Dari balik penjara, mantan PM Najib Razak masih bisa mengguncang perpolitikan Malaysia

KUALA LUMPUR: Najib Razak, politisi Malaysia paling tenar yang tengah dibui, mengguncang perpolitikan Negeri Jiran setelah melancarkan upaya hukum untuk bisa menjalani sisa hukumannya di bawah tahanan rumah.

Para pengamat dan pengacara mengakui dasar hukum untuk dikabulkannya permohonan Najib yang merupakan mantan perdana menteri Malaysia itu sangat lemah. Namun tetap saja, langkah Najib yang penuh risiko ini telah menyeret Malaysia ke dalam kegaduhan politik.

Upaya politik terbaru Najib ini juga telah membuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim menanggung malu. Para pendukung Najib menuding Anwar menyembunyikan perintah tahanan rumah yang tercantum dalam surat pengampunan dari raja Malaysia yang dikeluarkan kurang dari setahun lalu.

BABAK BARU

Pada Sabtu lalu (11/1), Anwar akhirnya angkat bicara soal permohonan pengampunan Najib. Sebelumnya, pemerintah bungkam dengan alasan permohonan tersebut diatur dalam Undang-undang Rahasia Negara. 

Anwar mengakui perintah titah adendum atau perintah tambahan, yang dikeluarkan kerajaan pada akhir Januari tahun lalu, pertama kali dikirim ke jaksa agung Malaysia saat itu Ahmad Terrirudin Salleh.

"Setelah Agong (raja) baru naik takhta, jaksa agung kemudian menyerahkannya ke Istana Negara," ujar Anwar seperti dikutip dari media lokal. "Itulah kondisinya. Kami tidak menyembunyikannya."

Peristiwa ini menjadi babak terbaru dari drama politik yang berlangsung selama setahun terakhir di Malaysia. Beberapa perkembangan besar terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Pada Januari tahun lalu, mantan raja Malaysia memangkas hukuman penjara Najib atas kejahatan korupsi dan pencucian uang. Najib sebelumnya telah divonis bersalah karena menerima dana sekitar US$10 juta dari salah satu bekas unit lembaga investasi 1MDB, SRC International.

Senin lalu, Pengadilan Banding Malaysia akhirnya memutuskan Najib boleh mengajukan permohonan tahanan rumah ke Pengadilan Tinggi. Keputusan ini dijatuhkan setelah pengacara Najib mengatakan ada pernyataan tertulis dari raja sebelumnya bahwa Najib diizinkan menjalani sisa hukumannya di rumah.

Upaya ini telah menyebabkan perpecahan di pemerintahan persatuan Anwar yang terdiri dari empat koalisi partai, termasuk koalisi yang dipimpin partai Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO.

Para pemimpin UMNO mendukung Najib, yang pernah menjabat presiden partai tersebut. Bahkan mereka telah meminta presiden Malaysia saat ini, Sultan Ibrahim, untuk memberikan pengampunan penuh kepada Najib yang sampai saat ini masih tersangkut berbagai dakwaan terkait korupsi 1MDB.

Langkah Najib kali ini telah membuat gusar koalisi pemerintahan persatuan yang menegaskan bahwa Najib telah menjalani pengadilan yang adil sebelum vonis dijatuhkan.

DAMPAK TERHADAP MONARKI

Langkah Najib kali ini juga akan memiliki dampak yang serius.

Keputusan Pengadilan Banding pekan lalu telah menganulir ketetapan Pengadilan Tinggi sebelumnya yang menolak pengajuan tahanan rumah Najib. Keputusan kali ini diperkirakan akan memicu ketegangan dengan monarki dalam beberapa bulan ke depan.

Pemerintah Malaysia memang telah mengatakan akan mempertimbangkan soal diperbolehkannya tahanan rumah bagi narapidana di masa mendatang. Namun sampai saat ini belum ada aturan hukum soal itu di Malaysia. Ini akan menjadi ganjalan terbesar bagi permohonan Najib.

Upaya hukum yang dilakukan Najib juga akan memunculkan perdebatan panas soal batasan kekuatan monarki dalam memberikan pengampunan hukum di Malaysia.

"Masih belum jelas bagaimana situasi yang membingungkan ini akan berlangsung, tapi yang jelas Malaysia akan mengalami krisis konstitusional," kata Khoo Boo Teik, mantan profesor emeritus di National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo dan pengamat politik Malaysia.

Namun di tengah semua kegaduhan ini, para politisi, pengacara dan bahkan para pendukung Najib sendiri, meyakini permohonan tahanan rumah atau pengampunan penuh sangat kecil kemungkinannya bisa dikabulkan.

Tapi tetap saja keyakinan itu tidak mencegah partai-partai politik, terutama para politisi Melayu, untuk menjadikan upaya hukum Najib ini sebagai isu panas yang menyudutkan Anwar Ibrahim dan mempertanyakan cara pemerintah mengelola situasi yang kacau ini.

AGAR TETAP RELEVAN

"Apa yang terjadi dalam sepekan terakhir ini adalah upaya politik agar Najib tetap relevan di mata para pendukungnya, serta untuk memantik pertanyaan soal bagaimana pemerintah (Anwar) mengatasi masalah ini. Selain itu, tidak ada banyak yang berubah," kata Charles Santiago, mantan anggota parlemen dari Partai Aksi Demokratik (DAP) yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah.

Seorang pengacara senior anggota tim legal Najib yang menolak disebut namanya, mengatakan: "Pengadilan harus mengadakan sidang soal titah adendum tahanan rumah, dan ini bisa memakan waktu dua hingga tiga tahun dengan banding dan penundaan lainnya."

Kegaduhan yang terjadi akhirnya memaksa Anwar bertindak dan angkat suara pada Sabtu lalu.

Sehari sebelumnya, Divisi Hukum Perdana Menteri mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada dokumen tambahan terkait permohonan pengampunan mantan PM yang diajukan ke pemerintah.

Ini kali pertama pemerintah Anwar secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa titah adendum adalah deklarasi yang dibuat mantan raja secara independen di luar Sidang Lembaga Pengampunan.

Dalam perkembangan terbaru pada Senin, penasihat hukum senior federal Shamsul Bolhassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah mengajukan permohonan "gag order" secara lisan untuk kasus adendum Najib agar tidak menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

Gag order adalah perintah pengadilan atau pemerintah yang melarang dibocorkannya informasi atau berkomentar mengenai sesuatu hal yang dianggap sensitif.  

Pengadilan Tinggi Malaysia telah memerintahkan pemerintah untuk menyerahkan permohonan resmi gag order tersebut sebelum 20 Januari.

SOSOK PEMECAH BELAH

Najib mendekam di balik jeruji besi sejak Agustus 2022 setelah Pengadilan Federal, badan peradilan tertinggi Malaysia, menguatkan vonis bersalah atas korupsi dan hukuman penjara 12 tahun yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi. 

Kendati demikian, Najib masih merupakan sosok yang bisa memicu perpecahan di dunia politik Malaysia. Hal ini karena pengaruhnya masih besar di UMNO.

Di masa lalu, UMNO mendominasi politik Malaysia. Namun kini reputasi UMNO tengah menurun tajam dan pamornya di antara para pemilih Melayu juga sudah pudar. Namun UMNO masih punya pengaruh karena menjadi mitra pemerintahan Anwar Ibrahim.

Saat ini, UMNO terpecah belah dengan banyaknya kubu di dalamnya.

Salah satunya adalah kubu para tokoh politik yang mendukung presiden UMNO saat ini, Ahmad Zahid Hamidi. Anwar juga telah menunjuk Ahmad Zahid sebagai salah satu wakil PM.

Ada juga kubu-kubu kecil yang meyakini bahwa partai perlu menjaga jarak dengan Najib jika memang ingin merebut kembali hati rakyat Malaysia, terutama warga Melayu.

Najib masih kuat di UMNO karena kubu pendukungnya memiliki kemampuan finansial untuk mempertahankan pengaruh. Selain itu, mereka berupaya agar partai di bawah kepemimpinan Ahmad Zahid terus berupaya membebaskan Najib.

Sejak awal, Najib bersikeras tidak bersalah atas dakwaan korupsi dan pencucian uang dalam korupsi 1MDB, sebuah skandal besar yang juga diselidiki oleh Kementerian Kehakiman Amerika Serikat.

Para pendukung setianya di UMNO berulang kali mengklaim bahwa Najib mendapatkan perlakuan tidak adil selama pengadilan yang berlangsung hampir lima tahun sebelum akhirnya dia divonis penjara.

Kontroversi titah adendum tahanan rumah dimulai awal tahun lalu ketika kubu Najib di UMNO melobi Sidang Lembaga Pengampunan sebelum Raja Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billal Shah turun takhta.

Dalam sistem monarki konstitusional Malaysia yang unik, jabatan raja digilir setiap lima tahun sekali di antara sembilan sultan di negara itu.

Raja sebelumnya mengambil langkah mengejutkan dengan memberikan pengurangan hukuman bagi Najib hingga setengahnya menjadi enam tahun dan memotong denda yang ditetapkan pengadilan menjadi RM50 juta dari sebelumnya RM210 juta.

CNA adalah yang pertama memberitakan keputusan tersebut, dengan mengutip berbagai sumber termasuk pejabat tinggi pemerintahan.

Tidak lama setelahnya, kontroversi baru muncul setelah kubu pendukung Najib mengklaim bahwa mantan raja, Al-Sultan Abdullah, juga telah mengeluarkan titah adendum bahwa mantan perdana menteri itu bisa menjalani tahanan rumah.

POLITIK KACAU BALAU

Dari situ, situasi semakin keruh di perpolitikan Malaysia yang sudah kacau balau, ujar orang-orang dekat Anwar.

Mereka mengatakan, Anwar memutuskan meredam masalah titah adendum karena dia tidak ingin keluarga kerajaan terseret dalam kekacauan politik yang ada.

Pada Juli 2024, Pengadilan Tinggi Malaysia menolak tuntutan Najib untuk peninjauan kembali keputusan Sidang Lembaga Pengampunan sebelumnya karena menganggap titah adendum soal tahanan rumah "cuma kabar burung". Kubu Najib ketika itu tidak memberikan bukti-bukti pendukung atas klaim mereka.

Keputusan Pengadilan Tinggi itu kemudian dianulir oleh Pengadilan Banding setelah para pengacara Najib menghadirkan salinan dokumen istana terkait klaim tersebut.

"Masalah kekacauan di Malaysia berasal dari kondisi politik Malaysia yang sangat runyam, sangat terpecah belah dan tidak ada satu orang pun, bahkan Anwar, yang dapat memberikan arahan. Itulah mengapa masalah Najib terus muncul,” kata Khoo.

PILIHAN PEMERINTAH

Partai-partai Melayu yang berseteru, terutama Partai Islam Se-Malaysia (PAS) yang berhaluan kanan serta Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), bersama kubu pro-Najib di UMNO, memanfaatkan putusan Pengadilan Banding untuk menuduh pemerintah menyembunyikan titah adendum raja sebelumnya soal izin tahanan rumah.

Ketua PAS Pahang, Rosli Abdul Jabar, dikutip media lokal mengatakan bahwa upaya untuk menutupi titah Istana sama saja dengan pengkhianatan.

“Tindakan yang mencemarkan kewibawaan institusi Raja-raja Melayu tidak bisa diabaikan. PAS Pahang akan terus mempertahankan kedaulatan Sultan Pahang dan memastikan titah raja dihormati, serta hak rakyat Malaysia terjaga,” ujar Rosli.

Para pemimpin UMNO juga menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan pernyataan saksi dan bersaksi ketika Pengadilan Tinggi kembali menggelar sidang permohonan peninjauan kembali dari Najib.

Seorang pejabat yang mengetahui jalannya diskusi menyebutkan bahwa pemerintahan Anwar sedang mempertimbangkan membeberkan dokumen tersebut dan proses terkait pengampunan Najib dalam laporan resmi ke Parlemen pada sidang di awal Februari tahun ini. Saat ini, dokumen itu diklasifikasikan sebagai rahasia negara yang dilindungi oleh undang-undang.