Eksodus besar pekerja Kamboja dari Thailand membuat kedua negara sakit kepala

BANGKOK/PHNOM PENH: Selama berhari-hari, warga Kamboja Ta Thavy hidup dalam ketakutan akibat bentrokan militer di perbatasan Thailand-Kamboja pada akhir Juli lalu.

Sengketa perbatasan berubah menjadi bentrokan terburuk dalam puluhan tahun terakhir, menewaskan 43 orang dan memaksa ribuan warga dari kedua negara mengungsi. 

Tekanan semakin besar bagi Ta dan suaminya untuk berhenti dari pekerjaan konstruksi yang mereka lakoni di Bangkok dan pulang ke Kamboja, seperti yang dilakukan ribuan rekan senegara.

Ta dan suaminya telah tinggal tanpa dokumen yang sah di Thailand selama lebih dari 10 tahun. Kondisi ini akan membuat proses pulang kampung bagi mereka lebih panjang, rumit dan tidak murah.

Keputusan mereka untuk pulang akhirnya bulat setelah terjadi kekerasan di lokasi tempat mereka bekerja.

"Tiga warga Thailand yang minum-minum sejak pukul 5 sore, kami kenal salah satunya karena bekerja bersama kami di lokasi konstruksi, datang membawa pisau dan menyerang kami," kata dia.

Serangan itu membuat tangan dan punggung suaminya terluka. Pada pukul 2 dini hari, pasangan ini sudah berada di jalanan yang gelap, menjadi bagian dari eksodus besar-besaran yang terjadi di seantero Thailand.

Beberapa pihak memperkirakan ada lebih dari satu juta orang yang eksodus dari Thailand ke Kamboja dalam waktu beberapa pekan, memicu persoalan tenaga kerja di kedua negara.

Thailand kekurangan, sementara Kamboja kedatangan banyak tenaga kerja.

Banyak sektor di Thailand sekarang kehilangan para pekerja penting mereka. Kamboja, di sisi lain, akan kesulitan menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang pulang di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Menurut saya Kamboja tidak siap untuk bisa menyerap para tenaga kerja ini," kata Roisai Wongsuban, penasihat Migrant Working Group, sebuah koalisi LSM berbasis di Thailand.

Data resmi di kedua sisi perbatasan berbeda jauh dan lebih rendah dari perkiraan kelompok migran.

Pada 19 Agustus, Kementerian Tenaga Kerja Thailand menyebut ada sekitar 22.546 pekerja migran Kamboja yang pulang akibat kekerasan.

Lima hari sebelumnya, Komite Nasional Kamboja untuk Pemberantasan Perdagangan Manusia melaporkan ada 864.114 orang yang kembali.

“Jika pekerja tanpa dokumen dan kasus yang tidak dilaporkan dihitung, totalnya bisa mencapai sekitar 1,5 hingga 2 juta orang,” kata Sompong Srakaew, direktur eksekutif Labour Rights Promotion Network Foundation yang berbasis di Provinsi Samut Sakhon, Thailand.

Gelombang manusia yang melintasi pos-pos perbatasan kedua negara itu “belum pernah terjadi dalam sejarah,” ujar Khun Tharo, manajer program di Centre of Alliance of Labour and Human Rights (CENTRAL) di Phnom Penh.

Sompong menjelaskan, ada dua faktor utama yang mendorong banyak pekerja Kamboja memilih pulang ke kampung halaman. Pertama, kewajiban atau tekanan keluarga. Kedua, rasa tidak aman akibat ancaman dan perundungan di Thailand yang memicu kepanikan di komunitas migran.

"Situasinya mulai tidak terkendali," kata dia.

Pada Juni lalu, tokoh politik terkemuka di Kamboja, termasuk mantan Perdana Menteri Hun Sen, telah memperingatkan akan bahaya tinggal di Thailand jika sengketa perbatasan kedua negara berlarut-larut.

“Kita tidak bisa bergantung pada orang lain sepanjang hidup kita. Kita tidak bisa tinggal di Thailand selamanya. Sekarang adalah waktu yang tepat. Selama masalah perbatasan belum terselesaikan, diskriminasi dan penghinaan akan terus terjadi. Kita harus kembali ke tanah air sebelum kita diusir paksa,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Ta, yang pulang bersama suaminya, sempat bekerja di perbatasan Poipet, Provinsi Banteay Meanchey, sebagai penjual makanan selama beberapa minggu sebelum akhirnya berhenti karena upah terlalu kecil dan kondisi kerja yang berat. 

“Sekarang, kami tidak punya pekerjaan dan masih mencari,” katanya.

Apa yang dialami Ta serupa dengan banyak warga Kamboja lainnya: terjebak dalam ketidakjelasan aturan, bahaya, dan diskriminasi, dan masa depan yang tak pasti.

PEKERJA BARU, MASALAH LAMA?

Thailand akan segera merasakan betapa sulitnya hidup tanpa para pekerja Kamboja, kata Roisai.

Kesulitan terutama akan dihadapi oleh berbagai sektor ekonomi yang selama ini ditopang tenaga kerja murah.

Sebuah laporan bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2017 memperkirakan pekerja migran menyumbang 4,3 hingga 6,6 persen produk domestik bruto (PDB) Thailand.

Sebelum konflik pecah, data resmi menunjukkan ada lebih dari 520.000 warga Kamboja bekerja di Thailand, atau setara 12 persen dari total tenaga kerja asing di negara itu.

Pekerja migran asal Kamboja merupakan kelompok terbesar kedua sebelum eksodus terjadi. Pekerja migran terbesar di Thailand berasal dari Myanmar, sekitar empat juta orang.

“Tanpa mereka, gangguan ekonomi bisa sangat besar bagi banyak pemberi kerja,” kata Nilim Baruah, pakar migrasi tenaga kerja di ILO Bangkok.

Banyak pekerja migran direkrut untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan, seperti konstruksi, perikanan, pengolahan makanan, dan pertanian. Sompong mengatakan, sektor ekspor akan menjadi yang pertama merasakan dampaknya karena produksi harus memenuhi pesanan tepat waktu.

Industri perikanan kemungkinan masih bisa bertahan karena musim hujan membuat periode ini bukan masa puncak panen ikan. Namun bagi perkebunan buah atau sektor pertanian lain yang membutuhkan pemetik musiman, dampaknya bisa sangat berat, tambahnya.

Kekurangan tenaga kerja akan membuat para pelaku usaha berebut mencari pengganti secara mendesak dalam sistem yang kaku dan tidak transparan.

“Salah satu opsi adalah merekrut pekerja dari negara tetangga seperti Myanmar, tetapi proses itu rumit dan mahal. Situasi ini menunjukkan sistem yang ada masih rapuh dan membutuhkan solusi jangka panjang, bukan tambal sulam jangka pendek,” ujarnya.

Sistem saat ini mengikat pekerja pada satu pemberi kerja, sehingga berpindah pekerjaan adalah hal yang sulit dan dianggap ilegal.

Kontrak dikunci selama beberapa tahun, menghilangkan fleksibilitas baik bagi pekerja maupun pemberi kerja, sementara biaya perantara dan dokumen membuat perekrutan pekerja baru menjadi mahal dan memakan waktu.

Merekrut warga Thailand untuk menggantikan pekerjaan para buruh migran juga tidak mudah. Pekerja Thailand umumnya memiliki pilihan lain dan tidak mau mengambil pekerjaan “3D” (dirty, dangerous, demanding/kotor, berbahaya, berat) kecuali dengan bayaran jauh lebih tinggi, kata Sompong.

Bulan lalu, kabinet Thailand menyetujui perekrutan 10.000 pekerja Sri Lanka untuk menutup kekurangan tenaga kerja yang mendesak. Lebih dari 30.000 warga Sri Lanka segera mendaftar program ini, kata Menteri Tenaga Kerja Pongkawin Jungrungruangkit kepada wartawan pada 19 Agustus.

Ia juga menyerukan agar pekerja dari Nepal, Bangladesh, Indonesia, dan Filipina melamar bekerja di Thailand.

Kurangnya transparansi dalam kebijakan yang terburu-buru ini membuat Roisai khawatir.

“Kami tidak tahu prosesnya. Kami tidak tahu biayanya. Kami tidak melihat rencana menyeluruh. Dan saya tidak melihat pemerintah menyiapkan apa pun untuk membantu pekerja baru berintegrasi dengan masyarakat,” ujarnya, seraya menyebutkan perlunya penerjemahan untuk urusan pemerintah atau layanan penting yang akan dibutuhkan para pekerja itu.

Puluhan tahun bekerja di Thailand, para pekerja dari Myanmar dan Kamboja telah memahami kehidupan sosial di negara itu. Namun tidak demikian dengan calon pekerja baru dari negara lain.

Kedatangan pekerja dari negara lain juga berpotensi memicu akar penyebab konflik antara warga Thailand dan Kamboja, yaitu nasionalisme berlebihan. 

Banyak warga Thailand yang menyalahkan pekerja migran atas permasalahan ekonomi dalam negeri. Padahal, para pekerja migran telah bekerja di sektor-sektor yang tidak diminati para pekerja Thailand.

Sikap itu muncul dalam bentuk ujaran kebencian dan hasutan di media sosial, ujar Roisai.

“Masyarakat (lokal) ini tidak mendapat manfaat langsung dari kontribusi ekonomi para migran. Jadi, ketika manfaat tidak terbagi merata, sebagian yang merasa menderita melampiaskan kemarahan mereka kepada pekerja migran, bukan pada struktur ekonomi,” ujarnya.

“Itu adalah nasionalisme yang digerakkan oleh kekhawatiran berbagi sumber daya. Jika ditelaah lebih mendalam, banyak di antaranya dipicu oleh kesulitan ekonomi.”

Permusuhan di media sosial yang menargetkan komunitas Kamboja marak terjadi selama periode perang kedua negara, kata para pakar kepada CNA.

Meski warga Kamboja menjadi sasaran utama dalam beberapa bulan terakhir, pekerja migran asal Myanmar juga berulang kali menjadi target dalam berbagai postingan dalam beberapa tahun terakhir.

Penyebaran informasi menyesatkan yang cepat di dunia maya menjadi pemicu perundungan dan intimidasi terhadap banyak pekerja migran Kamboja, termasuk perempuan dan anak-anak, ujar Jomtien Jansomrag, pejabat program yang menangani hak-hak pekerja di Raks Thai Foundation.

Laporan lembaga tersebut menunjukkan bahwa bahkan sebelum bentrokan besar terjadi, anak-anak Kamboja yang tumbuh di Thailand dan tinggal di provinsi perbatasan Chonburi, Rayong, dan Trat sudah mengalami perundungan oleh kelompok pemuda Thailand, menimbulkan rasa takut dan ketegangan.

“Masalah ini sudah ada sebelumnya, tetapi perang dan konflik membuatnya semakin buruk … Ketika media sosial menyebarkan kebencian, sangat sulit untuk menghentikannya,” katanya.

Masalah-masalah ini bukan hal baru; melainkan pola perilaku yang menargetkan migran dan dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh aktor politik serta kelompok anonim di media sosial, ujar Roisai.

Ia mengatakan, jika dulu gesekan lebih sering terjadi antara pemberi kerja dan pekerja, kini terjadi antara pekerja migran dan komunitas tempat mereka tinggal, dipicu oleh kesulitan ekonomi rumah tangga.

TERJERAT UTANG DAN MENGANGGUR

Sejumlah besar warga Kamboja kini telah kembali ke tanah air, namun menganggur dan kerap terjerat dalam utang.

Sekitar 18 bulan lalu, Eang Sanan memilih merantau ke Thailand untuk membantu melunasi utang sebesar US$10.000 (sekitar Rp149 juta) yang ia dan suaminya, Vin Lors, pinjam dari sebuah lembaga mikrofinansial. Apa yang dilakukan Eang jamak juga dialami banyak orang di negaranya.

Sebagian besar pinjaman mikrofinansial digunakan untuk membayar utang sebelumnya untuk investasi lahan, peralatan atau benih pertanian, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Namun untuk bisa bekerja di Thailand, pekerja Kamboja sering kali harus berutang guna membayar agen perekrutan, biaya perjalanan dan dokumen, serta biaya perpanjangan izin kerja.

“Kami pindah ke Thailand karena mencari uang di sini sangat sulit,” katanya. Kini mereka bekerja sebagai buruh konstruksi di pinggiran Phnom Penh setelah melarikan diri dari Bangkok pada akhir Juli.

Sekitar 30 persen rumah tangga pekerja migran masuk kategori miskin berdasarkan estimasi kemiskinan yang dihitung dari data konsumsi domestik oleh Cambodia Development Resource Institute (CDRI).

Jumlah yang hampir sama — 31 persen — rumah tangga Kamboja dengan anggota keluarga pekerja migran memiliki pinjaman rata-rata US$5.000 (sekitar Rp74,5 juta). Temuan CDRI menyebutkan, pengiriman uang mereka ke tanah air bahkan tidak cukup untuk membayar bunganya.

Jika para pekerja migran menganggur dan tidak menyumbang pendapatan, sementara konsumsi rumah tangga meningkat, maka tingkat kemiskinan di kalangan mereka bisa naik hingga sekitar 50 persen, lanjut laporan CDRI.

Pada 10 Agustus lalu, Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Vokasional Kamboja menyatakan terdapat 190.000 lowongan kerja di seluruh negeri, sebagian besar di sektor manufaktur dan jasa. Namun mayoritas lowongan itu berada di provinsi yang tingkat migrasi warganya sudah tinggi.

CDRI memperkirakan kondisi itu membuat sekitar 720.000 orang kemungkinan tidak akan mendapat pekerjaan.

Ketidakselarasan antara keterampilan dan lowongan yang tersedia kini muncul di Kamboja. Para pekerja yang kembali dari industri di Thailand tidak akan mudah beralih ke sektor yang memerlukan keahlian khusus, misalnya pabrik garmen.

“Mereka pulang karena tidak punya pilihan lain dan memilih perut kosong dari pada tidak selamat,” kata Khun dari CENTRAL.

“Mereka belum memikirkan dampak pengangguran, kelaparan, dan masalah lain yang akan mereka hadapi.”

Jika tetap menganggur tanpa dukungan segera, mereka akan kembali ke Thailand untuk bekerja. Hal ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja dan perlintasan ilegal yang difasilitasi calo, ia memperingatkan.

Kurang dari 40.000 pekerja migran Kamboja memiliki kontrak berdasarkan nota kesepahaman (MoU) dengan agen perekrutan, atau kurang dari 5 persen dari total, sementara hanya sekitar separuh pekerja di Thailand yang memiliki dokumen resmi, menurut data organisasinya.

“Pengangguran telah menjadi beban berat yang bisa memaksa banyak orang kembali bermigrasi di masa depan,” kata Khun.

Seorang perwakilan Top Manpower, agen tenaga kerja di Phnom Penh, mengatakan kepada CNA bahwa pihaknya tidak berencana mengirim pekerja ke Thailand setidaknya dalam dua bulan ke depan karena situasi yang “tidak menentu.”

“Kami tidak ingin melihat pekerja menyeberang secara ilegal ke Thailand,” kata direktur pelaksana perusahaan, An Bunhak.

“Kami tidak mendorong mereka mencari pekerjaan di Thailand; sebaliknya, kami mengalihkan perhatian pada lapangan kerja lokal. Mereka juga punya pilihan bila ingin mencari pekerjaan ke luar negeri, seperti ke Jepang, Korea, Singapura, dan Malaysia,” ujarnya.

Bagi ILO, masalah utama bagi para pekerja yang kembali ke Thailand adalah soal reintegrasi, upah yang belum dibayar, dan dokumen yang hilang. Pemerintah juga akan menghadapi masalah pada sistem perlindungan sosial mereka, kata Baruah.

Selain itu, gangguan ekonomi akan menjadi masalah bagi pemberi kerja di Thailand. Masalah lain yang kerap terlewat adalah berkurangnya kiriman uang secara tiba-tiba ke Kamboja, di mana biasanya para pekerja mengirim sebagian gaji mereka untuk keluarga di rumah, tambahnya.

Hal ini menimbulkan kemungkinan berkurangnya perputaran uang di masyarakat setempat yang miskin dan memaksa mereka mengambil pilihan berisiko demi mendapatkan pekerjaan.

PERDAMAIAN YANG TIDAK MUDAH

Kedua pemerintah kini bergerak cepat mencari jalan keluar dari krisis.

Namun ILO memperingatkan, hubungan politik antara kedua negara perlu distabilkan terlebih dulu sebelum langkah bilateral dalam bidang migrasi tenaga kerja bisa diambil.

Baruah mengatakan, syarat izin masuk ulang bagi mereka yang masih memiliki dokumen sah harus dilonggarkan untuk membantu pekerja migran Kamboja untuk kembali ke Thailand.

Jomtien sependapat, namun dia khawatir akan perlindungan hak-hak pekerja migran mengingat banyak dari mereka yang meninggalkan Thailand tanpa sempat mengikuti protokol resmi di tengah konflik.

Dalam jangka pendek, pemerintah Thailand telah mengeluarkan dua keputusan kabinet terkait pekerja migran Kamboja, yang memungkinkan mereka lebih mudah berganti pemberi kerja di dalam negeri serta menghapus kewajiban untuk keluar negeri demi memperpanjang izin kerja.

Namun rekonsiliasi mungkin masih jauh, mengingat perbatasan darat kedua negara tetap ditutup atau sangat dibatasi untuk perjalanan rutin, sementara proses hukum internasional atas wilayah yang disengketakan bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.

Kengerian perang dan dampaknya pada individu juga tidak mudah dipulihkan, kata Roisai.

“Banyak dari mereka mulai mengalami gangguan stres pascatrauma dan sebagainya. Rekonsiliasi antara warga Thailand dan Kamboja mungkin membutuhkan waktu hingga beberapa generasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, situasi ini seharusnya menjadi pemicu bagi Thailand untuk melepaskan ketergantungan pada negara tetangga dalam menyediakan tenaga kerja murah di industri kotor dan berisiko, yang sebenarnya bisa dimodernisasi dengan investasi teknologi.

“Ini soal meningkatkan produktivitas dan rantai nilai kita. Populasi kita menua dan tenaga kerja berkurang. Sekarang saatnya menciptakan pekerjaan layak,” katanya.

Banyak ekonomi di Asia Timur dan Asia Tenggara menghadapi krisis penuaan populasi dan menyusutnya angkatan kerja, sehingga persaingan perebutan tenaga kerja kian meningkat.

Thailand akan kesulitan menandingi upah di negara-negara maju, sehingga akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan bila tidak mengubah pendekatannya, ujarnya.

“Upah minimum sangat rendah, itulah sebabnya warga Thailand tidak mau melakukan pekerjaan ini. Saya pikir di masa depan, bahkan bagi banyak pekerja migran, jika mereka punya pilihan, akan pergi ke negara lain yang secara ekonomi lebih menarik,” katanya.

Mulai 1 Juli tahun ini, upah minimum harian pekerja di Thailand berkisar antara 337 baht (Rp174.000) hingga 400 baht (Rp200.000), tergantung provinsi.

Di Kamboja, Khun mengatakan pemerintah sebaiknya mempertimbangkan paket bantuan finansial atau mengizinkan pekerja yang terlilit utang menangguhkan pembayaran ke lembaga mikrofinansial hingga mendapatkan pekerjaan tetap dan bisa melanjutkan cicilan.

Pemerintah Kamboja juga perlu menyiapkan program perlindungan sosial dengan akses layanan kesehatan gratis, menurunkan biaya pengobatan, serta memberikan bantuan kemanusiaan bagi keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan dasar selama krisis, ujarnya.

Berbagai solusi lain seperti sertifikat keterampilan pekerja, penghapusan biaya perekrutan agen, peningkatan investasi pada pekerja, dan peninjauan kembali nota kesepahaman bilateral soal tenaga kerja migran yang dibuat pada 2003, dapat membantu Kamboja membangun kerangka kerja yang lebih berkelanjutan untuk kembali menyeberang perbatasan.

Perbedaan geografis antara pusat-pusat ekonomi utama tempat peluang kerja tersedia dan daerah asal pekerja migran — yang umumnya dari kawasan perbatasan miskin — membuat fasilitasi migrasi internal di Kamboja perlu menjadi bagian penting, menurut CDRI.

Bagi Ta, mantan pekerja konstruksi di Thailand, harapannya jauh lebih sederhana namun sudah mencakup semua.

“Saya hanya ingin perdamaian, seperti dulu,” katanya. “Jangan ada perang lagi.”