FOKUS: Asa dan aral di balik rencana pemindahan ibu kota negara-negara Asia

ULAANBAATAR: Setelah mempersatukan suku-suku nomaden Mongol pada awal abad ke-13, Genghis Khan menjelajah ke berbagai penjuru untuk menemukan tempat sakral yang dapat menjadi pusat kekaisarannya.

Menurut legenda Mongolia, dia mendapat wangsit yang menuntunnya ke sebuah lembah di bawah naungan Langit Biru Abadi, sang pelindung bangsanya.

Tempat itu adalah Lembah Orkhon, hamparan padang yang lapang dan berangin. Kawasan itu tampak kerdil di bawah bentangan langit biru yang hingga kini menjadi ciri lanskap Mongolia.

Selama berabad-abad, Lembah Orkhon dihormati sebagai tanah keramat dan menjadi tempat bersemainya budaya para penguasa Mongolia di masa lampau.

Apa yang awalnya berupa pos komando strategis di persimpangan Jalur Sutra perlahan berkembang menjadi megah dan permanen: Kharkhorum, kota kosmopolitan berisi para pedagang, perajin, dan berbagai peninggalan harta budaya.

Beberapa dekade kemudian, Kublai Khan, cucu Genghis, memindahkan kota itu, menggeser pusat kekuasaan kekaisaran lebih dekat ke China, di Ulaanbaatar.

Dengan demikian, Kharkhorum perlahan terkubur, istananya tertimbun waktu dan pasir yang tertiup dari stepa. Namun memori tentang kota itu tetap hidup, dan kini ada upaya untuk menjadikannya ibu kota baru bagi rakyat Mongolia.

Para pemimpin negara itu telah membuat cetak biru senilai US$30 miliar (sekitar Rp480 triliun) untuk mengembalikan pusat pemerintahan ke jantung nenek moyang mereka tinggal. Proyek “Kharkhorum Baru” sebagai ibu kota masa depan juga dirancang untuk mengurangi polusi dan kemacetan di Ulaanbaatar.

“Dulu, Kharkhorum lama adalah pusat budaya, politik, agama, dan ekonomi dunia, setara dengan New York sebagai pusat global hari ini,” ujar Khaltar Luvsan, wali kota Kharkhorum, kepada CNA dari sebuah gedung perkantoran modern di Ulaanbaatar, di mana puluhan arsitek dan insinyur tengah merancang rencana kota baru itu.

“Kini tujuan kami adalah memadukan identitas sejarah itu dengan prinsip modern kota pintar dan digital,” tambahnya.

Kharkhorum yang direvitalisasi — yang berjarak sekitar 350km arah barat ibu kota saat ini — menandai babak terbaru dalam kisah panjang di Asia.

Beberapa negara Asia tengah memindahkan ibu kota mereka sebagai upaya mengatasi masalah lama, meratakan pembangunan, dan memperlihatkan visi kekuasaan yang terukur, menurut para analis.

Pemindahan ibu kota pernah dilakukan oleh negara-negara seperti Malaysia, Sri Lanka, dan Myanmar.

Dalam beberapa tahun terakhir, gagasan serupa tetap muncul, mulai dari hutan Kalimantan hingga Sungai Chao Phraya. Wacana membangun pusat pemerintahan baru kembali mengemuka ketika sebuah negara kehabisan ruang atau di ambang krisis.

Indonesia misalnya, kini sedang proses memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Pemindahan dilakukan seiring bertumpuknya masalah perkotaan di Jakarta.

Di Thailand, kementerian dalam negerinya awal tahun ini mengkaji kemungkinan memindahkan ibu kota dari Bangkok, kota yang terdampak kenaikan permukaan laut dan penurunan muka tanah di Bangkok.

Korea Selatan sedang memindahkan sebagian administrasinya ke proyek bernama Sejong City. Di Filipina, pengembangan New Clark City sejak lama dipandang sebagai bagian dari rencana desentralisasi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan di Metro Manila dan berpotensi menjadi ibu kota cadangan jika terjadi bencana.

Seperti Indonesia - serta negara-negara lain di dunia misalnya Mesir, Guinea Khatulistiwa dan Sudan Selatan - Mongolia ingin membangun sebuah ibu kota baru yang berlandaskan prinsip keberlanjutan lingkungan. Kota yang dapat dijelajahi dengan berjalan kaki, layak huni, hijau dan pintar, sebuah rancangan yang lahir di atas kertas untuk generasi mendatang.

“Yang membuatnya begitu menarik adalah gagasan tentang ruang kosong yang bisa dibentuk sesuka hati dan itu menjadi ide yang sederhana sekaligus memikat,” kata Natalie Koch, ahli geografi politik dan profesor di Syracuse University di New York.

Namun di balik slogan hijau dan janji yang muluk, kenyataan yang terjadi jauh lebih kompleks. Dalam sejumlah kasus, terdapat unsur ambisi elite, spekulasi investasi, dan kompromi antara simbolisme dan substansi.

Sejarah menunjukkan pemindahan ibu kota jarang berlangsung seideal yang direncanakan. Dari Abuja di Nigeria hingga Dodoma di Tanzania, Astana di Kazakhstan dan Naypyidaw di Myanmar, banyak ibu kota baru dalam tiga dekade terakhir yang tidak sesuai dengan harapan.

“Membangun gedung di atas lahan kosong memang tampak menarik, tetapi itu tidak menyelesaikan persoalan struktural yang lebih besar di dalam sebuah negara,” kata Koch.

Tantangan yang dialami para pemimpin lain saat membangun utopia modern kini ikut membayangi Mongolia.

ALASAN MONGOLIA PINDAHKAN IBU KOTA

Meski berada di negara dengan kepadatan penduduk terendah di dunia, ibu kota Mongolia terasa menyesakkan. Kemacetan parah selalu terjadi di pagi dan sore hari.

Ketika musim dingin tiba dengan suhu yang membeku, pembangkit berbahan bakar batu bara dioperasikan dan asap hitamnya yang beracun menyelimuti lembah Sungai Tuul, menggantung di udara selama berbulan-bulan.

“Ini kota yang mencekik dan seolah ingin membunuhmu. Kota ini sangat tidak ramah,” kata Battushig Togtokh, pemimpin divisi usaha sosial di Gerhub, organisasi transformasi perkotaan berkelanjutan di Ulaanbaatar.

Kota ini terus meluas hingga ke garis batasnya, terjepit oleh empat pegunungan yang mengepung. Di kawasan pinggiran, rumah tenda tradisional Mongolia, ger, menguji kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan dasar seperti air bersih dan pengangkutan sampah.

Kawasan yang awalnya dirancang untuk seperempat juta penduduk itu kini harus menampung enam kali lipatnya, dengan sekitar 1,6 juta orang tinggal di dalam area 35km persegi yang ditetapkan sebagai zona permukiman di Ulaanbaatar.

Artinya, setengah populasi Mongolia tinggal di kawasan yang hanya mencakup kurang dari seperseribu persen dari seluruh daratan negara itu.

Sebut saja “kepadatan penduduk ekstrem”, ujar Oyunbat Bataa, direktur perencanaan kota di kantor Wali Kota Kharkhorum Baru.

“Semua orang tahu bahwa Ulaanbaatar kewalahan menghadapi kemacetan, polusi udara, pencemaran tanah, dan kepadatan berlebih. Singkatnya, manusia adalah makhluk sosial. Ketika seluruh peluang sosial dan ekonomi terpusat di satu tempat seperti Ulaanbaatar, wajar jika orang akan tertarik ke sana,” katanya.

Proyek Kharkhorum Baru diperkenalkan sebagai solusi atas kegagalan Ulaanbaatar.

Menurut rencana jangka panjang pemerintah Mongolia, pada 2050 populasi negara itu diperkirakan mencapai 5 juta jiwa dan sekitar 10 persen akan ditempatkan di wilayah Kharkhorum, yang dibayangkan menjadi kota berpenduduk sekitar 500.000 orang.

Setelah rencana induk kota itu selesai dan disetujui pemerintah, yang menurut Luvsan diperkirakan membutuhkan waktu 12 hingga 18 bulan, proyek ini akan masuk tahap pembangunan penuh dengan target menampung hingga 30.000 penduduk dalam satu dekade.

Menghubungkan wilayah tersebut akan menjadi salah satu tantangan awal, dengan rencana pembangunan jalan dan jalur kereta yang ditingkatkan serta sebuah bandara internasional.

Desain ibu kota baru itu juga mencakup rencana pengembangan klaster pertanian skala besar, pemulihan bertahap danau-danau kuno serta penggalian Kharkhorum asli yang akan diubah menjadi museum terbuka untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.

Menurut Luvsan, semua itu menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan jalur pariwisata lintas negara yang menghubungkan Rusia, China, Asia, dan Eropa melalui Mongolia.

Proyek tapak penanda pertama sudah berjalan melalui Great Khans’ Park, sebuah taman memorial untuk para penguasa besar Mongolia, lengkap dengan penanaman 700.000 pohon baru.

Para perencana kota mengatakan dunia usaha, layanan sosial, infrastruktur kesehatan dan penyedia pendidikan akan menyusul seiring perkembangan Kharkhorum Baru, yang diproyeksikan dibangun dengan dukungan teknologi dan berlandaskan prinsip keberlanjutan.

“Secara alami, membangun sebuah kota dari nol di lahan kosong memang sulit dibayangkan pada awalnya. Tetapi kami punya mimpi, kami punya tujuan dan kami bertekad mewujudkannya,” kata Luvsan.

PELAJARAN DARI INDONESIA DAN IKN

Mimpi membangun Kharkhorum Baru mungkin terjadi di Mongolia, namun beberapa negara di Asia telah lebih dulu melalui tantangannya.

Puluhan tahun sebelum mantan Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan rencana menjadikan IKN ibu kota baru, pendiri negara, Soekarno, telah membayangkan konsep serupa.

Soekarno kecewa terhadap Jakarta, kota padat peninggalan era kolonial. Palangkaraya di Kalimantan Tengah dirancang untuk menyatukan semangat bangsa di titik geografis tengah kepulauan Indonesia.

Kota itu berhasil dibangun, tetapi visi besar yang menginspirasinya tidak pernah terwujud.

Ketika Jokowi mengumumkan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia pada 2019, meski lokasinya mirip, visinya sama sekali berbeda, kata Anders Kirstein Møller, peneliti yang baru menyelesaikan PhD dalam geografi perkotaan di National University of Singapore.

“Soekarno mungkin seorang idealis dalam beberapa hal, tetapi ia adalah idealis pascakolonial yang ingin membawa pembangunan nyata bagi negara dan menanggalkan warisan politik serta infrastruktur era kolonial,” kata Møller.

“Untuk Jokowi, semuanya berkaitan dengan pembangunan modernis, berteknologi tinggi, dan sangat idealistis.”

Fondasi Nusantara, menurut Møller, menghasilkan proyek yang “rapuh” karena tidak ada kesepahaman mengenai apa sebenarnya yang disimbolkan, diprioritaskan, dipromosikan, atau diciptakan oleh kota tersebut.

Ibu Kota Nusantara dibayangkan sebagai kota hijau dan pintar, yang berfungsi sebagai lokasi uji teknologi dan mencapai emisi nol bersih pada 2045.

Berbagai slogan dan konsep yang beredar di sekitar proyek itu menciptakan apa yang disebut Møller sebagai “kotak hitam kebijakan”, yang pada akhirnya akan menimbulkan kekecewaan ketika masyarakat tidak mendapatkan “kemajuan peradaban yang utopis seperti yang dijanjikan kepada mereka”.

Biaya awal Nusantara disebut mencapai lebih dari Rp500 triliun, menurut dokumen perencanaan pemerintah Indonesia. Investasi swasta dalam jumlah besar dibutuhkan untuk menutup sekitar 80 persen dari biaya tersebut. Kota itu diproyeksikan menampung hingga 1,9 juta warga pada 2045, dengan pegawai negeri dan pejabat pemerintah lainnya pindah dari Jakarta untuk bekerja di sana.

IKN kini tengah dibangun, tetapi masih pada tahap awal. Sejumlah elemen kunci sudah ada atau sedang dibangun, sementara banyak aspek lain masih berada pada rencana masa depan.

Perkembangannya terhambat oleh meningkatnya biaya, persoalan logistik, dan perubahan prioritas politik.

Pada September lalu, diumumkan bahwa status Nusantara diturunkan dari “ibu kota negara” menjadi “ibu kota politik” oleh Presiden Prabowo Subianto.

PINDAH ATAU TIDAK PINDAH?

Sementara Indonesia bergulat dengan peran IKN di masa depan, negara-negara tetangganya tentu memperhatikan.

Bangkok dan Manila, dua megakota pesisir seperti halnya Jakarta dan pusat kekuasaan negara masing-masing, juga menghadapi pertanyaan soal kelayakan kota dalam jangka panjang.

Ibu kota Thailand saat ini hanya 1,5 meter lebih tinggi dari permukaan laut.

Kenaikan muka laut kini nyaris menyentuh jalan, pabrik, mal, dan daerah perkantoran di Bangkok, sementara beban bangunannya membuat tanah turun sekitar 2cm per tahun. Kota yang lahir dari perairan itu menghadapi risiko ditelan kembali oleh air.

“Saya takut karena tidak ada yang bisa menahan air,” kata Sinsamut Phuttameephol, nelayan 64 tahun yang tinggal dekat Teluk Thailand.

Dengan kekhawatiran itu, perdebatan politik telah berlangsung selama beberapa dekade mengenai kemungkinan memindahkan pusat pemerintahan dari Bangkok.

Pada awal 2000-an, pemerintahan Thaksin Shinawatra menugaskan badan perencanaan ekonominya untuk mengkaji pemindahan ibu kota ke Nakhon Nayok, sekitar 100km timur laut Bangkok.

Ketika banjir besar melanda Bangkok pada 2011, wacana mengenai pindah ke wilayah yang lebih aman di pedalaman kembali mencuat. Pada 2019, isu itu kembali disebut oleh Perdana Menteri Thailand saat itu, Prayut Chan-o-cha, sebagai langkah untuk mengurangi kepadatan.

Tahun ini, menindaklanjuti usulan 2023 untuk memindahkan ibu kota ke Nakhon Ratchasima, komite DPR Thailand di bawah Kementerian Dalam Negeri menyimpulkan bahwa rencana itu terlalu mahal dan harus melalui referendum. Mereka kemudian merekomendasikan opsi lain berupa pembangunan tanggul laut untuk melindungi Bangkok.

Meski demikian, komite tersebut tidak mematikan gagasan relokasi. Mereka meminta studi komparatif dengan negara lain yang pernah memindahkan ibu kota guna memahami tantangan yang muncul.

Meskipun kota itu menghadapi ancaman, arsitek lanskap Kotchakorn Voraakhom, kepala eksekutif dan pendiri Landprocess dan Porous City Network, sebuah perusahaan sosial yang fokus pada isu perkotaan di Asia Tenggara, menilai bahwa kemampuan bertahan harus didahulukan sebelum memutuskan pindah.

“Kita perlu beradaptasi, bukan pindah,” katanya, menggambarkan sebuah metropolis yang bisa berkembang berdampingan dengan air alih-alih menghindarinya. “Mari membuat air menyatukan kita, bukan membuat kita takut.”

“Melihat sejarah Bangkok, kita adalah kota amfibi. Saya merasa sangat mungkin hidup berdampingan dengan banjir. Jika pun ibu kota dipindahkan, masalah Bangkok tetap harus diperbaiki,” ujarnya.

Manila juga menghadapi masalah penurunan muka tanah, banjir dan gelombang badai, kepadatan berlebih, serta paparan gempa yang terus-menerus.

Seperti Bangkok, pemerintahan Filipina dari waktu ke waktu turut melirik kawasan pedalaman sebagai alternatif.

Michael Pante, sejarawan Filipina sekaligus profesor madya di Ateneo de Manila University, mengamati bagaimana fondasi New Clark City perlahan diperluas di wilayah sekitar 100km utara Metro Manila.

Bekas pangkalan udara Amerika itu pada 2018 diperkenalkan sebagai kota cadangan yang tahan bencana. Namun dengan target penyelesaian pada 2065, proyeksi populasi 1,2 juta jiwa, dan nilai investasi yang mencapai hampir US$2,5 miliar (Rp41 triliun) pada pertengahan 2024, proyek tersebut kini jauh melampaui sekadar rencana darurat.

Kota itu dirancang sebagai kota pintar yang berlandaskan prinsip perencanaan berkelanjutan, memiliki pusat administratif pemerintahan tahan bencana, serta bandara internasional yang sudah beroperasi dan berada 60 meter di atas permukaan laut.

Meski demikian, Pante menilai kota baru yang dibangun secara komersial oleh sektor swasta dengan dukungan pemerintah itu lebih tepat dipandang sebagai tempat perlindungan ketimbang pengganti ibu kota.

Menurutnya, pertimbangan yang muncul di Filipina kini lebih bersifat praktis dibanding simbolis, yaitu menjaga kesinambungan pemerintahan dan menarik investasi.

Selama bertahun-tahun, Manila berjuang melepaskan dirinya dari jejak kolonial. Bahkan, ibu kota Filipina sempat dipindahkan ke Quezon City tak lama setelah negara itu merdeka pada 1946 demi membentuk identitas baru.

Status itu bertahan hampir tiga dekade sebelum ibu kota dikembalikan ke Manila, dan keinginan untuk melepaskan diri dari keterikatan masa lalu sejak itu meredup, ujar Pante.

“Tidak ada upaya serius untuk menempatkan Clark sebagai kota yang akan menggantikan Manila. Kota itu lebih diposisikan untuk mendukung dan melengkapinya, mengingat Manila tidak mampu menyediakan layanan dasar yang memadai bagi seluruh penduduknya,” katanya.

“Kalau Clark bisa menyediakan cukup banyak lapangan kerja, itu baik. Tetapi itu tidak boleh mengorbankan, misalnya, masyarakat yang tergusur dari tanah leluhur mereka atau dijadikan alasan oleh pemerintah untuk membiarkan Manila tenggelam,” tambahnya.

LEGITIMASI DAN WARISAN

Keputusan atau perdebatan membangun ibu kota baru kerap dibingkai sebagai upaya untuk kepentingan publik, sebagai solusi atas masalah yang ada, cara menghadapi perubahan iklim, dan mendorong kemajuan nasional.

Namun, penelitian Koch menunjukkan bahwa alasannya juga tergantung dari siapa yang mengendalikan narasi, siapa yang meraup keuntungan dari kontrak, dan siapa hendak meninggalkan warisan.

Inilah jenis persoalan umum dalam pembangunan ibu kota baru yang telah ia teliti secara mendalam di berbagai belahan dunia. Di tempat-tempat di mana proyek ini gagal, kata dia, aliran uang terlalu sering mengarah kepada pemimpin atau pemerintahan yang menguntungkan sekutu elite, ujarnya.

"Menurut saya, hal paling penting dalam menilai apakah sebuah ibu kota berhasil atau tidak adalah dengan bertanya dengan sungguh-sungguh, 'keberhasilannya untuk siapa?’” katanya.

“Yang terlihat adalah, sebagian besar proyek seperti ini, baik di negara demokratis maupun nondemokratis, pada dasarnya hanya ajang perebutan uang oleh elite. Dan mengapa banyak kota baru tetap kosong sederhana saja, karena orang-orang yang berkepentingan sudah mendapatkan bayaran dan mereka tidak benar-benar peduli.”

Di Indonesia, seperti dicatat Marcus Meitzner, profesor madya di Department of Political & Social Change Australian National University, sebagian pihak menilai proyek IKN lebih berkembang sebagai proyek warisan pribadi ketimbang agenda nasional bersama.

“Jokowi memandang Ibu Kota Nusantara sebagai warisan utamanya. Baginya, proyek itu melambangkan keberaniannya secara politik. Namun bagi para pengkritiknya, proyek itu justru menunjukkan sikap gegabah dan kurangnya perencanaan matang,” ujarnya.

Keputusan Jokowi membangun IKN menciptakan apa yang disebut Meitzner sebagai "proyek setengah jalan”, proyek yang digagas kuat oleh satu pemimpin lalu diwariskan kepada penerusnya. Agar efektif, katanya, proyek semacam ini “memerlukan konsensus elite. Hal yang sejak awal tidak dimiliki dalam kasus IKN.”

Meski Prabowo telah menegaskan kembali komitmennya terhadap IKN, namun soal IKN tidak secara khusus masuk dalam delapan program prioritas nasional 2026.

Karena sikap hati-hati Prabowo, ditambah berbagai persoalan lain seperti lokasi dan perencanaan, Benny Subianto, konsultan program di Harvard Kennedy School of Government, mengatakan ia memperkirakan Ibu Kota Nusantara akan menjadi “kota birokrat” atau “kota hantu”.

“Saya sangat meragukan Nusantara akan menjadi simbol pembaruan yang berfungsi. Kemungkinan besar proyek itu akan mangkrak,” ujarnya.

Di Mongolia, Togtokh mengkhawatirkan kemampuan pemerintah menuntaskan Kharkhorum Baru, sebuah proyek berskala besar yang membutuhkan pendanaan publik dan swasta dalam jumlah besar.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah Mongolia belakangan ini goyah. Pada Juni lalu, Perdana Menteri Luvsannamsrain Oyun-Erdene dipaksa mengundurkan diri setelah kalah dalam pemungutan suara mosi percaya di parlemen, yang dipicu protes besar yang digerakkan anak-anak muda terkait tuduhan korupsi.

Mongolia menghadapi persoalan struktural mendalam terkait korupsi. Negara itu berada di peringkat 114 dunia dalam indeks persepsi korupsi Transparency International. Sebanyak 69 persen warga Mongolia yang disurvei menilai korupsi pemerintahan sebagai “masalah besar”.

Pada Maret tahun ini, Komite Hak Asasi Manusia PBB mempertanyakan “korupsi yang meluas dan mengakar, khususnya kasus korupsi politik tingkat tinggi” di Mongolia dan menyatakan keprihatinan atas kurangnya penegakan sistematis terhadap undang-undang antikorupsi.

“Kreativitas tidak jadi masalah di negara ini. Yang kurang adalah moralitas, terutama moralitas prosedural dan etika,” kata Togtokh.

“Jika hal itu kurang dan tidak ada yang bisa dijalankan, seberapa rinci pun perencanaan, seberapa pun menarik kata-kata promosi atau desainnya, semua itu tidak akan membuahkan hasil,” ujarnya, merujuk pada rencana ibu kota baru.

Luvsan mengakui tantangan besar yang menanti, namun ia yakin pemerintah dan rakyat Mongolia mendukung Kharkhorum Baru.

“Keberhasilan proyek apa pun bergantung pada kualitas perencanaannya. Jika perencanaannya kokoh, proyek itu akan berhasil,” katanya.

JEBAKAN DUA IBU KOTA

Di berbagai negara, jebakan struktural yang kerap muncul dalam pemindahan ibu kota adalah dilema “dua ibu kota”. Pemerintah memindahkan kementerian tetapi tidak pasar, memindahkan parlemen tetapi tidak warganya.

Di Kazakhstan, upaya melegitimasi ibu kota barunya, Astana, merupakan proses panjang yang tidak selalu mulus. Naypyidaw, kota yang sekonyong-konyong dibangun di jantung Myanmar yang strategis namun relatif terpencil, selama puluhan tahun gagal menangkap denyut kehidupan dan budaya Yangon.

Pusat pemerintahan Malaysia dipindahkan ke Putrajaya pada 1999 untuk menjadi ibu kota administratif dan mengurangi beban Kuala Lumpur. Namun jaraknya yang hanya 35 km dari pusat KL membuatnya tetap berada dalam orbit kota yang seharusnya diringankan.

Ibu kota yang lebih mapan seperti Canberra, Islamabad dan Brasilia memang berfungsi dan layak huni, tetapi membutuhkan waktu puluhan tahun serta modal politik besar untuk mencapai kemapanan itu.

Møller menilai pembangunan ibu kota baru juga berpotensi membebani kota yang sudah ada, sehingga perlu dipikirkan matang-matang oleh negara yang merencanakan proyek serupa.

Di banyak ibu kota saat ini, masalah seperti polusi udara, kemacetan dan banjir masih membutuhkan dana dan perhatian dari para pembuat kebijakan.

“Jika Anda menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk proyek yang sangat menantang secara harfiah dan fisiologis ini, Anda tidak dapat mengalokasikannya untuk menyelesaikan persoalan kebijakan lain yang lebih kecil dan kurang menarik,” katanya.

Seperti dicatat Chintan Raveshia dari Arup, jika fase pertama pembangunan ibu kota baru tidak berhasil menetapkan fondasi dasar, yakni tata kelola, transparansi dan kerangka lingkungan, “Anda akan menghadapi masalah besar dalam melegitimasi kota itu selama 20 tahun ke depan”.

“Hal tersulit bagi sebuah ibu kota baru adalah tidak adanya memori. Dan memori adalah pembentuk kota,” ujar Raveshia, yang memimpin divisi kota, perencanaan dan desain Arup.

“Dan ketika Anda tidak memiliki aspek memori lintas generasi itu, rasa kepemilikan pun tidak terbentuk.”

Arup adalah perusahaan konsultan rekayasa global yang terlibat dalam proyek pembangunan di IKN.

Raveshia mengatakan keberlanjutan sejati menuntut perancangan yang selaras dengan alam, pendekatan yang tumbuh perlahan melalui kepedulian dan keterhubungan, bukan pembangunan cepat.

Namun meskipun para perencana menjanjikan keberlanjutan, pembangunan kota baru jarang dilakukan dengan lembut. Di IKN, ribuan hektare hutan tropis diratakan untuk membangun kota yang ditargetkan beremisi nol ini.

"Dalih lingkungan tidak pernah menjadi alasan yang baik untuk membangun kota baru. Proyek-proyek seperti ini sangat merusak,” kata Koch.

Bagi masyarakat lokal di Lembah Orkhon, ada campuran harapan dan keraguan tentang apa yang akan terjadi. Kaya sejarah, kawasan ini menghadapi minimnya pembangunan selama berabad-abad.

“Saya percaya mereka bisa mengubah tempat ini menjadi kota yang layak dan indah dalam waktu singkat. Itulah yang saya harapkan,” kata Ganbat Sandag, pemilik kios pasar setempat.

“Ini tempat yang unik dan sangat kaya akan sejarah,” ujar Saraa Banzar, pemilik toko suvenir dekat Biara Erdene Zuu, yang dibangun di lokasi bekas ibu kota Mongolia kuno.

“Saya berharap Mongolia bisa mewujudkannya. Tetapi terus terang, saya tidak yakin,” katanya.

Berdiri di padang terbuka Kharkhorum lama, tempat rumput kini menyelimuti bebatuan peninggalan kekaisaran masa lampau, sulit untuk tidak membayangkan jejak apa yang kelak ditinggalkan kota berikutnya.

Laporan tambahan oleh Khaliun Amarsaikhan