Kuasa China: Investasi Beijing di Asia Tenggara, proyek gajah putih atau murni penyelamat?

MINDANAO/MANILA/MELAKA: Sebulan sekali, Hernani Catahum mengendap masuk ke sebuah proyek pembangunan, tempat rumah yang seharusnya jadi milik keluarganya sedang dibangun.

Sejak bertahun-tahun lalu, seharusnya rumah beton yang dilengkapi listrik dan aliran air itu sudah ditempati empat orang anggota keluarganya.

Tetapi, yang bisa dilakukan pria 53 tahun ini hanya mengintip bagian dalam rumah melalui jendela yang berdebu di proyek perumahan mangkrak itu.

Sebelumnya pada 2018, Catahum dan sekitar 20 kepala keluarga lainnya di Tagum, sebelah selatan pulau Mindanao, Filipina, diberitahu bahwa mereka akan direlokasi karena pemerintah akan membangun jalur rel kereta yang didanai oleh China.

Selain rumah baru, mereka dijanjikan uang sebagai ganti rugi lahan, mencapai hingga 6 juta peso (Rp1,7 miliar) per keluarga.

Kebanyakan dari mereka adalah peternak babi. Setelah kabar relokasi tersiar, mereka berhenti beternak dan bersiap untuk pindah.

Fase pertama dari jalur kereta Mindanao sepanjang 1.544km adalah rel 100km yang menghubungkan kota-kota di Tagum, Davao dan Digos. Disebut mampu menghemat waktu tempuh dari tiga jam menjadi satu jam, fase pertama awalnya direncanakan rampung pada 2022.

Proyek senilai 81,7 miliar peso ini rencananya akan didanai melalui pinjaman berbunga rendah sebagai bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) dari China.

Namun, ketegangan antara Manila dan Beijing terkait sengketa wilayah maritim di Laut China selatan meningkat sejak 2023, akibatnya hingga kini pembangunan jalur kereta tersebut belum juga dimulai.

"Padahal kami sudah membayangkan – ingin diisi apa saja ruang di rumah baru. Situasinya berat. Kami berada dalam ketidakpastian," ujar Catahum, kepala desa yang mengelola sebuah toko kelontong kecil, kepada CNA.

"Ketidakpastian ini berdampak pada pemasukan warga kami. Bukan hanya untuk makan, kami juga butuh uang untuk membayar tagihan yang besar, seperti biaya kuliah anak-anak," ujar Catahum yang terpaksa mengambil pinjaman berbunga tinggi untuk membiayai pendidikan putrinya.

China mengumumkan BRI pada tahun 2013, sebuah inisiatif besar dalam bidang infrastruktur yang melibatkan lebih dari 100 negara dan menjadi kekuatan yang membentuk lanskap Asia Tenggara.

Menurut laporan lembaga think tank Australia, Lowy Institute, pada Maret 2024, China berperan besar dalam 24 dari 34 megaproyek di Asia Tenggara yang masing-masing bernilai US$1 miliar atau lebih.

Menurut survei The State of Southeast Asia 2025 yang dirilis lembaga riset Singapura ISEAS-Yusof Ishak Institute pada 3 April, China masih menjadi kekuatan ekonomi dan politik-strategis paling berpengaruh di Asia Tenggara, jauh mengungguli Amerika Serikat.

Namun, berbeda dengan responden yang condong ke AS, mereka yang memilih China justru lebih banyak merasa khawatir dibanding antusias terhadap meningkatnya pengaruh negara tersebut di berbagai bidang.

Sentimen yang beragam ini terlihat ketika CNA menyambangi beberapa negara ASEAN untuk melihat dampak dan pengaruh dari proyek-proyek infrastruktur China terhadap masyarakat.

Beberapa proyek di kawasan ini telah dibatalkan, ditangguhkan, atau dikurangi skalanya, seperti yang terjadi di Filipina dan Malaysia.

Namun di negara-negara seperti Indonesia dan Laos, beberapa proyek yang disokong China justru berhasil meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

PROYEK YANG MENGGANTUNG ATAU DIKURANGI

Di Filipina, rel kereta Mindanao bukan satu-satunya proyek yang menggantung akibat memburuknya hubungan dengan China.

Di bawah presiden sebelumnya yang memimpin 2016 hingga 2022, Rodrigo Duterte, Filipina cenderung menyelaraskan diri dengan kemauan China dan meneken beberapa kesepakatan proyek infrastruktur.

Proyek-proyek tersebut termasuk kereta api Mindanao, jalur kereta barang Subic-Clark — yang menghubungkan dua bekas pangkalan militer AS yang telah diubah menjadi kawasan komersial — serta jalur kereta komuter jarak jauh di bagian selatan Pulau Luzon. Nilai total proyek-proyek ini mencapai lebih dari US$5 miliar.

Namun di pemerintahan presiden saat ini Ferdinand Marcos Junior, pemerintah Filipina merapat ke AS dan terjadi ketegangan antara kapal penjaga pantai Filipina dan China di Laut China Selatan. 

Pada November 2024, Menteri Perhubungan Filipina Jaime Bautista dikutip mengatakan bahwa China “tampaknya sudah tidak tertarik lagi” mendanai proyek-proyek tersebut dan Manila sedang mencari mitra lain. Namun, ia membantah kabar bahwa negaranya telah keluar dari BRI.

Perkembangan ini membuat Filipina berada dalam posisi sulit, kata mantan hakim agung Mahkamah Agung negara itu, Antonio Carpio, kepada CNA di Manila.

Carpio, yang memimpin negosiasi terkait sengketa laut dengan China, mengatakan bahwa yang paling menderita dari mandeknya proyek China adalah rakyat Filipina sendiri. Kehidupan mereka, kata dia, seharusnya bisa meningkat dengan konektivitas yang lebih baik di Filipina.

Menurut Carpio, China telah "mengelabui" Duterte agar mau menerima tawaran proyek-proyek ini namun dengan syarat pemerintah Filipina tidak lagi menuntut klaim terkait laut sengketa kedua negara.

"Mereka mengiming-imingi Duterte dengan semua pinjaman ini, miliaran dolar, sebagai imbalannya Duterte bersikap sangat lunak terhadap China di Laut China Selatan, tetapi (hanya) kurang dari 5 persen dari janji China yang benar-benar terwujud. Mereka telah mempermainkan Presiden Duterte,” kata Carpio.

Menurut para pengamat kepada CNA, tujuan utama dari proyek BRI yang ditawarkan China kepada Filipina sama seperti ke negara lain, yaitu meningkatkan peluang dagang perusahaan Tiongkok dan konektivitas kawasan untuk keperluan perdagangan.

Namun khusus Filipina, kata mereka, ada daya tarik tersendiri terutama karena kedekatan Manila dengan AS. Jika tembus, proyek ini akan jadi kemenangan politik bagi China dari AS.

"Kehadiran militer AS sangat kuat di Filipina dan China melihat proyek infrastruktur sebagai undangan terbuka untuk menjejakkan kaki di negara ini," kata pakar hubungan internasional Zdenek Rod kepada CNA.

“AS akan sangat agresif terhadap negara-negara yang menjalin hubungan lebih dekat dengan China, jadi pada saat itu, di bawah Duterte, Filipina berada di posisi menggantung antara dua kekuatan besar,” tambahnya.

Pengamat politik Edmund Tayao, presiden sekaligus kepala eksekutif lembaga kajian Political Economic Elemental Researchers and Strategists, mengakui bahwa proyek-proyek infrastruktur tersebut bisa memberi manfaat bagi jutaan warga Filipina.

Namun, Tayao menegaskan bahwa menerima pendanaan dari China untuk proyek-proyek itu tidak boleh mengorbankan klaim negaranya atas Laut Filipina Barat — sebutan Filipina untuk wilayah Laut China Selatan yang berada dalam zona ekonomi eksklusifnya.

“Soal kedermawanan China, pemerintah Filipina harus melakukan uji kelayakan dan kajian secara menyeluruh,” katanya.

China sendiri pernah mengurangi skala proyek mereka di Malaysia, yaitu pada proyek Melaka Gateway.

Melaka Gateway adalah proyek besar pembangunan empat pulau buatan di lepas pantai kota Melaka, direncanakan berisi perumahan, pusat komersial, pariwisata, pelabuhan serta zona perdagangan bebas, dengan nilai hingga RM40 miliar.

Proyek ini diumumkan pada 2014 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak ketika itu. Direncanakan rampung pada 2025, proyek ini terpaksa dikurangi skalanya menjadi pembangunan terminal pelayaran internasional senilai RM682 juta setelah terjadi masalah hukum antara KAJ Development sebagai pengembang dengan pemerintah negara bagian Melaka.

Para pengamat mengatakan bahwa proyek ini adalah bagian dari BRI China. Pemerintah China disebut sangat agresif berinvestasi untuk pembangunan pelabuhan dan telah mengajukan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang terkait pemerintah seperti PowerChina International dan Rizhao Port Group.

Sejak tahun 2014, komunitas lokal nelayan etnis Portugis yang dipimpin oleh Martin Theseira telah berulang kali memprotes proyek Melaka Gateway. Menurut mereka, reklamasi lahan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang berujung berkurangnya tangkapan ikan.

Theseira menyatakan bahwa meskipun proyek tersebut telah diperkecil skalanya, namun kerusakan sudah telanjur terjadi karena pekerjaan reklamasi pada keempat pulau buatan telah dimulai.

“(Melaka) Gateway sejak awal memang sudah dicap sebagai proyek gajah putih,” kata Theseira saat diwawancara dekat lokasi konstruksi proyek tersebut.

“Masyarakat kami tidak menolak pembangunan, tetapi bukan dengan mengorbankan warga pesisir dan lingkungan.”

Ia juga menyuarakan kekhawatiran terhadap rencana pendanaan sebagian proyek ini oleh China, mengingat Selat Malaka merupakan jalur utama perdagangan internasional. Lokasi Melaka Gateway, menurutnya, bisa membahayakan keamanan Malaysia di sepanjang rute perdagangan penting tersebut.

“Saya merasa ini cukup berbahaya karena jika mereka ... mengambil alih bagian-bagian tertentu dari infrastruktur negara, pelabuhan misalnya, dan jika terjadi situasi yang tidak diinginkan, apa yang akan terjadi?” ujar Theseira.

KEUNTUNGAN DARI TEKNOLOGI REL KERETA CHINA 

Beberapa pengamat terlihat lebih positif menanggapi niatan China, dengan mengatakan bahwa BRI adalah bagian dari diplomasi ekonomi.

"Banyak inisiatif dari China adalah untuk perdagangan. Sederhananya, China ingin dapat untung," kata ekonom yang juga profesor emeritus di Universiti Kebangsaan Malaysia, Tham Siew Yean.

Di Malaysia, ia menjelaskan, China memandang East Coast Rail Link (ECRL) yang baru sebagai proyek yang akan menghasilkan keuntungan, dibandingkan proyek-proyek seperti Melaka Gateway yang memicu reaksi keras dari masyarakat setempat. 

ECRL, jalur sepanjang 665 kilometer dengan 20 stasiun di Selangor, Pahang, Terengganu dan Kelantan, bertujuan untuk meningkatkan konektivitas domestik baik untuk penumpang maupun barang. Jalur ini dirancang untuk mengurangi waktu tempuh dari Gombak, dekat Kuala Lumpur, ke Kota Bharu dari setidaknya tujuh jam dengan mobil menjadi empat jam dengan kereta api.

“(Malaysia bisa mendapatkan keuntungan dari) menggunakan teknologi China dalam pembangunan jalur kereta api, yang kita tahu bahwa teknologi mereka lebih unggul. Proyek ini didanai oleh pemerintah pusat dengan mengambil pinjaman (dari Bank Ekspor-Impor China),” tambahnya. 

Proyek rel kereta yang didanai oleh China disambut baik di negara ASEAN lainnya.

Misalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang disebut merupakan kemenangan strategis bagi Indonesia dan China. Jalur kereta senilai US$7,2 miliar ini dibiayai 75 persennya melalui pinjaman dari China dan 25 persen melalui dana dari pemegang saham Indonesia dan China.

Melaju dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam, kereta cepat ini mampu memangkas waktu tempuh antara kedua kota menjadi hanya 45 menit, dari sebelumnya tiga jam dengan kereta biasa.  

Selain meningkatkan pengalaman perjalanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia Erick Thohir mengatakan bahwa jalur kereta cepat ini menggunakan energi secara lebih efisien, sehingga menghemat biaya bahan bakar hingga triliunan rupiah sejak mulai beroperasi pada Oktober 2023.

Proyek kereta Laos-China senilai US$5,9 miliar yang menghubungkan Vientiane dan Kunming juga mendapatkan pujian sejak mulai beroperasi pada Desember 2021.

Selama 10 bulan pertama tahun 2024, kereta ini mengangkut total tiga juta penumpang, meningkat 44,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut surat kabar lokal Laotian Times.

Angka ini, yang rata-rata sekitar 10.000 penumpang per hari, mencakup 2,89 juta turis domestik dan 107.000 penumpang lintas batas.

Kereta ini dibiayai 60 persennya melalui pembiayaan utang dari Bank Ekspor-Impor China, dan sisanya melalui perusahaan patungan antara kedua negara, di mana China memegang 70 persen saham.

Para pengamat mengatakan bahwa proyek-proyek ini menunjukkan kesiapan China untuk bekerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara dan meningkatkan kehidupan penduduk lokal, sekaligus memperkuat kepentingan komersialnya.

Mereka menambahkan bahwa ini adalah bagian dari strategi China untuk mendapatkan keuntungan dalam perang dagang dengan AS.

Pakar keamanan Filipina, Rommel Banlaoi, yang juga ketua Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research, mengatakan kepada CNA: “China memiliki kebijakan untuk memakmurkan tetangga. Jadi China tidak akan ... memanfaatkan tetangganya, karena tanpa (dukungan mereka), China juga tidak dapat bertahan hidup di dunia yang anarkis ini.”

APAKAH PROYEK CHINA JEBAKAN UTANG?

Namun tidak semua pengamat seoptimis Banlaoi.

Meskipun beberapa negara Asia Tenggara telah mendapatkan manfaat dari BRI China, beberapa pengamat mewanti-wanti soal risiko "jebakan utang."

Kondisi ini terjadi ketika negara-negara mengambil pinjaman yang sulit dibayarkan untuk proyek infrastruktur. Jika negara gagal bayar, China akan mengambil alih aset tersebut, yang pada akhirnya akan memperluas jangkauan strategis Beijing.

Pengamat mengatakan "diplomasi jebakan utang" ini dialami Sri Lanka ketika China memberikan pinjaman untuk membangun pelabuhan Hambantota di pesisir selatannya. Kesulitan untuk membayar utangnya, Sri Lanka menyerahkan pelabuhan tersebut kepada perusahaan yang terkait dengan pemerintah China dengan sewa selama 99 tahun.

Namun, para pemimpin Sri Lanka menepis anggapan negara mereka telah masuk dalam jebakan utang China.

Sementara itu, para ahli yang diwawancarai CNA telah memperingatkan risiko yang akan dihadapi negara-negara Asia Tenggara ketika setuju dengan kesepakatan infrastruktur dengan Beijing.

Misalnya, analis mencatat biaya proyek kereta Laos-China mencapai sepertiga dari Produk Domestik Bruto (PDB) Laos pada tahun 2019, dengan utang sebesar US$1,54 miliar dijamin oleh pemerintah Laos. Akibat proyek BRI ini, utang luar negeri Laos meroket.

Peneliti Rod, yang mengkhususkan diri dalam dampak investasi China terhadap ekonomi global, mengatakan negara-negara seperti Laos dan Malaysia berisiko jatuh ke dalam jebakan utang.

Rod mencontohkan kasus pemerintah Laos yang meminjam US$6,7 miliar dari kreditur China untuk proyek-proyek seperti kereta api Laos-China serta pembangkit listrik tenaga air.

Pada tahun 2020, di tengah pembicaraan restrukturisasi utang, China mengakuisisi 90 persen saham di perusahaan listrik Laos, Électricité du Laos Transmission Company.

"Pada dasarnya pemerintah Laos menyerahkannya kepada mereka ... dan aktor asing sekarang mengendalikan infrastruktur penting tersebut," kata Rod kepada CNA.

"Jadi China bisa mengontrol harga dan mematikan listrik; mereka memiliki kuasa untuk melakukan itu," tambah asisten profesor di Universitas CEVRO di Republik Ceko ini.

Malaysia juga mendapati dirinya di ambang jebakan utang China melalui pembangunan ECRL, tambah Rod.

Selama persidangan kasus korupsi mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 2019, seorang mantan ajudan bersaksi bahwa Najib telah menawarkan proyek infrastruktur kepada Beijing sebagai imbalan atas bantuan untuk menyelesaikan utang yang timbul dari skandal 1MDB.

Pemerintahan Mahathir menyelidiki apakah proyek infrastruktur yang disokong Beijing digelembungkan karena kaitannya dengan utang 1MDB.

Namun, pengamat lain berpendapat bahwa ada bukti yang menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan China dan melindungi kepentingan nasional mereka.

Dalam kasus Malaysia, mereka menunjukkan bahwa setelah jatuhnya pemerintahan Najib, Malaysia merundingkan kembali syarat-syarat proyek ECRL yang berhasil mengurangi biaya proyek.

Di bawah kesepakatan yang direvisi, ECRL akan dioperasikan dan dipelihara oleh perusahaan patungan China-Malaysia, dengan masing-masing pihak memegang 50 persen saham. Kesepakatan ini demi mencegah China menguasai mayoritas.

Dalam kasus kereta cepat Jakarta-Bandung, Indonesia menggunakan anggaran negara untuk menutupi pembengkakan biaya yang melampaui anggaran. Menurut pengamat, cara ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin mempertahankan kedaulatannya.

Ekonom Malaysia, Tham, membantah anggapan bahwa China mengandalkan diplomasi utang dan mengatakan negara-negara Asia Tenggara kemungkinan besar tidak akan “terikat pada China” melalui proyek-proyek infrastruktur ini.

"Dengan adanya investasi China, apakah itu membuat Laos … (atau) Malaysia terikat pada pemerintah China? Saya tidak melihat mereka tunduk kepada China," tambah Tham.

Dia menjelaskan bahwa Malaysia memang sedang berunding soal sengketa teritorial di Laut China Selatan dengan China, namun hal ini dilakukan secara diam-diam dan di balik layar. Malaysia tidak melupakan klaim mereka di perairan tersebut meskipun China telah membiayai proyek-proyek infrastruktur, kata Tham.

"Seperti yang saya pahami, cara Malaysia menangani Laut China Selatan sebenarnya adalah dengan bernegosiasi secara diam-diam dan tidak melakukan konflik terbuka," tambahnya.

ASEAN AKAN TERUS BEKERJA SAMA DENGAN CHINA

Banyak negara tampaknya lebih memilih bekerja sama dengan China dalam proyek-proyek infrastruktur, kendati AS di bawah presiden Donald Trump telah berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kesepatan untuk menandingi BRI. 

Pada akhir Februari lalu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa BRI “mengancam” kepentingan AS dan menyebabkan China mendominasi mitra dagangnya, serta mengatakan bahwa Trump sedang berupaya membalikkan keadaan tersebut.

“Bukan kepentingan kita untuk hidup di dunia, terutama di belahan dunia tempat kita berada, yang dikelilingi oleh negara-negara yang mengambil pinjaman dan utang dari China sehingga mereka berada di bawah kekuasaan China,” kata Rubio.

Analis politik Oh Ei Sun, peneliti senior di Singapore Institute of International Affairs, mengatakan China memiliki rekam jejak yang lebih kuat dalam pengembangan infrastruktur di Asia Tenggara dibanding AS, dan merupakan kekuatan besar yang lebih dipercaya.

“Apalagi karena sebagian besar negara Asia Tenggara masih mengalami masalah fiskal, mereka menyambut segala bentuk investasi dan tidak dalam posisi untuk memilih. Mereka tidak punya kartu untuk dimainkan,” kata Oh kepada CNA.

Indonesia, misalnya, sedang berdiskusi dengan China untuk memperluas jaringan kereta cepat dari Jakarta hingga Surabaya.

“Hampir semua negara di ASEAN akan terus melanjutkan kerja sama infrastruktur dengan China, kecuali Filipina,” tambahnya.

Namun, meskipun ada pernyataan Rubio baru-baru ini, Oh menegaskan bahwa AS dengan sikap proteksionisnya di bawah Trump tidak mungkin berinvestasi dalam proyek luar negeri. Hal ini membuat banyak negara akan memandang China lebih positif ke depannya.

“Negara-negara Asia Tenggara akan semakin terbuka terhadap teknologi tinggi dari China karena mereka berharap dapat terangkat secara kuantitatif dan kualitatif dari kondisi sosial ekonomi saat ini,” tambahnya.

China juga dikabarkan mengalihkan fokusnya ke pembiayaan BRI yang lebih sederhana.

Pada akhir 2023, China menjanjikan pembiayaan baru sebesar 780 miliar yuan untuk BRI — angka yang lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, menurut pengamat.

Grace Stanhope, peneliti di Indo-Pacific Development Centre milik Lowy Institute, mengatakan bahwa ini menandai pergeseran dari proyek-proyek raksasa seperti jalur kereta menuju proyek yang “kecil namun cerdas” seperti pembangunan sekolah dan rumah sakit.

“Mereka menawarkan utang yang jauh lebih sedikit dibandingkan era sebelum 2016. Dan sekarang kita lihat jumlah proyek BRI yang ditandatangani di Asia Tenggara juga menurun,” kata Stanhope kepada CNA.

Namun ia menegaskan bahwa strategi pendanaan infrastruktur di kawasan ini masih terus berjalan, dan merupakan sesuatu yang akan terus didorong oleh Beijing — salah satunya rencana pembangunan jalur kereta api Vietnam-China yang difinalisasi Februari lalu.

“Fokus pada infrastruktur jelas masih ada. Jadi belum hilang, belum mati,” katanya.

Pengamat politik Lucio Blanco Pitlo III mengatakan bahwa meskipun hubungan yang pahit dengan China telah menggagalkan sejumlah proyek infrastruktur serta memengaruhi ekspor buah dan sektor pariwisata, Filipina akan “tertinggal” jika tidak terlibat secara ekonomi dengan China lantaran sengketa maritim.

“Yang menjadi kekhawatiran adalah Filipina tidak dapat mengambil manfaat dari kekuatan China seperti investasi infrastruktur, pariwisata, teknologi hijau, tenaga angin lepas pantai, tenaga surya, dan tak kalah penting, teknologi kendaraan listrik,” katanya.

Kepala desa Tagum, Catahum, mengamininya.

Meskipun ia kecewa karena China menarik pendanaan untuk proyek kereta Mindanao dan dianggap perebut wilayah laut Filipina, namun ia tetap berharap kedua negara dapat mengesampingkan perbedaan dan kembali ke meja perundingan untuk proyek-proyek infrastruktur.

“Kami orang Filipina, dan perasaan kami tentu bersama rakyat. Tapi saya rasa solusinya bukan hanya melawan mereka. Bisa dibahas di meja perundingan,” ujar Catahum.

“Kami berharap para pemimpin kami bisa menemukan solusi atas masalah ini. Mari berdialog dengan China,” tambahnya.

Laporan tambahan oleh Kiki Siregar