Skip to main content
Hamburger Menu
Close
Edisi:
Navigasi ke edisi CNA lainnya di sini.
Iklan

Asia

Kasus gratifikasi Iswaran bikin heboh Singapura. Mengapa korupsi langka di Negeri Singa?

Singapura adalah salah satu negara dengan angka korupsi terkecil di dunia, terbaik di Asia.
 

Kasus gratifikasi Iswaran bikin heboh Singapura. Mengapa korupsi langka di Negeri Singa?

Mantan menteri transportasi Singapura S. Iswaran tiba di Pengadilan Tinggi pada 24 September 2024, untuk memulai persidangannya. (Foto: CNA/Jeremy Long)

03 Oct 2024 02:16PM (Diperbarui: 03 Oct 2024 02:17PM)

SINGAPURA: Kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Transportasi Singapura S Iswaran mengejutkan publik di Negeri Singapura. Pasalnya, Singapura adalah salah satu negara dengan angka  kasus korupsi terkecil di dunia.

Iswaran yang telah menjabat menteri selama 13 tahun akhirnya dijatuhi vonis 12 bulan oleh pengadilan tinggi Singapura pada Kamis, 3 Oktober 2024. 

Dia terbukti bersalah menerima beragam gratifikasi dari pengusaha, mulai dari nebeng jet pribadi sampai mendapat hadiah miras dan sepeda mewah.

Kasus ini membuat publik Singapura dan dunia terkejut. Bahkan beberapa media asing, salah satunya Reuters, menuliskan bahwa kasus Iswaran membuat Pasal 165 Kitab Pidana Singapura soal gratifikasi kembali digunakan. 

Bahkan sejak berdirinya negara Singapura, Iswaran adalah menteri ketiga yang terjerat korupsi ketika masih bertugas.

Kasus korupsi menteri terakhir yang diselidiki adalah pada 1986 ketika mantan Menteri Pembangunan Nasional Teh Cheang Wan dituduh menerima suap S$1 juta. Sebelum penyelidikan rampung, Teh bunuh diri.

NOMOR 5 NEGARA DENGAN ANGKA KORUPSI TERKECIL

Tidak heran jika banyak yang terkejut dengan kasus Iswaran. Karena di Singapura kasus serupa sangat langka terjadi.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis lembaga Transparency International pada 2023 menempatkan Singapura pada ranking 5 negara dengan angka korupsi terkecil di dunia, dari 180 negara yang didata.

Sebagai perbandingan, Indonesia mendapat ranking 115 dalam indeks tersebut. 

Sejak IPK dirilis pada 1995, Singapura konsisten menjadi negara Asia satu-satunya yang masuk 10 terbaik, sisanya adalah negara-negara Eropa.

Pada Januari lalu, Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB) dalam komentarnya terkait indeks tersebut mengatakan bahwa situasi korupsi di Singapura "masih dapat dikendalikan", artinya masih terbilang kecil.

Mantan menteri transportasi Singapura S Iswaran tiba di pengadilan pada 3 Oktober 2024. (Photo: CNA/Wallace Woon)

Selain IPK oleh Transparency International, Singapura juga menduduki ranking ketiga dalam hal ketiadaan korupsi pada Indeks Negara Hukum World Justice Project 2023. Hal ini menjadikannya negara Asia teratas dari 142 negara yang dalam indeks itu. 

Singapura juga memiliki kinerja yang baik dalam Laporan Korupsi di Asia tahun 2023 oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC), dengan ranking teratas dari 16 negara.

"Reputasi Singapura sebagai salah satu negara paling tidak korup di dunia diperoleh dengan susah payah," kata CPIB. CPIB mengatakan bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan masyarakat untuk mencegah korupsi.

KASUS KORUPSI MINIM, APA RAHASIANYA?

Pada April lalu, CPIB melaporkan bahwa kasus korupsi yang dilaporkan pada 2023 berjumlah 215 kasus, turun 8 persen dari 2022.  

Dari 215 kasus tersebut, 81 ditindaklanjuti dengan penyelidikan karena dianggap memiliki informasi yang memadai. Sebanyak 86 persen kasus tersebut berasal dari pihak swasta, pemerintahan 14 persen.

Dari total kasus yang diselidiki pada 2023, 111 orang dikenakan dakwaan, 105 di antaranya adalah pihak swasta, sisanya pegawai publik.

Sebagai perbandingan, tercatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia pada 2023 dengan jumlah tersangka 1.695 orang, seperti disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Mei lalu dalam laporan pemantauan tren korupsi 2023.

CPIB dalam situsnya mengatakan pencapaian ini adalah berkat kerangka kerja pengendalian korupsi yang efektif dengan empat pilar utama, yaitu undang-undang, sistem peradilan, penegakan hukum, dan administrasi publik, yang ditopang oleh kemauan politik dan kepemimpinan. 

"Kemauan politik untuk memberantas korupsi dibangun oleh Perdana Menteri Singapura yang pertama, Lee Kuan Yew, ketika Partai Aksi Rakyat (PAP) terpilih menjadi pemerintah pada tahun 1959. PAP bertekad untuk membangun pemerintahan yang tidak korup dan meritokratis, serta mengambil tindakan tegas dan menyeluruh untuk memberantas korupsi dari seluruh lapisan masyarakat Singapura," kata CPIB.

Mantan menteri transportasi Singapura S Iswaran tiba di pengadilan pada 3 Oktober 2024. (Photo: CNA/Wallace Woon)

Selain itu, mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 2020 lalu pernah mengatakan bahwa salah satu sebab minimnya angka korupsi di negaranya adalah karena besarnya gaji para pejabat publik.

"Yang terbaik adalah menggaji seseorang berdasarkan nilai dirinya, dan berdasarkan apa kontribusinya."

"Jika itu tidak dilakukan, maka Anda akan mengorbankan kualitas pelayanan sipil, atau mereka akan menemukan cara untuk mencari pemasukan lain ... dan itu akan menjadi masalah besar," kata Lee seperti dikutip dari Mothership pada 2020 lalu.

Perdana Menteri dan pejabat Singapura memiliki gaji tertinggi untuk jabatan setara di seluruh dunia, seperti dilaporkan Forbes pada September lalu.

Menurut Forbes, gaji perdana menteri Singapura saat ini, Lawrence Wong, adalah yang tertinggi di antara kepala negara di seluruh dunia. Gajinya per tahun mencapai hampir US$1,69 juta atau lebih dari Rp26 miliar.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini. 

Source: CNA/da

Juga layak dibaca

Iklan
Iklan