China perkuat diplomasi mineral di tengah perebutan logam tanah jarang

SHANGHAI: Pada akhir 2024, Myanmar sebagai salah satu negara sumber logam tanah jarang terpenting di dunia mengalami kekacauan.

Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) dilaporkan merebut kendali sejumlah pusat tanah jarang di negara bagian Kachin, Myanmar utara. Kawasan yang dilanda konflik ini sejak lama telah menjadi lokasi operasi penambangan bijih lempung ionik oleh operator yang punya hubungan dengan China dan milisi sekutu junta militer Myanmar.

Saat KIA memperketat pengawasan atas perizinan, perpajakan, dan pergerakan bijih, kegiatan penambangan melambat tajam.

Bagi China, gangguan tersebut berdampak besar.

Perbukitan Kachin memasok sebagian besar dysprosium dan terbium yang diproses China sebelum diekspor ke pasar global. Logam tanah jarang berwarna putih keperakan ini dibutuhkan untuk memproduksi magnet berkinerja tinggi pada kendaraan listrik, turbin angin, dan sistem pertahanan canggih.

Pada awal 2025, data bea cukai China menunjukkan bahwa impor senyawa tanah jarang dari Myanmar anjlok. Sebelumnya, Myanmar menyumbang lebih dari separuh pasokan bahan baku tanah jarang China dan sebagian besar nilai impornya.

Lonjakan harga terbium dan dysprosium memicu kekhawatiran di antara produsen dan pedagang magnet China. Mereka khawatir gangguan ini bisa berlangsung lama.

Jadi ketika Perdana Menteri China Li Qiang memperkenalkan aliansi “mineral hijau” dengan negara-negara berkembang pada KTT G20 di Johannesburg, para analis menilai langkah tersebut menunjukkan adanya urgensi strategis yang lebih mendalam.

Inisiatif “Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Internasional untuk Pertambangan dan Mineral Hijau” digambarkan sebagai kerangka untuk mendorong praktik penambangan yang lebih bersih, distribusi manfaat mineral yang lebih adil, serta rantai pasok yang lebih dapat diprediksi. Inisiatif ini juga dipandang sebagai upaya China membentuk standar global yang tengah berkembang untuk mineral kritis yang “hijau”.

Anggota awal aliansi ini mencakup 19 negara seperti Kamboja, Nigeria, Myanmar, Zimbabwe, serta Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO).

Paul Triolo, peneliti senior di Center for China Analysis milik Asia Society Policy Institute, mengatakan inisiatif tersebut mencerminkan keinginan China untuk dipandang sebagai “pemain yang bertanggung jawab” dalam rantai pasok global, bukan pihak yang mengintimidasi.

“China sudah memiliki keuntungan besar di pasar-pasar ini,” kata Triolo kepada CNA, seraya menambahkan bahwa Beijing berupaya memperkuat posisi perusahaan-perusahaan China sekaligus memberi sinyal kepada pemerintah negara tuan rumah bahwa Beijing bisa menawarkan lebih banyak daripada AS dan sekutunya.

Dalam komentar yang dimuat media pemerintah China, Li mengatakan China akan “lebih melindungi kepentingan negara-negara berkembang serta memajukan kerja sama saling menguntungkan dan penggunaan damai mineral-mineral penting”.

BAGAIMANA LOGAM TANAH JARANG MENJADI ALAT PENGARUH GLOBAL

Meski disebut logam tanah jarang, namun kelompok 17 unsur ini sebenarnya tidak langka. Sebagian besar di antaranya melimpah di alam, namun proses ekstraksinya sangat sulit, terkadang berbahaya.

Unsur-unsur tersebut penting untuk memproduksi ponsel pintar, kendaraan listrik, turbin angin, mesin jet, rudal, dan pusat data. Banyak di antaranya memiliki sifat fluoresens, magnetik, atau superkonduktif, dan hampir semuanya sulit dimurnikan.

Proses pemurnian tanah jarang juga memiliki risiko lingkungan.

Bijihnya kerap mengandung produk sampingan radioaktif seperti thorium dan uranium, sehingga membutuhkan pengamanan ketat yang sulit diterapkan di banyak negara.

Dominasi China di sektor logam tanah jarang berawal pada 1980-an, ketika negara itu mulai melakukan penambangan dan pemurnian unsur ini.

Kini, China hampir memonopoli proses tersebut. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), pada 2024 China menyumbang sekitar 60 persen hasil produksi penambangan logam tanah jarang dunia dan 91 persen hasil pemurniannya.

Dalam laporan Reuters pada 19 November lalu, mengutip Benchmark Mineral Intelligence, pasar Barat diproyeksikan masih bergantung pada China untuk 91 persen pasokan logam tanah jarang pada 2030.

Dengan latar tersebut, diplomasi mineral baru China menjadi semakin penting, kata para pakar.

“Tujuan utamanya adalah meredakan kekhawatiran yang berkembang di antara sejumlah sekutu China dalam G20 terkait langkah sepihak Beijing dalam mengendalikan volume ekspor mineral-mineral penting,” kata Jane Nakano, peneliti senior di Program Keamanan Energi dan Perubahan Iklim Center for Strategic and International Studies (CSIS).

“China ingin mencegah dominasi mereka dalam rantai pasok mineral kritis dipandang menjadi semacam beban dalam hubungan internasional,” ujar Nakano, seraya menambahkan bahwa langkah ini bertujuan agar China “tidak kehilangan sekutu dan mitra”.

Contohnya, laporan pada 2023 mencatat bahwa China pernah menerapkan kendali ekspor atas gallium dan germanium, menggunakan pasokan mineral kritis itu sebagai bentuk tekanan.

Para analis dan pemerintah memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengganggu rantai pasok global untuk chip, optik, dan berbagai aplikasi teknologi tinggi lainnya yang bergantung pada unsur-unsur tersebut.

Bahasa yang digunakan dalam Inisiatif Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Internasional untuk Pertambangan dan Mineral Hijau China sangat menekankan istilah seperti “terbuka”, “adil”, “berkelanjutan”, dan “inklusif”, kata para analis.

Kerangka tersebut menjanjikan penambangan ramah lingkungan, pengembangan platform inkubasi penelitian dan pengembangan, dan fasilitasi perdagangan yang selaras dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Para analis menilai pesan yang ingin disampaikan China adalah bahwa negara itu tidak berupaya mendominasi mineral yang dibutuhkan dunia lewat pemaksaan, melainkan melalui kerja sama dan standar yang disepakati bersama.

Beijing berusaha “menghilangkan kesan” bahwa mereka menjadikan dominasi perusahaan-perusahaan China dalam rantai pasok mineral kritis sebagai 'senjata', kata Triolo.

Strategi dan pendekatan China kemungkinan akan disambut baik oleh negara-negara mitra di Global South yang diuntungkan juga dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), lanjut dia.

“China dipandang lebih memahami kebutuhan negara-negara berkembang, sementara kecurigaan terhadap niat sebenarnya dari AS masih tinggi,” katanya, seraya mencatat bahwa perusahaan-perusahaan China “sudah membangun infrastruktur yang substansial”.

“Beijing ingin menggunakan inisiatif mineral bersih untuk memperkuat kemampuan perusahaan-perusahaannya mempertahankan akses ke bahan baku yang penting bagi rantai pasok utama,” tambahnya.

Nakano dari CSIS mengamini pernyataan tersebut.

“China punya semua alasan untuk memperluas dominasinya atas rantai pasok global,” katanya.

“Tapi pada saat yang sama, untuk mempertahankan kehadiran jangka panjang, mereka juga ingin menjangkau banyak pasar G20 dan sebagian pasar BRICS … yang merupakan tujuan besar ekspor mereka.”

“Inisiatif ini mendorong tujuan strategis termasuk mengurangi risiko dalam rantai pasok mineral bersih melalui koordinasi kebijakan … serta perlindungan investasi yang lebih dapat diprediksi,” kata Xiong Lin, profesor madya di Xi’an Jiaotong-Liverpool University.

Dengan bekerja bersama negara-negara berkembang, China “memposisikan dirinya sebagai penetap standar dan teknologi yang kooperatif dalam tata kelola mineral ramah lingkungan,” tambahnya.

Platform inkubasi dan perjanjian investasi regional yang ada dalam inisiatif tersebut, ujar Xiong, dapat “secara bertahap melembagakan pengaruh China dari waktu ke waktu”.

Analis melihat langkah ini sebagai upaya China membungkus dominasi mereka yang memang sudah terjadi sejak lama dengan bahasa multilateral dan standar ramah lingkungan demi memberi kesan lebih halus pada sistem yang timpang.

Pendorong lainnya adalah ketidakamanan pasokan China sendiri.

China makin bergantung pada bahan baku tanah jarang impor. Menurut Thomas Kruemmer, direktur Ginger International Trade and Investment yang berbasis di Singapura, impor kini menopang “sekitar sepertiga produk tanah jarang jadi China”.

“China memiliki jauh lebih sedikit tanah jarang pada akhir tahun ini dibanding awal tahun,” katanya.

Waktu juga menjadi faktornya. Amerika Serikat dan sekutunya telah membentuk koalisi mereka sendiri, Kemitraan Keamanan Mineral (MSP), yang mencakup Australia, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Uni Eropa.

Diluncurkan pada 2022, MSP bertujuan membantu negara-negara kaya mineral mengembangkan sektor pertambangan yang lebih bersih dan transparan tanpa mengikat mereka pada satu pembeli atau pemroses.

“Yang menarik adalah pesannya sangat mirip,” kata Nakano tentang inisiatif China dan MSP.

“Intinya adalah menjadikannya saling menguntungkan … kami tidak datang untuk mengambil kesempatan … kami memahami keinginan negara-negara berkembang kaya mineral untuk menjadi bagian dari rantai pasok teknologi bersih yang tengah tumbuh.”

Triolo mencatat bahwa meski dampak jangka pendek inisiatif China terhadap diversifikasi rantai pasok global mungkin terbatas, langkah tersebut tetap memainkan peran strategis dalam mengamankan akses jangka panjang.

“Upaya AS dan sekutunya untuk mengamankan akses bahan baku sudah menghadapi tantangan besar,” katanya, merujuk pada lamanya proses perizinan tambang, kebutuhan pelatihan tenaga kerja, dan pencapaian skala ekonomi untuk bisa bersaing di level internasional.

“Dalam jangka pendek, langkah baru Beijing kemungkinan belum menjadi tantangan besar bagi upaya AS dan sekutunya, mengingat perusahaan China telah mendominasi sebagian besar rantai pasok mineral kritis.”

Alih teknologi juga tetap menjadi persoalan. Banyak negara ingin melakukan pemurnian tanah jarang di dalam negeri, tetapi China menjaga rapat-rapat rahasia teknologi mereka.

“Malaysia ingin nilai tambah itu bisa dilakukan di negara mereka,” kata Kruemmer. “China bilang: Anda boleh mengirimkan bijih Anda ke China, tetapi teknologi itu tidak kami berikan.”

Memang, China masih memegang daya tawar yang kuat. Negara-negara seperti Myanmar, Laos, dan Malaysia sangat bergantung pada pasokan China, termasuk bahan kimia khusus untuk penambangan. “Tanpa pasokan dari China, ini akan sangat sulit,” ujar Kruemmer.

MINERAL KRITIS DI PERSIMPANGAN

Deklarasi final KTT G20 terakhir memuat pernyataan yang secara halus menyinggung China dengan mengkritik “tindakan perdagangan sepihak” yang berpotensi mengganggu aliran mineral kritis global. Kalimat itu merujuk pada pembatasan ekspor yang diterapkan Beijing pada masa ketegangan perdagangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Para pemimpin Eropa juga menyatakan kekhawatiran atas kendali ekspor Beijing terhadap mineral yang berpotensi digunakan untuk keperluan militer.

Dalam pidatonya di Parlemen Eropa pada 25 November lalu, Komisaris Industri UE Stephane Sejourne menegaskan peringatan itu, mengatakan kepada para anggota dewan Eropa bahwa kini “saatnya bagi Eropa untuk meningkatkan kapasitasnya”.

Sejourne juga mendesak blok tersebut untuk “melipatgandakan upaya” mengurangi ketergantungan pada China dan menyebut pembatasan ekspor tanah jarang oleh Beijing pada April lalu juga “secara langsung menargetkan” Eropa. Ia menyebut akses terbatas terhadap mineral-mineral itu sebagai hal yang “mengkhawatirkan”, meski China kemudian mengumumkan penangguhan sementara sebagian pembatasan tersebut.

Ketegangan kemudian sedikit mereda. Ketika Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu di Korea Selatan pada 30 Oktober, China sepakat menangguhkan kontrol ekspor tanah jarang selama setahun, menurut pernyataan dari Kementerian Perdagangan China.

Di sisi lain, ada pula yang melihat peluang dari upaya diplomatik Beijing.

Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin menyampaikan nada optimistis, menyambut baik nada kooperatif dalam inisiatif baru China. “Saya berharap melalui pertemuan dan forum seperti ini, kita bisa menghindari situasi serupa ke depan dan memiliki akses nyata terhadap mineral tanah jarang,” ujarnya.

Sejumlah pemimpin lain menegaskan bahwa akses saja tidak lagi cukup.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menekankan bahwa Brasil tidak ingin sekadar menjadi pemasok bahan mentah.

“Kami tidak akan hanya menjadi pengekspor, tetapi mitra dalam rantai nilai global untuk mineral penting,” katanya dalam sebuah pidato.

Inilah dinamika yang membentuk ulang lanskap: negara-negara seperti Nigeria, Afrika Selatan, Myanmar, dan Zimbabwe kini didekati oleh China dan AS.

Nakano melihat sisi positifnya. “Negara-negara ini mungkin justru diuntungkan dengan kedatangan Amerika Serikat dan China,” katanya. “Itu memberi mereka daya tawar untuk memperoleh syarat yang jauh lebih baik.”

Xiong sependapat, seraya mencatat bahwa inisiatif ini menawarkan “akses ke standar penambangan ramah lingkungan, kerangka berbagi manfaat dengan masyarakat, dan integrasi ke segmen bernilai tambah lebih tinggi”.

Kerangka tersebut, lanjutnya, selaras dengan strategi industrialisasi dan hilirisasi Afrika.

Namun para ahli memperingatkan bahwa tanpa perlindungan yang dapat ditegakkan, investasi infrastruktur yang signifikan, serta alih keterampilan yang bermakna, negara-negara kaya sumber daya berisiko kembali terjebak pada pola lama dengan label geopolitik baru: mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang jadi.

Untuk saat ini, sebagian besar inisiatif tersebut masih bersifat aspiratif, kata para pakar, seraya menambahkan bahwa inisiatif ini belum memiliki jadwal proyek yang jelas, komitmen investasi, ataupun angka pendanaan.

Keunggulan struktural China—mulai dari skala, efisiensi biaya, hingga kekuatan pasar—tetap kuat.

“Kendali harga logam tanah jarang sejak dulu berada di tangan China,” kata Kruemmer. “Para penambang asing tetap merujuk pada harga China untuk menetapkan harga.”

Xiong menambahkan bahwa meskipun inisiatif ini pada akhirnya dapat memperluas kegiatan penambangan dan pemrosesan di negara mitra, ekspansi itu akan menggunakan “teknologi dan peralatan China … yang terintegrasi melalui standar dan kapabilitas bersama”.

Hal tersebut secara efektif memberi China kekuatan untuk menetapkan aturan yang harus diikuti pihak lain, ujarnya.

Adopsi standar bersih yang selaras dengan China dapat memicu “tarikan permintaan” untuk mineral yang diproses dengan cara yang kompatibel dengan China, ujarnya.

Pada saat yang sama, Triolo mengatakan masih belum jelas bagaimana inisiatif itu akan memengaruhi dominasi jangka panjang China dalam pemurnian dan pemrosesan logam tanah jarang.

“Inisiatif ini kemungkinan membantu memastikan perusahaan China terus mendapatkan akses terhadap bahan baku,” katanya.

“Beijing dapat menawarkan manfaat lain kepada negara-negara, termasuk pembiayaan bersyarat lunak untuk ekspansi infrastruktur.”

Namun dalam jangka pendek, dampaknya akan terbatas.

“Tidak banyak yang akan berubah dalam tiga hingga lima tahun ke depan,” kata Kruemmer, seraya menambahkan bahwa “meningkatkan kapasitas penambangan membutuhkan waktu bertahun-tahun”.

“Jika China berhasil merespons kegelisahan negara-negara yang mulai merasa tidak nyaman dengan dominasi mereka, termasuk negara-negara Afrika yang ingin menghindari hubungan yang eksploitatif, maka China kemungkinan akan berhasil memperpanjang dominasinya,” ujar Nakano.

Bagi negara-negara kaya sumber daya, banyak hal bergantung pada siapa yang bisa menawarkan stabilitas dan permintaan jangka panjang.

“China adalah negara yang tidak bisa diabaikan oleh negara-negara kaya sumber daya karena Beijing sangat membutuhkan mineral-mineral ini,” kata Nakano.

“Jika China sungguh bermaksud seperti yang disampaikannya di G20, mereka harus melakukan banyak pekerjaan berat … dan itu tidak bisa dilakukan dalam semalam.”