'Enggak masalah': Biro travel dan turis asing santai hadapi aturan baru keluar-masuk China

SHANGHAI: Fu Tianhui, 74, sedang menuju perlintasan perbatasan beraspal tertinggi di dunia.

Pensiunan asal Singapura itu menyusuri Karakoram Highway menuju Khunjerab Pass, titik pertemuan China dan Pakistan di ketinggian 4.693m. Ini perjalanan ketiganya ke China tahun ini.

Aturan baru yang mengatur perbatasan China berlaku mulai 15 September, tetapi Fu menilai turis biasa tak perlu khawatir.

"Enggak masalah," katanya.

Peserta tur lainnya - yang semuanya berusia 70-an - juga tak ada yang menanyakan aturan itu, kata Li Liang Yi, presiden China Express Travel yang berbasis di Singapura dan mengatur perjalanan tersebut.

"Saya rasa aturan ini sama sekali tidak menyasar turis," kata Li kepada CNA.

Diterbitkan Dewan Negara pada Juli, aturan baru tersebut mengatur keluar-masuknya orang melintasi perbatasan China.

Sebagian besar aturan itu menyangkut warga China yang hendak keluar negeri, dengan langkah-langkah untuk menangani risiko keselamatan di luar negeri dan aktivitas lintas batas ilegal.

Meski demikian, aturan tersebut memicu kekhawatiran dan kebingungan di dunia maya. Beredar klaim bahwa ponsel akan diperiksa, fasilitas bebas visa akan berakhir, dan warga biasa dilarang bepergian ke luar negeri. Namun, kekhawatiran tersebut berhasil teredam setelah media China menerbitkan penjelasan.

Biro travel, pelancong, dan seorang pengacara imigrasi China mengatakan kepada CNA bahwa sebagian besar turis hampir tidak akan merasakan dampaknya.

Menurut para pakar, aturan itu justru menunjukkan pendekatan yang lebih selektif terhadap pengawasan perbatasan - perjalanan biasa tetap terbuka, sementara otoritas mendapat ruang lebih besar untuk mengintervensi pergerakan yang dianggap sensitif.

ATURAN BARU, SAMBUTAN TETAP SAMA?

Bagi sebagian besar pelancong, pengalaman di perbatasan mungkin tak banyak berubah.

Salah satu perubahan penting bagi warga asing yang masuk China adalah adanya sanksi khusus bagi mereka yang memberikan informasi palsu.

Berdasarkan aturan baru, mereka dapat dilarang masuk China selama satu hingga lima tahun. Undang-undang yang berlaku sebelumnya sudah memungkinkan pelanggar ditolak masuk, tetapi tidak menetapkan masa larangan.

Aturan baru itu juga mewajibkan tujuan setiap perjalanan masuk atau keluar China dinyatakan secara "benar dan sah", serta secara tegas mengizinkan otoritas imigrasi dan visa menanyai pelancong dan meminta dokumen pendukung serta data elektronik.

Sebagian besar ketentuan dalam aturan itu sebenarnya sudah diterapkan, kata Wang Xin, pengacara spesialis hukum kewarganegaraan dan imigrasi di Guangdong Tiansuo Law Firm, Shenzhen.

CNA mengajukan contoh kasus kepadanya: seorang pengunjung masuk China tanpa visa untuk menghadiri konferensi bisnis selama tiga hari, lalu tinggal lima hari lagi untuk berwisata. Apakah menyatakan wisata sebagai tujuan perjalanan termasuk memberikan informasi palsu?

"Itu tidak termasuk pernyataan palsu," kata Wang. "Anda hanya mengatakan datang untuk berwisata, tetapi kebetulan menghadiri konferensi di tengah perjalanan - tidak masalah."

"Selama Anda tidak bekerja di sini. Kalau sudah bekerja jangka panjang dan menerima penghasilan, itu lain soal."

Kesalahan yang tidak disengaja saat mengisi formulir juga belum tentu melanggar aturan, kata Wang, yang membedakan antara kekeliruan dan kesengajaan.

"Kalau tidak ada unsur kesengajaan, itu bukan pelanggaran."

Petugas juga dapat meminta wisatawan menyerahkan data elektronik saat memverifikasi identitas atau tujuan perjalanan - yang menurut Wang bisa mencakup pemeriksaan ponsel. Pemeriksaan itu dilakukan secara acak, bukan rutin, katanya, seraya menambahkan bahwa menolak mematuhinya dapat berujung pada penolakan masuk.

Ditanya apakah hal itu berbeda dengan negara lain, Wang mengatakan, "tidak jauh berbeda".

"Sebelumnya, hanya belum tertulis bahwa ini atau itu boleh diperiksa."

Aturan itu berlaku di tengah meningkatnya angka perjalanan lintas batas seiring perluasan fasilitas bebas visa yang diberikan China.

China mencatat 369 juta perjalanan masuk dan keluar pada paruh pertama 2026, naik 10,8 persen dibanding setahun sebelumnya, menurut data Administrasi Imigrasi Nasional.

Warga asing mencakup 45,9 juta dari jumlah tersebut, dengan kedatangan saja mencapai 22,9 juta, naik 20,4 persen. Dari jumlah kedatangan itu, 17,8 juta - 77,7 persen - masuk tanpa visa, naik 30,6 persen dibanding setahun sebelumnya.

Singapura dan China telah memberlakukan bebas visa timbal balik hingga 30 hari sejak Februari 2024. Li dari China Express Travel mengatakan, bebas visa itulah yang paling penting bagi pelanggannya.

"Selama masa tinggalnya tidak diperpendek, mereka tidak terdampak," katanya.

"Tak ada yang bertanya apakah aturannya diperketat atau ditingkatkan, karena tidak mengganggu perjalanan mereka."

Rombongan turnya mengisi kartu kedatangan elektronik lebih dulu. Di perbatasan, kata Li, prosesnya hanya paspor, cap, dan pemindaian elektronik. "Sudah, itu saja," ujarnya.

Li mengatakan, pemesanan tur setelah 15 September tidak terdampak.

Jeannette Chong, warga Singapura, 64, yang berencana bepergian ke Shenzhen dan Guangzhou pada November, mengatakan, ia justru mendapat jauh lebih banyak pertanyaan di perbatasan negara lain.

Petugas imigrasi Jerman menanyakan berapa banyak uang tunai yang dibawanya dan tempatnya menginap, sementara otoritas Australia memeriksa makanan.

"Selama kita berperilaku baik ... selama kita memang benar-benar datang hanya untuk berwisata, kenapa harus takut diperiksa?" katanya.

"Kita datang untuk berwisata, jadi santai saja dan nikmati."

PEMERIKSAAN LEBIH KETAT BAGI PELANCONG CHINA

Bagi warga China yang bepergian ke luar negeri, aturan itu lebih jauh mengatur kondisi tambahan yang dapat membuat mereka dilarang keluar negeri.

Mereka yang dikenai penahanan administratif karena memperoleh dokumen keluar-masuk secara curang atau masuk maupun keluar negara secara ilegal dapat dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga tiga tahun setelah selesai menjalani hukuman.

Pembatasan yang sama dapat berlaku bagi mereka yang melakukan aktivitas ilegal di luar negeri yang merugikan keamanan atau kepentingan nasional, lalu kembali ke China.

Mereka yang melanggar aturan pengendalian ekspor atau impor-ekspor teknologi hingga berpotensi merugikan keamanan industri atau teknologi juga dapat dilarang keluar negeri, meski aturan baru itu tidak menetapkan jangka waktu pembatasan.

Sementara itu, otoritas wajib menerbitkan peringatan keselamatan untuk destinasi luar negeri yang dinilai berisiko akibat perang, bencana alam, epidemi, atau faktor lain.

Petugas imigrasi harus "mencegah" warga "bila diperlukan" bepergian ke tempat dengan tingkat risiko tertinggi, atau ketika muncul ancaman mendadak terhadap keselamatan pribadi.

Aturan itu tidak menjelaskan apa yang dapat dilakukan petugas imigrasi jika pelancong tetap bersikeras pergi meski telah diperingatkan.

Wang mengatakan, upaya mencegah warga bepergian seperti itu sudah dilakukan, dengan bencana Nepal-Tibet sebagai contoh terbaru.

Banjir besar yang membawa air dan lumpur menerjang permukiman di sepanjang perbatasan China-Nepal pada 26 Agustus, menewaskan lebih dari 1.400 orang - sebagian besar di Nepal - dan menyebabkan ribuan lainnya hilang.

Sejak itu, pelancong diimbau tidak pergi ke Shigatse di Tibet, kata Wang.

Mulai 28 Agustus, Administrasi Imigrasi Nasional China berhenti menerbitkan izin elektronik yang diperlukan untuk memasuki zona pengelolaan perbatasan Shigatse dan mengimbau pemegang izin yang sudah ada untuk sementara tidak bepergian ke sana.

Wang juga mencontohkan Ukraina.

"Kalau ingin langsung pergi ke Ukraina, Anda pasti akan dicegah karena ada orang yang pergi ke sana untuk menjadi tentara," katanya.

"Tentu saja, kalau mereka memutar lewat tempat lain, tidak ada yang bisa dilakukan."

MENGAPA BANYAK YANG CEMAS?

Meski ada indikasi bahwa bagi sebagian besar pelancong tak banyak yang berubah, aturan itu memicu keresahan di dunia maya.

Klaim yang beredar antara lain bahwa warga China akan semakin sulit bepergian ke luar negeri, aturan itu menandai berakhirnya fasilitas bebas visa, dan pemeriksaan ponsel bisa menjadi rutin.

Sejumlah artikel penjelasan di platform konten China membantah tafsir tersebut.

Salah satu artikel, yang diterbitkan akun independen di NetEase pada 15 Agustus, menyebut rumor itu berasal dari akun-akun pemasaran yang mengartikan "imbauan untuk tidak bepergian" sebagai larangan keluar China.

Akun pemasaran adalah akun daring berorientasi komersial yang kerap memproduksi konten sensasional demi mengejar klik dan trafik.

Artikel lain, yang diunggah sebuah akun di Sohu pada 6 Agustus, membantah klaim tersebut satu per satu dengan merujuk pada aturan resmi.

Global Times yang dikelola pemerintah juga menanggapi lewat editorial pada awal Agustus, dengan menuding media asing terlalu terpaku pada "imbauan untuk tidak bepergian" dan "pembatasan keluar negeri".

Bantahan juga ramai di media sosial China.

Di Xiaohongshu, sejumlah pengguna berusaha meyakinkan pengguna lain bahwa perjalanan biasa tidak akan terdampak.

Dalam unggahan yang ditinjau CNA, seorang pengguna mengaku awalnya mengira perjalanan wisata akan dibatasi, sebelum menyimpulkan bahwa "orang biasa yang bepergian tidak akan dibatasi".

Pengguna lain menanggapi pelancong yang cemas menjelang perjalanan ke Jepang, menulis bahwa aturan itu "sebenarnya sudah ada sejak dulu, hanya ditata ulang".

"Jangan biarkan agen-agen itu membuat Anda cemas," tulis pengguna tersebut, merujuk pada agen visa dan imigrasi - yang di China dikenal sebagai zhongjie - yang sebagian dituding memicu kekhawatiran soal aturan itu demi menggaet pelanggan.

Pengguna ketiga mengatakan, rencana perjalanannya ke Jepang tidak berubah dan ketegangan di dunia maya "lebih disebabkan kesalahpahaman terhadap informasi".

Namun, Jepang juga menunjukkan masih adanya ketidakpastian soal bagaimana aturan itu akan diterapkan.

Kementerian Luar Negeri China telah mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang sejak November 2025, setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi soal Taiwan memicu perselisihan diplomatik.

Pada paruh pertama 2026, jumlah kedatangan warga China daratan di Jepang turun 56,4 persen dibanding setahun sebelumnya menjadi 2,06 juta, menurut data Organisasi Pariwisata Nasional Jepang. Lembaga itu mengaitkan penurunan tersebut dengan imbauan perjalanan dan berkurangnya penerbangan.

Aturan baru itu tidak menjelaskan apakah imbauan tersebut membuat Jepang masuk kategori risiko tertinggi sehingga pelancong dapat dicegah bepergian di perbatasan. Otoritas imigrasi China juga belum memberikan penjelasan secara terbuka.

"SECARA KELEMBAGAAN SIGNIFIKAN"

Jika sebagian besar pelancong biasa hanya merasakan sedikit perubahan, aturan baru itu bisa berdampak lebih besar karena memperluas kewenangan otoritas atas pergerakan lintas batas yang sensitif, kata para analis.

Peneliti kebijakan China Li Yaqi menyebut perubahan itu "kecil secara hukum, tetapi signifikan secara kelembagaan", karena pembatasan keluar negeri kini dikaitkan dengan pengendalian ekspor, keamanan teknologi, dan penegakan sanksi.

Menurut Li, pendekatannya adalah membiarkan perjalanan biasa tetap terbuka sambil memperluas kemampuan China untuk mengintervensi ketika orang, teknologi, atau pergerakan modal tertentu dinilai sensitif secara strategis.

Gary Ng, ekonom senior di bank investasi Prancis Natixis, mengatakan, klausul pengendalian ekspor memiliki kemiripan dengan aturan di negara lain.

"Kalau Taiwan dijadikan contoh, ada aturan resmi yang melarang pakar teknologi tertentu pergi ke China daratan. Korea Selatan juga sama," katanya kepada CNA.

Henry Gao, profesor di Singapore Management University (SMU) yang berspesialisasi dalam hukum perdagangan, menyoroti ketentuan yang mewajibkan pemberitahuan tertulis mengenai larangan keluar negeri, beserta alasan dan jalur banding - kecuali jika pemberitahuan itu "dapat memengaruhi keamanan nasional atau penyelidikan pidana".

"Seseorang yang dianggap berisiko terhadap keamanan nasional dapat dikenai larangan keluar negeri tanpa pernah diberi tahu soal keputusan tersebut," kata Gao dalam unggahan di platform media sosial X pada 31 Juli.

Ia menyebut aturan itu sebagai "langkah besar lain yang mengubah hak untuk meninggalkan China menjadi hak istimewa yang diberikan atas kebijakan negara".

Namun, di luar pengecualian tersebut, kewajiban memberikan pemberitahuan tertulis dapat membuat pembatasan keluar negeri lebih transparan, kata Wang dari Guangdong Tiansuo Law Firm.

Dalam praktik lama yang disebut "nei kong" atau kontrol internal, catatan pada berkas seseorang dapat membuatnya dicegah di perbatasan tanpa penjelasan lembaga mana yang mengambil keputusan atau alasannya, kata Wang.

"Sekarang setidaknya Anda bisa meminta penjelasan tertulis mengapa tidak boleh keluar negeri," katanya.

"Begitu harus ada penjelasan tertulis, mereka tidak akan berani bertindak sewenang-wenang."

Wang mengatakan, penerapannya bisa berbeda di tiap wilayah dan pintu perbatasan, seperti yang kerap terjadi di China. Pelancong juga diperkirakan tidak akan melihat perubahan mendadak ketika aturan itu berlaku pada 15 September.

Bagi pelancong yang bertanya-tanya apakah perlu melakukan sesuatu secara berbeda, sarannya sederhana.

"Tidak ada yang khusus. Lakukan saja seperti sebelumnya. Kalau petugas perbatasan bertanya, jawab dengan jujur."