisah, sehingga pemilu negara bagian berlangsung tidak serempak.

Hanya Perlis, Perak, dan Pahang yang menggelar pemilu negara bagian bersamaan dengan Pemilu Nasional 2022.

Sekretaris Jenderal DAP Anthony Loke mengatakan partainya mendukung penyelenggaraan Pemilu Nasional dan pemilu negara bagian secara serentak, dengan alasan efisiensi dan menekan biaya penyelenggaraan.

OPOSISI SALING MENYALAHKAN ATAS KEKALAHAN DI SABAH

Di kalangan oposisi berkembang pandangan bahwa pemerintahan Anwar berada dalam posisi rentan. Para pemimpinnya menilai kinerja pemerintah melemah dan siap digantikan.

Mereka mengutip berbagai alasan, mulai dari tingginya biaya hidup, ekonomi yang stagnan, kesepakatan dagang Malaysia–Amerika Serikat yang dianggap “tidak adil”, hingga berlanjutnya skandal korupsi.

Namun euforia PN setelah meraih capaian bersejarah di Pemilu Nasional 2022 dan pemilu negara bagian 2023 cepat mereda, tertutup oleh perselisihan internal Bersatu dan gesekan antarkomponen koalisi yang kian terlihat di ruang publik.

Anggota parlemen Tasek Gelugor, Wan Saiful Wan Jan, yang dipecat dari Bersatu pada Oktober karena “pelanggaran disiplin”, mengatakan kepada CNA bahwa PN masih memiliki kekuatan dan dukungan, tetapi Bersatu perlu melakukan pembenahan diri.

“Dalam tahun tanpa pemilu seperti sekarang, inilah saatnya setiap partai memperbaiki kelemahan yang mereka rasakan,” kata Wan Saiful yang kini mengajukan banding atas pemecatannya.

“Alasan terjadi gejolak adalah karena partai ingin memperbaiki diri agar bisa menawarkan sesuatu yang lebih baik kepada rakyat,” ujarnya.

Selain pemecatan Wan Saiful, anggota parlemen Machang, Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal, dikenai skors satu masa sidang, sementara sejumlah kader Bersatu lainnya juga dikeluarkan dari partai.

Anggota parlemen Indera Mahkota, Saifuddin Abdullah, kemudian dicopot dari posisinya sebagai ketua PN Pahang tidak lama setelah ia menyerukan agar Muhyiddin mengundurkan diri.

Partai kini terpecah ke dalam sedikitnya dua kelompok besar: pendukung Muhyiddin dan pendukung wakil presiden Hamzah. Laporan media juga menyebut adanya faksi Bersatu yang loyal kepada sekretaris jenderal Azmin Ali dan bersekutu dengan kubu Muhyiddin.

Muhyiddin sebelumnya mengatakan dalam rapat umum tahunan (AGM) Partai Bersatu 2023 bahwa ia tidak akan mempertahankan jabatan presiden, namun berubah sikap dalam 24 jam setelah mengaku menerima dukungan besar dari internal partai.

Wan Saiful menilai sudah saatnya terjadi pergantian kepemimpinan, terlebih karena Muhyiddin sedang menghadapi dakwaan korupsi.

Persidangan Muhyiddin atas tujuh dakwaan penyalahgunaan kekuasaan—meliputi dugaan permintaan suap RM232,5 juta dan penerimaan hasil ilegal senilai RM200 juta—dijadwalkan mulai berlangsung di Pengadilan Tinggi pada Maret 2026.

Pada Desember 2023, Wan Saiful sendiri didakwa atas tuduhan korupsi terkait dugaan suap sebesar RM6,9 juta.

“Hari setelah saya didakwa, saya mengundurkan diri sebagai ketua penerangan karena saya tidak ingin partai tercemar oleh kasus yang saya hadapi. Muhyiddin mengatakan itu standar yang ingin ditetapkan partai, tetapi ia sendiri belum mundur,” ujar Wan Saiful, yang kasusnya masih berjalan di pengadilan.

“Masalah yang dihadapi partai saat ini bukan soal apakah Hamzah layak atau tidak, melainkan apakah Muhyiddin masih dapat dipertahankan,” tambahnya.

Dalam wawancara bulan lalu dengan radio BFM, Hamzah mengatakan bahwa Muhyiddin berniat menyerahkan kursi presiden partai kepadanya ketika tiba waktunya mundur.

“Bagi saya, itu tergantung pada beliau. Saya hanya menunggu. Ini seperti lomba estafet 4x100 meter—mungkin saya pelari kedua dan beliau pelari pertama. Saya menunggu selama ia masih presiden. Saat tongkat itu diserahkan, saya akan berlari membawanya,” kata Hamzah.

“Jadi saya menunggu saja. Ketika beliau cukup dekat dan menyerahkan tongkat itu, saya akan mengambilnya—asal itu terjadi sebelum garis finish.”

Di tengah spekulasi soal suksesi dan meningkatnya ketegangan internal, para anggota parlemen Bersatu—termasuk Hamzah dan Muhyiddin—menggelar pertemuan di kediaman Muhyiddin di Kuala Lumpur pada 18 November.

Pertemuan itu dilakukan setelah 19 anggota parlemen Bersatu mengirim surat bersama kepada Muhyiddin untuk memprotes tindakan disipliner terhadap Wan Saiful dan Wan Ahmad Fayhsal.

Sebuah video yang dirilis Bersatu pada malam yang sama memperlihatkan para anggota parlemen yang hadir menyatakan dukungan kepada Muhyiddin, mengisyaratkan kemungkinan adanya gencatan senjata.

Namun setelah pemilu Sabah berakhir, faksi-faksi bersaing di dalam Bersatu kembali saling menyalahkan atas kegagalan partai.

Dari 42 kursi yang diperebutkan PN, PAS bertanding di enam kursi, sementara Gerakan di tiga daerah pemilihan.

Bersatu bertarung di 33 kursi tetapi tidak memenangkan satu pun, menghasilkan kekalahan telak yang juga mencakup tumbangnya wakil presidennya, Ronald Kiandee, di daerah pemilihan Sugut.

Sebaliknya, pada pemilu Sabah 2020 Bersatu memenangkan 11 dari 18 kursi yang ditandinginya, ujar Hamzah sebelumnya.

Mereka yang disebut dekat dengan kubu Hamzah dikabarkan menyalahkan Muhyiddin atas kekalahan besar tahun ini.

Sekretaris Bersatu Sabah, Yunus Nurdin, mengatakan dalam konferensi pers pada 4 Desember bahwa kekalahan telak itu disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan Muhyiddin.

Yunus mengeklaim partai terhambat oleh perselisihan internal dan tindakan terhadap para pemimpin yang menyuarakan kritik terhadap Muhyiddin.

“Kami ingin presiden bertanggung jawab atas kegagalannya dan mendesaknya mundur sebagai presiden Bersatu dan ketua Perikatan Nasional,” ujar Yunus.

Namun seorang pemimpin senior Bersatu mengatakan kepada CNA bahwa Hamzah, yang menjadi direktur pemilu Sabah untuk Bersatu, bekerja secara terpisah tanpa berkonsultasi dengan struktur partai lainnya.

“Ada yang menganggap Hamzah layak memimpin partai, tetapi ia tidak mampu memberikan hasil,” ujarnya, dengan syarat identitasnya tidak disebutkan.

“Muhyiddin memang tidak sempurna, tetapi semua harus bekerja bersama sebagai satu tim untuk memperkuat posisinya. Partai terbelah karena ada sebagian pemimpin yang terlalu ambisius,” katanya, sambil menegaskan bahwa ia tidak berpihak pada siapa pun selain partai dan presidennya.

Menurut dia, PN tetap memiliki peluang kuat pada Pemilu Nasional berikutnya karena ketidakpuasan publik terhadap pemerintah saat ini, dan karena ia meyakini masyarakat Malaysia kurang memberi perhatian pada konflik internal Bersatu.

“Ini bukan soal kami begitu hebat, tetapi banyak orang ingin melihat Anwar tersingkir,” klaimnya.

“PN adalah satu-satunya pilihan lain. Pada 2018, pemilih ingin (mantan perdana menteri) Najib (Razak) turun dan memilih Bersatu serta PH walaupun kami waktu itu tidak begitu kuat.”

Pemerintahan tersebut, dipimpin Mahathir Mohamad, tidak bertahan lama.

Pada 2020, “Sheraton Move” meruntuhkan pemerintahan itu dari dalam. Sebagian langkah politik itu disebut terjadi di Hotel Sheraton di Petaling Jaya. Lebih dari 30 anggota parlemen koalisi PH membelot, menggulingkan pemerintahan tersebut setelah hanya 22 bulan berkuasa.

Langkah itu membuka jalan bagi penunjukan Muhyiddin sebagai perdana menteri, setelah Bersatu, PAS, dan BN bergabung membentuk koalisi pemerintahan baru.

Namun masa jabatan Muhyiddin hanya bertahan hingga Agustus 2021, ketika sejumlah anggota parlemen dari komponen utama BN, yakni UMNO, menarik dukungan mereka. Keputusan itu akhirnya membuat Ismail Sabri Yaakob menggantikan Muhyiddin sebagai perdana menteri.

CNA telah menghubungi Muhyiddin untuk dimintai komentar.

CALON PERDANA MENTERI, MUHYIDDIN ATAU HAMZAH?

Dalam kongres tahunan (AGM) Bersatu pada awal September, para delegasi secara bulat sepakat menetapkan Muhyiddin sebagai calon perdana menteri mereka jika PN memenangkan Pemilu Nasional ke-16.

Namun keputusan itu langsung memicu ketegangan, kata Wan Saiful.

Ia menyatakan memang mengumpulkan deklarasi bersumpah dari sejumlah anggota parlemen Bersatu untuk menghalangi Muhyiddin membawa resolusi pencalonan PM ke AGM, namun tindakan itu ditafsirkan sebagai upaya menggulingkan Muhyiddin.

“PAS sudah memberi sinyal jelas bahwa mereka tidak menginginkan Muhyiddin sebagai perdana menteri, tetapi Muhyiddin bersikap seolah tidak memahami itu,” ujarnya.

Ia mengutip pernyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang pada Muktamar PAS yang digelar sekitar satu minggu setelah AGM Bersatu:

“Orang seperti saya ini sudah tidak layak lagi. Kita akan memilih sosok yang sehat dan berusia di bawah 70 tahun sebagai calon perdana menteri. Pilihlah seseorang yang secara fisik kuat,” ujar Abdul Hadi sebagaimana diberitakan.

“Kami punya mitra yang lebih besar dalam koalisi, tetapi kita justru mengabaikan kehendak mereka. Ini tidak sehat,” kata Wan Saiful.

Ia menilai Hamzah—yang kini berusia 68 tahun dan merupakan pemimpin oposisi—memiliki peluang paling besar menjadi calon perdana menteri PN, dengan alasan kemampuan Hamzah dalam membangun konsensus dan memimpin dengan gaya yang lebih modern.

“Dia tipe pemimpin yang memudahkan penyelarasan, dan banyak orang merasa nyaman bekerja dengannya. Gaya kepemimpinannya lebih kontemporer,” ujar Wan Saiful.

Pengamat politik, mantan Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin, mengatakan pilihan PAS yang condong pada Hamzah bersifat strategis, terutama karena Raja berpotensi memainkan peran penentu dalam memilih perdana menteri berikutnya jika parlemen kembali tergantung.

“Hamzah dipandang lebih dapat diterima oleh pihak kerajaan. Selain itu, ia tidak membawa beban politik seperti Muhyiddin, yang tengah menghadapi kasus korupsi,” tulis Khairy dalam kolomnya di situs Fulcrum milik ISEAS–Yusof Ishak Institute, 30 September.

“Dalam diri Hamzah, mereka melihat sosok yang memberi peluang lebih besar bagi PAS dan sekutu PN untuk kembali berkuasa,” tambah Khairy.

Dalam wawancara dengan BFM, ketika ditanya apakah ia ingin menjadi perdana menteri, Hamzah menjawab bahwa ia tidak tahu bagaimana harus merespons karena ia memulai karier sebagai politisi yang enggan tampil di garis depan.

“Tapi begitu diberi tugas, saya akan melakukannya sebaik yang saya bisa. Saya bukan tipe orang yang ingin mengatakan ‘saya ingin jadi perdana menteri’, tidak… Bila saya diberi amanah, saya akan menjalankannya,” ujarnya.

“Jika saya tidak diberi amanah pun tidak apa-apa, yang penting saya ingin bekerja dengan baik untuk rakyat negara ini.”

Ketika ditemui CNA, Ketua Penerangan PAS Fadhli Shaari enggan terlibat dalam perdebatan soal siapa yang seharusnya menjadi calon perdana menteri. Ia menegaskan bahwa PN harus lebih dulu fokus memenangkan Pemilu Nasional.

“Yang paling penting adalah menang dulu, baru setelah itu kita bisa membahas nama kandidat, karena penentu akhirnya adalah Raja,” ujarnya.

Namun Fadhli mengakui bahwa dalam konteks masyarakat multikultural Malaysia, akan sulit bagi PAS—sebagai partai Islamis—untuk mengajukan calon yang bisa diterima luas.

PAS, meski populer di wilayah mayoritas Melayu, kerap dikritik karena gagal menarik dukungan pemilih non-Melayu atau meredakan kekhawatiran non-Muslim terhadap kemungkinan berdirinya negara Islam.

Dalam sebuah kolom yang diterbitkan April lalu, peneliti tamu ISEAS–Yusof Ishak Institute, Amrita Malhi, menuliskan bahwa narasi eksklusif PAS dan pernyataan para pemimpinnya yang dianggap chauvinistik telah menjauhkan pemilih non-Muslim.

“Pernyataan para pemimpinnya menggambarkan kelompok minoritas sebagai ancaman bagi kekuasaan Melayu dan Muslim—di satu sisi menyerukan pembatasan hak-hak mereka, namun di sisi lain mencoba meyakinkan bahwa mereka akan aman di bawah pemerintahan PAS,” tulisnya.

Kontradiksi ini, menurut Malhi, gagal menenangkan kekhawatiran minoritas dan membuat banyak warga Malaysia curiga bahwa PAS ingin menciptakan model “pemerintahan kesatuan Islam”.

Dalam Muktamar PAS pada September lalu, ketika memaparkan target partai untuk merebut Pahang, Perak, dan Selangor dari koalisi petahana, Abdul Hadi berjanji bahwa PAS akan memimpin masyarakat Malaysia yang majemuk tanpa mengabaikan hak-hak komunitas non-Muslim.

Sementara itu, seorang pemimpin Bersatu yang enggan disebutkan namanya berpendapat bahwa setiap koalisi perlu menetapkan calon perdana menteri sejak awal. Menurutnya, Muhyiddin tetap menjadi pilihan terbaik.

“Kita tidak bisa masuk pemilu tanpa tahu siapa yang akan memimpin. Sama seperti naik mobil, kita ingin tahu siapa sopirnya. Tidak mungkin ada empat atau lima sopir. Pemilih juga ingin tahu siapa yang akan memimpin negara,” ujarnya.

Presiden MIPP, P Punithan, mengatakan kepada CNA bahwa partainya mendukung Muhyiddin sebagai calon perdana menteri PN.

“Tidak ada masalah soal itu dan masih ada waktu untuk memutuskan,” katanya.

Pengamat politik dari Global Asia Consulting, Zaharuddin Sani Sabri, sependapat bahwa PN sebaiknya menetapkan calon perdana menterinya lebih awal dan memasangkannya dengan calon wakil dari PAS dan Bersatu untuk menunjukkan persatuan dan garis suksesi yang jelas.

Muhyiddin, katanya, memang berpengalaman tetapi “memecah belah”, sementara Hamzah dipandang sebagai kompromi yang dapat diterima PAS, meskipun ia belum teruji secara nasional.

Hamzah sebelumnya pernah memegang berbagai portofolio menteri, termasuk sebagai Menteri Dalam Negeri serta Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme.

Menurut Syaza dari IIUM, faksi Hamzah tidak memiliki dukungan yang cukup kuat—itulah sebabnya ia belum mampu menyingkirkan Muhyiddin dari kursi presiden Bersatu.

Ia menambahkan, jika Bersatu pada akhirnya menegaskan kembali dukungannya kepada Muhyiddin dan protes internal mereda, PAS akan siap bekerja sama dengan Bersatu di bawah kepemimpinan Muhyiddin dan fokus pada pemilu.

“Pendukung PAS dikenal mematuhi keputusan pimpinan, jadi tidak sulit membawa mereka pada satu keputusan,” ujarnya.

MENGAPA PAS MEMBUTUHKAN BERSATU

Meski sebagian akar rumput menyarankan PAS berjalan sendiri, Syaza menilai partai itu membutuhkan Bersatu secara strategis untuk memperluas penerimaan di luar basis inti pemilihnya.

Aliansi ini penting, bahkan dengan adanya persepsi bahwa Bersatu lebih banyak mendapat keuntungan dari momentum PAS.

“Betul bahwa PAS memiliki lebih banyak kursi, namun itu belum cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri. Jika mereka secara agresif menyatakan bahwa keunggulan kursi itu memberi mereka hak memimpin PN, hal tersebut bisa memicu kecemasan pihak yang tidak nyaman dengan prospek pemerintahan PAS. PAS mungkin percaya bisa sampai ke sana suatu hari nanti, tetapi waktunya belum sekarang,” ujar Syaza.

Zaharuddin sependapat bahwa PAS berisiko terisolasi jika memilih berjalan sendirian.

“Meski mereka bisa memaksimalkan kursi di wilayah mayoritas Melayu dengan identitas ideologis yang lebih jelas, peluang mereka rendah di daerah campuran dan perkotaan,” katanya.

“PAS lebih diuntungkan dengan mendominasi PN dari dalam dari pada keluar. Keluar hanya masuk akal jika ada aliansi lintas etnis baru atau kesepakatan pascapemilu yang menawarkan keuntungan jelas,” tambahnya.

PAS sebelumnya merupakan bagian dari koalisi Pakatan Rakyat yang dipimpin Anwar, yang dibentuk pada 2008 bersama DAP. Namun koalisi itu pecah pada Juni 2015 akibat perbedaan yang tidak dapat didamaikan—terutama antara PAS dan DAP yang didominasi etnis Tionghoa terkait penerapan hukum Syariah (hudud).

Di luar persoalan internal PN, para analis menilai tantangan terbesar koalisi ini adalah merebut dukungan pemilih non-Melayu dan pemilih perkotaan, terutama karena PN sangat mengandalkan narasi etno-religius untuk memperkuat dukungan di wilayah mayoritas Melayu.

Syaza mengatakan kelemahan utama PN adalah kegagalannya memperoleh dukungan signifikan di daerah pemilihan non-Melayu atau daerah campuran, yang menurutnya harus menjadi fokus utama koalisi tersebut.

Ia menilai bahwa mitra koalisi PN yang lebih kecil seperti Gerakan, atau bahkan Malaysian Indian Congress (MIC) yang diberitakan akan bergabung dengan PN, belum cukup kuat untuk menjadi penantang serius bagi PH.

MIC bulan lalu mengesahkan resolusi keluar dari BN, dengan alasan kemitraan itu tidak lagi memberi ruang bagi partai tersebut untuk berkontribusi secara bermakna pada pembangunan nasional.

“Satu-satunya hal yang mungkin menguntungkan PN, menurut saya, adalah jika dukungan terhadap PH terus melemah sehingga basis pemilihnya enggan datang ke TPS,” ujarnya.

Zaharuddin mengatakan bahwa meski PN tampak menambah sekutu secara taktis, koalisi itu masih belum menemukan cara efektif untuk menang di daerah pemilihan berpenduduk campuran.

“Perluasan ini terlihat lebih oportunistik daripada visioner. Tantangan sesungguhnya bagi PN adalah meyakinkan pemilih non-Melayu dan kelompok moderat bahwa mereka bisa memerintah dengan adil. Tanpa itu, PN berisiko menang jumlah tetapi kehilangan mandat,” katanya.

Presiden MIPP, P Punithan, mengatakan komunitas India memang memiliki sejumlah kekhawatiran terhadap PAS dan narasi “gelombang hijau”, tetapi mengklaim dukungan warga India terhadap koalisi meningkat sejak MIPP bergabung dengan PN dua tahun lalu.

Ia menambahkan, meski ada beberapa pemimpin PAS yang mengeluarkan pernyataan tidak sensitif, hal itu tidak mencerminkan sikap resmi partai.

Menurutnya, MIPP menjalin komunikasi rutin dengan PAS, dan ia berhubungan langsung dengan Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Md Nor, mengenai isu-isu yang menyangkut komunitas India, seperti rumah ibadah dan sekolah Tamil.

“Saya melihat mereka berupaya merangkul komunitas India dan memahami kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadhli mengatakan partainya kini memprioritaskan upaya menarik pemilih non-Muslim, sambil mengakui bahwa pekerjaan besar masih harus dilakukan karena citra PAS di mata kelompok ini umumnya kurang baik.

“Ini tidak mudah karena kami selama ini sering disudutkan, dan masih banyak yang harus dibereskan. Itu fokus utama kami sekarang,” katanya.

“Tapi kita juga harus ingat bahwa tingkat penerimaan terhadap PAS lebih tinggi di tempat seperti Selangor dibanding tingkat penerimaan PH di Kelantan,” tambahnya.

PAS telah memerintah Kelantan sejak 1990.

ALIANSI BN–PH DIPERKIRAKAN TETAP BERTAHAN

Muncul pertanyaan mengenai apakah koalisi-koalisi rapuh yang membentuk pemerintahan perpaduan saat ini akan saling berhadapan dalam pemilu negara bagian maupun Pemilu Nasional mendatang.

Sejak pemilu 2022, PH dan BN—yang dulu merupakan rival sengit—menghindari pertarungan langsung satu sama lain dalam pemilu negara bagian maupun pemilihan kecil. Para analis meyakini pakta elektoral ini kemungkinan besar akan bertahan hingga Pemiu Nasional berikutnya.

Hal ini terutama didorong pertimbangan politik, kata pakar politik Universiti Sains Malaysia, Ahmad Fauzi Abdul Hamid, yang menyoroti hubungan panjang antara Anwar dan wakilnya, Ahmad Zahid, yang juga menjabat presiden UMNO.

“Faktor penentunya adalah kepemimpinan. Mereka memiliki hubungan khusus lebih dari 30 tahun sejak masih di UMNO,” ujar Ahmad Fauzi kepada CNA.

BN terdiri dari UMNO sebagai partai utama, bersama Malaysian Chinese Association (MCA), MIC, dan United Sabah People's Party.

Pada Minggu (7/12), MCA mengesahkan resolusi untuk keluar dari BN dan menentukan langkah sendiri jika ada partai komponen BN yang bekerja sama dengan DAP.

Namun presiden MCA, Wee Ka Siong, menepis peluang bergabung dengan PN. Ia mengatakan komunitas Tionghoa sulit menerima PAS karena sejumlah pernyataan kontroversial dan sensitif terkait agama dari para pemimpin partai Islam tersebut.

Fauzi menilai keputusan UMNO untuk bekerja sama dengan PH pada pemilu berikutnya sudah final, terlepas dari sikap MCA.

Syaza juga sependapat, menyatakan bahwa keberlanjutan kerja sama BN–PH bergantung pada posisi Ahmad Zahid sebagai ketua BN. Ia memprediksi Anwar akan melakukan segala upaya agar aliansi itu tetap utuh hingga Pemilu Nasional berikutnya.

Namun, jika PN mampu memperoleh lebih banyak kursi dibanding PH pada pemilu mendatang, Syaza menilai tidak mustahil BN akan memilih bekerja sama dengan PN.

“BN tetaplah BN. Saya tidak akan terkejut jika mereka lompat ke PN jika bisa mendapat lebih banyak kursi daripada PH,” ujarnya.