Mengapa kabel internet bawah laut menjadi ajang persaingan baru AS dan China

BEIJING: Setelah cip, perdagangan, dan 5G, babak baru persaingan strategis Amerika Serikat dan China kini muncul di bawah laut: kabel bawah laut.

Membentang di dasar samudra, kabel serat optik ini mampu mentransmisikan data hingga beberapa terabit per detik antarbenua, mengalirkan sekitar 99 persen lalu lintas data dunia.

Yang semula dipandang sebagai infrastruktur telekomunikasi yang netral, kini kabel bawah laut menjadi aset strategis yang sangat penting dalam persaingan AS dan China untuk mendominasi ranah digital, kata Bart Hogeveen, peneliti senior sekaligus direktur Eropa di Australian Strategic Policy Institute (ASPI).

Dan "arti pentingnya juga terus meningkat", seiring pesatnya perkembangan AI, komputasi awan, dan sektor keuangan global yang mendorong kebutuhan akan perpindahan data yang lebih cepat, aman, dan andal.

"Siapa pun yang mengendalikan infrastruktur penting dapat memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana infrastruktur itu digunakan, oleh siapa, dengan syarat apa, dan dengan biaya berapa," kata Hogeveen. Ia menambahkan bahwa "kekhawatiran terhadap pengaruh asing dan ketergantungan strategis kini semakin menguat".

Perkembangan terbaru juga menunjukkan betapa cepatnya sektor kabel internet bawah laut terseret ke dalam rivalitas tersebut.

Pada Juni, Washington memperketat pengawasan terhadap infrastruktur kabel bawah laut, sementara Beijing terus memperluas jejak kabel globalnya melalui proyek-proyek yang terkait dengan Jalur Sutra Digital.

Pada saat yang sama, sejumlah insiden kerusakan kabel di sekitar Taiwan dan Laut Baltik, serta berbagai inisiatif baru untuk memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur penting di dasar laut, membuat industri yang sebelumnya kurang dikenal kini menjadi sorotan.

BERLOMBA MEMBANGUN LEBIH BANYAK KABEL BAWAH LAUT

Sering disebut sebagai "tulang punggung internet global", kabel-kabel ini mengalirkan sekitar 99 persen lalu lintas data dunia, menurut International Telecommunication Union (ITU), termasuk email, laman web, dan panggilan video.

Seiring semakin banyak data penting yang melaluinya, kabel bawah laut kini semakin terkait dengan daya saing ekonomi, keamanan nasional, dan kepemimpinan teknologi.

Para analis mengatakan lonjakan permintaan terutama terjadi setelah pandemi COVID-19.

"Banyak sekali orang yang harus terhubung secara online, sehingga kebutuhan akan koneksi internet yang stabil pun meningkat," kata Erin Murphy, direktur pelaksana wilayah Asia di Redpoint Advisors, firma penasihat global yang berbasis di Amerika Serikat. Ia sebelumnya juga menjabat sebagai direktur Indo-Pasifik di US International Development Finance Corporation.

"Selain itu, revolusi AI, dan pada akhirnya komputasi kuantum, mendorong kebutuhan akan lebih banyak kabel bawah laut," kata Murphy, seraya menambahkan bahwa persaingan memperebutkan infrastruktur bawah laut juga diperkirakan akan semakin ketat.

Meningkatnya peran strategis jaringan kabel bawah laut ini juga telah memperparah kekhawatiran terkait keamanan.

Berbicara pada Dialog Shangri-La (SLD) di Singapura pada akhir Mei, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menyebut kabel internet bawah laut sebagai "urat nadi peradaban modern". 

Ia memperingatkan bahwa "dasar laut sedang berubah menjadi medan pertempuran", seraya menyoroti serangkaian serangan terhadap infrastruktur bawah laut sepanjang setahun terakhir.

Pihak yang mampu "mendominasi atau mengendalikan" infrastruktur penting ini akan memiliki keunggulan, kata Huong Le Thu, wakil direktur Asia-Pasifik di International Crisis Group.

Lanskap komersial sektor ini juga telah berubah drastis.

Yang sebelumnya didominasi operator telekomunikasi nasional dan perusahaan telekomunikasi, kini menarik raksasa teknologi seperti Google, Microsoft, Amazon, dan Meta sebagai investor sekaligus pengembang utama, kata Hogeveen dari ASPI.

"Seiring ekonomi makin terdigitalisasi dan AI mendorong lonjakan kebutuhan data, kabel-kabel ini menjadi aset yang tak tergantikan," ujarnya.

GEOPOLITIK: PERANG DINGIN BARU KABEL BAWAH LAUT?

Salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana geopolitik membentuk ulang sektor kabel bawah laut adalah SeaMeWe-6, sistem kabel sepanjang 21.700 kilometer yang direncanakan menghubungkan Singapura dan Prancis melalui Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa.

Proyek tersebut awalnya diperkirakan akan dibangun oleh HMN Tech dari China, yang sebelumnya bernama Huawei Marine Networks. Namun, kontrak akhirnya diberikan kepada perusahaan asal AS, SubCom, setelah kampanye lobi Washington, menurut laporan Reuters pada 2023.

Bagi para analis, peristiwa itu menunjukkan bagaimana pertimbangan geopolitik semakin menentukan proyek kabel bawah laut. Apa yang sebelumnya merupakan persaingan komersial soal harga dan teknologi kini semakin dipengaruhi diplomasi, kepentingan keamanan nasional, dan persaingan strategis.

Perubahan itu juga semakin tercermin dalam kebijakan pemerintah.

Pada Juni, Komisi Komunikasi Federal (FCC) AS mengambil langkah untuk memperketat pengawasan terhadap infrastruktur kabel bawah laut dengan memberlakukan persyaratan perizinan yang lebih ketat bagi pemilik dan operator stasiun pendaratan kabel serta peralatan terkait sebagai bagian dari langkah yang lebih luas untuk memperkuat keamanan nasional.

Kebijakan tersebut melanjutkan inisiatif Clean Cable yang diluncurkan Washington pada 2020, saat masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, untuk mengurangi keterlibatan China dalam proyek-proyek kabel yang dianggap sensitif.

Sementara itu, Beijing terus memperluas kehadirannya melalui HMN Tech dan proyek-proyek yang terkait dengan Digital Silk Road. China terlibat dalam pembangunan kabel bawah laut di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat infrastruktur digital dan konektivitas di luar negeri.

Laporan yang dirilis tahun lalu oleh China Academy of Information and Communications Technology menyebutkan HMN Tech telah membangun lebih dari 100.000 kilometer sistem kabel bawah laut, dengan operasi yang mencakup lebih dari 70 negara dan kawasan.

Menurut Jason Hsu, peneliti senior di Hudson Institute, inti dari persaingan ini adalah perpaduan antara teknologi dan geopolitik.

"Berbagai negara kini memahami bahwa mengendalikan atau mengganggu arus data dapat memberikan pengaruh ekonomi dan politik yang besar tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun," kata Hsu, yang juga mantan anggota parlemen Taiwan, kepada CNA.

Namun, menurut Hogeveen dari ASPI, persaingan ini "bukan sekadar perlombaan membangun lebih banyak kabel".

"Ini juga merupakan perlombaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi digital global sekaligus memperkuat posisi strategis."

"Negara dan perusahaan yang membangun serta mengoperasikan sebagian besar jaringan kabel bawah laut dapat memperoleh pengaruh atas konektivitas, standar, dan ketahanan jaringan," tambahnya.

"Mereka juga berlomba mengembangkan generasi berikutnya dari teknologi kabel, yakni jaringan yang lebih cepat, lebih aman, serta memiliki kemampuan lebih baik untuk mendeteksi gangguan, mengukur aktivitas di lautan, dan mengidentifikasi potensi interferensi," kata Hogeveen.

Murphy dari Redpoint Advisors mengatakan persaingan ini mengingatkan pada perebutan pengaruh sebelumnya terkait Belt and Road Initiative China dan peluncuran jaringan 5G.

"Keamanan ekonomi kini adalah keamanan nasional," kata Murphy. Ia menambahkan bahwa kekhawatiran AS sejak lama berpusat pada sejumlah perusahaan China, seperti Huawei dan ZTE, serta vendor lain yang perangkat keras dan lunaknya dapat tertanam dalam sistem informasi dan komunikasi.

"Teknologi itu dapat digunakan sebagai alat spionase, baik untuk kepentingan komersial maupun militer," ujar Murphy.

"Ada pula persoalan mengenai kendali atas data dan apakah China dapat mengaksesnya melalui sistem yang mereka pasang, serta apa yang mereka lakukan terhadap data tersebut," tambahnya.

Menurut para analis, dampaknya adalah jaringan kabel yang secara fisik tetap bersifat global, tetapi semakin terfragmentasi akibat geopolitik.

"Kita sudah melihat terbelahnya jaringan kabel bawah laut global," kata Hogeveen dari ASPI. Ia mencatat bahwa "rute-rute kabel baru kini semakin sering dirancang untuk menghindari titik pendaratan tertentu atau wilayah laut yang sensitif secara geopolitik".

"Hal ini mencerminkan fragmentasi yang lebih luas dalam ekosistem teknologi global," ujarnya, yang didorong oleh persaingan antara "ekosistem teknologi yang berpusat pada AS di satu sisi dan yang berpusat pada China di sisi lain".

KERENTANAN DAN RISIKO

Pemerintah di berbagai negara juga berlomba memastikan jaringan kabel dapat dipantau, diperbaiki, dialihkan jalurnya, dan tetap beroperasi saat terjadi krisis.

"Sabotase, serangan siber, dan gangguan operasional" merupakan risiko keamanan yang nyata dan semakin terlihat, seiring pemerintah makin memperhatikan kerentanan infrastruktur penting di bawah laut, kata Hogeveen.

Pada saat yang sama, kekhawatiran juga meningkat setelah serangkaian gangguan di dekat titik-titik rawan geopolitik sepanjang setahun terakhir.

Pada Februari tahun lalu, otoritas Taiwan dilaporkan menyelidiki sebuah kapal berbendera Togo dengan awak berkewarganegaraan China yang diduga merusak kabel di dekat Penghu. Lebih dari setahun kemudian, mereka juga menyelidiki sebuah kapal berbendera China yang diduga merusak kabel yang melayani Kepulauan Matsu.

Otoritas Finlandia menyita sebuah kapal kargo pada 31 Desember 2025 setelah kabel data antara Finlandia dan Estonia rusak di Teluk Finlandia, sehingga memicu kekhawatiran akan kemungkinan sabotase di Laut Baltik.

Seiring para perencana militer dan analis keamanan mengkaji kemungkinan skenario blokade atau tindakan koersif terhadap Taiwan, kabel bawah laut semakin menjadi sorotan karena perannya yang sangat penting bagi komunikasi dan konektivitas.

Dalam kasus Taiwan, gangguan terhadap kabel bawah laut dapat "menimbulkan kebingungan, melemahkan kepercayaan publik, mempersulit koordinasi militer, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar", kata Hsu dari Hudson Institute.

"Dalam skenario blokade atau tindakan koersif, kabel dapat menjadi salah satu sasaran pertama karena merupakan cara yang relatif murah tetapi berdampak besar untuk memberikan tekanan," tambah Hsu.

China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Meski Beijing menyatakan lebih mengutamakan "reunifikasi damai", China tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut.

Huong dari International Crisis Group mengatakan negara-negara Asia Tenggara juga memahami kerentanan kabel bawah laut setelah mengalami berbagai gangguan, baik yang disengaja maupun tidak.

Menurut Hsu, sebagian insiden mungkin terjadi secara tidak sengaja, tetapi pola yang lebih luas di tingkat global kini semakin sulit diabaikan oleh pemerintah.

"Terlepas dari apakah setiap insiden disengaja atau tidak, dampak kumulatifnya adalah tekanan terhadap infrastruktur penting menjadi sesuatu yang semakin dianggap lumrah tanpa sampai memicu konflik bersenjata," katanya.

Hal itu mempercepat upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur di dasar laut.

Pada Dialog Shangri-La tahun ini, 17 negara meluncurkan Guiding Principles for Underwater Infrastructure Defence Exchanges (GUIDE), sebuah kerangka kerja yang bertujuan meningkatkan kerja sama pertahanan dalam melindungi infrastruktur penting di bawah laut. Baik AS maupun China tidak termasuk di antara negara peserta.

Secara terpisah, AS, Inggris, dan Australia mengumumkan pada 30 Mei bahwa mereka akan bersama-sama mengembangkan muatan dan sistem pendukung untuk kendaraan bawah laut nirawak. Perlindungan terhadap infrastruktur penting di dasar laut menjadi salah satu misi yang dapat didukung teknologi tersebut.

Menurut Hsu, pertanyaan strategis kini bukan lagi sekadar siapa yang mampu membangun jaringan kabel, melainkan siapa yang mampu menjaga jaringan itu tetap beroperasi di tengah tekanan.

"Pertanyaan strategis saat ini adalah apakah suatu negara mampu mendeteksi gangguan, memperbaiki kabel yang rusak dengan cepat, mengalihkan lalu lintas data, dan menjaga konektivitas selama krisis," katanya.

MENJAGA KESEIMBANGAN DI KAWASAN

Di Asia Tenggara, permintaan terhadap kabel internet bawah laut terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan adopsi teknologi digital yang mendorong kebutuhan akan konektivitas yang lebih besar.

Namun, kawasan ini "tidak memiliki kapasitas" untuk memperbaiki kabel bawah laut sehingga masih bergantung pada bantuan dari luar, kata Huong dari International Crisis Group. Ia mencatat banyak kapal perbaikan kabel yang beroperasi di kawasan merupakan kapal komersial, dan sebagian di antaranya milik China.

"Kawasan ini, maupun masing-masing negara, perlu bekerja sama untuk membangun kapasitas tersebut," tambahnya.

Dalam menjalin kemitraan terkait kabel bawah laut dan infrastruktur, banyak negara Asia Tenggara masih berupaya menghindari keharusan memilih antara AS dan China, kata Huong.

"Dalam hal kabel bawah laut, semuanya akan bergantung pada pasokan serta apakah China atau AS bersedia dan mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat," ujarnya.

Pandangan itu sejalan dengan penilaian Murphy bahwa Washington tidak bisa hanya mengandalkan argumen keamanan nasional untuk meraih dukungan di Asia Tenggara dan negara-negara Global South yang lebih luas.

"Argumen keamanan nasional belum banyak memengaruhi negara-negara Global South, tetapi akan sangat sulit bersaing dari sisi harga, terutama di negara-negara yang sangat mempertimbangkan biaya," katanya.

Murphy menambahkan AS dan sekutunya dapat membedakan diri dengan memadukan proyek kabel bawah laut dengan program peningkatan kapasitas, pelatihan kerja, dan pendidikan. Namun, pembubaran USAID membuat upaya itu menjadi lebih sulit.

Huong mengatakan mitra seperti Jepang, Australia, dan penyedia dari Eropa dapat memainkan peran yang semakin penting.

Ia mencontohkan bagaimana Australia bekerja sama dengan AS dan Jepang dalam pembangunan infrastruktur kabel di Palau yang memiliki posisi strategis. Hal itu menunjukkan bahwa bahkan proyek konektivitas berskala kecil di Pasifik kini dipandang melalui lensa geopolitik yang lebih luas.

Huong menambahkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan kabel bawah laut juga kerap melibatkan banyak negara dan banyak mitra.

Meski demikian, para analis memperkirakan AI akan semakin mempertajam persaingan memperebutkan infrastruktur yang menopang teknologi tersebut, termasuk kabel bawah laut, pusat data, kapasitas komputasi, dan pasokan energi.

"Seiring AI berkembang pesat dan dipandang oleh Washington maupun Beijing sebagai teknologi strategis yang menentukan, kita dapat memperkirakan persaingan akan semakin sengit untuk memperebutkan infrastruktur fisik yang menopangnya," kata Hogeveen dari ASPI.