China dan ASEAN tingkatkan perdagangan bebas ke sektor ekonomi digital, hijau, dan konektivitas rantai pasok

KUALA LUMPUR: China dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada Selasa (28/10) resmi menandatangani peningkatan perjanjian perdagangan, seiring upaya kedua pihak memperkuat hubungan di tengah ketidakpastian global dan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat.

Ini merupakan peningkatan kedua dari Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN–China (ACFTA) yang pertama kali ditandatangani pada 2002—menjadikannya perjanjian perdagangan bebas pertama bagi China dan juga bagi ASEAN dengan mitra eksternal utama. Perjanjian itu mulai berlaku pada 2010, sementara negosiasi peningkatan pertama dimulai pada September 2014 dan berlaku pada 2019.

Versi 3.0 yang disebut sebagai peningkatan terbaru ini mencakup bidang ekonomi digital dan hijau, serta konektivitas rantai pasok dan sejumlah sektor lain. Beijing sebelumnya menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah awal untuk memperluas akses pasar di sektor pertanian, ekonomi digital, dan farmasi antara China dan negara-negara ASEAN.

Perjanjian itu ditandatangani oleh Menteri Perdagangan China Wang Wentao dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz, disaksikan oleh Perdana Menteri China Li Qiang dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Malaysia saat ini memegang jabatan ketua bergilir ASEAN, yang kini beranggotakan 11 negara setelah Timor Leste resmi bergabung.

Dalam sambutan pembukaan KTT ASEAN–China usai penandatanganan, Anwar menyebut peningkatan perjanjian tersebut sebagai langkah penting dalam mempererat kerja sama ekonomi kedua pihak.

“Saya kembali berterima kasih kepada rekan-rekan saya di ASEAN dan China atas pencapaian luar biasa ini dalam perjanjian perdagangan bebas pertama ASEAN–China,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Li menyatakan bahwa kesepakatan ini “menandai peluang baru untuk memperluas dan memperdalam kerja sama ekonomi serta perdagangan bilateral”.

Ia menambahkan, China dan ASEAN adalah “tetangga dan saudara yang baik” yang “memiliki hubungan erat, saling terhubung, dan saling bergantung”.

“Selama kita bersatu dan memperkuat diri, kita dapat melepaskan energi luar biasa besar dan menghadapi tantangan apa pun,” katanya.

Selagi memuji kesepakatan dagang yang baru saja ditandatangani, Li menekankan perlunya memperhatikan dinamika baru dalam lanskap internasional.

Ia memperingatkan bahwa unilateralisme dan proteksionisme telah memengaruhi tatanan ekonomi dan perdagangan global, sementara campur tangan eksternal di kawasan terus meningkat.

Meski tidak menyebut negara mana pun, pernyataan Li tampaknya mengacu secara tersirat pada Amerika Serikat.

“Banyak negara dikenai tarif tinggi yang tidak berdasar,” ujarnya.

“Pembangunan saat ini menghadapi risiko dan tantangan yang semakin besar. Dalam menghadapi politik kekuasaan dan intimidasi ekonomi, kita tidak akan memperoleh apa pun dari perpecahan dan konfrontasi. Kita justru akan terpecah dan dikuasai oleh kekuatan eksternal,” kata Li, menegaskan kembali pesan serupa yang ia sampaikan selama tiga hari penyelenggaraan KTT ASEAN.

“Semakin sulit situasinya, semakin teguh pula kita harus menjaga persatuan dan kemandirian. Kita harus membela hak dan kepentingan sah kita melalui saling dukung dan tindakan bersama,” tambahnya.

Dalam pernyataan terpisah setelah penandatanganan perjanjian peningkatan tersebut, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura menyebut bahwa kesepakatan itu membuka peluang baru bagi pelaku usaha di bidang-bidang yang tengah berkembang seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, dan konektivitas rantai pasok — “membantu perusahaan yang beroperasi di Asia Tenggara dan China menangkap peluang baru seperti di sektor kecerdasan buatan dan teknologi finansial (fintech)”.

“Kesepakatan ini juga memperkenalkan komitmen baru untuk menentang praktik bisnis yang tidak adil atau anti-persaingan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen daring dan lintas negara,” tambah kementerian tersebut.

PERDAGANGAN ANTARA CHINA DAN ASEAN

China telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 16 tahun berturut-turut, berdasarkan data bea cukai China. Dalam tiga kuartal pertama tahun 2025, nilai perdagangan China dengan ASEAN mencapai 5,57 triliun yuan (Rp13.012 triliun), naik 9,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

ASEAN merupakan ekonomi terbesar kelima di dunia dengan total produk domestik bruto (PDB) mencapai US$3,9 triliun (Rp64.799 triliun). Kawasan ini juga menjadi mitra dagang terbesar bagi China, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai US$771 miliar (Rp12.808 triliun) tahun lalu, menurut data ASEAN.

Kesepakatan kali ini muncul di tengah upaya Beijing menempatkan diri sebagai pendukung perdagangan bebas dan ekonomi terbuka, meskipun menuai kritik atas kebijakan pembatasan ekspor logam tanah jarang dan sejumlah mineral penting lainnya.

Perundingan perjanjian ini dimulai pada November 2022 dan diselesaikan pada Mei tahun ini.

Kementerian Perdagangan China dalam pernyataan pada Mei lalu, saat mengumumkan selesainya perundingan, menyebut ACFTA 3.0 akan “mendorong integrasi mendalam antara rantai produksi dan pasok kedua pihak”.

Pihak kementerian juga menambahkan bahwa perjanjian yang diperbarui itu akan “memberikan kepastian lebih besar bagi perdagangan regional dan global serta berperan sebagai contoh bagi negara-negara untuk menegakkan keterbukaan, inklusivitas, dan kerja sama saling menguntungkan”.

Paket perjanjian yang dimodernisasi ini bertujuan memperkuat ketahanan rantai pasok serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan.

Para analis sebelumnya mengatakan kepada CNA bahwa ACFTA 3.0 merupakan “peningkatan yang sangat dibutuhkan” untuk memperkuat ketahanan jangka panjang dan memperdalam integrasi ekonomi, meski mereka juga mengingatkan pentingnya bagi Asia Tenggara berhati-hati dalam menghadapi potensi limpahan kelebihan kapasitas industri China ke kawasan.