Dari andalan jadi beban, ketika gas di Thailand kian mahal dan mencemari

RAYONG, Thailand: Desa nelayan kecil di daratan yang menjorok ke Teluk Thailand itu terlihat seperti deretan desa lainnya di sepanjang garis pantai negara itu.

Di sana terdapat perahu-perahu berwarna cerah, kawanan anjing jalanan, dan ombak yang menyapu pasir dengan lembut.

Namun desa yang satu ini, di provinsi Rayong di tenggara Bangkok, memiliki arah pandang yang unik. Ia langsung menghadap ke jantung kompleks industri gas terbesar di Thailand.

Map Ta Phut, salah satu pusat petrokimia terbesar di Asia Tenggara, mendominasi kawasan pesisir yang luas di sini.

Sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif Koridor Ekonomi Timur (Eastern Economic Corridor/EEC), kawasan ini menangani porsi besar dari impor energi Thailand, pemrosesan gas, serta produksi petrokimia.

Kawasan ini sangat bergantung pada gas alam melalui pipa dan gas alam cair (LNG) impor, yang sebagian besar terikat pada jalur pasokan global, termasuk pengiriman melalui Selat Hormuz yang kini terganggu akibat konflik Iran.

Map Ta Phut telah mengubah secara permanen lanskap pesisir di sini, serta kondisi perairan dan udaranya. Kawasan ini juga telah membentuk secara tak terpisahkan sistem kelistrikan negara, yang kini berada di garis depan guncangan energi global.

Thailand merupakan salah satu negara di Asia yang sistem kelistrikannya paling bergantung pada gas. Gas menyumbang sekitar 55 hingga 60 persen listrik negara tersebut dan juga digunakan secara luas sebagai bahan baku petrokimia.

Ketergantungan Thailand pada gas kini menghadapi ujian dari dua sisi sekaligus. Ketika ketegangan geopolitik mengganggu pasokan global dan mendorong kenaikan harga, biaya untuk menjaga pasokan listrik negara itu melonjak tajam.

Gas tidak lagi menjadi “bahan bakar perantara” murah seperti sebelumnya. Harga LNG hampir dua kali lipat selama ketegangan terbaru terjadi di Timur Tengah.

Pada saat yang sama, analisis terbaru para ahli menunjukkan bahwa sistem yang mendorong kenaikan biaya tersebut juga berkontribusi signifikan terhadap polusi udara, terutama di wilayah berpenduduk padat, tempat sebagian besar infrastruktur gas berada—di sekitar Bangkok dan EEC.

Kedua hal ini mengungkap masalah yang lebih dalam: sumber energi gas tidak lagi semurah dan sebersih yang pernah diyakini, ujar para ahli kepada CNA.

Krisis di Timur Tengah memicu lonjakan harga jangka pendek sekaligus membuka risiko jangka panjang dalam perencanaan energi yang selama puluhan tahun semakin bertumpu pada gas

“Ini telah menjadi badai sempurna bagi sistem energi di Thailand,” ujarnya.

Salah satu dampak langsung bagi rumah tangga adalah kenaikan tarif listrik. Pekan lalu, Komisi Regulasi Energi Thailand menyetujui tarif listrik baru rata-rata 3,95 baht (Rp2.100) per kilowatt-jam untuk periode penagihan Mei–Agustus, naik dari 3,88 baht (Rp2.072) saat ini.

Sejak awal konflik Iran hingga awal April, Otoritas Pembangkit Listrik Thailand (EGAT) telah menanggung hampir 36 miliar baht (Rp19,23 triliun) untuk kepentingan publik.

Meski hanya sekitar 6 hingga 7 persen pasokan gas Thailand yang melintasi Selat Hormuz, pemerintah tetap berupaya keras mengamankan pasokan karena pasar utama LNG-nya, Qatar, saat ini terdampak, kata Raksit Pattanapitoon, analis senior di Rystad Energy.

Hampir dua pertiga pasokan gas Thailand berasal dari produksi domestik, sekitar 9 persen disalurkan melalui pipa dari Myanmar. Sisanya merupakan LNG dari berbagai sumber, termasuk Qatar, Australia, Amerika Serikat, dan Malaysia.

“Untuk saat ini belum terlalu buruk, tetapi kami masih menggunakan banyak gas, dan sebagian besar berasal dari LNG,” ujarnya.

Pejabat Thailand dan eksekutif dari PTT, perusahaan energi terbesar milik negara, mengadakan pembicaraan pada Maret dengan produsen LNG asal Amerika Serikat, Cheniere Energy, untuk meningkatkan pasokan jangka panjang dan mempercepat pengiriman, dengan tujuan mengurangi gangguan akibat perang yang sedang berlangsung.

“Thailand akan mampu melewati krisis ini bersama-sama,” kata Menteri Energi Atthapol Rerkpiboon saat itu.

Sementara itu, EGAT membentuk “ruang kendali” untuk memantau dampak konflik Iran terhadap pasokan energi, sementara langkah lain pemerintah mencakup peninjauan ekspor minyak dan peningkatan cadangan minyak nasional.

DARI KELIMPAHAN JADI KETERGANTUNGAN

Pada 1980-an, Thailand menikmati gelombang penemuan gas lepas pantai.

Setelah guncangan energi pada dekade sebelumnya, sumber daya domestik yang ditemukan memungkinkan negara itu membangun basis energinya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada minyak impor.

Seiring menjauh dari batu bara, gas alam menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Thailand. Infrastruktur gas dibangun secara masif, menempatkan sumber daya ini di pusat pembangkitan listrik sekaligus pertumbuhan industri.

Namun, bahkan ketika pasokan gas domestik menurun dalam beberapa tahun terakhir, negara ini justru semakin memperdalam ketergantungan, dengan membangun jaringan pipa, pembangkit listrik, dan terminal LNG, serta menandatangani kontrak jangka panjang untuk mengamankan pasokan.

Meski energi terbarukan seperti surya dan angin semakin berkembang secara global, pemerintah Thailand menunjukkan sedikit tanda untuk beralih secara signifikan dari sumber energi yang terbukti murah dan andal tersebut, kata Raksit.

Biaya dari ketergantungan ini sekarang semakin terlihat, menurut Daniel Nesan, analis Asia Tenggara di Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Dalam krisis saat ini, Thailand menjadi lebih rentan tidak hanya terhadap fluktuasi harga global, tetapi juga terhadap beban ekonomi dari pemeliharaan infrastruktur gas yang besar meski tidak dimanfaatkan secara optimal, katanya.

“Kini mereka agak terjebak. Mereka memiliki banyak pembangkit gas, tetapi tidak memiliki cukup gas untuk mengoperasikannya.”

Namun, karena investasi yang sangat besar, Thailand kini tersandera pada gas, kata para ahli, meskipun terlihat semakin mahal dan kurang dapat diandalkan.

Gas tampaknya masih akan menjadi sumber energi utama ke depan. Namun, negara ini memiliki pilihan jika ingin mengambilnya, kata Raksit.

“Langkah paling logis berikutnya bagi Thailand adalah mempercepat penambahan kapasitas energi terbarukan secepat mungkin,” ujarnya, meskipun sebagian infrastruktur yang ada mungkin akan mengalami penurunan tingkat pemanfaatan.

“Dan ya, semua pihak tetap harus menanggung biayanya. Tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk membangun kapasitas gas tambahan di luar yang sudah ada.”

Rencana pengembangan listrik baru Thailand yang telah lama dinantikan masih tertunda, dengan persetujuan akhir terhambat oleh transisi kepemimpinan setelah pemilu nasional pada Februari serta revisi yang masih berlangsung.

Rencana ini diperkirakan akan membentuk bauran energi negara tersebut dalam beberapa dekade ke depan.

Draf rencana kelistrikan Thailand menargetkan lebih dari dua kali lipat porsi energi terbarukan dari sekitar 20 persen saat ini menjadi 51 persen pada 2037.

Manun mengatakan, kelompok lingkungan mengharapkan pergeseran hingga 70 persen energi terbarukan, agar negara tersebut dapat memenuhi komitmen dekarbonisasi ekonomi dan mencapai emisi nol bersih pada 2050.

Namun, kontrak jangka panjang dengan operator gas membuatnya melihat “sangat sedikit kapasitas jaringan tersisa” untuk mendukung tambahan energi surya, meskipun Thailand memiliki potensi besar.

Emisi sektor kelistrikan Thailand hampir dua kali lipat sejak tahun 2000 seiring pembangkit berbasis gas memenuhi peningkatan permintaan, menurut Ember, lembaga pemikir energi global.

Tara mengatakan, ia tidak memperkirakan perubahan besar dalam cara perekonomian Thailand akan dipasok energinya dalam beberapa tahun ke depan.

“Gas telah menjadi raja energi di Thailand. Saya pikir posisinya akan tetap. Guncangan energi mungkin tidak akan menggoyahkan takhtanya,” ujarnya.

Sementara Raksit memperkirakan porsi energi terbarukan akan meningkat, ia juga sepakat bahwa Thailand mampu mendorong pengembangan energi hijau lebih jauh.

“Argumen saya, kita sebenarnya mampu untuk lebih ambisius, mengingat situasi di Timur Tengah. Ini adalah peluang yang baik untuk menegaskan bahwa ketergantungan pada negara lain di dunia yang terfragmentasi ini membuat kita rentan dalam hal keamanan dan ketahanan energi,” tuturnya.

“(Namun Thailand) terus mendorong narasi bahwa gas adalah bahan bakar tujuan akhir, artinya akan memainkan peran yang mengakar dalam bauran energi di masa depan.”

EGAT menegaskan bahwa kehadiran gas alam dan LNG “esensial” dalam transisi energi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan jaringan listrik bersama dengan energi terbarukan.

Di seluruh Asia Tenggara, Thailand bukan satu-satunya negara yang menghadapi ketergantungan pada gas. Malaysia juga sangat bergantung pada gas, tetapi memiliki sumber daya domestik yang besar, demikian pula Indonesia, pemasok gas terbesar di kawasan.

Sementara Singapura merupakan importir gas terbesar kedua di kawasan, dengan sekitar 45 persen LNG-nya berasal dari Qatar. Adapun Filipina dengan cepat mengadopsi LNG, membangun empat terminal baru untuk mengimpor gas seiring menipisnya ladang domestik mereka.

Untuk keterjangkauan, bahkan keamanan energi, solusi jangka panjang bagi negara-negara ini adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan, kata Raksit, meskipun tiap negara tentu akan bergerak dengan kecepatan berbeda sesuai kondisi bauran energinya masing-masing.

“Memaksimalkan laju pengembangan energi terbarukan di dalam negeri adalah langkah paling jelas dan mudah dicapai,” ujarnya.

Di luar soal biaya, kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dari gas di dekat kawasan perkotaan Thailand juga semakin meningkat.

KILOTON EMISI

Langit yang gelap sudah menjadi pemandangan lazim di ibu kota Thailand. Polusi udara di Bangkok terjadi sepanjang tahun, tidak hanya saat terjadi kabut asap yang kerap muncul pada musim yang lebih sejuk.

Sejumlah studi menunjukkan angka PM2.5—partikel polusi mikroskopis berbahaya di udara—tahunan secara konsisten melampaui ambang batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sebagian besar penyebab polusi udara berbahaya biasanya berasal dari sumber yang jelas dan terlihat seperti kendaraan dan pembakaran lahan pertanian, kata Manun Wongmasoh, pegiat iklim dan energi di Greenpeace Thailand.

“Sementara itu, pembangkit listrik berbahan bakar gas fosil sebagian besar diabaikan hanya karena dilabeli sebagai ‘gas alam’ dan dianggap lebih bersih,” ujarnya.

Laporan akhir 2025 dari CREA, lembaga riset independen, menunjukkan keterkaitan yang lebih kuat antara pembangkit gas dan meningkatnya kadar zat beracun di udara.

Studi ini memanfaatkan data terukur dalam laporan dampak lingkungan dari pembangkit gas di Thailand, lalu mengekstrapolasi hingga mencakup fasilitas yang belum beroperasi.

Laporan tersebut memperkirakan emisi tahunan dari pembangkit yang ada mencapai 29,4 kiloton nitrogen oksida (NOx).

Jika termasuk fasilitas yang direncanakan, angka tersebut meningkat menjadi 33,4 kiloton, serta 1,7 kiloton sulfur dioksida dan 0,4 kiloton partikel halus—zat yang memperburuk penyakit pernapasan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Secara keseluruhan, studi tersebut menemukan bahwa emisi NOx dari pembangkit listrik berbasis gas di Thailand melampaui total emisi tahunan gabungan dari bus, sepeda motor, dan taksi di Wilayah Metropolitan Bangkok.

“Ini bukan sumber yang kecil. Skala operasinya setara dengan beberapa sumber polusi terbesar di negara ini,” kata Nesan, analis CREA.

“Intinya, gas mungkin lebih bersih daripada batu bara dalam beberapa hal, tetapi bukan sumber energi berpolusi rendah, terutama ketika digunakan dalam skala sebesar ini.”

Ia menambahkan bahwa perhatian seharusnya lebih difokuskan pada paparan polusi terhadap masyarakat, bukan hanya melihat emisi secara terpisah.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan bukan hanya seberapa banyak polusi yang dihasilkan satu pembangkit, tetapi juga di mana lokasinya dan siapa yang terdampak,” ujarnya.

NOx adalah kelompok gas tak kasat mata yang dilepaskan dari proses pembakaran, serta menjadi pemicu utama polusi udara perkotaan.

Gas ini dikenal sebagai prekursor polutan udara sekunder seperti PM2.5 dan ozon, yang keduanya memiliki konsentrasi tinggi di pusat-pusat perkotaan di Thailand, kata Sarawut Thepanondh, dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mahidol.

“Apa pun yang dibakar, apa pun yang mengalami proses pembakaran, akan menghasilkan NOx,” ujarnya.

Namun, ia memberikan pandangan yang lebih berhati-hati terkait risiko polusi industri, dengan menyatakan bahwa sektor industri umumnya telah melakukan pemantauan emisi dengan baik dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.

“Mereka melakukan pemantauan secara terus-menerus. Tantangannya adalah membuatnya terbuka untuk publik, bukan hanya disampaikan ke kementerian,” ujarnya.

“Kami menemukan bahwa konsentrasi NOx sebagian besar berada di kawasan perkotaan, bukan di lokasi industri besar. Dan sejauh ini belum ada bukti bahwa hal tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Data pemerintah Thailand menunjukkan bahwa setelah sektor transportasi, emisi dari industri dan pembakaran bahan bakar, termasuk pembangkit listrik, merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap polusi udara.

Saat ini belum ada kewajiban penerapan teknologi pengendalian NOx terbaik, dan batas emisi di Thailand lebih longgar dibandingkan negara maju. Meski demikian, batas NOx di negara ini secara umum masih sejalan dengan standar di Asia Tenggara.

Batas NOx untuk pembangkit listrik berbasis gas di Thailand sekitar 80 miligram per meter kubik untuk fasilitas baru, namun bisa jauh lebih tinggi untuk pembangkit lama.

Sebagai perbandingan, ambang batas di Vietnam sekitar 200 mg/m³, sementara pembangkit baru di Korea Selatan memiliki standar emisi sekitar 30 mg/m³. Semakin tinggi angkanya, semakin kotor kualitas udaranya.

Nesan berpendapat bahwa meskipun pemerintah Thailand mewajibkan pelaporan emisi dua kali setahun, hal itu lebih bersifat kepatuhan administratif, bukan untuk mendorong pemantauan emisi yang lebih ketat secara berkelanjutan atau keterbukaan data secara real-time yang dapat menghasilkan perbaikan.

Jika pemerintah menetapkan batas yang lebih ketat, operator akan memasang teknologi yang lebih baik dan emisi akan turun secara signifikan, katanya.

Hal ini akan mengurangi kunjungan ke rumah sakit, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi tekanan pada sistem pengelolaan kualitas udara di Thailand, menurut laporan CREA.

Departemen Pengendalian Polusi Thailand tidak menanggapi permintaan wawancara.

Secara lebih luas, pemerintah Thailand sebenarnya telah mengambil sejumlah langkah dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, standar kualitas udara diperketat dengan menurunkan ambang batas PM2.5 sekitar sepertiga, namun masih jauh di atas pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ambang batas saat ini memungkinkan tingkat harian lebih dari dua kali lipat—dan tingkat tahunan tiga kali lipat—dari yang direkomendasikan WHO.

Bangkok dan sejumlah provinsi lainnya secara resmi ditetapkan sebagai “zona pengendalian polusi” pada 2025 untuk memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap sumber emisi.

Setelah bertahun-tahun konsultasi, pada akhir tahun lalu negara ini tampak semakin dekat untuk mengesahkan undang-undang udara bersih komprehensif pertama, yang akan berdampak pada operasi industri. Namun, regulasi tersebut masih tertunda.

GARIS DEPAN PENCEMARAN

Masyarakat yang tinggal di sekitar infrastruktur gas menyatakan bahwa merekalah yang paling merasakan dampak polusi, tidak hanya dari udara yang mereka hirup, tetapi juga dari pasokan air, lahan pertanian, dan wilayah tangkapan ikan.

Map Ta Phut sebelumnya menjadi pusat kekhawatiran bahwa pertumbuhan industri telah mengubah sebagian wilayah Thailand menjadi titik panas polusi.

Pada 2009, pengadilan memerintahkan penghentian 65 proyek senilai US$8 miliar setelah masyarakat mengajukan gugatan terkait dampak kesehatan serius terkait polusi industri. Ini menjadi kasus penting yang mengungkap risiko pembangunan pesat berbasis energi.

Kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap kesehatan masyarakat masih ada, kata Manop Sanit, koordinator Rayong Clean Energy Network, kelompok advokasi lingkungan berbasis komunitas.

“Pemantauan kualitas udara dikendalikan dan sulit dipahami publik, termasuk informasi tentang zat beracun. Masyarakat terus hidup dengan polusi yang berdampak pada kesehatan mereka dalam jangka panjang. Masyarakat setempat memiliki akses informasi yang sangat terbatas,” ujarnya.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Thailand tetap merencanakan pembangunan kapasitas gas yang lebih besar.

Terminal impor LNG ketiga dengan kapasitas hingga 10,8 juta ton per tahun sedang dikembangkan di Map Ta Phut. Pembangkit listrik gas berkapasitas 1.400 MW yang lama diperdebatkan beserta terminal terkait juga direncanakan di Surat Thani, Thailand selatan.

Di provinsi Chachoengsao, sebelah timur Bangkok dan bagian dari EEC, pekerjaan pra-konstruksi tampak telah dimulai di lokasi yang diusulkan untuk Pembangkit Listrik Burapha berkapasitas 540 MW.

Awalnya direncanakan sebagai pembangkit batu bara dan setelah lebih dari 15 tahun penundaan serta sengketa, proyek ini akhirnya disetujui pada Oktober tahun lalu.

Bagi masyarakat sekitar, ini menjadi pukulan baru bagi lingkungan di kawasan yang sudah sangat terindustrialisasi, untuk fasilitas yang menurut mereka sebenarnya tidak dibutuhkan negara.

Gunn Tattiyakul, warga setempat sekaligus aktivis lingkungan, telah menyaksikan masalah polusi muncul selama bertahun-tahun. Ia mengatakan telah melihat air tanah menjadi asin dan hasil panen mangga—komoditas unggulan provinsi tersebut—semakin sering gagal.

“Saya lahir dan besar di sini, dan sepanjang hidup saya tinggal di tempat ini. Saya melihat bagaimana sumber daya alam yang dulu melimpah kini semakin memburuk,” ujarnya.

Thailand telah membangun kapasitas listrik jauh melebihi kebutuhannya, akibat perkiraan permintaan yang terlalu tinggi, kontrak jangka panjang, serta sistem yang dibangun berbasis gas, kata para analis energi.

Cadangan kapasitas listrik berkisar antara sekitar 25 persen hingga lebih dari 40 persen, jauh di atas kisaran 15 hingga 20 persen yang biasanya dibutuhkan untuk menjamin pasokan.

Sementara itu, warga di kawasan EEC terus menyaksikan pembangunan kapasitas tambahan.

“Masyarakat di Bangkok mungkin menganggap listrik itu penting, dan kami tidak menyangkalnya,” kata Artorn Panyapateep, kepala kuil sekaligus tokoh masyarakat di desa Laem Khao Chan, Chachoengsao.

“Namun kami ingin mereka memahami bahwa warga yang tinggal di sekitar pembangkitlah yang harus menanggung debu, bau, kebisingan, dan limbah air,” ujarnya. “Itulah yang kami harap menjadi perhatian mereka.”

Laporan tambahan oleh Jarupat Karunyaprasit