RI-Thailand perkuat kemitraan ekonomi, bentuk komisi perdagangan, dan bidik US$20 miliar

JAKARTA: Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat kemitraan strategis melalui pembentukan Komisi Perdagangan Bersama (Joint Trade Commission) untuk mengejar target perdagangan bilateral senilai US$20 miliar pada 2030. 

Bersamaan dengan itu, kedua negara juga meningkatkan kerja sama keamanan dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, terutama penipuan daring (online scam), perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional lainnya.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8). Pertemuan ini juga menghasilkan adopsi Peta Jalan Kemitraan Strategis Indonesia-Thailand 2026–2030 sebagai panduan kerja sama kedua negara dalam lima tahun ke depan.

"Kami optimis target perdagangan sebesar 20 miliar dolar AS pada tahun 2030 dapat dicapai melalui implementasi roadmap kemitraan strategis," ujar Prabowo dalam pernyataan pers bersama seperti dilaporkan Kompas.id, Senin (3/8).

Di bidang ekonomi, kedua pemimpin menilai, Indonesia dan Thailand memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi Asia Tenggara sehingga kerja sama perdagangan, investasi, dan rantai pasok perlu diperkuat. Untuk mendukung target tersebut, kedua negara akan membentuk Joint Trade Commission—mekanisme yang untuk pertama kalinya dibentuk oleh Indonesia dan Thailand guna membuka peluang bisnis baru sekaligus mengatasi hambatan perdagangan.

Selain memperluas investasi dan akses pasar, IDN FInancials pada Selasa (4/8) pun melaporkan bahwa Indonesia dan Thailand juga sepakat memperkuat kerja sama ekonomi digital, termasuk memperluas penggunaan Local Currency Transaction (LCT) agar transaksi perdagangan dan investasi dapat berlangsung lebih efisien tanpa bergantung pada mata uang negara ketiga.

Kerja sama ekonomi juga mencakup sektor pangan, energi, dan industri halal. Kedua negara akan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan, serta membentuk Indonesia-Thailand Energy Forum untuk mendukung transisi energi berkelanjutan dan mempererat rantai nilai industri di kawasan.

Untuk mendukung hubungan ekonomi dan mobilitas masyarakat, kedua negara menyambut pembukaan rute penerbangan langsung Jakarta-Bangkok dan Denpasar-Phuket yang diharapkan semakin meningkatkan konektivitas dan hubungan antarmasyarakat.

PENIPUAN DARING

Selain ekonomi, isu keamanan menjadi agenda penting dalam pertemuan kedua pemimpin. Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Thailand atas dukungannya memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban jaringan online scam.

"Apresiasi dan terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada Pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerja sama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar mendekati hampir seribu warga negara Indonesia," tutur Prabowo.

Ke depan, Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat pertukaran informasi intelijen, investigasi bersama, pelacakan aliran dana, serta koordinasi penegakan hukum untuk membongkar jaringan kejahatan lintas negara.

Kedua negara juga mendukung pengembangan Transnational Referral Mechanism (TRM) untuk mempercepat identifikasi, perlindungan, dan pemulangan korban kejahatan transnasional secara aman. Koordinasi tersebut akan diperkuat melalui forum Indonesia-Thailand High Level Committee dan Indonesia-Thailand Security Dialogue.

Perdana Menteri Anutin mengatakan, Thailand juga ingin mempererat hubungan pertahanan dan keamanan dengan Indonesia, termasuk menghadapi ancaman baru melalui kerja sama militer dan industri pertahanan, sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional seperti penipuan daring, perdagangan manusia, dan peredaran narkotika.

"Kita sepakat untuk mendukung hubungan militer agar semakin dekat demi menghadapi ancaman-ancaman baru, serta bekerja sama lebih erat di bidang industri pertahanan," ujar Anutin.

Dalam isu regional, kedua negara menegaskan kembali pentingnya menjaga sentralitas ASEAN dan mendukung implementasi Five-Point Consensus untuk Myanmar melalui dialog inklusif, penghentian kekerasan, serta peningkatan akses bantuan kemanusiaan.