Apa arti kemenangan telak BN di pilkada Johor bagi PM Anwar dan lanskap politik Malaysia?

JOHOR BAHRU: Kemenangan telak Barisan Nasional (BN) dalam pemilihan negara bagian Johor telah memperkuat posisi tawar koalisi tersebut di dalam pemerintahan persatuan federal Malaysia, sekaligus mengungkap tantangan yang lebih mendalam bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan blok Pakatan Harapan (PH)-nya, demikian menurut para analis.

Hasil mengecewakan PH dalam pemilu pada Sabtu (11/7) menambah tekanan baru bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Para pakar mengatakan, hasil itu juga menunjukkan bahwa basis suara etnis minoritas yang selama ini dapat diandalkan PH kini tidak lagi menjamin — sebuah perkembangan yang menaikkan taruhan menjelang pemilihan negeri Negeri Sembilan dalam beberapa pekan ke depan.

Baik BN maupun PH adalah rival di Johor, meskipun keduanya menjadi mitra dalam pemerintahan persatuan federal di bawah Anwar.

BN memenangi 48 dari 56 kursi majelis negeri Johor, bertambah delapan kursi dibanding pemilihan negeri 2022. PH meraih delapan kursi sisanya, kehilangan empat kursi dari raihan sebelumnya yang berjumlah 12.

“Kemenangan telak BN memperkuat posisi tawar UMNO (United Malays National Organisation) di dalam pemerintahan federal, sementara Pakatan Harapan mungkin akan menghadapi tekanan yang lebih besar,” kata analis sosiopolitik Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya kepada CNA.

UMNO adalah partai dominan di dalam BN.

“Anwar dan PH perlu segera memperbaiki strategi, memobilisasi pemilih, dan merespons isu biaya hidup,” tambahnya.

APA YANG MENGUNTUNGKAN BARISAN NASIONAL?

Para analis mengatakan, kemenangan meyakinkan BN didorong oleh daya tarik figur calon menteri besar de facto mereka, Onn Hafiz Ghazi, ditambah dengan kelemahan dan perpecahan di kubu lawan.

Sejak menjadi Menteri Besar Johor pada 2022, Onn Hafiz membangun reputasi sebagai administrator yang berorientasi pada hasil.

Johor mencatatkan diri sebagai negara bagian dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Malaysia pada 2025, dengan produk domestik bruto (PDB) tumbuh 8 persen, jauh di atas rata-rata nasional 5,2 persen.

Negera bagian itu juga menarik rekor investasi senilai RM110 miliar (sekitar Rp488,3 triliun), melampaui Selangor dan Kuala Lumpur.

Di luar indikator ekonomi, para analis mengatakan, pria berusia 47 tahun itu membangun citra sebagai pemimpin yang turun langsung ke lapangan dengan kerap berinteraksi dengan warga dan mengawasi langsung upaya mengatasi persoalan lama, termasuk kemacetan lalu lintas di Causeway Johor-Singapura dan perbaikan jalan.

“Onn Hafiz adalah faktor kunci di balik kemenangan ini, karena berhasil memproyeksikan citra stabilitas, pembangunan, dan kepemimpinan generasi baru,” kata Awang Azman.

Dukungan itu tercermin dari hasil yang diraih Onn Hafiz sendiri. Ia mempertahankan kursi Dewan Undangan Negeri Machap dengan mayoritas 15.375 suara, dua kali lipat lebih tinggi dari suara yang ia raih pada 2022, yakni 6.543.

Ia dilantik kembali sebagai Menteri Besar Johor untuk masa jabatan kedua pada Minggu (12/7) sore.

Azmi Hassan, peneliti senior di Nusantara Academy for Strategic Research, mengatakan, Onn Hafiz juga menunjukkan kepercayaan politik selama kampanye dengan secara terbuka menantang Anwar terkait isu seperti otonomi fiskal yang lebih besar bagi Johor.

Ia juga mendesak Putrajaya agar mempercepat proyek-proyek infrastruktur besar, termasuk sistem Elevated Autonomous Rapid Transit (E-ART) yang diusulkan.

“Onn Hafiz menunjukkan bahwa ia berani menghadapi Anwar, yang berkampanye intens di Johor,” kata Azmi kepada CNA.

Para analis mengatakan, BN juga diuntungkan oleh ketiadaan penantang kredibel di daerah pemilihan mayoritas Melayu di Johor, yang mencakup sekitar tiga perempat kursi di negeri itu.

Mereka merujuk pada meningkatnya ketegangan di dalam koalisi oposisi Perikatan Nasional (PN), ketika dua partai komponen terbesarnya — Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) — menjalani pemilu dalam kondisi terpecah di bawah panji koalisi yang sama.

Perpecahan itu terlihat jelas sepanjang masa kampanye.

PAS menyerukan para pendukungnya agar mendukung BN di daerah pemilihan yang tidak diikuti kandidat PN. Namun, Presiden Bersatu sekaligus mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin mengatakan kepada CNA bahwa arahan tersebut "tidak masuk akal".

Akibatnya, PN gagal memberikan perlawanan serius sehingga memungkinkan UMNO, sebagai partai utama BN, merebut kembali tiga kursi yang sebelumnya dikuasai PN, yakni Bukit Kepong, Maharani, dan Endau, kata para analis.

"Semua faktor berpihak kepada Onn Hafiz dan BN untuk tampil baik di kawasan mayoritas Melayu. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi yang lebih tinggi di daerah-daerah tersebut, yang menunjukkan mesin BN bekerja penuh untuk menggalang dukungan," kata James Chin, profesor Kajian Asia di University of Tasmania, kepada CNA.

Tingkat partisipasi rata-rata dalam pemilu kali ini mencapai 68,73 persen. Namun, kawasan yang didominasi UMNO seperti Semarang, Sri Medan, dan Sedili mencatat tingkat partisipasi di atas 70 persen.

Sebaliknya, para analis menyatakan, buruknya performa PH juga ditandai oleh rendahnya tingkat partisipasi di daerah-daerah yang mayoritas pemilihnya berasal dari kelompok etnis minoritas, seperti Perling, Tangkak, dan Bekok, yang semuanya mencatat partisipasi di bawah 60 persen.

Menurut Chin, "Hal ini menunjukkan banyak pemilih Tionghoa tidak datang ke TPS. Kemungkinan mereka kecewa terhadap PH dan ingin menghukum DAP (Democratic Action Party)."

DAP merupakan salah satu partai utama PH dan telah lama dikenal sebagai pembela kepentingan kelompok etnis minoritas di Malaysia.

Hasil buruk DAP di Johor menyusul kemunduran lain dalam pemilu Negara Bagian Sabah baru-baru ini, ketika partai tersebut gagal memenangkan satu pun kursi yang diperebutkannya. Sebelum pemilihan itu, DAP menguasai enam kursi di Sabah.

APA YANG MEMBUAT PH DAN PARTAI-PARTAI LAIN GAGAL?

Kemenangan besar BN di Johor juga dipengaruhi oleh kesulitan yang dialami para pesaingnya. PH kehilangan dukungan dari kelompok-kelompok pemilih penting, sementara partai-partai lain gagal menciptakan terobosan berarti.

PH tetap menjadi blok oposisi terbesar di Johor, meskipun jumlah kursinya di Dewan Undangan Negeri kini menyusut menjadi delapan dari sebelumnya 12.

Para analis mengatakan, kekalahan tersebut sangat memukul karena beberapa kursi yang selama ini dianggap sebagai basis kuat DAP justru direbut oleh partai-partai komponen BN yang berbasis etnis minoritas, yakni Malaysian Chinese Association (MCA) dan Malaysian Indian Congress (MIC).

MCA merebut Tangkak, Jementah, dan Johor Jaya dari DAP, sementara MIC memenangkan Perling.

"Jelas bahwa sebagian pemilih Tionghoa dan India kini cukup frustrasi terhadap PH sehingga bersedia memberikan dukungan kepada MCA dan MIC," kata Azmi dari Nusantara Academy for Strategic Research.

"Apa yang kita lihat di Sabah tampaknya kini telah menyebar ke Semenanjung Malaysia."

Setelah hasil pemungutan suara pada Sabtu tersebut, MCA kini menguasai delapan kursi di Dewan Undangan Negeri Johor, dibandingkan enam kursi milik DAP. Ini menjadi pembalikan simbolis di sebuah negeri tempat DAP terus memperluas pengaruhnya sejak 2008 di bawah kepemimpinan tokoh senior Lim Kit Siang.

Chin dari University of Tasmania mengatakan, hasil tersebut memunculkan pertanyaan sulit mengenai posisi DAP sebagai suara politik utama kelompok etnis minoritas di Malaysia.

"DAP bahkan membawa kembali Lim Kit Siang ke arena kampanye. Namun, pesan dari hasil pemilu ini jelas: masa bulan madu mereka dengan pemilih Tionghoa benar-benar telah berakhir," ujarnya.

Azmi menyebut hasil pemilu tersebut sebagai "pukulan besar" bagi PH, seraya berpendapat bahwa koalisi itu tidak lagi bisa mengandalkan pemilih etnis minoritas sebagai basis elektoral yang setia.

Satu-satunya hiburan bagi PH adalah keberhasilannya merebut Puteri Wangsa dari Malaysian United Democratic Alliance (MUDA), setelah kandidat Parti Keadilan Rakyat (PKR), Maszlee Malik, meraih kemenangan. PKR yang dipimpin Anwar merupakan salah satu partai komponen PH.

Kemenangan tersebut memastikan PKR tetap memiliki pijakan di Dewan Undangan Negeri Johor setelah kandidatnya, Arthur Chiong, kalah di Bukit Batu dari kandidat MIC, Kumaran Ramakrishnan.

Bagi PN, menurut para analis, hasil pemilu membawa implikasi yang beragam.

Mereka menilai, meskipun PAS kehilangan satu-satunya kursinya di Johor, yaitu Maharani, yang direbut UMNO, basis dukungan partai Islam itu tetap terkonsentrasi di kawasan jantung Melayu dan negara-negara bagian di utara, sehingga dampak jangka panjang dari kekalahan tersebut diperkirakan terbatas.

Namun, Bersatu muncul sebagai pihak yang paling dirugikan. Kandidatnya, Sahruddin Jamal, kalah di Bukit Kepong, sebuah daerah pemilihan yang berada di Pagoh, basis politik Presiden Bersatu sekaligus mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

"Bersatu telah kehilangan satu kursi penting, dan akan sulit bagi Muhyiddin maupun partai itu untuk bangkit dari kemunduran ini," kata Azmi.

Bagi partai-partai kecil, pemilu di Johor menjadi pengingat yang pahit.

MUDA yang mengusung agenda politik anak muda kehilangan satu-satunya kursi Dewan Undangan Negeri yang dimilikinya, Puteri Wangsa. Ini menjadi pukulan bagi upayanya membangun basis akar rumput di luar kawasan perkotaan.

Para analis mengatakan, partai tersebut kini perlu membuktikan bahwa mereka mampu berkembang melampaui daya tarik pribadi mantan presidennya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, yang masih menjabat sebagai anggota parlemen Muar.

Parti Bersama Malaysia (Bersama), yang baru pertama kali mengikuti pemilihan, bernasib lebih buruk. Partai itu kehilangan keunggulannya di seluruh 15 daerah pemilihan yang diikutinya setelah hanya memperoleh antara 3 hingga 6 persen suara, jauh di bawah ambang batas 12,5 persen yang diperlukan.

Didirikan oleh mantan pemimpin PKR, Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad, Bersama gagal tampil sebagai alternatif yang berarti bagi para pendukung PH maupun memecah suara oposisi secara signifikan.

Sebelumnya, para analis menilai, Bersama berpotensi menarik pemilih di kawasan perkotaan dengan memosisikan diri sebagai partai reformis sekaligus penantang bagi PH.

Meski demikian, buruknya kinerja PH menunjukkan masih ada ruang politik bagi partai-partai seperti MUDA dan Bersama untuk menarik dukungan pemilih perkotaan dan etnis minoritas apabila mampu membangun identitas politik yang lebih jelas.

"Masih ada pasar bagi partai-partai yang berada di sisi kiri spektrum politik," kata konsultan geopolitik Viewfinder Global Affairs, Adib Zalkapli, kepada CNA.

"Apakah mereka bisa bangkit atau tidak akan bergantung pada bagaimana mereka memosisikan diri kembali setelah pemilihan negeri Johor."

APA SELANJUTNYA?

Pemilu di Johor dipandang sebagai ujian bagi hubungan antara BN dan PH. Namun, para pemimpin kedua koalisi menegaskan bahwa hasil pemilihan tidak akan memengaruhi kerja sama mereka dalam pemerintahan di tingkat federal.

Berbicara kepada wartawan sebelum hasil resmi diumumkan pada Sabtu, Ketua BN Ahmad Zahid Hamidi menyampaikan, koalisi tersebut akan terus bekerja sama dengan pemerintahan persatuan pimpinan Anwar demi menjaga stabilitas politik dan kesejahteraan rakyat Malaysia.

Senada dengan itu, Direktur Pemilihan PKR Amirudin Shari menyatakan, komitmen pemerintahan persatuan untuk tetap "utuh hingga akhir masa jabatan" tidak berubah. Anwar merupakan Presiden PKR.

Meski demikian, Awang Azman dari Universiti Malaya (UM) berpendapat, kemenangan telak BN di Johor akan memperkuat posisi tawar UMNO dalam pemerintahan federal sekaligus meningkatkan tekanan terhadap PH.

Pada saat yang sama, Azmi dari Nusantara Academy for Strategic Research menilai, ketegangan antara BN dan PH berpotensi meningkat.

Ia menunjuk pada perselisihan antara Wakil Ketua DAP Nga Kor Ming dan Sekretaris Jenderal BN Zambry Abdul Kadir yang mencuat selama kampanye pemilihan negeri Johor.

Nga, yang juga menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah, menuding Kementerian Pendidikan Tinggi "lambat seperti kura-kura" dalam memberikan akses kepada pemegang Unified Examination Certificate (UEC) untuk melanjutkan studi di universitas negeri. Isu tersebut telah lama menjadi persoalan sensitif bagi komunitas Tionghoa di Malaysia.

Zambry, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, kemudian menyebut pernyataan Nga sebagai "ucapan yang tidak bertanggung jawab" dari sesama anggota kabinet.

UEC merupakan sertifikat yang diberikan oleh sekolah menengah independen berbahasa Mandarin di Malaysia. Meski diakui oleh banyak universitas ternama di luar negeri dan perguruan tinggi swasta di Malaysia, sertifikat tersebut hingga kini belum diakui pemerintah Malaysia sebagai syarat masuk universitas negeri maupun untuk bekerja di sektor layanan sipil.

Selama kampanye pemilihan Johor, Nga juga sempat mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatan partainya apabila BN memenangkan lebih dari 40 kursi dalam pemilihan tersebut.

Namun, setelah hasil pemungutan suara diumumkan, Nga menjelaskan bahwa janji tersebut berlaku dengan syarat mantan Perdana Menteri Najib Razak dibebaskan tanpa menjalani hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Menyusul kemenangan telak BN, Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh melalui Facebook mendesak Wakil Ketua DAP itu menepati janjinya. Ia bahkan menyatakan siap "membantu menyusun surat pengunduran diri" Nga.

"Stabilitas (pemerintahan persatuan) akan bergantung pada kedisiplinan kepemimpinan Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim dalam memisahkan persaingan di tingkat negara bagian dari kerja sama di tingkat federal," kata Awang Azman kepada CNA.

Para analis mengatakan, perhatian kini akan tertuju pada apakah PH dan Anwar mampu bangkit dalam pemilihan di Negeri Sembilan. Mereka menyebut pemilihan tersebut sebagai "ujian besar berikutnya" yang dapat menentukan kapan pemilihan umum Malaysia selanjutnya akan digelar, yang menurut jadwal harus dilaksanakan paling lambat Februari 2028.

"PH telah kehilangan momentumnya, sementara UMNO sedang berada dalam tren positif menjelang Negeri Sembilan dan Melaka. Jika Anwar tidak mampu membalikkan keadaan di Negeri Sembilan di tengah sengketa yang melibatkan institusi kerajaan, ia bisa berada dalam posisi yang sulit," tutur Chin dari University of Tasmania.

Pemilu negara bagian di Melaka dijadwalkan berlangsung paling lambat pada awal 2027. Namun, CNA sebelumnya melaporkan bahwa BN, yang memimpin pemerintahan negara bagian tersebut, berpeluang membubarkan dewan lebih awal sehingga pemilihan dapat digelar pada paruh kedua 2026.

Berbeda dengan Johor, Negeri Sembilan diperintah bersama oleh BN dan PH, mencerminkan model pembagian kekuasaan yang diterapkan dalam pemerintahan persatuan di tingkat federal.

Pemilihan negeri Negeri Sembilan juga akan berlangsung di tengah sengketa yang masih berlangsung terkait institusi kerajaan di negara bagian tersebut, yang turut memperkeruh hubungan antara BN dan PH.

Dewan Undangan Negeri yang beranggotakan 36 kursi saat ini terdiri atas 17 anggota dari PH, 14 dari UMNO, dan lima dari PN.

Zahid mengatakan, BN akan bertanding secara mandiri dalam pemilihan tersebut setelah PH menyatakan akan mencalonkan kandidat di seluruh 36 daerah pemilihan.

Adib dari Viewfinder Global Affairs mengatakan, waktu penyelenggaraan pemilihan umum Malaysia berikutnya kemungkinan akan bergantung pada kinerja PH di Negeri Sembilan.

"Jika PH kembali gagal di Negeri Sembilan atau bahkan kehilangan negara bagian itu kepada BN, kita bisa memperkirakan pemilihan umum baru akan digelar tahun depan agar momentum BN dan euforia yang tercipta dari kemenangan dalam pemilihan negeri terlebih dahulu mereda," ujarnya.