Trump tegaskan komitmen 100% terhadap ASEAN, teken perjanjian dagang dengan 4 negara anggota

KUALA LUMPUR: Dalam kunjungan kenegaraannya yang diwarnai penandatanganan beberapa perjanjian dagang dengan empat negara anggota ASEAN, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan komitmen dukungan penuh serta persahabatan kepada negara-negara Asia Tenggara.

“Pesan kami kepada negara-negara Asia Tenggara adalah bahwa AS mendukung kalian 100 persen, dan kami berkomitmen menjadi mitra sekaligus sahabat yang kuat hingga generasi-generasi mendatang,” ujar Trump pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu (26/10).

Dalam pidatonya, Trump mengatakan bahwa saat ini adalah "masa keemasan bagi Amerika" dan menegaskan komitmen AS untuk mendukung kawasan Indo-Pasifik yang “bebas, terbuka, serta berkembang pesat.”

“Setahun lalu, posisi kita berbeda. Namun kini, kita berada pada posisi terbaik sepanjang sejarah. Saya menyebutnya... masa keemasan Amerika Serikat,” ujar Trump dalam kunjungan langka dan sangat dinanti ke kawasan tersebut.

“Bersama-sama, kita akan menciptakan kemakmuran luar biasa bagi negara-negara di kedua sisi Samudra Pasifik dan membuka peluang baru bagi seluruh rakyat kita,” tambahnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang berbicara selaku ketua ASEAN tahun ini, mengatakan hubungan antara blok beranggotakan 11 negara itu dan Amerika Serikat berakar pada tujuan bersama untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran, serta telah “berkembang menjadi kemitraan strategis komprehensif.”

“Ekonomi Amerika Serikat dan Asia Tenggara yang dinamis dan kuat memiliki potensi untuk menciptakan masa keemasan bagi seluruh negara kita,” ujar Trump, seraya menambahkan bahwa nilai perdagangan dua arah mencapai rekor US$453 miliar (Rp7.497 triliun) tahun lalu, yang mendukung lapangan kerja dan dunia usaha di kedua pihak.

Kunjungan Trump ke Kuala Lumpur menjadi yang pertama bagi seorang presiden AS dalam satu dekade terakhir, setelah kunjungan Barack Obama pada 2015.

Ini juga menjadi kehadiran langka Trump di KTT ASEAN. Sebelumnya, ia hanya menghadiri pertemuan tahun 2017 di Filipina pada masa jabatan pertamanya, lalu absen dalam pertemuan-pertemuan berikutnya—hal yang sempat memunculkan pertanyaan tentang komitmen pemerintahannya terhadap kawasan.

Pada Minggu, Trump mengatakan kepada para pemimpin ASEAN bahwa ia senang bisa kembali ke Asia Tenggara, yang disebutnya sebagai “rumah bagi sejumlah sekutu, negara, dan mitra paling penting Amerika.”

PERJANJIAN DENGAN 4 NEGARA ASEAN

Sebelumnya pada hari yang sama, Trump menandatangani perjanjian dagang resiprokal dengan para pemimpin Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam, yang akan memperkuat kerja sama untuk mengatasi hambatan tarif maupun non-tarif.

Menurut pernyataan bersama yang dirilis Gedung Putih, Amerika Serikat akan mempertahankan tarif sebesar 19 persen untuk sebagian besar ekspor dari Malaysia, Thailand, dan Kamboja sesuai kesepakatan tersebut.

Sementara tarif 20 persen untuk Vietnam juga tetap diberlakukan.

Presiden AS Donald Trump menandatangani kesepakatan dengan Thailand dan Malaysia guna memperkuat upaya diversifikasi rantai pasok mineral strategis, di saat China juga gencar memperluas pengaruhnya di sektor tersebut.

China, produsen dan pengolah utama logam tanah jarang di dunia, telah memberlakukan kontrol ekspor yang semakin ketat atas teknologi pemurniannya, membuat produsen global berlomba mencari pasokan alternatif untuk mineral penting yang banyak digunakan dalam chip semikonduktor, kendaraan listrik, dan peralatan militer.

Dalam pernyataan bersama pada Minggu, Malaysia sepakat untuk tidak memberlakukan larangan atau kuota ekspor ke AS atas mineral strategis maupun unsur tanah jarang.

Namun, pernyataan tersebut tidak menjelaskan apakah komitmen Malaysia itu mencakup logam tanah jarang mentah atau yang telah diolah.

Dengan cadangan logam tanah jarang sekitar 16,1 juta ton, Malaysia melarang ekspor bahan mentah guna melindungi sumber daya nasional dan mendorong pertumbuhan industri hilirnya.

Berdasarkan kesepakatan itu, Kuala Lumpur juga sepakat memberikan akses pasar istimewa bagi produk industri dan pertanian asal AS, termasuk bahan kimia, mesin, kendaraan penumpang, serta produk susu dan unggas.

Sementara itu, Thailand akan menghapus hambatan tarif untuk sekitar 99 persen komoditas, mencakup seluruh kategori produk industri, pangan, dan pertanian dari AS, menurut pernyataan kedua negara.

Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam juga berjanji untuk melindungi hak-hak pekerja serta memperkuat perlindungan lingkungan dalam perjanjian tersebut.

Dalam kesepakatan antara Washington dan Hanoi, kedua negara sepakat untuk mengatasi serta mencegah hambatan terhadap produk pertanian AS di pasar Vietnam.

Perjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani setelah Trump menyaksikan penandatanganan perjanjian gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja, menyusul bentrokan mematikan di perbatasan sengketa kedua negara itu awal tahun ini.

Berbicara dalam KTT ASEAN–AS, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan komitmen bahwa blok regional itu akan mengadopsi Pernyataan Visi Bersama ASEAN–AS untuk “mendorong ASEAN dan Amerika yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih makmur.”

“Hal ini mencerminkan tekad dan komitmen kami untuk mengubah kerja sama menjadi hasil nyata dengan manfaat konkret bagi ASEAN dan Amerika Serikat,” ujarnya.

Pernyataan Visi Bersama sebelumnya ditandatangani pada 2022 di Washington oleh Presiden AS saat itu, Joe Biden, bersama para pemimpin negara Asia Tenggara dalam KTT ASEAN–AS. Belum jelas apakah yang dimaksud Anwar adalah pernyataan baru yang akan diadopsi kedua pihak.

Pernyataan tahun 2022 itu menegaskan bahwa AS dan ASEAN akan meningkatkan kerja sama maritim, termasuk koordinasi antarotoritas penegakan hukum maritim untuk menekan praktik penangkapan ikan ilegal dan menjamin kebebasan navigasi di Laut China Selatan.

“Kami mengakui pentingnya menjadikan Laut China Selatan sebagai kawasan damai, stabil, dan sejahtera. Kami menekankan perlunya langkah-langkah praktis yang dapat menurunkan ketegangan serta meminimalkan risiko insiden, kesalahpahaman, dan salah perhitungan,” bunyi pernyataan tersebut.

Sejak 1990-an, blok regional itu telah berupaya merundingkan kerangka kerja dengan China untuk mengelola sengketa di salah satu jalur perairan paling diperebutkan di dunia itu. Namun, pembahasan tersebut berulang kali menemui jalan buntu karena berbagai alasan.

China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, tumpang tindih dengan klaim empat negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam. Sengketa atas kepemilikan pulau dan fitur maritim di kawasan itu belum terselesaikan selama puluhan tahun.