'Bursa saham, tetapi untuk data': China uji ambisi perdagangan data lintas negara di Asia Tenggara

SHENZHEN: Sebuah robot pembersih pintar yang dilatih untuk bernavigasi di gedung perkantoran di Shenzhen mungkin dapat bekerja tanpa kendala.

Namun, ketika robot yang sama ditempatkan di sebuah pusat perbelanjaan di Kuala Lumpur, kinerjanya bisa menurun karena harus menghadapi tata letak bangunan dan perilaku konsumen yang berbeda.

Perbedaannya bukan terletak pada perangkat keras, melainkan pada data yang digunakan untuk melatih robot tersebut.

Seiring sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) semakin banyak digunakan lintas negara, akses terhadap data lokal menjadi semakin bernilai, berdampingan dengan algoritma dan daya komputasi.

Kondisi ini mendorong berbagai upaya untuk mencari cara baru agar perusahaan dapat berbagi data secara aman sekaligus mengubahnya menjadi nilai ekonomi—sektor di mana China memposisikan dirinya sebagai pelopor.

Pada 2020, Beijing secara resmi mengakui data sebagai sumber daya ekonomi baru, sejajar dengan faktor-faktor produksi tradisional seperti lahan, tenaga kerja, dan modal.

Sejak itu, China membangun sejumlah bursa data yang sebagian besar melayani pasar domestik, tempat perusahaan memperdagangkan akses terhadap produk dan layanan berbasis data, mulai dari tren konsumen hingga pola industri.

Kini, kemitraan dengan sebuah perusahaan Asia Tenggara sedang menguji apakah perdagangan data lintas negara dapat membuka peluang bisnis bagi kedua belah pihak.

Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani pada 22 Mei antara Shenzhen Data Exchange (SZDEX)—perusahaan milik pemerintah Kota Shenzhen—dan perusahaan teknologi Malaysia Zetrix AI menandai langkah tersebut.

Kedua pihak akan mengeksplorasi cara menghubungkan pasar data yang sedang berkembang di China dan Asia Tenggara.

Direktur pelaksana Zetrix AI Group, Wong Thean Soon, mengatakan kepada CNA bahwa tujuan kerja sama itu adalah membangun model baru perdagangan data lintas negara yang memungkinkan perusahaan bertukar akses terhadap produk data secara aman antara China dan negara-negara ASEAN.

"Bayangkan itu seperti bursa saham, tetapi yang diperdagangkan adalah data," kata Wong.

Namun, para analis menilai, perdagangan data jauh lebih rumit dibandingkan perdagangan barang atau aliran dana melalui sistem keuangan. Berbeda dengan barang yang dikirim melalui pelabuhan atau uang yang berpindah lewat sistem perbankan, data jauh lebih sulit untuk diperdagangkan. 

Para pakar dan pelaku industri juga menilai hingga kini belum ada kesepakatan yang jelas mengenai bagaimana data seharusnya dihargai, dibagikan, dan dikelola di berbagai pasar yang memiliki aturan berbeda.

EKONOMI DATA

Meski disebut "perdagangan data", praktik ini umumnya bukan berarti perusahaan membeli atau menjual basis data mentah.

"Data mentah pada dasarnya tidak diperdagangkan. Yang diperdagangkan umumnya adalah layanan dan produk yang berbasis data," kata Ou, pejabat SZDEX yang membawahkan bisnis data lintas negara. Atas permintaannya, CNA hanya menyebut nama belakangnya.

Ou menjelaskan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan setelah melalui pemeriksaan kepatuhan (compliance) yang ketat.

Dengan kata lain, perusahaan umumnya membayar wawasan atau analisis (insights) yang dihasilkan dari data, bukan membeli data mentah itu sendiri.

Bagi perusahaan yang ingin memasuki pasar baru, informasi semacam itu dapat membantu menjawab berbagai pertanyaan praktis, mulai dari apa yang diinginkan konsumen hingga bagaimana produk perlu disesuaikan dengan karakteristik pasar setempat.

Sebagai contoh, produsen robot pembersih berbasis AI asal China yang ingin berekspansi ke Malaysia mungkin membutuhkan informasi mengenai karakteristik lingkungan bangunan di negara tersebut untuk menyempurnakan sistemnya, tanpa harus memperoleh akses langsung terhadap kumpulan data yang menjadi sumber analisis tersebut.

Ou mengatakan, bursa data seperti SZDEX berperan sebagai perantara yang mempertemukan perusahaan dengan penyedia data, sekaligus memastikan apakah informasi tersebut dapat dibagikan secara aman dan sesuai ketentuan hukum.

Bagi Zetrix AI, tujuan kerja sama dengan SZDEX adalah memungkinkan perusahaan mengakses sekaligus memperoleh nilai ekonomi dari data secara aman, tanpa harus menyerahkan data mentah kepada pihak lain.

"Yang benar-benar dipertukarkan adalah hak akses dan izin penggunaan data," ujar Wong. 

Menurut Wong, salah satu contoh penerapannya adalah perusahaan logistik Malaysia yang melisensikan data rute pengiriman kepada produsen asal China untuk membantu mengoptimalkan rantai pasok. Dalam skema tersebut, pembeli tidak memiliki, ataupun mengakses langsung, kumpulan data mentah yang menjadi dasar analisis tersebut. 

Perusahaan penyedia solusi digital asal Malaysia, WITO Technology, yang menjadi penyedia data pertama dari Malaysia di SZDEX pada 2024, mengatakan, tantangan utama adalah menjelaskan kepada calon mitra bahwa perdagangan data bukan berarti menjual informasi pribadi atau mengirimkan data mentah ke luar negeri.

Pendiri sekaligus CEO WITO Technology, Bryan Ng mengatakan banyak perusahaan pada awalnya khawatir informasi mereka akan "dijual" ke China.

"Apakah data kami akan terekspos? Apakah Anda menjual data kami ke China?" ujar Ng, mengutip sebagian pertanyaan yang kerap dia terima.

Menurut Ng, setiap produk data harus melalui serangkaian peninjauan yang mencakup aspek hukum, teknis, dan kepatuhan sebelum dapat diperdagangkan di bursa data. Fokusnya adalah pada kumpulan data yang telah mendapat persetujuan, bukan informasi pribadi.

AI MENJADI PENDORONG UTAMA

Perkembangan AI juga menciptakan permintaan baru terhadap layanan perdagangan data.

"Model bahasa besar (large language models/LLM) yang sebagian besar dikembangkan di China tetap membutuhkan lebih banyak data dari luar negeri, seperti bahasa lokal, kebiasaan masyarakat, dan informasi spesifik industri," kata Ou. 

Administrasi Data Nasional China (National Data Administration) menjadikan pemanfaatan nilai ekonomi data sebagai salah satu prioritas utama pada 2026. Upaya tersebut difokuskan pada pembangunan pasar data nasional yang terintegrasi serta peningkatan ketersediaan kumpulan data berkualitas tinggi untuk pengembangan AI.

Namun, para ahli menilai bahwa selain daya komputasi, akses terhadap kumpulan data yang spesifik juga akan menjadi faktor penting yang menentukan bagaimana sistem AI dikembangkan dan diterapkan.

Dosen senior di National University of Singapore (NUS) Business School Alex Capri menuturkan, data menjadi semakin bernilai dalam persaingan AI karena karakteristiknya berbeda dengan komoditas konvensional.

"Dalam istilah ekonomi, data merupakan 'komoditas yang tidak habis pakai' (non-expendable commodity). Artinya, seiring meningkatnya daya komputasi, data yang sama dapat dianalisis berulang kali dan terus menghasilkan nilai," ujarnya kepada CNA. 

Meski pertukaran data secara global sebenarnya telah berlangsung melalui pasar privat dan berbagai kerangka berbagi data yang terpercaya, China mengambil pendekatan yang lebih dipimpin negara dengan membangun bursa data khusus serta memperlakukan data sebagai salah satu faktor produksi ekonomi.

Menurut riset yang dipublikasikan pada Mei lalu oleh Qiushi—media resmi Partai Komunis China—bersama sebuah lembaga riset yang berafiliasi dengan badan perencanaan negara, China telah membangun lebih dari 50 bursa data dalam satu dekade terakhir. Jaringan tersebut dipimpin oleh pusat-pusat perdagangan data di Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen. 

Sebagian besar bursa tersebut berfokus pada pasar domestik. Di sana, perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi lainnya menawarkan serta memperdagangkan produk maupun layanan berbasis data di dalam negeri.

Shenzhen kemudian muncul sebagai salah satu lokasi utama uji coba perdagangan data lintas negara di China. Saat ini, SZDEX telah bekerja sama dengan mitra di delapan negara dan kawasan dalam pengembangan produk data dan kepatuhan regulasi, termasuk penyusunan pedoman pertukaran data lintas negara bersama Singapura. 

Mitra Trivium China, perusahaan konsultan strategi yang berbasis di Beijing, Kendra Schaefer, mengatakan China pada dasarnya sedang membangun infrastruktur pasar agar data dapat diperlakukan layaknya aset yang dapat diperdagangkan.

Ia menilai, berbeda dengan aset konvensional seperti tanah atau modal, hingga kini belum tersedia sistem yang matang untuk membuktikan kepemilikan data, menentukan nilainya, maupun mengatur tata kelola transaksinya.

"Perdagangan data pada dasarnya masih bersifat sangat eksperimental," katanya. 

MENGUBAH AMBISI MENJADI KENYATAAN

Zetrix AI meyakini ASEAN—kawasan yang dihuni sekitar 700 juta penduduk dengan keragaman bahasa, budaya, dan tingkat perkembangan ekonomi—berpotensi menjadi lebih dari sekadar konsumen teknologi.

"Pada akhirnya, ini akan menempatkan ASEAN sebagai pusat data yang serius, bukan sekadar konsumen teknologi," kata Wong. 

Bagi perusahaan yang ingin berekspansi ke pasar baru, CEO WITO Technology Bryan Ng mengatakan, layanan data lintas negara dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dibandingkan riset pasar konvensional. Salah satu kelompok yang paling membutuhkan layanan tersebut adalah perusahaan China yang tengah memperluas bisnisnya ke Asia Tenggara.

"Ketika China ingin mengekspor produknya ke ASEAN, mereka membutuhkan analisis yang sangat, sangat komprehensif," ujarnya.

Namun, mewujudkan visi tersebut bukan perkara mudah. Meski China telah bereksperimen dengan transaksi data lintas negara, mengembangkan kerja sama individual menjadi sebuah pasar internasional yang benar-benar berfungsi masih membutuhkan waktu.

Ou mengatakan, kerja sama antara SZDEX dan Zetrix AI masih berada pada tahap awal. Menurutnya, kemitraan tersebut saat ini lebih difokuskan pada pengembangan produk dan saluran kerja sama, bukan membangun platform regional yang telah beroperasi secara penuh.

"Ini merupakan aktivitas komersial," kata Ou, seraya menambahkan bahwa Zetrix AI ingin mempelajari pengalaman Shenzhen dalam mengembangkan pasar data.

"Membangun saluran yang lebih luas untuk sirkulasi data akan menjadi proses yang panjang," ujarnya. 

Sementara itu, Wong menyampaikan, Zetrix AI belum menetapkan jadwal peluncuran resmi. Saat ini, kedua pihak masih berfokus membangun kerangka kemitraan, infrastruktur teknis, dan standar kepatuhan yang dibutuhkan untuk mendukung perdagangan data lintas negara.

Ia menambahkan, perusahaan menargetkan fase uji coba dapat mulai beroperasi dalam 12 hingga 18 bulan ke depan.

Schaefer mengatakan bahwa perdagangan data lintas batas memungkinkan China untuk menguji apakah sistem yang dikembangkan di dalam negerinya dapat berfungsi di negara-negara dengan aturan dan sikap yang berbeda terhadap data.

“Satu hal adalah melakukannya dalam ekosistem tertutup, di mana Anda yang menentukan semua undang-undang dan aturan,” katanya. “Hal lain adalah menjajaki pertukaran ekonomi dengan negara-negara yang belum tentu memiliki aturan yang sama dengan Anda.”

MEYAKINKAN LEBIH BANYAK PERUSAHAAN

Para analis menyatakan bahwa selain membangun infrastruktur, tantangan lain yang tak kalah besar adalah meyakinkan lebih banyak perusahaan agar bersedia berpartisipasi dalam perdagangan data lintas negara.

Direktur Access Partnership Institute, lembaga kajian global yang berfokus pada pemanfaatan teknologi baru bagi masyarakat, Lim May-Ann, mengatakan, keberhasilan inisiatif perdagangan data lintas negara akan sangat bergantung pada apakah perusahaan melihat adanya manfaat yang cukup sekaligus jaminan keamanan yang memadai untuk ikut serta.

"Peluang membangun kepercayaan yang layak secara komersial merupakan tantangan terbesar," katanya. "Tidak ada perusahaan yang akan membuka akses terhadap datanya tanpa alasan yang jelas." 

Sementara itu, CEO WITO Technology Bryan Ng mengatakan hingga saat ini minat terhadap layanan perusahaannya sebagian besar datang dari perusahaan-perusahaan China yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam mengenai pasar Asia Tenggara sebelum berekspansi ke kawasan tersebut.

Namun, menurutnya, banyak perusahaan—termasuk di negara-negara ASEAN—masih dalam tahap memahami bahwa informasi yang mereka miliki sebenarnya memiliki nilai ekonomi.

"Ini masih sangat baru," ujarnya. "Mereka perlu memahami pentingnya data—mengapa data dibutuhkan dan mengapa data memiliki nilai." 

Dosen senior NUS Business School Alex Capri mengatakan, keragaman ASEAN—mulai dari bahasa, budaya, hingga sistem regulasi—justru membuat data dari kawasan ini semakin berharga untuk pengembangan aplikasi AI yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dorongan tersebut muncul ketika ASEAN tengah menyusun berbagai kerangka kerja, termasuk Digital Economy Framework Agreement (DEFA), untuk memperdalam integrasi ekonomi digital sekaligus mendukung arus data yang terpercaya di kawasan. 

Namun, Lim menekankan bahwa membangun ekosistem perdagangan data lintas negara tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Menurutnya, dibutuhkan pula tingkat kepercayaan yang tinggi antarpelaku usaha dan antarnegara.

Ia menyebut berbagai mekanisme perlindungan seperti kerangka perlindungan data pribadi, standar internasional, dan perjanjian kontraktual sebagai instrumen penting untuk mendukung pertukaran data yang lebih aman. 

Bagi Simon Chesterman, profesor hukum sekaligus pakar tata kelola AI di NUS, tantangan terbesar justru bersifat politik: bagaimana memastikan negara maupun masyarakat yang menghasilkan data bernilai tetap memiliki suara dalam menentukan bagaimana data tersebut digunakan.

"Risikonya bukan semata-mata data yang berpindah melintasi perbatasan, tetapi akuntabilitas dari yang tidak ikut berpindah," katanya.