China tolak 'tata-kelola bersama oleh negara adidaya', sindiran halus untuk AS
“(China tidak) menganut logika tata kelola bersama oleh negara besar,” kata Menteri Luar Negeri Wang Yi dalam konferensi pers pada Minggu (8/3) di sela-sela Rapat Dua Sesi.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi berbicara dalam konferensi pers di sela-sela Kongres Rakyat Nasional pada ajang tahunan Rapat Dua Sesi di Beijing, 8 Maret 2026. (Foto: CNA/Hu Chushi)
BEIJING: Pemerintah China menolak gagasan bahwa urusan global harus diatur oleh segelintir negara adidaya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi saat memaparkan visi negara terkait tata kelola global di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi.
China "tidak menganut logika tata kelola bersama oleh negara adidaya", kata dia dalam pernyataannya pada Minggu (8/3) pada konferensi pers di sela rapat besar Dua Sesi.
Wang juga memperingatkan agar tidak mengabaikan PBB dengan membuat mekanisme tandingan. Pernyataan ini dianggap sindiran China untuk berbagai inisiatif Amerika Serikat belakangan ini, salah satunya pembentukan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Dalam konferensi pers selama 90 menit itu, Wang menjawab 21 pertanyaan dari media dalam dan luar negeri, menjelaskan soal posisi pemerintah Beijing dalam persaingan negara-negara adidaya, visi terhadap tatanan dunia dan bagaimana hubungan AS-China ke depan.
Dia juga membahas soal berbagai isu panas geopolitik saat ini, mulai dari eskalasi di Timur Tengah, ketegangan dengan Jepang dan sengketa Laut China Selatan.
Pernyataan Wang mengenai urusan global disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang mengutip pernyataannya sendiri bahwa hubungan China-AS merupakan relasi paling menentukan kondisi dunia.
Reporter bertanya apakah gagasan tata kelola bersama yang pernah dilontarkan Presiden AS Donald Trump dan pihak lain bisa membantu kedua negara menghindari konfrontasi dan menenangkan dunia bahwa kebangkitan China tidak akan mengganggu sistem internasional saat ini.
Wang memberi sinyal bahwa Beijing tidak menerima mekanisme di mana segelintir negara adidaya bersama-sama mengelola urusan dunia.
“Menilik kembali sejarah, setiap episode rivalitas di antara kekuatan besar dan konfrontasi blok telah membawa bencana serta penderitaan bagi umat manusia,” kata Wang, yang juga menjabat sebagai kepala Komisi Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis.
“Karena itu, China tidak akan pernah mengikuti jalan lama di mana negara adidaya pada akhirnya mencari hegemoni, dan juga tidak menganut logika tata kelola bersama oleh kekuatan besar.”
Mengenai hubungan China-AS, Wang mengatakan relasi tersebut “menyangkut semua pihak dan berdampak pada dunia”, seraya memperingatkan bahwa kurangnya komunikasi kedua negara hanya akan memicu kesalahpahaman dan salah penilaian, sementara konflik dan konfrontasi akan merugikan bukan hanya kedua negara, tetapi juga komunitas internasional yang lebih luas.
China dan AS sama-sama merupakan kekuatan besar yang tidak dapat saling mengubah satu sama lain, katanya, tetapi keduanya dapat memperbaiki cara berinteraksi.
Hal itu menuntut rasa saling menghormati, berpegang pada prinsip hidup berdampingan secara damai, serta upaya menempuh kerja sama yang saling menguntungkan—pendekatan yang, menurutnya, akan memenuhi kepentingan kedua bangsa dan harapan global.
Wang mencatat bahwa komunikasi antara kedua kepala negara telah memberikan “panduan strategis penting” dan membantu menstabilkan hubungan meski pernah mengalami gejolak.
Dia menyatakan harapannya agar 2026 dapat menjadi “tahun tonggak” bagi perkembangan yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.
Optimisme itu muncul ketika kedua pihak menyiapkan serangkaian agenda tingkat tinggi.
Gedung Putih telah mengumumkan bahwa Presiden AS Donald Trump dijadwalkan mengunjungi Beijing pada 31 Maret hingga 2 April, dengan kemungkinan kunjungan balasan oleh Presiden China Xi Jinping ke AS pada akhir tahun.
Di luar pertemuan bilateral, KTT para pemimpin APEC akan digelar di Shenzhen pada November, sementara KTT G20 dijadwalkan berlangsung di Miami pada Desember.
DUNIA MULTIPOLAR YANG “SETARA DAN TERATUR”
Menegaskan kembali pandangan Beijing bahwa dunia sedang bergerak menuju multipolaritas, Wang mengatakan kebijakan luar negeri China tetap berlandaskan konstitusinya dan dibentuk oleh prinsip-prinsip yang akan terus dijunjung oleh para pemimpin.
Diplomat senior tersebut menyoroti komitmen China terhadap kebijakan luar negeri independen dan jalur pembangunan damai, menegaskan bahwa apa pun perkembangan lanskap internasional atau sejauh mana China maju, “China tidak akan pernah mencari hegemoni dan tidak akan pernah melakukan ekspansi”.
Dalam konteks itu, Wang memaparkan apa yang ia sebut sebagai visi Beijing terhadap tatanan internasional masa depan—membangun “dunia multipolar yang setara dan teratur”.
Yang dimaksud dengan setara, katanya, adalah bahwa semua negara merupakan bagian dari anggota komunitas internasional tanpa memandang ukuran atau kekuatannya, masing-masing negara dapat menemukan tempat dan memainkan peranan.
Sementara yang dimaksud teratur, tambahnya, semua negara harus mematuhi aturan yang diakui secara universal, khususnya tujuan dan prinsip Piagam PBB yang menjadi landasan hubungan internasional.
Membangun sistem semacam itu harus menjadi tanggung jawab bersama, ujar Wang, dengan negara-negara adidaya memikul kewajiban lebih besar dalam “mematuhi aturan, menepati komitmen, dan menjunjung supremasi hukum”.
China, tambahnya, bersedia tetap menjadi “kekuatan konstruktif” dalam membentuk transisi ini dan bekerja sama dengan negara lain untuk mewujudkan apa yang ia sebut sebagai dunia multipolar.
WANG: PBB HARUS DIJUNJUNG
Dalam konferensi pers pada Minggu, Wang juga menegaskan dukungan kuat China terhadap PBB, seraya memperingatkan risiko dari upaya untuk mengesampingkan sistem multilateral melalui kelompok-kelompok kecil yang eksklusif.
“Melangkahi PBB untuk membentuk mekanisme alternatif, atau merangkai berbagai blok kecil dan lingkaran eksklusif, tidak didukung oleh masyarakat dan tidak berkelanjutan,” katanya.
Meski Wang tidak menyebut negara atau inisiatif tertentu, pernyataannya muncul di tengah perdebatan yang berkembang mengenai forum alternatif—termasuk usulan dari Washington dan sekutunya—untuk menciptakan mekanisme baru koordinasi global.
Trump telah membentuk BoP untuk mengawasi pembangunan pascaperang di Gaza. Tidak hanya untuk Gaza, Trump juga mengatakan mandat BoP akan diperluas untuk menangani konflik lain secara global.
Dengan menempatkan PBB sebagai pilar utama tata kelola global, Wang mengatakan peran kepemimpinannya harus dijunjung, bukan dilemahkan.
“Meskipun PBB tidak sempurna, dunia akan jauh lebih buruk tanpanya,” kata Wang.
PBB harus “mengikuti perkembangan zaman”, dan reformasi seharusnya bertujuan mencerminkan kepentingan serta representasi negara berkembang secara lebih baik, tambahnya.
Prioritas utama, katanya, adalah memperkuat suara dan representasi negara-negara di Global South serta lebih mencerminkan tuntutan sah negara berkembang, dengan tujuan membangun sistem yang “lebih adil dan setara”.
Sembari menekankan bahwa China merupakan anggota pendiri PBB sekaligus “pendukung teguh” misinya, Wang mengatakan Beijing sangat menyadari harapan negara-negara berkembang.
Platform seperti Organisasi Kerja Sama Shanghai (Shanghai Cooperation Organization/SCO) dan BRICS sama-sama menjadikan kepatuhan terhadap Piagam PBB sebagai prinsip panduan serta berfungsi sebagai wadah untuk mengeksplorasi reformasi tata kelola global, tegasnya.
China, tambahnya, menyerukan lebih banyak negara untuk mendukung Inisiatif Tata Kelola Global, serta mendorong komunitas internasional untuk “menghidupkan kembali, menjunjung, dan memperkuat” PBB.
Inisiatif Tata Kelola Global merujuk pada visi luas Xi terkait reformasi tatanan internasional, yang berlandaskan komitmen terhadap kesetaraan kedaulatan, supremasi hukum, dan multilateralisme.
Wang menyoroti bahwa inisiatif tersebut telah memperoleh dukungan dari lebih dari 150 negara dan organisasi internasional. Ia menambahkan bahwa “Kelompok Sahabat Inisiatif Tata Kelola Global” telah diluncurkan di markas besar PBB di New York dan Jenewa, dengan partisipasi banyak negara berkembang.
PERNYATAAN WANG LAINNYA
IRAN
“Perang yang seharusnya tidak pernah terjadi” adalah kalimat yang digunakan Wang untuk menggambarkan konflik yang meluas di Timur Tengah, dipicu serangan AS-Israel terhadap Iran dan dibalas dengan serangan balasan.
Ia mengatakan posisi Beijing dapat dirangkum dalam satu frasa—“gencatan senjata dan penghentian pertikaian”, sebuah pernyataan yang telah disampaikan China beberapa hari sebelumnya.
“Kekuatan bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah,” kata Wang, seraya memperingatkan bahwa penggunaan senjata hanya akan “melahirkan kebencian baru” dan menabur benih krisis lanjutan.
Kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial Iran serta negara-negara Teluk “harus dihormati dan tidak boleh dilanggar”, ujar Wang, seraya menambahkan bahwa dunia tidak boleh kembali pada “hukum rimba”.
Ia juga menekankan bahwa rakyat Timur Tengah adalah “tuan sebenarnya di kawasan”. “Merancang revolusi warna atau mengupayakan pergantian rezim tidak akan mendapat dukungan rakyat,” kata Wang.
Negara adidaya, ujarnya, harus “menggunakan kekuatannya dengan itikad baik” dan memainkan peran konstruktif dalam memulihkan ketertiban serta stabilitas kawasan.
JEPANG
Saat ditanya mengenai hubungan China-Jepang, Wang mengatakan arah hubungan bilateral bergantung pada pilihan yang diambil Tokyo.
Hubungan kedua negara tegang setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November tahun lalu mengatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.
Menyebut Taiwan sebagai “urusan dalam negeri China”, Wang bertanya tegas: “Kualifikasi apa yang dimiliki Jepang untuk ikut campur?”
“Sebagaimana diketahui, pelaksanaan hak membela diri didasarkan pada kondisi suatu negara diserang secara bersenjata,” ujarnya. “Jika sesuatu terjadi di wilayah Taiwan China, hak apa yang dimiliki Jepang untuk menjalankan hak membela diri?”
Ia memperingatkan bahwa sejarah menunjukkan bagaimana “krisis kelangsungan hidup negara” pernah dijadikan dalih untuk agresi, seraya menegaskan China “tidak akan pernah membiarkan siapa pun membenarkan kolonialisme atau memutihkan agresi lagi”.
TAIWAN
Wang juga mengulang sejumlah poin yang telah lama disampaikan terkait Taiwan saat ditanya mengenai risiko bentrokan di Selat Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan.
Ia menyebut Taiwan sebagai “inti dari kepentingan inti China” dan sebagai garis batas yang tidak boleh dilampaui.
Diplomat senior itu mengatakan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut telah menjadi bagian dari wilayah China “sejak zaman kuno” dan “tidak akan pernah menjadi sebuah negara”.
Mengutip sejumlah instrumen hukum pasca-Perang Dunia II, ia mengatakan status Taiwan telah “ditetapkan secara tegas”, dan setiap upaya menciptakan “dua China” atau “satu China, satu Taiwan” “ditakdirkan untuk gagal”.
“Proses sejarah untuk menyelesaikan masalah Taiwan dan mencapai reunifikasi penuh China tidak dapat dihentikan,” katanya.
“Mereka yang mengikuti arus zaman akan berjaya; mereka yang melawannya akan binasa.”
EROPA
Mengenai Eropa, Wang menyebutnya sebagai “kutub penting dalam dunia multipolar” dan “kekuatan kunci dalam menjaga stabilitas tatanan internasional”.
“Stabilitas hubungan China-Eropa berakar pada kepentingan bersama, dan kepastiannya berasal dari saling menguntungkan serta kerja sama yang saling memberikan manfaat,” katanya, seraya menambahkan bahwa hubungan bilateral “terus menghangat” selama setahun terakhir.
Wang mengatakan kunci kemajuan hubungan yang stabil adalah agar Eropa mengembangkan persepsi yang tepat tentang China, seraya menambahkan bahwa semakin banyak warga Eropa kini melihat China “bukan sebagai pesaing, melainkan mitra global”, terutama di kalangan generasi muda.
Menolak proteksionisme, ia mengatakan hubungan ekonomi China-Uni Eropa berlandaskan prinsip saling melengkapi, dengan menegaskan bahwa “saling ketergantungan bukanlah risiko” dan “membangun tembok serta hambatan hanya akan mengisolasi diri sendiri”.
Dalam pernyataan yang bernada tajam, Wang mengatakan Eropa seharusnya keluar dari “loteng kecil” proteksionisme dan masuk ke “arena kebugaran” pasar China untuk memperkuat daya saingnya.
Di luar isu tata kelola global, Wang beralih ke kawasan sekitar China. Dia menepis anggapan bahwa meningkatnya pengaruh Beijing telah mengganggu stabilitas regional.
Seorang reporter menanyakan bagaimana China menilai perubahan politik di sejumlah negara tetangga dalam setahun terakhir serta meningkatnya sengketa di antara negara-negara kawasan.
Sambil memosisikan China sebagai penjamin stabilitas Asia, Wang menolak negaranya dibandingkan dengan “kekuatan besar tradisional tertentu” yang menciptakan lingkup pengaruh dan memantik konfrontasi blok.
“Bayangkan jika China, seperti 'kekuatan besar tradisional tertentu', ingin membentuk lingkup pengaruh di kawasan sekitarnya, mengobarkan konfrontasi blok, atau bahkan menjalankan kebijakan yang merugikan negara tetangga demi keuntungan sendiri,” ujarnya.
“Apakah Asia masih akan menikmati stabilitas seperti saat ini? Apakah komunitas internasional masih dapat berbagi peluang pembangunan Asia?” tanya Wang.
“Fakta menunjukkan bahwa China secara konsisten berperan sebagai jangkar keamanan kawasan, mesin pertumbuhan dan kemakmuran, serta pendukung nilai-nilai bersama Asia,” kata Wang.
Sambil menyatakan Beijing “merasa bersyukur” dapat memainkan peran tersebut, ia menambahkan bahwa China siap melakukan upaya yang lebih besar lagi untuk menjaga stabilitas dan pembangunan di kawasan.
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.
