Jika terpaksa memilih Amerika atau China, apa sikap Asia Tenggara?

SINGAPURA: Responden Asia Tenggara lebih condong ke China dibanding Amerika Serikat jika dipaksa harus memilih, meski selisihnya tipis, demikian temuan survei tahunan lembaga pemikir ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura yang dirilis awal April lalu.

Hasil ini menandai pergeseran terbaru di kawasan yang dalam beberapa tahun terakhir terus ditarik ulur antara dua kekuatan tersebut.

Sebanyak 52 persen responden condong ke China, sementara 48 persen memilih AS, menurut laporan State of Southeast Asia 2026 ISEAS-Yusof Ishak Institute pada 7 April lalu. Survei ini mengajukan skenario “pilihan paksa hipotetis” antara dua rival strategis itu.

Temuan terbaru menempatkan Beijing kembali unggul setelah sebelumnya tertinggal dari Washington sepanjang 2020 hingga 2023. Pada 2024, China sempat memimpin dari AS dengan 50,5 persen, namun pada 2025 kembali merosot ke 47,7 persen.

Pertanyaan ini pertama kali dimasukkan dalam edisi survei tahun 2020.

“Hasil ini menunjukkan betapa tipisnya keseimbangan sentimen di kawasan, dengan selisih yang relatif kecil antara dua kekuatan besar dalam setiap edisi survei,” demikian isi laporan tersebut.

“Selisih regional yang sempit (52–48) mencerminkan lanskap strategis yang terbelah, bukan pergeseran tegas ke salah satu kubu,” tambahnya.

Memasuki tahun kedelapan, laporan tahunan ini mengkaji persepsi kawasan terhadap isu-isu strategis serta pengaruh negara-negara besar.

Survei tahun ini dilakukan pada 5 Januari hingga 20 Februari, melibatkan 2.008 responden dari seluruh 11 negara anggota ASEAN, termasuk Timor-Leste yang resmi bergabung pada Oktober 2025.

Para responden berasal dari berbagai latar belakang, antara lain, peneliti, perwakilan media, organisasi non-pemerintah (LSM), pejabat pemerintah, sektor swasta, serta elemen masyarakat sipil.

DUKUNGAN YANG TAK MERATA

Dengan total populasi sekitar 680 juta jiwa dan kekuatan ekonomi yang terus tumbuh, Asia Tenggara kian menjadi kawasan strategis bagi kepentingan Amerika Serikat maupun China.

Di balik angka utama 52–48 persen dalam pertanyaan “pilihan paksa” pada survei, para pakar menilai hasil ini mencerminkan posisi kawasan yang penuh dinamika di antara dua kekuatan tersebut.

“Saya justru agak terkejut angkanya tidak berubah lebih jauh, mengingat tarif dan kebijakan lain yang diterapkan pemerintahan Trump,” kata Scot Marciel, penasihat senior di BowerGroupAsia dan mantan duta besar AS untuk Indonesia dan Myanmar.

Dalam diskusi panel daring yang digelar ISEAS-Yusof Ishak Institute dalam peluncuran edisi 2026 survei ini, Marciel menyebut beberapa faktor—antara lain keinginan negara-negara Asia Tenggara untuk tidak terlalu bergantung pada kekuatan besar, serta peran AS yang masih penting sebagai mitra ekonomi.

“Terakhir, setiap langkah AS yang berpotensi menjauhkan atau membuat Asia Tenggara enggan bermitra (dengan Washington) tidak otomatis menjadi keuntungan bagi China,” katanya.

Wang Huiyao, pendiri Center for China and Globalization—lembaga pemikir di Beijing—menilai temuan ini menunjukkan China tidak lagi berada di “posisi kalah” ketika kawasan didorong ke dalam pilihan biner yang “tidak nyaman”.

Masih dalam forum yang sama, Wang menambahkan bahwa ASEAN yang “lebih kuat, solid, dan mandiri” bukanlah kabar buruk bagi Beijing.

“Sebaliknya, jika China menginginkan lingkungan kawasan yang stabil, inilah tatanan regional yang seharusnya membuatnya nyaman,” katanya.

Di balik angka utama tersebut, respons terhadap pertanyaan pilihan paksa dalam survei sangat bervariasi antarnegara di Asia Tenggara, mencerminkan perbedaan sudut pandang nasional.

Sikap yang condong ke China tercatat kuat di Indonesia (80,1 persen), Malaysia (68 persen), Singapura (66,3 persen), Timor-Leste (58,2 persen), Thailand (55 persen), dan Brunei (53,5 persen).

Sebaliknya, dukungan terhadap AS tetap kuat di Filipina (76,8 persen) yang merupakan sekutu dekatnya, serta di Myanmar (61,4 persen), Kamboja (61 persen), dan Vietnam (59,2 persen). Laos mencatat dukungan yang nyaris berimbang.

“Negara-negara dengan ketergantungan ekonomi yang erat pada China cenderung lebih condong ke Beijing, sementara mitra keamanan tradisional AS, terutama Filipina, tetap berpihak kuat pada Washington,” demikian isi laporan.

“Hasil ini menunjukkan bahwa meski responden pada prinsipnya masih menginginkan netralitas, realitas struktural dan ekonomi dapat memengaruhi pilihan keberpihakan jika mereka dipaksa menentukan sikap.”

Pada saat yang sama, ekspektasi terhadap membaiknya hubungan dengan China juga meningkat di kawasan ASEAN, menurut laporan tersebut.

Ketika ditanya bagaimana prospek hubungan negara mereka dengan China dalam tiga tahun ke depan, mayoritas responden (55,6 persen) menilai hubungan itu akan “membaik atau membaik signifikan”.

“Ini mencerminkan pandangan yang secara umum optimistis terhadap arah hubungan bilateral dengan Beijing, meski ketegangan strategis masih berlangsung di sejumlah bagian kawasan,” tulis laporan tersebut. Tingkat keyakinan ini terutama tinggi di Timor-Leste, Laos, Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Kamboja.

Laporan itu juga menyebut China masih dipandang sebagai “mitra yang tak tergantikan”, dengan pengaruh yang diperkirakan akan “tetap konstruktif atau setidaknya dapat dikelola”.

Namun demikian, data juga menunjukkan adanya “perbedaan yang jelas” di dalam ASEAN. Filipina disebut sebagai “pengecualian mencolok”, dengan mayoritas responden (55 persen) memperkirakan hubungan akan “memburuk atau memburuk signifikan” di tengah ketegangan yang terus berlangsung di Laut China Selatan.

Bahkan, bagi responden yang melihat hubungan dengan Beijing akan membaik, sejumlah faktor dinilai tetap berpotensi menggerus persepsi positif terhadap China, menurut survei tersebut.

Campur tangan China dalam urusan domestik negara-negara anggota ASEAN muncul sebagai kekhawatiran utama di kawasan (30,3 persen), disusul taktik keras Beijing di Laut China Selatan dan kawasan Mekong (28 persen).

Kekhawatiran terhadap tekanan ekonomi melalui perdagangan dan pariwisata berada di peringkat ketiga (22,1 persen).

“Menonjolnya isu campur tangan domestik menunjukkan bahwa kekhawatiran kini semakin bersifat internal, bukan semata geopolitik,” demikian laporan tersebut.

Responden di Myanmar, Indonesia, Laos, Thailand, dan Singapura mencatat “tingkat kekhawatiran yang sangat tinggi” terhadap operasi pengaruh, termasuk melalui media sosial dan pendekatan yang dipersepsikan terhadap komunitas etnis Tionghoa, tambahnya.

“Hal ini mencerminkan meningkatnya sensitivitas terhadap kedaulatan, otonomi politik, dan integritas informasi, terutama di era penetrasi digital dan politik domestik yang semakin terpolarisasi.”

HUBUNGAN ASEAN–AS

Terkait hubungan dengan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump yang kemungkinan akan berlanjut untuk periode berikutnya, hasil survei menunjukkan “pandangan yang lebih hati-hati dan penuh ketidakpastian” di seluruh ASEAN.

Secara regional, 37,7 persen responden menilai hubungan akan tetap sama—menjadikannya pandangan yang paling dominan. Sementara itu, 32,8 persen memperkirakan hubungan akan membaik, dan 29,5 persen memprediksi akan memburuk.

Sebagai perbandingan, survei tahun lalu menunjukkan 39,8 persen responden memperkirakan hubungan tidak berubah, 46 persen melihat adanya perbaikan, dan 14,2 persen memperkirakan kemunduran.

“Dibandingkan tahun lalu, optimisme terlihat menurun, dengan lebih sedikit responden yang memperkirakan perbaikan yang nyata dan lebih banyak yang memilih menunggu perkembangan,” demikian laporan 2026 tersebut.

Laporan itu juga menemukan bahwa persepsi tentang faktor-faktor yang dapat menggerus citra positif AS “sangat didominasi” oleh kekhawatiran ekonomi.

Penggunaan sanksi, tarif, dan instrumen perdagangan lain oleh Washington untuk menghukum negara lain menjadi kekhawatiran utama (43,4 persen), jauh melampaui kekhawatiran terkait aktivitas militer, campur tangan domestik, maupun dukungan terhadap Israel atau Taiwan.

“Ini menandai pergeseran signifikan ke arah kekhawatiran geoekonomi sebagai sumber utama ketidaknyamanan terhadap peran Washington di kawasan,” tulis laporan tersebut.

Adapun terkait bagaimana AS dapat memperbaiki hubungan dengan negara-negara anggota ASEAN, ekspektasi kawasan “secara jelas” mengarah pada pendekatan yang berbasis aturan dan konstruktif secara ekonomi.

“Di tingkat kawasan, jawaban terbanyak (38,5 persen) menyatakan bahwa Washington perlu menghormati hukum internasional dan lembaga-lembaganya serta tidak merusak tatanan global,” demikian laporan itu.

Hal ini diikuti oleh harapan agar AS mendorong perdagangan bebas dan kemitraan strategis alih-alih menerapkan tarif yang bersifat menghukum (24,9 persen), serta menghormati kedaulatan nasional dan otonomi kebijakan luar negeri (19,6 persen).

KEPERCAYAAN DAN NETRALITAS ASEAN

Untuk pertama kalinya sejak survei ini dilakukan pada 2019, lebih dari sepertiga responden di ASEAN menyatakan percaya bahwa China akan “melakukan hal yang benar” demi kepentingan komunitas global yang lebih luas.

Sebanyak 39,8 persen responden yakin China akan berperan positif dalam menjaga perdamaian, keamanan, kemakmuran, dan tata kelola global, dibandingkan 35,2 persen yang menyatakan minim atau tidak percaya sama sekali.

Proporsi yang menyatakan percaya itu sebelumnya berada di bawah 20 persen pada periode 2019–2021, lalu naik menjadi 26,8 persen pada 2022 dan terus meningkat sejak saat itu.

Tingkat kepercayaan tinggi terlihat di Laos, Brunei, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Timor-Leste. Sebaliknya, ketidakpercayaan lebih dominan di Filipina, Vietnam, Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Di antara mereka yang percaya pada China, 47,8 persen menilai negara itu memiliki sumber daya ekonomi besar dan kemauan politik kuat untuk memimpin secara global. Sementara itu, 22,4 persen memandang China sebagai “pemangku kepentingan yang bertanggung jawab” yang menghormati dan menegakkan hukum internasional.

Sebaliknya, di kalangan yang tidak percaya, 43,8 persen khawatir kekuatan ekonomi dan militer China dapat digunakan untuk mengancam kepentingan dan kedaulatan negara mereka. Sementara 23,6 persen menilai China terlalu fokus pada urusan domestik sehingga kurang memberi perhatian pada isu global.

Untuk Amerika Serikat, tingkat kepercayaan rata-rata di kalangan responden ASEAN “relatif stabil”, meski sedikit turun menjadi 44 persen dari 47,2 persen pada tahun lalu, menurut laporan tersebut.

Kepercayaan terhadap AS masih lebih tinggi daripada ketidakpercayaan di sebagian besar negara ASEAN, kecuali di Singapura, Indonesia, dan Malaysia.

Faktor utama yang mendorong kepercayaan terhadap AS adalah persepsi bahwa Washington memiliki “sumber daya ekonomi besar dan kemauan politik untuk memimpin dunia” (32,5 persen), meski angka ini turun sekitar 6 poin persentase dibanding tahun lalu.

Kekuatan militer AS sebagai penopang perdamaian dan keamanan global berada di posisi kedua (31,4 persen), disusul pandangan bahwa AS adalah aktor yang bertanggung jawab dan menjunjung hukum internasional (20,9 persen).

Di sisi lain, lebih dari sepertiga responden yang tidak percaya pada AS (35 persen) menilai kekuatan ekonomi dan militernya bisa menjadi ancaman bagi kepentingan dan kedaulatan negara mereka.

“Persepsi ini kemungkinan juga dipengaruhi oleh sikap intervensif Washington di kawasan lain, termasuk meningkatnya tekanan politik di Amerika Latin dan Timur Tengah,” demikian laporan tersebut.

Perlu dicatat, survei ini dilakukan sebelum pecahnya perang AS–Israel melawan Iran, namun setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh AS.

Meski rivalitas kekuatan besar kian menguat, responden “secara tegas menolak anggapan bahwa netralitas tidak lagi relevan”, sejalan dengan temuan pada tahun-tahun sebelumnya, demikian laporan tersebut.

Mayoritas (55,2 persen) menilai ASEAN perlu memperkuat ketahanan dan soliditas internal untuk menahan tekanan dari dua kekuatan besar AS dan China, menegaskan preferensi kawasan untuk memperkuat organisasi alih-alih berpihak ke luar. Sikap ini kebanyakan dianut responden Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia.

“Sebanyak 24,1 persen lainnya berpendapat ASEAN harus tetap pada posisi tidak memihak China maupun AS, menegaskan bahwa otonomi strategis masih menjadi naluri utama,” demikian laporan tersebut.