Dari WhatsApp hingga GoDaddy: Bagaimana India menghentikan kejahatan siber sebelum terjadi

BENGALURU: Panggilan video dari seseorang yang mengaku polisi membuat Vijay Mohan, warga Bengaluru yang telah pensiun, lengah. Pria berseragam polisi itu mengklaim sebuah paket yang ditujukan kepadanya telah disita dan ditemukan berisi narkoba serta paspor palsu.

Pelaku lalu mengalihkan percakapan ke WhatsApp, membagikan dokumen dan instruksi yang membuat penyelidikan itu tampak asli.

Dalam hitungan jam, Mohan, yang namanya disamarkan demi melindungi identitasnya, telah mentransfer lebih dari 500.000 rupee (sekitar Rp94,09 juta) kepada pelaku.

Laporan penipuan "penangkapan digital"—modus pelaku menyamar sebagai aparat, mengancam korban akan ditangkap, lalu meminta uang—beserta kejahatan siber terkait di India meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi 123.672 kasus pada 2024 dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, total kerugian yang dilaporkan melonjak lebih dari 20 kali lipat menjadi 19,36 miliar rupee (Rp3,64 triliun), menurut Kementerian Dalam Negeri India.

Seiring penipuan yang kian besar, cepat, dan canggih, pemerintah India memperluas pengawasannya terhadap ekosistem digital.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah untuk sementara membatasi Telegram saat ujian ulang masuk kedokteran, meminta Meta menunda peluncuran username WhatsApp, memperketat aturan untuk platform identifikasi penelepon Truecaller, serta memberlakukan persyaratan baru bagi registrar domain dan penyedia hosting seperti GoDaddy.

UPAYA INDIA MENGHENTIKAN KEJAHATAN SIBER DARI AKARNYA

Pada awal 2025, sebanyak 86,3 persen rumah tangga di India telah memiliki akses internet, naik dari hanya 23,8 persen pada periode Juli 2017 hingga Juni 2018, menurut data survei pemerintah.

Namun, seiring semakin banyak warga India bertransaksi, berkomunikasi, dan bekerja secara daring, kejahatan siber juga tumbuh dari sisi skala maupun kecanggihannya. Warga India diperkirakan merugi hingga US$5,64 miliar (Rp101,05 triliun) akibat penipuan siber dalam enam tahun terakhir, menurut Carnegie India.

Penipuan, yang dulu lebih dipandang sebagai isu perlindungan konsumen, kini semakin dianggap sebagai ancaman sistemik yang dapat menggerus kepercayaan terhadap ekonomi digital India, kata Bharadwaj.

Menurut dia, regulator tak lagi memandang penipuan siber sebagai rangkaian insiden terpisah, melainkan tantangan yang menjangkau seluruh infrastruktur digital negara itu.

Para pakar mengatakan sifat kejahatan siber sendiri telah berubah secara mendasar.

"Penipuan siber di India telah bergeser dari modus yang relatif linear menjadi operasi bertahap yang sangat adaptif," kata Sanjay Katkar, pendiri sekaligus CTO Seqrite, perusahaan keamanan siber asal India.

"Penipuan kini bukan lagi sekadar tautan palsu atau jebakan rekayasa sosial sekali pakai," ujarnya kepada CNA.

"Penipuan kini telah berubah menjadi sebuah ekosistem yang menggabungkan penyamaran, malware, rekening penampung, jaringan pembayaran, pengintaian otomatis, dan semakin banyak memanfaatkan konten buatan AI."

Katkar mengatakan kejahatan siber kini telah "terindustrialisasi", dengan kelompok-kelompok khusus yang menangani berbagai bagian dari infrastruktur penipuan.

Akibatnya, intervensi yang hanya berfokus pada satu platform semakin tidak efektif karena pelaku cukup berpindah ke bagian lain dari ekosistem.

Menurut dia, pencegahan penipuan kini semakin membutuhkan aksi terkoordinasi antara operator telekomunikasi, platform teknologi, bank, lembaga keamanan siber, dan aparat penegak hukum agar dapat berbagi intelijen dan menggagalkan penipuan sebelum korban kehilangan uang.

Pergeseran pendekatan pemerintah India itu juga mengubah ekspektasi terhadap perusahaan yang beroperasi di infrastruktur digital negara tersebut.

Para pakar mengatakan, alih-alih hanya bertindak setelah aktivitas penipuan dilaporkan, platform kini semakin didorong untuk secara proaktif mendeteksi dan menghapus aktivitas berbahaya.

Kementerian Urusan Konsumen India mengatakan sebuah platform e-commerce besar telah memperkuat sistem deteksi dan penyaringan internalnya serta menghapus 12,1 juta daftar produk palsu antara 4 Agustus 2022 hingga 5 Juni 2025.

Dalam pengumuman pada Januari 2026, Flipkart—raksasa e-commerce India—mengatakan telah menindak lebih dari 10 juta daftar yang tidak memenuhi ketentuan atau merupakan barang palsu, serta menghapus 13.000 penjual dari platformnya karena melanggar kebijakan marketplace.

Mayank Sohar, pendiri Brand Scale, perusahaan konsultan bagi berbagai merek konsumen, mengatakan perusahaan di India umumnya mengatasi tantangan kepercayaan dengan memperkuat kehadiran merek dan menggunakan saluran komunikasi terverifikasi.

"Meski ada intervensi pemerintah seperti National Consumer Helpline, upaya mempermudah penyelesaian pengaduan masih perlu ditingkatkan," kata Sohar.

KEJAHATAN SIBER DI LUAR KENDALI PLATFORM

Mengenang kembali kejadian itu, Mohan mengatakan penipuan tersebut tidak bergantung pada satu orang atau satu platform, melainkan pada bagaimana pelaku dengan mulus berpindah dari Google Meet ke WhatsApp, lalu ke sistem perbankan.

"Penipuan siber kini telah berkembang dari kampanye phishing yang berdiri sendiri menjadi rangkaian serangan yang sangat terkoordinasi dan mencakup berbagai lapisan internet," kata Goran Risticevic, Vice President dan Managing Director Asia Pacific Cloudflare, perusahaan infrastruktur web dan keamanan siber.

Artinya, langkah satu perusahaan biasanya hanya menghambat satu bagian dari operasi yang lebih besar, sehingga pelaku tetap bisa melanjutkan aksinya.

Data Cloudflare sendiri menunjukkan betapa masifnya aktivitas tersebut.

Pada kuartal II 2026, perusahaan itu memblokir rata-rata 12,9 miliar ancaman siber per hari yang menargetkan India. Jumlah itu setara sekitar 3,1 persen dari seluruh permintaan konten yang ditanganinya di negara tersebut, tingkat lalu lintas berbahaya yang menurut Risticevic sudah menjadi "kondisi normal", bukan lagi lonjakan sesaat.

Fragmentasi itu juga memengaruhi cara setiap perusahaan menghadapi serangan yang sama.

Menurut para pakar, operator telekomunikasi dapat menandai nomor telepon mencurigakan, platform pesan menandai akun palsu, registrar menandai domain palsu, dan bank menandai transfer yang tidak wajar.

"Setiap platform mungkin hanya melihat satu bagian dari kampanye, sementara pelaku melihat gambaran utuh," kata Katkar dari Seqrite.

Menurut dia, inilah sebabnya penanganan kejahatan siber semakin membutuhkan organisasi untuk berbagi intelijen, bukan bekerja sendiri-sendiri.

Katkar mengatakan peluang terbesar untuk menghambat penipuan siber adalah dengan menargetkan infrastruktur yang mendukungnya sebelum korban kehilangan uang.

Infrastruktur itu mencakup rekening penampung, domain palsu, aplikasi palsu, identitas yang disusupi, jaringan transaksi mencurigakan, serta infrastruktur hosting yang digunakan untuk mendukung operasi penipuan berskala besar.

"Intervensi di tingkat infrastruktur menjadi semakin penting karena pelaku kini mengoperasikan ekosistem penipuan yang sangat terorganisasi dan mudah diperluas, dirancang untuk kecepatan, otomatisasi, dan monetisasi yang cepat," ujarnya.

CNA telah meminta tanggapan kepada Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India (MeitY), Otoritas Regulasi Telekomunikasi India (TRAI), dan Truecaller, tetapi belum mendapat respons.

Juru bicara GoDaddy mengatakan kepada CNA, "Perkara ini sedang diproses di Pengadilan Tinggi Delhi, dan kami tidak mengomentari proses hukum yang masih berjalan."

Pada April, GoDaddy mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi Delhi yang mewajibkan registrar domain dan perantara layanan hosting memenuhi kewajiban yang lebih ketat untuk menangani situs web penipuan.

SEJAUH MANA PEMERINTAH HARUS CAMPUR TANGAN?

Sejumlah pakar mempertanyakan batas antara upaya pemerintah memberantas penipuan dan memengaruhi desain produk digital.

Bagi Prateek Waghre, peneliti independen kebijakan teknologi, intervensi terbaru pemerintah menandai pergeseran nyata dari mengatur hasil menjadi membentuk fitur produk.

"Kecenderungan pemerintah untuk ikut campur pada tingkat fitur tertentu dan desain platform sesuai kebijakannya sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

"Hampir semua fitur teknologi dan produk memiliki konsekuensi, tetapi negara tampaknya memanfaatkannya untuk menambah kewenangan yang sewaktu-waktu bisa digunakan sesuai kebijakannya."

Ia mencontohkan username WhatsApp. Meski pemerintah beralasan fitur itu dapat mempermudah penipuan dengan penyamaran identitas, Waghre mengatakan username juga dapat meningkatkan privasi karena memungkinkan pengguna berkomunikasi tanpa membagikan nomor telepon.

Apar Gupta, pendiri Internet Freedom Foundation, organisasi hak digital di India, menilai intervensi terbaru itu mencerminkan apa yang ia sebut sebagai "filosofi perizinan".

Sebelumnya, pemerintah biasanya turun tangan setelah kerugian terjadi. Kini, menurut Gupta, pemerintah melakukan intervensi jauh lebih awal, yakni pada tingkat arsitektur.

Ia menunjuk berbagai langkah, mulai dari username WhatsApp dan aturan identifikasi penelepon hingga portal Sahyog milik pemerintah, sistem yang memungkinkan otoritas mengeluarkan permintaan penghapusan konten dan berkoordinasi dengan perantara daring untuk menghapus konten yang diduga melanggar hukum.

Menurut Gupta, yang menjadi kekhawatiran adalah pemerintah dapat membentuk produk digital tanpa dasar hukum yang jelas atau pengawasan peradilan. Ia berpendapat perubahan semacam itu harus transparan, berlandaskan hukum, dan ditinjau secara independen, sementara otoritas seharusnya berfokus menindak pelaku kejahatan, bukan melemahkan fitur yang digunakan jutaan orang.

Kekhawatiran ini melampaui upaya pemberantasan penipuan. Para pegiat hak digital memperingatkan bahwa perintah penghapusan konten belakangan ini juga dapat membatasi kebebasan berekspresi di ranah politik.

Awal bulan ini, pemerintah India memerintahkan GitHub menonaktifkan repositori yang menghosting Bitchat, aplikasi pesan luring yang digunakan dalam aksi protes mahasiswa di Delhi. Internet Freedom Foundation menyebut langkah itu inkonstitusional.

Secara terpisah, Kepolisian Delhi meminta platform media sosial menghapus unggahan yang disebut menghina atau mencemarkan nama baik Perdana Menteri Narendra Modi dan pejabat pemerintahan lainnya selama aksi protes.

Meski demikian, dalam hal kejahatan siber, bahkan para pengkritik ini mengakui bahwa persoalan yang mendasarinya memang nyata. Seiring kejahatan siber menyebar ke jaringan telekomunikasi, platform pesan, domain, penyedia hosting, dan sistem keuangan, pemerintah di seluruh dunia menghadapi tekanan yang semakin besar untuk merespons, kata para pakar.

Katkar menilai perdebatan ini tidak seharusnya dipandang sebagai pertentangan antara infrastruktur dan platform.

"Ke depan, yang dibutuhkan adalah protokol yang lebih cerdas dan berbasis intelijen untuk menjaga kepercayaan terhadap ekonomi digital tanpa menciptakan hambatan yang melemahkan inklusi maupun inovasi," kata Katkar.