Kamboja berantas pusat penipuan, sindikat ubah haluan dan korban terlantar

PHNOM PENH: Abdul berangkat dengan rencana mengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah di Bangkok, Thailand. Keluarganya di Uganda bahkan menjual tanah yang mereka miliki karena tergiur janji peluang hidup yang lebih baik di Asia Tenggara, jauh di seberang Samudra Hindia.

Beberapa bulan kemudian, ketika ia diseret melintasi hutan gelap oleh sekelompok pria bersenjata parang dan panah, masa depan yang selama ini dibayangkannya perlahan sirna.

Setelah janji pekerjaan mengajar yang diharapkannya gagal terwujud, Abdul yang putus asa menerima tawaran pekerjaan entri data di Kamboja dari perekrut daring. Keputusan itu justru menyeretnya ke perjalanan yang mengerikan.

Ia dipindahkan dari satu van ke van lainnya melintasi Thailand, dibawa secara diam-diam ke Laos pada malam hari, keluar-masuk kompleks terpencil yang misterius, menyeberangi sungai menuju Kamboja, hingga akhirnya diselundupkan ke sebuah kota kecil dekat Teluk Thailand.

Abdul, yang meminta nama lengkapnya tidak dicantumkan dalam artikel ini, bukan satu-satunya korban. Banyak orang asing lain, sebagian besar pria asal China, mengalami nasib serupa: ditempatkan di kompleks-kompleks penipuan yang dijalankan gembong kriminal.

Selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, arus manusia terus mengalir melalui jalur-jalur belakang seperti ini. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia dijaring dalam operasi terorganisir untuk mengisi tenaga kerja bayangan di kompleks-kompleks tertutup yang tersebar di seluruh Kamboja.

Abdul mengaku ketakutan. Yang paling ia khawatirkan bukanlah pekerjaan yang menantinya, melainkan kemungkinan organ tubuhnya diambil dan diperjualbelikan. Ketika akhirnya tiba di lokasi dan menerima instruksi kerja, ia merasa tidak punya pilihan selain pasrah

“Mereka bilang kepada saya, ‘Kamu ada di sini untuk melakukan penipuan. Kami penipu. Ini perusahaan penipuan,’” kata Abdul. “Saya tidak punya pilihan selain menyerahkan diri kepada mereka.”

Menurut Abdul, para pengelola kompleks menjanjikan kehidupan serba mewah jika target kerja tercapai: iPhone terbaru, liburan ke luar negeri, serta uang dalam jumlah yang hanya bisa diimpikan banyak orang di negaranya.

Tidak ada pilihan lain, Abdul terjerumus ke dunia yang sejak awal tidak ia percayai. Ia dipaksa memburu calon korban melalui berbagai platform odaring untuk menjalankan skema penipuan yang dirancang guna menguras uang mereka.

Sebulan setelah berada di dalam kompleks tersebut, polisi menggerebek dan mengosongkan lokasi itu. Abdul keluar tanpa membawa apa pun—ia tidak pernah menerima gaji—tetapi setidaknya ia bebas.

“Sejak saat itu, setiap hari terasa seperti mimpi buruk. Tidur di luar ruangan. Tidak ada rasa aman. Statusmu ilegal di negara ini. Tidak punya visa. Tidak punya makanan. Tidak punya tempat untuk dituju,” ujarnya dari sebuah rumah aman di Phnom Penh. Hingga kini, ia masih berusaha mencari jalan untuk pulang.

Abdul hanyalah satu dari sekian banyak orang yang tersesat di ibu kota Kamboja belakangan ini. Phnom Penh dipenuhi para pendatang yang terlantar, orang-orang yang terjebak tanpa tujuan, dengan wajah-wajah lelah dan putus asa.

Seiring pemerintah Kamboja meningkatkan penggerebekan terhadap kompleks-kompleks penipuan di berbagai wilayah, gelombang warga asing meninggalkan negara tersebut. Pemerintah memperkirakan sekitar 300.000 orang telah hengkang dalam beberapa bulan terakhir.

Namun mereka yang tidak memiliki biaya untuk melarikan diri—biasanya untuk membeli tiket pesawat atau mengurus dokumen guna menyelesaikan masalah status keimigrasian—akhirnya terdampar di jalanan.

Pada awal Mei, CNA menyaksikan puluhan warga Indonesia berkemah di luar Kedutaan Besar RI. Sebagian terpaksa tidur di trotoar sambil menunggu makanan dan kepastian. Mereka menanti proses pemulangan setelah keluar dari industri penipuan dan judi “online”.

Di antara kelompok tersebut, kisah tertipu oleh tawaran pekerjaan hingga mengalami kekerasan fisik di dalam kompleks penipuan menjadi cerita yang berulang. Dan mereka bukan satu-satunya. Korban serupa datang dari berbagai penjuru dunia.

“Kita sedang menghadapi krisis kemanusiaan besar di jalanan Phnom Penh. Inilah yang terjadi ketika ratusan ribu orang dibiarkan masuk ke suatu negara lalu dipaksa melakukan pekerjaan seperti ini,” kata Erin West, pendiri sekaligus CEO Operation Shamrock, organisasi nirlaba yang memerangi penipuan global.

“Ketika mereka keluar, mereka tidak punya harta benda, tidak memiliki identitas, dan tidak punya cara untuk pulang.”

'PUSAT PENIPUAN ONLINE DUNIA'

Selama bertahun-tahun, Kamboja cenderung meremehkan keberadaan kompleks-kompleks penipuan di negaranya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah mengubah sikap dan berjanji memberantas industri yang menurut sejumlah perkiraan menghasilkan miliaran dolar AS setiap tahun.

Modus penipuan online sendiri beragam. Banyak yang berkedok hubungan asmara atau investasi, skema kripto palsu, hingga penipuan terkait perjudian.

Para pekerja dilatih menggunakan naskah percakapan, identitas palsu, dan daftar target. Mereka kemudian menghubungi calon korban secara daring, membangun kepercayaan selama berhari-hari atau berminggu-minggu, sebelum mengarahkan korban ke investasi fiktif, situs judi palsu, platform kripto abal-abal, atau permintaan transfer dana dengan berbagai alasan.

Setelah korban mengirimkan uang, dana tersebut biasanya segera dipindahkan melalui dompet digital, rekening penampung, dan jaringan pencucian uang, kata para pakar.

Sebagian pekerja memang terlibat secara sukarela. Namun, banyak lainnya direkrut melalui tawaran pekerjaan palsu, paspornya disita, dikurung, dipukuli, atau dipaksa memenuhi target pendapatan tertentu.

Para peneliti memperkirakan industri penipuan di Kamboja menghasilkan sekitar US$12,5 miliar hingga US$19 miliar per tahun. Nilai itu kerap disebut setara dengan sekitar 40 hingga 60 persen produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

Meski demikian, angka tersebut sulit diverifikasi karena sebagian besar aliran dana bergerak melalui akun mata uang kripto, sistem perbankan bawah tanah, dan jaringan keuangan lepas pantai.

Menurut para ahli, Kamboja memiliki hampir semua faktor yang memungkinkan kejahatan semacam ini berkembang pesat: kompleks kasino, lemahnya pengawasan, ekonomi perbatasan, jalur penyelundupan yang sudah lama ada, serta pemilik lahan yang memiliki kedekatan dengan kalangan berpengaruh.

“Para pelaku penipuan akan mencari titik terlemah. Mereka melihat negara-negara yang paling rentan untuk dipengaruhi, tempat mereka bisa membeli pengaruh dengan uang. Itu terjadi di Myanmar, di Laos, dan juga di Kamboja,” kata Presiden Future Forum, lembaga pemikir independen yang berbasis di Phnom Penh, Ou Virak.

Selama pandemi COVID-19, maraknya judi online dan penipuan digital mengisi kekosongan yang ditinggalkan runtuhnya industri wisata kasino.

Menurut Jason Tower, pakar senior dari Global Initiative Against Transnational Organised Crime, organisasi non-pemerintah internasional yang bermarkas di Jenewa, industri tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu ekonomi ilegal terbesar di Kamboja, yang sebagian besar digerakkan oleh jaringan kriminal transnasional yang terkait dengan China.

Dalam lima tahun terakhir, kelompok-kelompok itu telah “mengubah daratan Asia Tenggara menjadi pusat penipuan online dunia”, ujarnya.

“Asia Tenggara kini praktis menjadi satu-satunya kawasan di dunia yang memiliki kompleks-kompleks penipuan berskala industri dalam jumlah ratusan, bahkan kota-kota penipuan raksasa dengan populasi lebih dari 30.000, 40.000, hingga 50.000 orang yang terlibat dalam aktivitas penipuan online.

“Ini juga satu-satunya tempat saat ini di mana kita bisa melihat begitu banyak orang diperdagangkan untuk dipaksa melakukan tindak kriminal dan hidup dalam kondisi perbudakan modern di dalam kompleks-kompleks tersebut.”

Secara global, nilai uang yang berputar dalam industri ini kini disebut-sebut sebanding dengan pasar narkotika ilegal terbesar di dunia.

Dampaknya juga dirasakan masyarakat di berbagai negara. Laporan Global State of Scams Report 2025 yang diterbitkan Global Anti-Scam Alliance dan Feedzai memperkirakan konsumen di 42 negara kehilangan sekitar US$442 miliar (Rp8 triliun) akibat penipuan sepanjang tahun lalu.

Pemerintah Kamboja menyatakan telah meningkatkan upaya pemberantasan industri kriminal tersebut melalui penggerebekan, sanksi, dan regulasi baru. Menurut para analis, langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya sorotan, baik dari dalam negeri maupun dari negara-negara seperti China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Pada April lalu, Kamboja mengesahkan undang-undang khusus pertama untuk memberantas penipuan online. Aturan tersebut mengkriminalisasi penipuan berbasis teknologi, perekrutan tenaga kerja untuk pusat penipuan, serta segala bentuk dukungan terhadap operasinya, dengan ancaman hukuman hingga penjara seumur hidup untuk pelanggaran paling berat.

“Untuk menjaga martabat dan kehormatan Kamboja, negara ini tidak akan membiarkan wilayahnya menjadi tempat berlindung bagi para pelaku penipuan,” kata Menteri Senior sekaligus Ketua Komisi Pemberantasan Penipuan Online Kamboja, Chhay Sinarith.

Ia membantah anggapan bahwa langkah tersebut diambil atas permintaan negara lain.

“Kamboja melakukan ini atas kemauannya sendiri, bukan karena tekanan dari pihak asing,” ujarnya dalam wawancara eksklusif dengan CNA.

Sinarith mengatakan, sekitar 300 fasilitas telah menjadi sasaran penindakan sejak Juli tahun lalu, termasuk puluhan kasino. Ia menambahkan sekitar 1.500 orang, termasuk para “otak” dan anggota jaringan konspirasi, kini mendekam di penjara karena diduga terlibat dalam industri tersebut.

Sebagai bukti keseriusan mereka, otoritas Kamboja memberi CNA kesempatan langka untuk mengikuti operasi penggerebekan yang melibatkan unit polisi siber, pejabat kota, dan anggota senior lembaga peradilan di sebuah kawasan permukiman di pinggiran Phnom Penh.

Operasi itu dilakukan setelah adanya laporan dari warga setempat yang menduga jaringan kriminal beroperasi di kawasan tersebut. Dari luar, area itu tampak biasa saja, dengan pasar, toko ponsel, salon, dan kios pakaian berjajar di bagian depan.

Tim patroli bersenjata lengkap kemudian menyisir kawasan itu dari rumah ke rumah, mencari aktivitas ilegal dan warga asing yang tidak memiliki visa.

Dalam beberapa kesempatan, petugas memaksa masuk ke rumah-rumah dan menginterogasi warga negara China yang berada di dalamnya. Namun, setelah operasi berakhir, pihak berwenang mengaku tidak menemukan aktivitas mencurigakan, selain sejumlah rokok yang diduga ilegal.

Terlepas dari hasil penggerebekan tersebut, para pakar dan pengamat menilai lokasi-lokasi anonim seperti inilah yang justru memicu kekhawatiran bahwa jaringan kriminal semakin mengakar.

Di tengah tekanan yang meningkat, kelompok-kelompok penipuan mulai memindahkan operasinya ke lokasi yang lebih sulit dilacak, sering kali bersembunyi di tempat-tempat yang tampak biasa. Sindikat-sindikat ini juga mulai memburu orang-orang baru untuk menggantikan tenaga kerja mereka yang terus berkurang akibat eksodus besar-besaran.

KOMPOR DAN IKLAN LOWONGAN KERJA

Di tepi sungai yang gelap, dengan air Sungai Tonle Bassac yang beriak pelan membentur dinding beton penahan arus, sejumlah pria berbaring di tengah udara yang lembap sambil bermain poker di ponsel mereka.

Mereka berasal dari Asia Selatan—India, Pakistan, dan Bangladesh—kelompok-kelompok kecil yang diduga masih terjerat industri penipuan yang kini beradaptasi dengan situasi baru alih-alih menghilang.

Seiring dikosongkannya kompleks-kompleks penipuan berskala besar di berbagai wilayah Kamboja, semakin banyak bukti yang menunjukkan sindikat memecah operasinya menjadi unit-unit yang lebih kecil dan tersembunyi di gedung apartemen maupun rumah toko, terutama di Phnom Penh.

“Tidak ada pekerjaan bagus di sini,” kata seorang pria. “Semua orang datang ke sini untuk penipuan.”

Di tengah kegelapan malam, cahaya neon dari bank-bank yang berada di bawah sanksi internasional dan restoran India yang beroperasi 24 jam menyala terang, menandai perubahan wajah kawasan tepi sungai yang kini didominasi keduanya.

Seorang petugas keamanan yang tampak kelelahan mengawasi gang-gang sempit di belakang bangunan. Dari sana, para pria terlihat mengangkut kotak-kotak besar berisi makanan ke apartemen-apartemen yang menyerupai labirin di lantai atas. Pria-pria China berambut cepak dan bertato di kaki mengisap rokok di pinggir jalan.

Supermarket kecil menjual kompor, koper, hingga alat bantu seks—barang-barang yang tampak tidak lazim, tetapi mencerminkan kebutuhan pelanggan tetap mereka.

Percakapan sehari-hari kini dipenuhi cerita tentang orang-orang yang jatuh dari gedung bertingkat, tambang emas palsu yang digerebek di apartemen, hingga toko roti yang lantai atasnya dihuni para pelaku penipuan. Menurut Virak, ini adalah wajah baru kejahatan yang jauh lebih sulit ditangani.

“Kalaupun niat untuk memberantasnya memang nyata, tantangannya akan jauh lebih rumit. Mereka bisa saja mendiversifikasi operasi, bersembunyi sementara, mengecilkan skala, atau mendesentralisasikan jaringan mereka,” ujarnya.

“Ini seperti prinsip 80-20. Dengan 20 persen upaya, Anda bisa menyelesaikan 80 persen masalah. Tetapi untuk menghilangkan 20 persen sisanya, dibutuhkan usaha yang jauh lebih besar dan jauh lebih sulit.”

Menurut Direktur Operasi Eyewitness Project, Nathan Southern, strategi menyamarkan operasi seperti ini dapat menyulitkan upaya untuk memberikan pukulan telak terhadap kelompok kriminal.

“Jika setiap gedung kondominium, setiap restoran, dan setiap ruko di Phnom Penh berpotensi menyimpan tiga atau empat apartemen yang dijalankan kelompok-kelompok kecil seperti ini, maka kita tidak tahu mereka berada di mana, seberapa besar skalanya, dan penderitaan apa yang terjadi di dalamnya,” katanya.

Sementara itu, orang-orang yang masih terlantar di jalanan tetap berada dalam posisi rentan. Mereka berisiko direkrut kembali ke operasi penipuan baru yang bisa muncul di mana saja di penjuru kota.

Iklan lowongan kerja untuk industri penipuan terus bermunculan di forum-forum media sosial. Sebagian bahkan secara terang-terangan mencari orang yang sudah berada di Kamboja. Ada yang menawarkan transportasi ke kompleks penipuan yang masih beroperasi, sementara yang lain menjanjikan pekerjaan di Myanmar, Malaysia, hingga sejumlah negara di Afrika.

Jaringan ini memburu beragam talenta, mulai dari penutur bahasa Portugis, Ibrani, dan Jepang, hingga blogger yang bekerja dari rumah, model, dan pekerja seks. Dalam iklan-iklan tersebut, lokasi kerja, besaran penghasilan, dan berbagai fasilitas dijelaskan secara rinci.

“Sekarang ada pergeseran besar ke bahasa-bahasa lain, sementara negara-negara yang menjadi target belum mampu mengejar perkembangan itu. Jadi, masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan,” kata Direktur Riset Eyewitness Project, Lindsey Kennedy.

Menurut Kennedy, iklan-iklan tersebut tidak hanya menunjukkan besarnya industri penipuan itu sendiri, tetapi juga berbagai sektor pendukung yang menopangnya, serta seberapa besar perekonomian Kamboja telah bergantung pada aktivitas tersebut. Ia menyinggung armada pengemudi, pedagang makanan, dan berbagai usaha lain yang tumbuh di sekitar pusat-pusat penipuan.

“Seluruh tatanan ekonomi di sini bisa runtuh jika semua ini benar-benar berhenti dalam semalam,” katanya.

Kennedy menilai satu-satunya cara agar Kamboja tidak kembali bergantung pada industri kriminal adalah dengan menghadirkan sumber penggerak ekonomi lain yang mampu mengisi kekosongan tersebut.

Menurutnya, beban itu kemungkinan akan jatuh kepada para mitra pembangunan dan penyandang dana dari luar negeri, terutama China sebagai donor asing terbesar Kamboja.

Beijing telah berulang kali menunjukkan ketidakpuasannya terhadap maraknya penipuan yang masih berlangsung di Kamboja.

Pada Januari, Kedutaan Besar China di Kamboja menyebut hilangnya warga negara China ke dalam kompleks-kompleks penipuan sebagai “hambatan serius” bagi hubungan bilateral kedua negara.

Pada April, Menteri Luar Negeri China Wang Yi berkunjung ke Phnom Penh dan menyerukan agar industri tersebut “ditindak tegas dan diberantas sepenuhnya”.

Menurut Southern, citra sebagai negara yang tegas terhadap penipuan merupakan bagian dari upaya strategis Kamboja untuk memulihkan reputasi nasional yang telanjur tercoreng.

Namun, saat ini pemerintah dinilai lebih fokus membangun citra tersebut ketimbang menjatuhkan para tokoh berpengaruh yang berada di puncak piramida kriminal.

“Kamboja sangat, sangat khawatir dengan julukan ‘Scambodia’,” katanya, merujuk pada gabungan kata scam dan Cambodia. “Mereka tidak ingin dipandang sebagai negara yang menipu dunia.”

Dampak reputasi buruk itu mulai terasa. Jumlah wisatawan mancanegara terus merosot. Data resmi menunjukkan kedatangan wisatawan asing turun hampir 17 persen tahun lalu. Pada kuartal pertama tahun ini, jumlahnya bahkan anjlok hampir 45 persen dibanding periode yang sama pada 2025, menurut Kementerian Pariwisata Kamboja.

“Selama reputasi sebagai surga penipuan dan negara yang dikuasai mafia masih melekat, Kamboja akan sangat kesulitan menciptakan sumber pendapatan legal yang signifikan,” ujarnya.

Namun, analis kebijakan dari Royal Academy of Cambodia, Seun Sam, menilai masalah tersebut kerap dibesar-besarkan karena Kamboja tetap memiliki hubungan internasional yang kuat dan dipercaya banyak negara.

“Apa yang dilakukan pemerintah Kamboja sejauh ini sangat berhasil,” katanya. “Kadang-kadang rumor lebih besar daripada kenyataannya.”

"BAGAIMANA MUNGKIN ITU BENAR?"

Meski para pakar internasional umumnya meyakini Kamboja sungguh-sungguh berupaya memberantas penipuan, masih ada keraguan apakah respons yang dilakukan cukup menyeluruh untuk memberikan dampak jangka panjang terhadap wabah penipuan yang melanda kawasan.

Menurut Jacob Sims, peneliti tamu di Asia Center Universitas Harvard sekaligus penasihat senior perusahaan intelijen asal Amerika Serikat, Inca Digital, akar persoalannya terletak pada kuatnya jaringan kriminal yang telah mengakar di Kamboja dan kawasan sekitarnya.

Ia mengatakan, langkah yang lebih keras dari pemerintah Kamboja berpotensi menyeret orang-orang yang jauh lebih berpengaruh.

“Hingga saat ini, dengan sangat sedikit pengecualian, tidak ada figur yang memiliki hubungan signifikan dengan partai penguasa yang benar-benar diadili di Kamboja,” kata Sims.

Dalam wawancaranya dengan CNA, Menteri Senior Chhay Sinarith mengatakan, pemerintah memang sedang bergerak ke arah tersebut.

Ia menggemakan pernyataan terbaru mantan Perdana Menteri sekaligus Presiden Senat Kamboja Hun Sen, bahwa operasi pemberantasan harus menyasar bukan hanya pelaku kriminal, tetapi juga aparat penegak hukum dan pejabat publik yang terlibat dalam jaringan penipuan.

“Lebih banyak kasus akan diselidiki. Masih akan ada langkah-langkah berikutnya,” katanya.

Tuduhan bahwa aktivitas kriminal mendapat perlindungan dari kalangan elite merupakan isu yang sangat sensitif. Para pejabat Kamboja secara umum menolak temuan-temuan tersebut.

Seun Sam mengatakan negara-negara lain memiliki agenda untuk “terus berbicara negatif” tentang reputasi Kamboja.

“Bagaimana mungkin itu benar? Itu hanya propaganda politik dari negara lain. Kamboja justru korban dari penipuan ini,” katanya. “Dan jika ada aparat daerah yang terlibat dalam masalah penipuan, mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya.”

Meski demikian, sejumlah tokoh berpengaruh yang memiliki koneksi politik memang telah terseret kasus serupa.

Pada April, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Senator Kok An dengan tuduhan menggunakan pengaruh politiknya untuk melindungi jaringan pusat penipuan. Pada 2024, pengusaha sekaligus senator Ly Yong Phat juga dikenai sanksi terkait dugaan praktik kerja paksa yang berhubungan dengan pusat-pusat penipuan.

Chen Zhi, taipan kelahiran China di balik Prince Group dan mantan penasihat para pemimpin tertinggi Kamboja, juga telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan Inggris, didakwa oleh jaksa Amerika, serta diekstradisi oleh Kamboja ke China.

“Dulu orang-orang berpikir Chen tidak akan pernah ditangkap, dan Prince Group adalah yang paling kuat serta akan terus ada selamanya,” kata Huang Yang, jurnalis lepas asal China yang berbasis di Kamboja.

“Itu benar-benar mengubah banyak hal di sini.”

Namun, para pakar menilai memisahkan bisnis yang berada di wilayah abu-abu dari yang legal merupakan tantangan besar.

“Semuanya bercampur menjadi satu. Sulit sekali membedakan mana yang legal dan mana yang tidak. Karena itu sangat sulit untuk membongkar semuanya,” kata Huang.

Kasus Prince Group dianggap mencerminkan persoalan tersebut. Di permukaan, perusahaan itu tampak sebagai konglomerasi modern Kamboja yang bergerak di sektor properti, perbankan, pariwisata, logistik, makanan dan minuman, hingga pembangunan kawasan perkotaan.

Pada pertengahan Mei, aparat menahan 104 orang dari sebuah gedung di pusat Phnom Penh bernama Prince Plaza yang terkait dengan konglomerasi milik Chen.

Meski nama Prince telah dihapus dari pintu masuk kompleks apartemen tersebut dan properti itu berada di bawah sanksi internasional, aktivitas kejahatan siber diduga masih berlangsung di dalamnya.

“Berdasarkan temuan forensik awal, para tersangka menggunakan lokasi tersebut untuk melakukan penipuan berbasis teknologi dengan memancing korban, baik di dalam maupun luar negeri, ke dalam skema investasi palsu,” kata Komisi Pemberantasan Penipuan Berbasis Teknologi.

Perusahaan lain yang menjadi sasaran penindakan, Huione Group, menunjukkan bagaimana sebuah simpul besar pencucian uang yang diduga terkait penipuan siber dapat beroperasi dengan tampilan luar layaknya perusahaan jasa keuangan digital biasa.

Grup tersebut memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce, layanan pembayaran, dan pertukaran mata uang kripto, termasuk Huione Pay. Tahun lalu, pemerintah AS menuduh perusahaan itu mencuci uang bagi kelompok kriminal transnasional yang menjalankan operasi penipuan di Asia Tenggara.

Pada Desember, Bank Nasional Kamboja mencabut izin operasional Huione Pay dan melikuidasi asetnya. Otoritas menyatakan, aktivitas lembaga tersebut “berpotensi menimbulkan risiko bagi sistem perbankan Kamboja maupun masyarakat umum”.

Li Xiong, mantan ketua Huione, diekstradisi ke China bulan lalu. Otoritas China menuduhnya sebagai tokoh kunci dalam jaringan perjudian dan penipuan lintas negara berskala besar.

Hun To, sepupu Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, mengakui memiliki 30 persen saham Huione, tetapi membantah memiliki kendali atas perusahaan tersebut.

Muncul pula pertanyaan mengenai dampak yang akan dirasakan di dalam negeri jika aliran uang dalam jumlah sangat besar dari industri penipuan tiba-tiba lenyap dari perekonomian, meskipun sebagian besar dana itu selama ini juga mengalir ke luar negeri.

Virak memperingatkan bahwa eksodus besar-besaran tenaga kerja asing bisa menyeret warga Kamboja ke dalam dampaknya. Menurut dia, banyak orang telah terbiasa dengan “uang mudah”, dan kondisi itu berisiko merusak kompas moral masyarakat dalam jangka panjang.

“Orang-orang ini sekarang sudah terlatih. Mereka tahu cara melakukan penipuan. Apakah mereka akan mencoba membangun operasi sendiri? Jawabannya, sebagian mungkin akan mencobanya,” katanya.

Direktur Eksekutif Center for Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL) di Phnom Penh, Moeun Tola, mengatakan, organisasinya kini mewaspadai upaya perekrutan penipuan yang menyasar warga lokal.

“Orang-orang ini bisa dengan mudah terjebak dalam perangkap baru, baik di Kamboja maupun di negara lain,” ujarnya.

Namun, dampak industri penipuan tidak hanya dirasakan oleh mereka yang diperdagangkan dan dipaksa bekerja di dalamnya. Warga Kamboja biasa juga harus menanggung konsekuensinya: kecurigaan dari dunia luar, merosotnya pariwisata, korupsi yang tampak nyata, meningkatnya kriminalitas oleh warga asing di kota-kota mereka, serta perasaan bahwa institusi yang berkuasa tidak benar-benar melayani rakyat.

Rithy—bukan nama sebenarnya—mantan polisi di Phnom Penh, mengaku melihat langsung fenomena tersebut dari dalam sistem.

Menurutnya, operasi penipuan berjalan di gedung apartemennya sendiri, dengan pintu masuk terpisah, lantai-lantai yang dijaga ketat, dan para pekerja yang hidup di bawah pengawasan.

Ia juga mengaku menyaksikan aparat penegak hukum yang korup selama bertahun-tahun melindungi para pelaku penipuan, bukannya menindak mereka. Ketika menolak suap dalam jumlah besar untuk membantu peredaran narkoba, ia justru dikucilkan di lingkungan kepolisian.

“Rasanya seperti menjadi ikan kecil di lautan yang penuh hiu,” katanya.

Bagi Rithy, Kamboja bukanlah korban seperti yang kerap digambarkan para pejabat. Korban sesungguhnya adalah masyarakat yang kehilangan segalanya.

“Kalau kita tidak berubah,” ujarnya, “maka kita akan hidup dalam mimpi buruk ini selamanya.”