Konflik Israel-Iran memanas, negara-negara Asia Tenggara bergegas evakuasi warganya

KUALA LUMPUR/JAKARTA: Negara-negara Asia Tenggara tengah bersiap untuk mengevakuasi warganya menyusul konflik yang kian memanas antara Israel dan Iran. Negara-negara di kawasan ini juga terus menyampaikan kecaman terhadap Israel, menyatakan dukungan terhadap Iran dan menyerukan de-eskalasi konflik.

Malaysia Rabu lalu (18/6) mengatakan akan mulai mengevakuasi warganya dari Iran pada Jumat (20/6) melalui jalur Turkmenistan. Menurut juru bicara pemerintah Fahmi Fadzil mengatakan jumlah warga Malaysia di Iran tidak terlalu banyak, mereka adalah mahasiswa, wisatawan dan staf kedutaan.

Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran memposting di Instagram pada Rabu lalu bahwa evakuasi akan dilakukan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang bersedia. Ada 386 WNI di Iran, kebanyakan adalah mahasiswa di kota Qom.

Detail evakuasi akan disampaikan melalui grup WhatsApp komunitas WNI di Iran dan per kawasan, ujar KBRI. 

Vietnam telah memfasilitasi kepulangan 18 warga mereka dari Iran melalui Azerbaijan pada Senin lalu, 16 di antaranya sudah kembali ke negaranya pada Rabu lalu seperti diberitakan Viet Nam News.

Di Thailand, pesawat militer telah disiagakan untuk memulangkan warganya dari wilayah konflik di Timur Tengah, kata Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Saat ini ada sekitar 40.000 warga Thailand di Israel dan 300 di Iran.

Ada sekitar 30.000 warga Filipina di Israel dan 1.180 di Iran. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan bahwa mereka tengah mengoordinasikan upaya evakuasi di kedua negara itu dan mencari jalur aman untuk keluar dari zona konflik.

Departemen Pekerja Migran Filipina mengatakan bahwa lebih dari 100 warga Filipina di Israel telah meminta direpatriasi, sementara ada delapan yang terluka dalam serangan Iran.

Kendati demikian, Marcos dikutip oleh media Inquirer.net, mengatakan bahwa penilaian pemerintah menunjukkan bahwa situasi masih belum mencapai tingkatan yang mewajibkan perintah repatriasi bagi warga mereka di Israel dan Iran.

Konflik kali ini dipicu oleh serangan Israel 13 Juni lalu ke beberapa fasilitas nuklir dan rudal balistik Iran, menewaskan beberapa petinggi militer. Israel berdalih serangan ini dilakukan untuk mencegah Iran membuat bom nuklir.

Iran membalas serangan itu dengan tembakan rudal ke Israel yang sejauh ini menewaskan 24 orang.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan waktu dua minggu untuk mencari solusi diplomatik menyelesaikan konflik, sebelum dia memutuskan apakah AS akan ikut campur menyerbu Iran. AS sendiri adalah pemasok senjata terbesar bagi Israel.

Pemerintah Singapura melalui kementerian luar negerinya telah mengeluarkan imbauan bagi warga mereka di Iran, mengatakan bahwa seluruh warga Singapura harus mempertimbangkan untuk keluar secepat mungkin. "Singapura tidak memiliki misi diplomatik di Iran, sehingga menghambat kemampuan kami untuk memberikan bantuan kekonsuleran dalam situasi darurat," ujar Kemlu Singapura.

Dalam saran perjalanannya, Kemlu Singapura mengatakan kepada warga mereka untuk menghindari mengunjungi Israel, Jalur Gaza dan Tepi Barat.

MENGUTUK SERANGAN ISRAEL KE IRAN

Para pemimpin di kawasan telah mengecam Israel dan menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi yang terjadi. 

Di antara yang menyampaikannya adalah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 19 Juni lalu. Dia mengecam serangan Israel sebagai tindakan yang dilakukan dengan "impunitas total" dan merupakan "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, yang semakin mengikis norma-norma yang menyatukan tatanan global".

"Kami menyerukan kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk berbicara dengan jelas dan bertindak tegas untuk mencegah eskalasi lebih lanjut," kata Anwar dalam pidatonya di Asia-Pacific Roundtable, sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir Institute of Strategic & International Studies Malaysia.

Beberapa hari lalu pada 15 Juni, Anwar mengatakan bahwa Malaysia harus mendukung negara-negara sahabatnya, termasuk Iran, dan membela hak mereka untuk membalas serangan. Sebelumnya pada 13 Juni, Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan mengutuk serangan Israel sebagai "pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional termasuk Piagam PBB, dan menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan dunia".

Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada Senin lalu dalam kunjungannya ke Singapura untuk bertemu Perdana Menteri Lawrence Wong menyerukan de-eskalasi konflik Israel-Iran. "Kami menekankan pentingnya solusi damai, negosiasi, dan kami menyerukan gencatan senjata segera,” ujar Prabowo.

Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui juru bicaranya, Rolliansyah Soemirat, juga menyatakan kecamannya terhadap serangan oleh Israel: "Posisi pemerintah Indonesia sangat jelas, bahwa Indonesia mengutuk serangan oleh Israel."

"Ini adalah pelanggaran integritas wilayah dan kedaulatan Iran dan ini juga pelanggaran terhadap hukum internasional."

Rolliansyah mengatakan bahwa bagaimana pun juga instalasi nuklir tidak boleh diserang karena akan membahayakan manusia dan lingkungan.

Pada 13 Juni lalu, pemerintah Singapura menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di kawasan dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan melakukan de-eskalasi.

Brunei juga menyampaikan "kutukan keras" terhadap Israel sehari setelah serangan ke Iran.

"Tindakan tak beralasan ini terjadi ketika upaya-upaya internasional semakin intensif untuk mencapai kesepakatan nuklir antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat, serta dalam upaya menuju solusi permanen bagi konflik di Timur Tengah," kata pernyataan itu.

Brunei juga ambil bagian dalam pernyataan bersama negara-negara Arab dan Islam pada Senin lalu yang mengecam serangan Israel terhadap Iran, menyerukan penghentian permusuhan Israel terhadap Iran, dan “kembali secepatnya ke jalur negosiasi”.

Senada, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam menyatakan bahwa negaranya sangat prihatin terhadap ketegangan yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

Thailand mendesak kedua belah pihak untuk “menahan diri semaksimal mungkin” guna mencegah lebih memburuknya situasi dan meluasnya konflik, sementara Filipina menyerukan penurunan eskalasi “dengan mempertimbangkan kesejahteraan rakyat Timur Tengah dan warga Filipina yang berada di sana”.

APAKAH RESPONS ASIA TENGGARA KURANG LANTANG?

Negara-negara Asia Tenggara tidaklah sendirian dalam mempertanyakan dasar hukum serangan Israel ke Iran. Namun para pengamat mengatakan respons mereka terhadap konflik Israel-Iran ini berbeda jika dibandingkan serangan Israel ke Gaza.

Isu Palestina-Israel dan perang Gaza lebih familiar bagi negara-negara Asia Tenggara, dan negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia konsisten mendukung Palestina, ujar Julia Roknifard, dosen senior di Fakultas Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Taylor’s University, Malaysia.

"Ini adalah isu familiar yang telah ada selama puluhan tahun dan Perdana Menteri (Malaysia) Anwar Ibrahim sangat vokal menyuarakannya sejak Oktober 2023, ketika ketegangan saat ini bermula - sebuah sikap yang menuai kritikan dari mitra Malaysia di Barat, terutama AS," kata dia kepada CNA.

Di Asia Tenggara, negara seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei tidak secara resmi mengakui Israel sehingga tidak memiliki hubungan diplomatik.

Malaysia memang menyatakan akan mengembangkan hubungan dengan Iran, namun negara ini punya sejarah lebih lama berhubungan dengan negara-negara Arab dan pendekatannya ke Iran lebih berhati-hati, selain juga agar tidak membuat Amerika marah, kata Roknifard.

"Tidak hanya Malaysia, tapi hampir semua negara di dunia Islam," kata dia.

Hal ini terjadi karena perbedaan aliran dalam Islam: Syiah dan Sunni. Malaysia dan Indonesia adalah negara dengan mayoritas penganut Sunni, sementara 90 persen penduduk Iran adalah Syiah.

Di Malaysia, penganut Syiah kesulitan mempraktikkan agama mereka secara terbuka karena aliran ini dianggap "menyimpang" oleh pihak berwenang. Di Indonesia, para penganut Syiah dianggap menyimpang oleh banyak orang dan sering menghadapi persekusi.

Kendati demikian, sikap Malaysia tegas dalam konflik Israel-Iran: Bahwa Israel adalah agressor yang melanggar hukum internasional, kata Bunn Nagara, dosen di Perak Academy, sebuah lembaga pemikir di Malaysia.

"Bagaimana kita mengukur itu (respons negara)? Tidak ada satuan pengukuran untuk respons Malaysia. Tidak ada data yang bisa dihitung. Yang ada adalah penentangan dan penolakan terhadap kekerasan (Israel)," kata dia.

Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, agama bukanlah faktor penentu dalam kebijakan luar negeri, ujar para pengamat.

Dosen hubungan internasional Teuku Rezasyah mengatakan bahwa hal ini juga berlaku untuk konflik Israel-Iran dan perang di Gaza.

"Indonesia tidak pernah menyebutkan Islam dalam pernyataannya yang mengutuk perang. Pemerintah juga tidak pernah membedakan antara Syiah dan Sunni, meski masyarakat mungkin punya pandangan berbeda," kata Rezasyah.

Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Iran, dan nilai perdagangan kedua negara meningkat dari US$206,2 juta pada 2023 menjadi US$217,3 juta pada tahun lalu.

Malaysia merupakan mitra dagang terbesar Iran di antara negara-negara anggota ASEAN, dengan total nilai perdagangan mencapai RM2,6 miliar pada 2024, meningkat 24,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tengah kampanye militer Israel, Iran telah mengundang Prabowo untuk mengunjungi negara tersebut dan mendesak Indonesia serta negara-negara Islam untuk memboikot produk-produk Israel.

Pada Selasa (17 Juni), Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengatakan: “Kami berharap Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, terus mendukung Iran di berbagai forum internasional.”

Roknifard meyakini bahwa respons diplomatik adalah satu-satunya pilihan yang memungkinkan, dan peran negara Asia Tenggara kemungkinan besar hanya sebatas ambil bagian dalam gerbong yang mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk mengambil tindakan.

“Namun bahkan dalam diskusi di DK PBB, Israel cenderung mengabaikannya,” ujarnya.

"Lalu timbul pertanyaan - jika satu-satunya cara menghentikan konflik ini (di Gaza dan Iran) adalah AS menekan Israel, lantas bagaimana dunia bisa secara efektif meyakinkan AS agar menyadari perlunya hal tersebut,” tambahnya.

"Di bawah kepemimpinan Trump dan persepsi khayalannya soal pembagian kekuasaan, hal itu tampaknya mustahil."