China gencar beri insentif agar warganya menikah, tapi kenapa masih banyak yang pilih melajang?

SHANGHAI: Pada pagi itu, Liao Xiaofen dibawa dalam tandu pengantin dengan balutan busana tradisional merah marun, siap menjalani tradisi pernikahan yang telah berlangsung selama berabad-abad di China.

Delapan pria mengangkat tandu itu di tengah udara musim gugur yang dingin, bergerak pelan menelusuri jalanan desa yang sempit, menandai awal prosesi pernikahan.

Kampung halaman suaminya di Lyuliang, provinsi Shanxi, berbenah demi acara tersebut.

Lentera merah pembawa keberuntungan dan spanduk sutra menghiasi jalan, sementara gong dipukul dan terompet dibunyikan. Pengantin pria menunggang kuda di depan tandu, ditemani para mak comblang dan pemain musik.

“Rasanya seperti parade pernikahan kuno,” kata Liao, seraya menambahkan bahwa upacara pada 15 November itu terasa khidmat dan tak terlupakan.

“Pernikahan seperti ini adalah pencapaian tertinggi yang diharapkan oleh seorang perempuan," ujarnya kepada CNA.

Liao, 29, dibesarkan di provinsi Guangdong, tetapi memilih menggelar pernikahannya di Shanxi, lantaran tertarik oleh adatnya yang unik dan nuansa megahnya.

Semakin menambah teguh keputusannya itu, kata dia, adalah tawaran hadiah uang tunai dari pemerintah setempat bagi pasangan yang mendaftarkan pernikahan di sana.

“Karena ada hadiah … kami sangat senang. Itu membuat pernikahan ini terasa lebih bermakna,” ujarnya.

Beberapa hari sebelumnya, pasangan itu mengunjungi kantor urusan sipil setempat, di mana mereka menerima akta nikah beserta uang tunai sebesar 1.500 yuan (Rp3,5 juta). Uang itu belum mereka belanjakan.

“(Uangnya) ada di laci, belum tersentuh,” kata Liao.

“Saya bahagia hanya dengan melihatnya.”

Bonus tunai itu memang tidak seberapa, cuma pemanis bagi pasangan seperti Liao dan suaminya. Tetapi di daerah pedesaan dan kota-kota kecil di China, insentif itu bukan hal sepele.

Pada 2024, pendapatan bulanan yang bisa dibelanjakan penduduk pedesaan China rata-rata sekitar 1.900 yuan (Rp4,5 juta). Karena itu, bonus tunai 1.500 yuan lumayan besar bagi masyarakat desa.

Sepanjang 2025, pemerintah daerah di seluruh China gencar memberikan insentif untuk mendorong agar warga mereka menikah.

Di provinsi Zhejiang, kota-kota seperti Ningbo, Hangzhou, Pinghu, dan distrik Keqiao di Shaoxing memberikan voucher senilai hingga 1.000 yuan untuk pasangan yang mendaftarkan pernikahan.

Beberapa daerah lain menawarkan berbagai bentuk acara dan hadiah menarik lainnya, seperti pernikahan massal bertema, voucher untuk fotografi pernikahan, diskon bulan madu, dan bahkan mengadakan akad nikah di klub malam. Semua cara ini dilakukan untuk mendorong pernikahan yang pada akhirnya menyumbang angka kelahiran.

Namun para ahli mengatakan perlu lebih dari sekadar voucher atau insentif untuk mendorong pernikahan yang bisa berujung kelahiran.

“Ada banyak faktor yang menyebabkan penurunan angka fertilitas,” kata Yi Fuxian, seorang demografer dan ilmuwan senior di University of Wisconsin–Madison, kepada CNA.

"Hadiah uang tunai hanya bisa membantu sedikit,” kata Yi, menyinggung berbagai persoalan yang lebih mendasar seperti biaya hidup dan harga rumah yang terus naik, serta tingkat pengangguran yang tinggi.

“Kalau anak muda saja sulit mendapat pekerjaan, mereka jelas tidak bisa menikah, apalagi punya anak,” ujarnya.

“Dulu orang menikah di usia awal 20-an, tetapi sekarang baru menikah di usia 30-an.”

Ia menambahkan, usia yang lebih tua berarti semakin kecil kemungkinannya untuk hamil dan melahirkan dengan mudah.

ALASAN PILIH MELAJANG

Angka kelahiran di China terus menurun, sementara angka pernikahan — yang sangat terkait dengan tingkat fertilitas — merosot ke titik terendah dalam sejarah negara itu.

Meski tahun ini ada sedikit kenaikan, namun jumlah pernikahan turun lebih dari separuh dibanding satu dekade terakhir.

Pada 2024, terdapat 6,1 juta pasangan yang menikah di China, turun hampir 55 persen dibanding 2013, menurut data Kementerian Urusan Sipil negara itu.

Data pemerintah China juga menunjukkan hampir 30 persen warga berusia 30 tahun belum menikah pada 2023 — lebih dari dua kali lipat dibanding sedekade sebelumnya, ketika hanya 14,5 persen yang masih lajang pada usia tersebut.

Dalam sembilan bulan pertama tahun ini, 5,15 juta pasangan mendaftarkan pernikahan, naik dari 4,75 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Namun analis menilai kenaikan itu terutama dipicu reformasi terbaru yang menyederhanakan proses pendaftaran, bukan karena meningkatnya minat terhadap pernikahan.

Banyak perempuan muda di China yang mempertanyakan apakah pernikahan sepadan dengan konsekuensinya.

Bagi Su Meng, pekerja sektor teknologi berusia 32 tahun di Shanghai, jawabannya adalah tidak.

Sudah mandiri secara finansial, ia merasa tidak punya alasan untuk menikah. “Pernikahan adalah sesuatu yang akan saya hindari dengan sengaja, dan menurut saya sikap ini makin umum di kalangan perempuan muda China,” ujarnya kepada CNA.

Dia tidak menolak konsep pernikahan — bahkan menyebutnya “romantis” — tetapi menilai hukum di China hanya memberi perlindungan terbatas bagi perempuan.

“Banyak dari kami yang merasa menikah atau tidak hampir tidak ada bedanya,” katanya. “Bahkan, banyak anak muda merasa pernikahan seperti menandatangani kontrak yang mengorbankan kebebasan pribadi.”

Su mengkritik aturan masa tunggu perceraian 30 hari yang berlaku di China, bahkan untuk pasangan yang sepakat berpisah. Selama periode itu, salah satu pihak bisa menarik permohonan, dan seluruh proses kembali ke titik awal.

Meski aturan itu dimaksudkan untuk mencegah keputusan impulsif, Su menilai justru dapat memperpanjang hubungan yang secara emosional atau bahkan merusak fisik — terutama bagi perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga jadi salah satu alasan utama warga China pilih tidak menikah.

Mu Zheng, asisten profesor di Departemen Sosiologi dan Antropologi National University of Singapore, mengatakan kepada CNA: “Di China, isu ini masih merupakan konsep yang cukup samar.”

Mu mencatat bahwa kekerasan verbal dan emosional kerap dianggap urusan rumah tangga semata meski konsekuensinya serius, terutama ketika masalah kesehatan mental meningkat di kawasan perkotaan.

“Banyak persoalan domestik seperti ini seharusnya dibahas di ruang publik,” ujarnya. “Kalau negara ingin warganya menikah demi menopang masyarakat yang berfungsi, sejauh mana negara bisa melindungi kami?”

Perubahan yang berarti, kata Mu, membutuhkan reformasi hukum, alokasi sumber daya, dan akuntabilitas yang lebih kuat.

“Dukungan yang dibiayai negara harus lebih banyak, misalnya lewat pekerja sosial,” katanya, terutama bagi keluarga yang mengalami trauma atau konflik. “Tetapi jelas, saat ini masih jauh dari cukup.”

Perubahan sosial di China juga menggeser cara publik memandang pernikahan.

“Mulai dari pendampingan emosional hingga jaminan finansial, banyak fungsi tradisional pernikahan kini melemah,” kata Mu.

“Sebagai perempuan Asia, begitu masuk ke pernikahan, ekspektasi klasik langsung muncul. Namun perempuan masa kini yang mandiri bisa menghidupi diri sendiri, sehingga pernikahan terasa kurang menarik.”

Ketimpangan gender di rumah tangga tetap menjadi penghalang besar, lanjutnya.

“Perempuan masih memikul tanggung jawab utama untuk mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar,” katanya.

Bagi banyak perempuan, risikonya terasa tidak sebanding. “Aturannya memang merugikan. Kalau Anda paham permainannya, Anda bisa saja memutuskan tidak ingin ikut,” ujar Su.

“Pernikahan itu seperti bungee jumping, ketika seseorang memberi tahu Anda kemungkinan cederanya 10 sampai 30 persen , tidak ada yang melindungi, dan pelakunya hanya akan dihukum ringan,” kata Su.

“Apakah Anda akan melompat? Saya jelas tidak. Begitulah rasanya pernikahan saat ini.”

“Orang bilang saya terlalu negatif melihat pernikahan, tapi begitulah hidup,” ujarnya.

“Kalau melakukan sesuatu yang berisiko, Anda membeli asuransi. Jadi, apa asuransi untuk pernikahan? Di mana jaring pengamannya?”

Pandangan Su mencerminkan sentimen yang lebih luas, bukan pengecualian, kata Mu, sang sosiolog.

Perempuan “tak mau berkompromi lagi,” ujarnya.

“Bahkan kalau mereka menemukan ‘Mr Right’, mereka tetap memikirkan segala kerumitannya, jadi untuk apa repot-repot?”

Meski begitu, sebagian perempuan muda China masih terbuka pada ide pernikahan — tetapi dengan syarat.

Di usia 28 tahun, Yang meninggalkan rumah keluarganya di Harbin menuju Shanghai, ingin hidup mandiri dan, mungkin, mencari jodoh.

Namun bagi orang tuanya, status lajang Yang dianggap sebagai kegagalan.

“Saya pindah ke Shanghai meski harus makan mi instan, berdesakan di kereta bawah tanah, bekerja 9-9-6 atau bahkan 0-0-7,” katanya. “Karena saya takut pulang — bahkan takut berbicara dengan orang tua.”

Bagi mereka, pernikahan dan memiliki anak adalah kewajiban, bukan pilihan, ujarnya.

“Kalau Anda bicara soal menikah karena cinta, mereka mencibir,” katanya.

Kunjungan ke sudut perjodohan terkenal di People’s Park, Shanghai, membuatnya semakin patah hati.

Di tempat itu lebih banyak orang tua lanjut usia yang saling bertukar biodata anak-anak mereka daripada para lajang itu sendiri — terasa seperti transaksi.

“Itu bukan tentang anak muda yang ingin menikah, tapi tentang orang tua yang cemas dan berusaha menyelesaikan ‘masalah’,” katanya.

“Dulu saya percaya cinta sejati bisa mengalahkan segalanya,” ujar Yang. “Saya benar-benar ingin menemukan seseorang dan membangun keluarga bersama.”

Ia masih berharap menemukan pasangan — tetapi tidak dengan mengorbankan diri atau sekadar menerima siapa saja.

“Pernikahan adalah sebuah anugerah hanya jika saya menemukan seseorang yang benar-benar ingin saya habiskan sisa hidup saya dengannya,” ujarnya.

“Bukan soal mencapai usia tertentu di mana dua pihak saling berkompromi dan pasrah.”

Ia percaya pernikahan yang sehat bisa membawa kestabilan.

“Kalau dua orang menghadapi masalah, selalu ada cara untuk menyelesaikannya,” katanya.

“Dari sudut pandang ekonomi, pernikahan bahkan bisa membawa lebih banyak keuntungan bagi perempuan — setidaknya Anda punya rumah, dan jika suami punya penghasilan layak, Anda tidak perlu cemas terus soal keuangan.”

BANTUAN TUNAI, MENDORONG PERNIKAHAN?

Sebagian besar insentif lokal berupa voucher dengan persyaratan belanja minimum. Misalnya, mengeluarkan 2.000 yuan untuk mendapatkan diskon 100 yuan.

Kupon-kupon ini umumnya hanya bisa ditukar untuk pengeluaran terkait pernikahan seperti fotografi, katering, perhiasan, dan perjalanan bulan madu.

Daerah Pujiang di Jinhua mengambil pendekatan serupa dengan menerbitkan delapan voucher per pasangan, masing-masing bernilai diskon 100 yuan untuk pembelian di atas 200 yuan.

Hanya sedikit tempat yang menawarkan uang tunai langsung. Lyuliang, tempat Liao menikah, memberikan 1.500 yuan tunai kepada pengantin baru yang memenuhi syarat di konter pendaftaran tanpa perlu mengajukan permohonan.

Di distrik Baiyun Guangzhou, desa Nanling baru-baru ini memperkenalkan paket “pernikahan-plus-kelahiran” yang menawarkan hingga 80.000 yuan (Rp189 juta) untuk pernikahan pertama dan hingga 120.000 yuan (Rp280 juta) untuk kelahiran anak — asalkan pernikahan itu bertahan setidaknya satu tahun.

Namun di tengah antusiasme pemerintah daerah, para analis meragukan insentif finansial jangka pendek dapat benar-benar meningkatkan angka pernikahan di China atau meredakan tekanan demografis negara itu.

“Itu pada dasarnya mustahil,” kata Yi dari University of Wisconsin–Madison.

“Untuk mengubah keadaan secara mendasar, dibutuhkan reformasi besar-besaran di seluruh aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, ketenagakerjaan, properti, industri, dan model pemerintahan.”

Para ahli mengatakan subsidi pernikahan di China serupa dengan berbagai eksperimen di Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara Eropa — sebagian besar tidak berhasil meningkatkan angka pernikahan atau kelahiran secara signifikan.

“Dibanding negara lain, kebijakan China saat ini bukan hal baru,” ujar Yi. “Upaya kecil seperti ini tidak memberikan dampak besar.”

Namun meski dampaknya terbatas, insentif bukan sepenuhnya salah arah, kata Mu dari NUS.

Insentif dapat mendorong mereka yang sebenarnya ingin menikah tetapi terhambat kendala praktis, ujarnya. “Kebijakan seperti ini tetap masuk akal bagi pasangan yang masih ragu,” kata Mu.

Penolakan yang lebih dalam, bagaimanapun, bersumber dari persoalan struktural yang belum terselesaikan — terutama soal perlindungan hukum dalam pernikahan. “Hak individu dalam pernikahan harus lebih diakui dan dilindungi,” ujar Mu.

Budaya juga menjadi salah satu sebab keengganan untuk menikah.

Di banyak kota besar China yang hiperkompetitif, banyak anak muda merasa terkuras secara emosional.

Bagi sebagian orang, bahkan urusan romantis pun terasa sebagai beban tambahan.

“Kita hidup di masyarakat yang terlalu sibuk dan terlalu menekan sehingga orang sulit merenungkan apa yang benar-benar mereka inginkan,” kata Mu. “Sulit untuk mengejar hidup yang seimbang dan berkualitas.”

Bagi pasangan China yang menikah, punya anak tidak lagi menjadi keniscayaan. Banyak anak muda memilih hidup bersama jangka panjang atau hubungan ganda-berpenghasilan tanpa anak, bebas dari ekspektasi tradisional.

“Sisi positifnya,” ujar Mu, “kebebasan dan individualisme yang meningkat memberi generasi muda lebih banyak pilihan.”

Liao, si pengantin baru, percaya keputusan membangun keluarga harus dituntun bukan oleh tekanan atau ketakutan, tetapi oleh waktu yang tepat dan keyakinan pada rencana hidup masing-masing.

“Kalau ada anak, saya akan sangat senang; kalau belum ada, tidak apa-apa menunggu. Kami menjalani pernikahan seperti biasa.”

Nasihatnya bagi orang lain — dan dirinya sendiri — sederhana. “Jangan menikah hanya demi status menikah,” ujarnya. “Saat memilih pasangan, pikirkan untuk diri sendiri dan jangan biarkan ekspektasi masyarakat memengaruhi Anda.”

“Pasangan yang tepat bisa melindungi Anda dari badai. Kuncinya adalah menemukan orang yang tepat — meski butuh waktu. Anda harus menikah karena cinta.”

“Yang menentukan pernikahan adalah kesiapan dalam hubungan, bukan karena terpentok usia. Itu saja.”