China tawarkan GGI untuk tantang dominasi Barat: Akankah dunia menerimanya?

BEIJING: Di tengah lanskap geopolitik yang diguncang rivalitas kekuatan besar yang kian sengit dan aliansi yang mulai retak, Presiden China Xi Jinping menyampaikan visi mengenai reformasi tata kelola global. Menurut para analis, ini adalah ambisi paling terang-terangan dari China dalam memimpin pembentukan tatanan dunia baru.

Melalui Inisiatif Tata Kelola Global (Global Governance Initiative/GGI), Xi mengajak negara-negara untuk bekerja sama membentuk sistem tata kelola global yang lebih adil dan setara. 

Para analis mengatakan, visi GGI adalah pengejawantahan dari gagasan-gagasan yang disampaikan Xi di berbagai ajang internasional berskala besar. China ingin menyatukan gagasan-gagasan itu di bawah satu payung.

Xi mengajukan inisiatif itu pada KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (Shanghai Cooperation Organization/SCO) di Tianjin pekan lalu. Pada acara tersebut, Xi menyebut gejolak geopolitik saat ini serupa dengan kekacauan pascaperang 80 tahun lalu yang akhirnya melahirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Para analis menilai masih ada keraguan mengenai langkah konkret yang akan diambil China melalui GGI. Belum juga diketahui sejauh mana Beijing dapat merealisasikan visinya ini di tengah tantangan dalam negeri dan sikap skeptis dari luar terhadap kredibilitas serta niatnya.

“China berupaya menata ulang sistem internasional dan membangun tatanan multilateral di mana Amerika Serikat hanya menjadi salah satu dari banyak pusat kekuatan,” ujar Zachary Abuza, akademisi yang meneliti geopolitik dan keamanan Asia.

“Namun dorongan itu tak hanya lahir dari kekuatan, melainkan juga dari kelemahan dalam negeri — mulai dari perlambatan ekonomi hingga masalah demografi,” tambahnya.

BERCERMIN DARI MASA LALU, MEMBENTUK MASA KINI

Xi secara resmi memperkenalkan GGI dalam pidatonya pada KTT SCO pada 1 September lalu di hadapan para kepala negara anggota, mitra dialog, dan pengamat.

Ia mengingatkan para pemimpin dunia soal sejarah lahirnya PBB pada tahun 1945 dan terbukanya babak baru tata kelola global di tengah kehancuran akibat dua Perang Dunia.

Xi mengatakan bahwa meski perdamaian, pembangunan, dan kerja sama menjadi dasar kerja sama antarnegara 80 tahun kemudian, namun pola pikir Perang Dingin, hegemonisme, dan proteksionisme masih membayangi dinamika global.

Ia menambahkan, berbagai ancaman dan tantangan baru terus bermunculan, mendorong dunia memasuki apa yang disebutnya sebagai “fase baru penuh gejolak dan perubahan.”

“Sejarah menunjukkan, semakin berat tantangan yang kita hadapi, semakin penting bagi kita untuk berpegang pada prinsip hidup berdampingan secara damai, memperteguh keyakinan pada pentingnya kerja sama, dan meraih hasil yang saling menguntungkan,” ujar Xi.

“Oleh karena itu, saya mengajukan Inisiatif Tata Kelola Global untuk bekerja bersama seluruh negara dalam membangun sistem tata kelola yang lebih adil dan rasional, serta mendorong terwujudnya masa depan bersama bagi seluruh umat manusia.”

Dengan menyinggung soal tahun 1945, kata analis, Xi bukan sekadar ingin mengenang sejarah, tapi juga membingkai kondisi saat ini sebagai momen perubahan sistemik dengan China yang akan menjadi arsitek tatanan global baru.

“China tengah memosisikan diri sebagai pembela perdamaian sekaligus aktor utama dalam membentuk tatanan baru yang ditawarkannya,” kata Dylan Loh, asisten profesor kebijakan publik dan urusan global di Nanyang Technological University (NTU) Singapura, kepada CNA.

Jonathan Ping, lektor kepala di Bond University, mencermati ambisi yang terkandung dalam pernyataan Xi.

"Perbandingan ini (1945 dan sekarang) penting — ia membingkai gejolak saat ini bukan sebagai kekacauan, melainkan peluang untuk transformasi sistemik yang dipimpin China,” ujarnya kepada CNA.  

Abuza menambahkan, China melihat perubahan kondisi global saat ini bisa menguntungkan mereka, khususnya ketika Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump justru mengacaukan tatanan internasional.

Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump telah mengambil keputusan secara unilateral, di antaranya mengenakan tarif dagang besar-besaran baik pada sekutu maupun rival, serta menarik diri dari sejumlah perjanjian multilateral penting.

Di bawah Trump, AS kembali menarik diri dari Perjanjian Paris tentang iklim dan berencana keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekaligus menangguhkan sebagian besar bantuan luar negeri, termasuk program yang dijalankan melalui USAID.

Washington juga mengumumkan rencana menghentikan pendanaan bagi keamanan Eropa, seperti Baltic Security Initiative — langkah yang memicu kekhawatiran di antara negara-negara anggota NATO serta membuat banyak negara mempertanyakan konsistensi jangka panjang Amerika dalam memimpin kerja sama multilateral.

“Xi berusaha menyamakan kekacauan pasca-Perang Dunia II dengan situasi kacau saat ini, yang secara tersirat ia tuduhkan kepada Amerika Serikat,” kata Abuza.

Nada serupa juga disampaikan Xi pada parade militer besar memperingati Perang Dunia II di Beijing, 3 September lalu. Ketika itu, Xi memperingatkan bahwa umat manusia kembali dihadapkan pada pilihan antara damai atau perang, dialog atau konfrontasi, serta keuntungan bersama atau menang sendiri.

Pemimpin China itu menegaskan negaranya tetap berkomitmen pada jalur pembangunan damai.

“Kami akan bergandengan tangan dengan masyarakat di seluruh dunia untuk membangun masa depan bersama,” kata Xi.

Namun, Abuza menilai bahwa Beijing tidak mengejar hegemoni global, melainkan menginginkan tatanan di mana Washington hanyalah “salah satu kutub di antara banyak lainnya,” sebab beban kepemimpinan global dan menciptakan keuntungan bersama tidak mudah dilakukan oleh China.

China, kata dia, mendorong sistem multilateral di mana Beijing bersama negara berkembang yang tengah bangkit bisa menandingi dominasi AS.

“Dari sudut pandang China, era pasca-Perang Dunia II dibentuk oleh negara-negara seperti Prancis dan Inggris yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan sebesar klaim mereka,” ujar Abuza.

China yang sejak lama menampilkan diri sebagai pihak yang diuntungkan dari tatanan pascaperang, kerap menekankan statusnya sebagai anggota pendiri PBB sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan.

Beijing juga berulang kali menegaskan dukungannya terhadap peran sentral PBB dalam tata kelola global, meski menyerukan reformasi agar sistem tersebut lebih merepresentasikan negara-negara berkembang.

PERWUJUDAN GAGASAN CHINA

Alih-alih menawarkan terobosan baru, para analis menilai GGI merupakan konsolidasi dan penyempurnaan dari gagasan-gagasan China sebelumnya.

Ping dari Bond University menilai, inisiatif ini merupakan upaya rebranding strategis yang menegaskan dorongan jangka panjang China untuk membangun tatanan multipolar yang berlandaskan nilai-nilai non-Barat.

Sejak 2021, Xi sudah memperkenalkan Inisiatif Pembangunan Global, Inisiatif Keamanan Global dan Inisiatif Peradaban Global, yang belakangan dilanjutkan dengan peluncuran GGI.

Secara umum, inisiatif pembangunan berfokus pada upaya mengurangi kesenjangan global lewat pembangunan; inisiatif keamanan menekankan penciptaan keamanan melalui dialog, bukan aliansi militer; sedangkan inisiatif peradaban menegaskan pentingnya keberagaman budaya sebagai tandingan universalisme ala Barat.

Beijing mengklaim lebih dari 100 negara dan organisasi internasional telah menyatakan dukungan terhadap GGI, dengan tingkat dukungan yang bervariasi juga diberikan pada dua inisiatif lainnya.

Pada saat yang sama, para pengamat menilai lima prinsip utama GGI memberikan cetak biru yang lebih jelas tentang visi China.

Prinsip-prinsip itu — kesetaraan kedaulatan, penghormatan pada hukum internasional, multilateralisme, menempatkan rakyat sebagai prioritas, dan pendekatan berbasis aksi — dipaparkan Xi dalam pidatonya pada 1 September.

GGI “menawarkan sesuatu yang mirip peta jalan kecil” tentang seperti apa wujud tatanan baru, kata Loh dari NTU, seraya menambahkan bahwa nilai inisiatif ini terletak pada upayanya menyatukan berbagai benang kebijakan luar negeri China ke dalam satu paket yang satu kesatuan.

Naskah konsep resmi GGI yang dirilis tak lama setelah pidato Xi pada 1 September menegaskan bahwa Beijing tidak menyerukan perubahan total tatanan dunia saat ini, melainkan reformasi untuk mengatasi apa yang dianggapnya sebagai ketimpangan.

Dokumen itu menyoroti tiga kekurangan dalam lembaga internasional yang ada: keterwakilan negara-negara Global South yang masih minim, terkikisnya kewibawaan Piagam PBB beserta prinsip-prinsipnya, serta lemahnya efektivitas dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kesenjangan digital, dan isu baru seperti kecerdasan buatan, dunia maya, serta ruang angkasa.

Abuza menjelaskan, menurut versi China, GGI bukan dimaksudkan untuk mengganti sistem PBB, melainkan memperkuatnya dengan memberi porsi lebih besar bagi negara-negara berkembang dalam hal representasi dan kewenangan dalam pembuatan aturan.

Ia menilai inisiatif ini berpotensi lebih berdampak dibandingkan berbagai inisiatif sebelumnya, yang “tidak banyak membuahkan hasil” dan kerap ditujukan bagi audiens dalam negeri.

Kali ini, fokus pada reformasi tata kelola global mungkin lebih menggema secara internasional, karena banyak negara berkembang juga menyerukan perubahan, tambah Abuza.

“Pembentukan sistem multilateral dan posisi kepemimpinan bagi negara-negara kunci di Global South merupakan prioritas bersama,” katanya, mencontohkan tuntutan lama India untuk reformasi Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu kepentingan yang beririsan.

Para analis berpendapat bahwa GGI lebih menitikberatkan pada momentum dan strategi ketimbang menghadirkan gagasan baru. Dengan membungkus ide-ide sebelumnya dalam kerangka yang lebih terstruktur, Beijing berupaya menegaskan citranya sebagai pembaru tatanan internasional sekaligus juru bicara Global South.

Pesan tersebut mendapat sambutan di KTT SCO, di mana para pemimpin Belarus, Pakistan, dan Iran menyatakan dukungan terhadap GGI, menurut laporan media.

Dukungan juga datang dari Presiden Laos Thongloun Sisoulith dalam pertemuan bilateral dengan Xi di sela-sela parade Perang Dunia II pada 3 September, sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan sinyal serupa saat bertemu Presiden China, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri China.

AKANKAH RETORIKA JADI REALITAS?

Yang belum ditawarkan inisiatif ini, menurut para analis, adalah gambaran jelas bagaimana China akan mewujudkan teori dan prinsip menjadi praktik nyata.

Meski Xi telah memaparkan tema-tema besar seperti kesetaraan kedaulatan dan multilateralisme, ia nyaris tak memberi rincian mengenai mekanisme atau sumber daya yang siap dikucurkan Beijing, kata mereka.

Analis menambahkan, kesenjangan antara retorika dan realitas paling tampak dari bagaimana pesan Beijing diterima di Global South — audiens yang justru paling gencar ingin dirangkul China.

Istilah Global South merujuk pada negara-negara berkembang yang lebih miskin, memiliki kesenjangan lebih besar, dan harapan hidup lebih rendah dibandingkan negara maju.

Para analis menilai sebagian besar bahasa yang digunakan Xi saat meluncurkan GGI memang diarahkan pada negara-negara berkembang, dengan penekanan berulang pada kesetaraan kedaulatan, kepatuhan pada hukum internasional, serta penolakan terhadap “standar ganda.”

Mereka mencatat, Xi berupaya menampilkan Beijing sebagai pembela keadilan bagi negara-negara yang merasa terpinggirkan dalam sistem yang didominasi Barat.

Namun Ping dari Bond University menekankan, meski pesan China disambut baik negara-negara yang mencari alternatif sistem dominasi Barat, sebagian pihak mungkin menilainya sebagai langkah yang lebih mementingkan diri sendiri, di tengah kekhawatiran atas pengaruh Beijing yang terus meluas.

Loh dari NTU menyoroti keragaman negara-negara Global South, yang masing-masing memiliki sejarah dan kepentingan berbeda.

“Istilah ini sendiri masih diperdebatkan dan terbuka untuk diperdebatkan, dan peran kepemimpinan China yang diproyeksikan Xi juga akan disikapi secara berbeda oleh tiap negara, meski saya pikir mayoritas Global South cukup nyaman dengan kepemimpinan China,” ujarnya.

Meski begitu, China juga memiliki sikap yang kontradiktif dengan apa yang mereka gaungkan melalui GGI ini.

Abuza, akademisi yang menekuni geopolitik dan keamanan Asia, menyebut cukup ironis bahwa China menyerukan kepatuhan pada hukum internasional, padahal Beijing sendiri menjalin kedekatan dengan Moskow dan menolak putusan mahkamah internasional terkait Laut China Selatan.

Pada parade militer 3 September di Beijing, Xi berdiri satu panggung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang masih diasingkan oleh sebagian besar Barat karena invasinya ke Ukraina pada 2022. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang juga terisolasi akibat program senjata nuklirnya, turut menghadiri acara tersebut.

Dalam perkara Laut China Selatan, China juga menolak putusan 2016 berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) oleh Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag yang membatalkan sebagian besar klaim ekspansifnya.

Sikap ini menempatkan Beijing berseberangan dengan sejumlah negara Asia Tenggara — terutama Filipina, yang berulang kali menuduh kapal-kapal China melakukan intimidasi dan pelanggaran di perairannya. China membantah tuduhan tersebut.

Kondisi dalam negeri China juga menambah sulit upaya mereka memimpin tatanan global, tambah Abuza.

“Meski Beijing selalu berusaha menampilkan kekuatan, Xi harus menghadapi lemahnya perekonomian, menurunnya konsumsi domestik, meningkatnya arus keluar modal, tantangan demografis yang serius, serta politik yang tertutup tanpa mekanisme transisi yang jelas,” kata Abuza.

Menurutnya, tekanan internal ini sangat memengaruhi cara Beijing memandang dunia.

“Saya kira kebijakan luar negeri China lebih banyak digerakkan oleh kelemahan ketimbang kekuatannya,” ujar Abuza.

MENJANJIKAN PELUANG, TAPI DENGAN KETERBATASAN

Keputusan Xi menempatkan GGI di bawah SCO menegaskan pandangan Beijing bahwa blok tersebut bisa menjadi sarana untuk memperkuat pesannya, menurut para analis.

Dalam pidatonya pada 1 September saat memperkenalkan GGI, pemimpin China itu mengatakan SCO telah melahirkan banyak gagasan baru tentang tata kelola global dan harus “memainkan peran utama serta menjadi teladan” dalam penerapan inisiatif tersebut.

Sejak berdiri pada 2001 sebagai forum keamanan antara China, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah, SCO telah berkembang menjadi 10 anggota, termasuk India, Pakistan, Iran, dan terbaru Belarus, serta bertambahnya jumlah negara pengamat serta mitra dialog.

Namun, para analis mencatat bahwa semakin besarnya keanggotaan membuat SCO kian heterogen, dengan tumpang tindihnya rivalitas dan kepentingan.

“Beijing memandang SCO sebagai wadah untuk mengekspor visinya tentang tata kelola hingga melampaui Eurasia … namun meski punya bobot simbolis, kapasitas SCO untuk memimpin reformasi tata kelola global masih dibatasi oleh fragmentasi internal dan skeptisisme eksternal,” ujar Ping dari Bond University.

Ia menambahkan, hambatan praktis SCO mencakup keragaman anggotanya, perbedaan sistem politik, serta keterbatasan kapasitas institusional.

“Sebagian anggota bisa jadi enggan mengikuti model China lebih jauh, dan justru memilih bersikap netral atau menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan lain.”

Pada akhirnya, ujar Abuza, jangkauan SCO masih terbatas lantaran hanya beranggotakan 10 negara.

Abuza mencatat Beijing sejak lama berusaha membangun lembaga di luar tatanan pasca-Perang Dunia II. Sebagai contoh, China mendirikan Asian Infrastructure Investment Bank yang dijalankan paralel dengan Bank Dunia dan IMF.

“Begitu pula BRICS, yang dibentuk dan dikembangkan untuk menantang tatanan internasional yang dipimpin AS dan sekutunya di Barat, sekaligus mencerminkan kekuatan ekonomi Global South,” kata Abuza.

Ia menambahkan, SCO menapaki jalur yang mirip, bermula dari fokus pada isu keamanan dan kini meluas mencakup kerja sama ekonomi maupun budaya.

“Sekarang, Xi melihat SCO bersama BRICS sebagai instrumen untuk mendorong penataan ulang tatanan global dan pembentukan sistem multilateral.”