Wacana Bank SCO: Langkah baru China menantang dominasi dolar AS

SINGAPURA: China mendorong agar Shanghai Cooperation Organization (SCO) mendirikan bank pembangunan sendiri. Para analis menilai, ini adalah langkah China untuk memperluas penggunaan yuan sekaligus mengurangi pengaruh lembaga keuangan global yang didominasi Barat seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Analis menambahkan, lembaga multilateral ini berpotensi menjadi penyelamat bagi negara-negara yang menghadapi sanksi Barat, memberi negara berkembang sumber pendanaan alternatif serta mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Berbicara di KTT SCO di Tianjin awal bulan ini, Presiden China Xi Jinping mengumumkan rencana pendirian bank pembangunan—dan menyerukan agar negara-negara mempercepat realisasinya.

“Bank ini harus segera didirikan untuk memberikan dukungan yang lebih kuat bagi kerja sama keamanan dan ekonomi antarnegara anggota,” kata Xi.

Negara-negara anggota SCO adalah Rusia, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Belarus dan China sendiri. Dua negara anggota, Rusia dan Iran, tengah menghadapi sanksi Barat.

Para pakar mengatakan kepada CNA bahwa jika terealisasi, Bank SCO bukan sekadar lembaga pinjaman baru. Kehadirannya akan melengkapi BRICS New Development Bank (NDB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dalam jaringan lembaga multilateral yang dipimpin China untuk menggeser dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global.

“Bank-bank China sangat besar,” ujar Charles Chang, profesor keuangan di Universitas Fudan, Shanghai, seraya mencatat bahwa China telah memiliki empat bank terbesar di dunia, yakni Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank (CCB), dan Bank of China (BOC).

“Ada akumulasi modal yang luar biasa di sana. Karena itu, kapan dan bagaimana mereka bergerak pasti akan membawa dampak besar,” kata Chang.

Bank SCO hadir pada momen krusial ketika ketegangan tarif kian meningkat sementara dominasi dolar AS tetap bertahan. Seperti dikatakan Menteri Keuangan AS Scott Bessent kepada Bloomberg pada Agustus lalu: “Kami memiliki kekuatan ekstrateritorial melalui dolar.”

“Mengapa Rusia, China, dan Iran ingin keluar dari sistem pembayaran berbasis dolar? Karena ketika ada perilaku yang dianggap bermasalah, kami bisa mempersulit mereka lewat sanksi,” ujar Bessent.

Namun di sisi lain, masih banyak pertanyaan soal kelayakan bank baru ini karena detailnya belum banyak diungkap.

Bagaimana mekanisme investasi dan pembayaran utangnya nanti?

Apakah yuan akan menjadi mata uang utama, atau digunakan keranjang mata uang negara anggota? Dan bagaimana Bank SCO bisa meraih kredibilitas serta menjamin transparansi dalam pemberian pinjaman?

“Struktur tata kelola internal akan menjadi kuncinya,” kata Chang.

BAGAIMANA CHINA AKAN MEMBANGUN BANK SCO

Pernyataan resmi SCO yang dirilis beberapa jam setelah pidato Xi pada 1 September menyebutkan bahwa blok tersebut telah “memutuskan untuk mendirikan bank pembangunan dan mempercepat konsultasi terkait serangkaian isu mengenai operasional lembaga keuangan itu”.

“Dunia telah memasuki periode perubahan besar yang penuh gejolak, dan tata kelola global berada di persimpangan baru,” kata Xi dalam pidatonya, sembari berjanji memberikan pinjaman senilai US$1,4 miliar (Rp23,4 triliun) kepada negara anggota SCO dalam tiga tahun ke depan.

“Bayang-bayang mentalitas Perang Dingin dan praktik perundungan belum sirna, bahkan tantangan baru justru kian meningkat,” kata Xi.

Beijing sejauh ini belum memberikan jadwal, menjabarkan struktur bank, maupun menjelaskan prioritas pinjaman dan kerangka pengambilan keputusan.

Namun para analis mengatakan kepada CNA bahwa Bank SCO kemungkinan akan mengikuti pola khas inisiatif China: dimulai dalam skala kecil sebelum perlahan berkembang menjadi lembaga yang lebih terstruktur, mirip Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang berbasis di Beijing.

“Kita belum tahu banyak saat ini, tetapi seperti banyak lembaga dan inisiatif tata kelola global yang dipimpin China, kemungkinan bank ini akan memulai dari lingkup kecil lalu tumbuh seiring waktu, membangun fungsi yang lebih jelas,” ujar Joe Mazur, analis senior di lembaga kajian Trivium China, Beijing, kepada CNA.

“Bagaimanapun bentuk akhirnya, besar kemungkinan lembaga ini akan bergabung dengan AIIB dan organisasi lain yang dipimpin China untuk menawarkan alternatif terhadap institusi global yang didominasi Barat,” tambah Mazur.

Kun Fan, arbiter sekaligus profesor hukum di University of New South Wales (UNSW), mengatakan kepada CNA bahwa kredibilitas Bank SCO pada akhirnya akan bergantung pada arsitektur hukumnya.

“Bank ini juga harus mencegah dominasi satu negara dan menempatkan negara anggota kecil pada posisi yang setara, sekaligus menjamin keberadaan tribunal independen serta prosedur yang adil,” ujarnya.

“Adanya ketentuan hukum yang jelas dan klausul penyelesaian sengketa bisa memberi kepastian hukum, sekaligus memberi negara anggota kecil lebih banyak daya tawar saat berhadapan dengan negara besar atau perusahaan milik negara,” tambahnya.

AIIB, yang awalnya dikembangkan untuk fokus pada kebutuhan infrastruktur Asia, kini telah berkembang menjadi lebih dari 100 anggota, termasuk India, Singapura, Korea Selatan, Brunei, dan Australia.

Sejak diluncurkan, lembaga itu meluas dari pembiayaan infrastruktur dasar hingga mendukung proyek besar di bidang transisi energi, pembangunan perkotaan, dan konektivitas digital—termasuk proyek ikonik Jembatan Batam-Bintan di Indonesia serta investasi energi terbarukan di Maladewa.

Hingga akhir 2024, bank tersebut mengumumkan telah menyetujui 303 proyek dengan total pendanaan US$58,8 miliar (Rp967 triliun) dan menargetkan peningkatan pembiayaan tahunan menjadi US$17 miliar (Rp279 triliun) pada 2030.

NDB didirikan pada 2015 oleh negara-negara BRICS untuk menghimpun sumber daya bagi proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ekonomi baru dan negara berkembang.

Awalnya dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan China, dengan Afrika Selatan bergabung tak lama kemudian, BRICS kini telah meluas dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Per Juli 2025, bank tersebut menyatakan telah menyetujui pinjaman senilai US$40 miliar (Rp658 triliun) untuk mendanai lebih dari 120 proyek, termasuk beberapa di dalam China.

Para pakar memperkirakan Bank SCO pada tahap awal akan banyak berfokus pada program pembangunan dan infrastruktur.

Chang dari Universitas Fudan menyebut bank ini sebagai perpanjangan dari Belt and Road Initiative (BRI) China, dengan prioritas awal pada proyek infrastruktur berskala besar.

“Ketika orang memikirkan pembangunan, biasanya yang terlintas pertama adalah infrastruktur,” kata Chang.

Ia juga mencatat mulai muncul pembahasan terkait “teknologi inti baru” seperti mineral tanah jarang, kecerdasan buatan, keuangan digital, dan logistik rantai pasok. “Namun itu mungkin masih untuk tahap selanjutnya,” tambahnya.

Ke depan, Bank SCO berpotensi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai wadah kerja sama regulasi dan dialog kebijakan di luar pengaruh lembaga keuangan yang dipimpin AS seperti IMF dan Bank Dunia.

“Namun masih perlu dilihat pihak mana saja yang akhirnya benar-benar akan bergabung, memberikan pendanaan, dan terlibat,” ujar Chang.

MENGURANGI DOMINASI DOLAR

Bagi banyak negara anggota, daya tarik utama Bank SCO terletak pada janjinya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, menurut para pakar.

Saat ini, sebagian besar pinjaman internasional dan penyelesaian perdagangan masih didenominasikan dalam dolar, dan untuk saat ini, dolar AS tetap tak tertandingi sebagai tulang punggung perekonomian global.

Data IMF menunjukkan, pada 2024 dolar mencakup hampir 60 persen dari cadangan devisa global, jauh di atas euro 20 persen, yen Jepang 6 persen, pound sterling 5 persen, dan yuan China 2 persen.

Meski pangsa dolar turun dari puncaknya 72 persen pada 2001 karena pengelola cadangan devisa mulai melakukan diversifikasi ke mata uang lain, namun masih menjadi mata uang cadangan dominan.

Dengan dominasi tersebut, berarti setiap kali bank sentral AS Federal Reserve menaikkan suku bunga, dampaknya akan menjalar ke seluruh dunia sehingga memicu arus keluar modal, melemahkan mata uang lokal, dan meningkatkan biaya utang dalam denominasi dolar.

Sejumlah analis menilai kekuasaan dolar yang selama ini begitu kokoh perlahan mulai terkikis.

Dalam sebuah artikel opini Xinhua pada 5 Juli, Maya Majueran, direktur Belt and Road Initiative di Sri Lanka, menulis bahwa “dominasi dolar perlahan terkikis” di tengah “berbagai kekuatan yang mendorong transisi ini”.

China sendiri telah mendorong perjanjian currency swap bilateral dengan lebih dari 40 negara di seluruh dunia untuk memperluas penggunaan yuan dalam perdagangan, penyelesaian investasi, dan pembayaran utang.

Skema swap ini memungkinkan bank sentral menukar mata uang mereka secara langsung, sehingga mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Majueran menambahkan, “pasar negara berkembang mulai mendiversifikasi portofolio cadangannya, perdagangan bilateral dengan mata uang lokal kian menguat, dan penggunaan dolar untuk penghukuman, khususnya lewat sanksi, mendorong lahirnya sistem keuangan paralel.”

Perubahan tersebut, katanya, juga “dipercepat oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan terpecahnya hubungan dagang.”

Pada 2023, pemerintah Argentina mencapai kesepakatan dengan Bank Rakyat China untuk mendapatkan 1,7 miliar yuan (Rp3,7 triliun) dari skema swap guna membayar sebagian dari utang 2,7 miliar dolar AS (Rp44,5 triliun) kepada IMF.

Sisa 1 miliar dolar AS (Rp16,5 triliun) ditutup oleh Bank Pembangunan Amerika Latin.

Yuan juga telah menjadi mata uang asing paling populer di Rusia, melampaui dolar AS pada 2023, setelah sanksi Barat memutus akses Moskow ke sistem keuangan global menyusul invasi ke Ukraina.

Dalam pertemuan dengan Xi di Beijing pada 16 Mei, Presiden Putin kembali menegaskan bahwa “90 persen seluruh pembayaran kini sudah dilakukan dalam rubel dan yuan.”

NEGARA MANA SAJA YANG DIUNTUNGKAN

Bagi negara-negara yang menghadapi sanksi Barat atau terisolasi secara finansial seperti Rusia dan Iran, keberadaan lembaga yang beroperasi di luar sistem dolar bisa jadi penyelamat.

“China, yang jelas berada dalam bidikan AS, tentu akan sangat diuntungkan. Itulah sebabnya mengapa mereka gencar menginisiasi dan mendorong inisiatif ini,” kata Chang.

“Tapi menurut saya semua mitra dagang strategis juga akan mendapat manfaat, termasuk banyak negara bekas republik Soviet dan Asia Tenggara,” tambahnya.

Ia menekankan: “Perlu diingat bahwa ini bukan sekadar soal pendanaan, tapi juga berpotensi memengaruhi ketergantungan mata uang, perdagangan, dan dinamika geopolitik. Negara-negara yang paling bergantung akan cenderung paling diuntungkan.”

Namun daya tarik ini tidak hanya terbatas pada anggota SCO. Negara-negara Asia Tenggara juga akan mencermati perkembangan ini, kata Chong Ja Ian, profesor ilmu politik di National University of Singapore. “Anggota ASEAN memang akan melihat Bank SCO sebagai sumber pendanaan tambahan,” ujarnya kepada CNA.

Meski begitu, Chong menambahkan, masih informasi yang masih terlalu sedikit untuk menilai apakah bank ini akan memperkuat posisi ASEAN atau justru berisiko melemahkan.

Indonesia, menurut dia, mungkin tertarik bila syaratnya menguntungkan. Tetapi pinjaman juga bisa “berubah menjadi masalah ekonomi dan politik bila dikelola secara keliru.”

Ia menyinggung ketegangan maritim, di mana klaim “sembilan garis putus-putus” China tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.

“Ketergantungan yang lebih besar pada China bisa memperumit persoalan ini bagi Indonesia,” kata Chong, seraya menambahkan bahwa di kawasan lain, negara seperti Vietnam dan Filipina—yang sama-sama punya sengketa teritorial dengan China—kemungkinan akan tetap berhati-hati.

“Filipina bahkan punya pengalaman buruk dengan BRI,” ujarnya.

Pada 2023, Filipina membatalkan pinjaman dari China untuk membiayai tiga proyek kereta besar senilai lebih dari US$5 miliar (Rp82,3 triliun). Proyek tersebut mencakup jalur kereta Mindanao, kereta barang Subic–Clark, serta rencana jalur kereta komuter jarak jauh.

Senator Filipina Sherwin Gatchalian mengatakan tingkat bunga pinjaman AIIB juga disebut “jauh lebih tinggi” dibandingkan pendanaan dari bantuan pembangunan resmi Jepang atau Korea Selatan.

“Itu cukup menjadi alasan bagi Manila untuk tetap waspada terhadap Bank SCO,” kata Chong.

ALTERNATIF BAGI LEMBAGA PINJAMAN BARAT

IMF dan Bank Dunia kerap dikritik karena menerapkan syarat pinjaman yang berat, mulai dari kebijakan penghematan ketat hingga minimnya ruang bagi negara miskin untuk memengaruhi keputusan yang berdampak pada mereka.

China pun memosisikan lembaga keuangannya sebagai alternatif. Pada Oktober tahun lalu, Presiden AIIB Jin Liqun mengkritik negara-negara maju karena membangun hambatan dagang, termasuk terhadap produk energi terbarukan, dan memperingatkan bahwa saat ini “perdagangan bebas sudah tidak ada lagi” dalam ekonomi global.

Dalam kolomnya di Xinhua pada 3 September, Direktur BRI Sri Lanka Maya Majueran menulis bahwa SCO “melambangkan sekaligus memperkuat persatuan dan kemakmuran Eurasia”.

“Sekarang justru Barat yang mencari akses ke pasar, sumber daya, dan kemitraan strategis Global South untuk menghadapi tantangan global,” tulis Majueran, sambil menambahkan bahwa “era dominasi unipolar sudah berakhir”.

Menurutnya, “SCO dan Global South tengah membangun fondasi paradigma baru pembangunan global—yang digerakkan oleh perdagangan, investasi, dan kolaborasi teknologi antarnegara Selatan.”

Analis menilai, jika Bank SCO mampu memberikan persetujuan lebih cepat, syarat politik lebih sedikit, dan pembiayaan dalam mata uang non-dolar, maka lembaga ini bisa menarik negara-negara yang kecewa dengan sistem yang ada.

Namun skeptisisme tetap ada, terutama terkait transparansi pendanaan yang didukung China.

"Persoalannya memang itu,” kata Chang.

“Ini menyangkut pendanaan, bagaimana investasi ditentukan, bagaimana pembayaran utang diatur, dan juga tata kelola internal—semua itu masih perlu diamati dari waktu ke waktu agar lebih jelas.”

Para analis berpendapat yuan masih belum cukup kuat untuk menandingi dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan global, sehingga muncul keraguan apakah Bank SCO bisa meraih kredibilitas setara dengan lembaga mapan seperti IMF dan Bank Dunia.

Meski begitu, para pakar mengatakan Bank SCO tetap bisa menjadi alternatif bagi negara-negara yang jenuh dengan ketergantungan pada dolar dan kebijakan penghematan yang dipaksakan Barat.

“Saat ini kita lebih banyak melihat wacana ketimbang pelaksanaan, jadi saya ingin tahu bagaimana mereka benar-benar merealisasikannya ke depan,” ujar Chang.