Fokus AS beralih ke Barat, membuka ruang strategis bagi China di Asia?

SINGAPURA: Dengan intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela dan fokus terbaru Presiden Donald Trump pada membangun pengaruh di belahan bumi bagian Barat, apakah AS sebagai aktor keamanan dominan di Asia-Pasifik akan memberi lebih banyak ruang di Asia kepada China?

Zack Cooper, peneliti senior di American Enterprise Institute (AEI), mengatakan “implikasi yang jelas” dari intervensi AS di Venezuela, serta serangan militernya baru-baru ini di Afrika dan Timur Tengah, adalah berkurangnya energi yang dicurahkan AS untuk Asia.

“Yang jelas, AS hanya memiliki kapasitas yang terbatas, dan salah satu argumen yang telah disampaikan selama bertahun-tahun adalah bahwa AS membutuhkan lebih banyak sumber daya dan energi di Asia,” kata Cooper dalam Regional Outlook Forum 2026 yang digelar lembaga ISEAS–Yusof Ishak Institute pada 8 Januari lalu di Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, Singapura.

Pernyataan Cooper disampaikan dalam menjawab moderator Hoang Thi Ha, peneliti senior di ISEAS–Yusof Ishak Institute, yang menanyakan kemungkinan AS dan China membagi dunia ke dalam wilayah pengaruh masing-masing.

Namun, panelis lain, analis Universitas Peking Jia Qingguo, mengatakan China tidak menganut konsep pembagian wilayah pengaruh. Pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan atas pertanyaan apakah langkah AS di Venezuela dapat “memberikan insentif dan dorongan bagi China untuk memajukan agenda” mereka, yaitu 'Asia untuk orang Asia’.

“China meyakini bahwa yang seharusnya ada adalah kerja sama global dan kerja sama multilateral, dan ‘wilayah pengaruh’ adalah konsep abad ke-19. China tidak percaya konsep itu efektif,” kata Jia dalam sesi tersebut.

China menentang operasi AS di Venezuela dan “meyakini bahwa tidak seharusnya kita mendikte negara lain”, tambahnya.

Setelah AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Trump juga mengutip Doktrin Monroe, sebuah kebijakan luar negeri AS yang dirumuskan pada 1823 oleh Presiden saat itu James Monroe, yang memperingatkan negara-negara Eropa agar tidak melakukan intervensi di Belahan Barat.

Pada 2014, Presiden Xi Jinping berbicara tentang konsep “keamanan Asia” yang baru dalam sebuah konferensi. Dia mengatakan bahwa “urusan Asia harus dikelola oleh rakyat Asia, masalah Asia diselesaikan oleh Asia, dan keamanan Asia dijaga oleh Asia”.

Namun, para panelis berbeda pandangan mengenai dampak jika AS memberi ruang yang lebih besar di Asia kepada China.

“Saya pikir stabilitas di kawasan tercipta berkat komitmen AS yang kuat dan jelas, terutama terhadap negara-negara sekutu yang terikat perjanjian,” kata Cooper. “Karena itu, jika kita melihat penurunan keterlibatan AS, hal tersebut justru akan meningkatkan ketidakstabilan.”

“Menurut saya, sebagian besar kalangan di China meyakini bahwa jika AS menarik diri, peluang untuk menyepakati mekanisme pengelolaan sengketa di kawasan akan menjadi lebih besar, meski belum tentu selesai,” kata Jia.

Salah satu titik rawan di kawasan tersebut adalah jalur perairan strategis Laut China Selatan. Klaim China atas perairan itu yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus tumpang tindih dengan empat negara Asia Tenggara.

Jia mencatat bahwa China telah mendorong tercapainya kesepakatan lebih awal mengenai Kode Etik atau Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan.

Namun, Hoang menekankan bahwa dalam draf teks CoC beberapa tahun silam, China sempat menyisipkan dua ketentuan yang dinilai bertujuan memberikan “hak veto” menolak latihan militer antara negara-negara kawasan dan kekuatan eksternal, serta atas keterlibatan perusahaan asing dalam eksplorasi energi di Laut China Selatan.

“Bagaimana hal ini bisa dijelaskan jika bukan sebagai cerminan preferensi China terhadap kawasan yang lebih eksklusif, dengan keterlibatan kekuatan besar yang dibatasi secara selektif?” tanya Hoang.

Jia mengatakan langkah China tersebut merupakan reaksi terhadap apa yang dipersepsikan sebagai intervensi oleh AS dan negara-negara lain terkait isu di Laut China Selatan.

“China tidak ingin mengecualikan negara lain, tetapi ingin menciptakan situasi di mana negara-negara Barat tidak berupaya mencampuri urusan kawasan ini sehingga dapat merusak kepentingan keamanan negara-negara di kawasan,” ujarnya.

“Hal ini (hak veto) kemungkinan berlaku juga bagi negara-negara Asia Tenggara. Dengan demikian, aturan itu berlaku bagi kedua pihak, bukan hanya China yang mendikte negara-negara Asia Tenggara agar tidak bermitra dengan perusahaan minyak atau negara asing dalam latihan militer di kawasan,” tambahnya.

STABIL SEKALIGUS RAPUH

Di tengah ketegangan AS–China yang terus berlangsung terkait berbagai isu, termasuk tarif dagang, harapan mencuat setelah Trump dan Xi sepakat mengadakan dua kali pertemuan pada tahun ini. Para analis menilai pertemuan itu akan menguji sejauh mana kedua negara bersedia menstabilkan hubungan.

Ketika ditanya mengenai kondisi hubungan AS–China, Jia mengatakan hubungan kedua negara relatif stabil, tetapi juga “cukup rapuh”.

Meski mengalami pasang surut, terutama terkait tarif, hubungan AS–China telah “stabil hingga tingkat tertentu, berkat upaya bersama dari kedua belah pihak”, ujarnya.

Namun, kedua pihak belum mencapai kesepakatan dagang, dan menurut Jia, hal itu kemungkinan tidak akan terjadi “dalam waktu dekat”.

“Saya kira alasan paling penting adalah AS tidak ingin mencapai kesepakatan dagang dalam jangka pendek,” katanya.

“Mengapa? Karena jika (Trump) membuat kesepakatan dagang dengan China, ia harus memberikan lebih banyak konsesi dibandingkan dengan negara lain, sementara ia belum mencapai kesepakatan dagang dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Jika Trump dan Xi benar-benar bertemu di Beijing pada April, hal itu akan menjadi pertemuan “simbolis” bagi stabilitas hubungan AS–China, kata Jia.

“Jika Anda tidak memiliki hubungan yang cukup baik, maka tidak akan ada kunjungan kenegaraan.”

Kedua pihak kemungkinan akan membahas banyak isu, termasuk perdagangan, kata Jia. Meski mungkin tidak akan ada “kesepakatan dagang besar”, mereka bisa menyepakati sebuah kerangka kerja untuk dibahas lebih lanjut.

“Namun tentu saja, bisa saja pemerintahan (Trump) berubah pikiran dan mengatakan, ‘mungkin sudah saatnya kita mencapai kesepakatan dagang besar’, karena alasan politik domestik,” kata Jia.

Kedua pemimpin sebelumnya bertemu di kota pelabuhan Busan, Korea Selatan, pada Oktober lalu, sebuah pertemuan tatap muka pertama mereka sejak 2019.

Dalam pertemuan itu, Trump mengatakan ia dan Xi sepakat memangkas tarif terhadap China sebagai imbalan atas upaya Beijing memberantas perdagangan fentanil ilegal, melanjutkan pembelian kedelai AS, serta menjaga kelancaran ekspor logam tanah jarang.

Dalam percakapan telepon keduanya pada November, Trump juga menerima undangan Xi untuk berkunjung ke Beijing pada April tahun ini. Xi akan membalas dengan kunjungan ke AS pada akhir tahun.

Namun, Cooper menilai pertemuan puncak tersebut kemungkinan hanya akan menjadi ajang foto-foto yang menarik.

“Beijing, menurut saya, sangat terampil menawarkan konsesi jangka pendek kepada pemerintahan Trump demi memperoleh konsesi jangka panjang dari AS,” katanya.

“Saya tidak melihat pembahasan hal-hal yang bersifat struktural, dan itu berarti masalah-masalah mendasar dalam hubungan AS–China tidak akan tersentuh.”

Kedua pakar sepakat bahwa masalah mendasar tersebut adalah Taiwan dan perbedaan ideologi.

China mengklaim Taiwan adalah bagian dari negara mereka kendati pulau itu sudah memiliki pemerintahan sendiri. China juga menegaskan tidak segan menggunakan kekuatan untuk merebut Taiwan jika diperlukan.

Jia mengatakan terdapat “tingkat ketidakpercayaan yang tinggi” dari pihak China terhadap niat AS terkait Taiwan.

Menurut dia, ketidakpercayaan itu bersumber dari penjualan senjata AS yang terus berlanjut ke Taiwan, meski Washington berjanji mendukung penyelesaian konflik dengan damai.

Jia mengatakan, kepercayaan dapat dibangun jika AS dengan jelas menyatakan dukungan terhadap penyatuan damai China dan Taiwan, sehingga menunjukkan bahwa “niat sebenarnya bukan untuk memisahkan keduanya”.

Kedua pihak memiliki “jawaban yang berbeda” mengenai apa yang harus dilakukan terkait Taiwan, kata Cooper.

“Kebijakan AS terkait isu lintas selat (China-Taiwan) kerap dianggap sebagai strategi yang ambigu. Namun, menurut saya, pemerintahan Biden bersikap strategis tanpa ambiguitas, sementara pemerintahan Trump ambigu tetapi tidak strategis.”

Cooper mengatakan AS bisa lebih terbuka tidak menentang penyatuan, tetapi secara politik harus tetap menegaskan respons “tegas” jika China menggunakan kekuatan atau paksaan terhadap Taiwan.

Masalah lainnya bersifat ideologis, yang menurut Cooper tidak “dapat diselesaikan”.

Kedua negara tengah bersaing untuk membuktikan sistem mana yang “memberikan hasil yang lebih baik bagi rakyatnya dan bagi dunia”, katanya.

“Saya tidak terlalu yakin AS saat ini berada di posisi unggul dalam persaingan tersebut … Namun selama isu itu belum ditangani, kita tidak akan bisa membangun tingkat kepercayaan yang diperlukan kedua negara untuk membentuk hubungan yang benar-benar stabil.”

APA YANG DAPAT DILAKUKAN ASIA TENGGARA

Ketika ditanya apa yang perlu dicermati Asia Tenggara di tengah rivalitas AS–China, Jia mengatakan stabilitas hubungan antara China dan AS merupakan hal positif karena negara-negara di kawasan ini “tidak terlalu ditekan untuk berpihak”.

Jia menilai negara-negara Asia Tenggara perlu memikirkan bagaimana mereka dapat ikut membentuk hubungan kedua negara adidaya agar sesuai dengan kepentingan kawasan.

Cooper mengatakan kawasan ini juga dapat membuka diri terhadap keterlibatan kekuatan lain, seperti India, negara-negara Eropa, dan pihak lainnya.

“Apakah itu solusi yang sempurna? Tidak. Namun menurut saya, pendekatan tersebut lebih kondusif bagi stabilitas dibandingkan berharap hubungan AS–China akan stabil dalam jangka panjang,” tambahnya.