Mengapa Asia Tenggara kian melirik senjata buatan Turki?

KUALA LUMPUR: Dari drone hingga kapal perang, sistem rudal dan bahkan jet tempur generasi kelima, ada pemasok baru bagi lanskap pertahanan Asia Tenggara yang tengah mencuri perhatian: Turki. 

Turki telah menjadi pemasok nontradisional bagi Asia Tenggara setelah Indonesia, Malaysia dan Filipina mengumumkan kontrak pembelian, pengiriman dan pengerahan alat utama sistem senjata (alutsista) dari negara tersebut. Sebelumnya, negara di kawasan mengandalkan alutsista buatan Barat untuk melengkapi sistem pertahanan mereka.

Para pakar mengatakan ada beberapa faktor yang membuat alutsista Turki menarik.

Di antaranya adalah harga yang lebih terjangkau, platform yang siap tempur dengan penawaran alih teknologi, skema produksi bersama hingga syarat politik yang lebih longgar. Namun para pakar juga mengingatkan adanya tantangan, seperti perawatan dan interoperabilitas dengan sistem persenjataan lain.

Khairul Fahmi, pakar militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) di Jakarta, mengatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara sebaiknya memandang alutsista Turki sebagai bagian dari portofolio pertahanan, bukan sebagai pengganti tunggal bagi pemasok lain.

“Tolok ukur keberhasilan kerja sama ini bukan semata berapa banyak senjata yang dibeli, melainkan bagaimana kesiapan tempur, ketersediaan sistem, serta kemampuan untuk mengoperasikan dan merawatnya dalam jangka panjang," kata Khairul kepada CNA.

Hal senada disampaikan Jamil Ghani, kandidat doktor di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapura. Ia mengatakan kepada CNA bahwa kemitraan baru dengan Turki tidak serta-merta menggantikan pemasok tradisional.

“Namun, hal ini menambah dimensi baru dalam pertahanan kawasan, bukan hanya terkait kemampuan, tetapi juga cara negara-negara mengantisipasi dan menyeimbangkan pilihan strategis mereka,” kata Jamil yang meneliti kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional Malaysia.

EKSPANSI GLOBAL INDUSTRI SENJATA TURKI

Turki dengan cepat memperluas pengaruhnya di industri pertahanan dengan melonjaknya permintaan akan alutsista buatan mereka, terutama drone dan kapal perang. Di antara pembeli besar adalah importir senjata raksasa seperti Arab Saudi, Qatar, Oman dan Uni Emirat Arab.

Pangsa ekspor senjata Turki di pasar global meningkat dari 0,8 persen pada periode 2015–2019 menjadi 1,7 persen pada 2020–2024, menurut Stockholm International Peace Research Institute, lembaga internasional independen yang meneliti konflik dan isu terkait lainnya.

Lima eksportir senjata terbesar pada periode 2020–2024 adalah Amerika Serikat, Prancis, Rusia, China, dan Jerman. Kelimanya menyumbang 72 persen dari total ekspor senjata dunia.

Industri persenjataan Turki mengalami pertumbuhan pesat dalam satu dekade terakhir, dengan nilai ekspor melonjak dari US$1,6 miliar (Rp26,25 triliun) pada 2013 menjadi US$7,2 miliar (Rp118,18 triliun) tahun lalu, rekor tertinggi. 

Turki menargetkan diri sebagai pemain utama industri pertahanan global sekaligus mitra penting bagi negara-negara yang ingin mendiversifikasi pengadaan militernya.

Belakangan, negara-negara Asia Tenggara juga turut ambil bagian.

Pada Februari, Indonesia meneken kesepakatan pengadaan 60 drone Bayraktar TB3 dan sembilan drone Akinci dari Baykar, perusahaan pertahanan Turki. Kesepakatan itu mencakup pembentukan usaha patungan dengan perusahaan Indonesia, Republikorp, untuk membangun pabrik drone di Tanah Air.

Lima bulan kemudian, pada Juli, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan dua fregat siluman kelas Istif dari grup galangan kapal Turki, TAIS Shipyards.

Pada bulan yang sama, Indonesia juga meneken “kontrak implementasi” pembelian 48 jet tempur KAAN dari Turki. Meski nilai kontrak tidak diumumkan, laporan menyebutkan nilainya mencapai US$10 miliar (Rp164 triliun), salah satu kontrak pertahanan terbesar Indonesia.

“Kami tidak hanya akan memperoleh peralatan militer berteknologi tinggi, tetapi juga mendapatkan peluang besar untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri,” kata Kementerian Pertahanan Indonesia seperti dikutip Jakarta Globe.

KAAN merupakan pesawat tempur nasional pertama Turki yang terbang perdana pada Februari 2024. Namun, produksi massalnya diperkirakan baru dimulai pada 2028.

Kementerian Pertahanan Turki menyebut jet ini sebagai pesawat tempur generasi kelima, yang ditenagai dua mesin General Electric F-110 — tipe mesin yang juga digunakan pada jet tempur generasi keempat F-16 buatan Lockheed Martin.

Rencana Indonesia membeli pesawat KAAN melengkapi kontrak sebelumnya, yakni 42 jet tempur Rafale buatan Prancis senilai US$8,1 miliar (Rp133 triliun), 24 jet tempur dari Boeing, serta 24 helikopter angkut dari Lockheed Martin, Amerika Serikat, dengan nilai yang belum diumumkan.

Pada Agustus, sejumlah blog pertahanan ramai memberitakan dugaan penempatan sistem rudal balistik KHAN oleh Indonesia di Tenggarong, Kalimantan Timur, provinsi yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Sistem rudal dengan jangkauan tembak 280 km itu dikembangkan produsen senjata Turki, Roketsan.

Langkah ini menjadikan Indonesia negara pertama di Asia Tenggara yang secara terbuka mengoperasikan sistem rudal balistik taktis modern.

Indonesia telah memesan rudal KHAN pada November 2022 dan menjadi kekuatan militer pertama di luar Turki yang memasukkan sistem ini ke dalam arsenalnya, kata Wakil Direktur Utama Roketsan, Murat Kurtulus, ketika itu.

Sementara itu, program Littoral Mission Ship Batch 2 Malaysia tengah berjalan dengan pembangunan tiga kapal baru berbasis desain korvet kelas Ada di Turki.

Dalam kerangka kerja sama antarpemerintah, proyek ini dikelola perusahaan pertahanan Turki, STM, dan akan mengintegrasikan berbagai subsistem pertahanan Turki, termasuk meriam Aselsan SMASH 30mm dan sistem rudal anti-kapal Roketsan Atmaca.

Malaysia juga telah membeli drone ANKA-S MALE yang diperkirakan akan dioperasikan di Pulau Labuan, dekat Laut China Selatan.

Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin pada Juli lalu mengatakan pihaknya menargetkan transfer teknologi pertahanan dari Turki di sejumlah bidang sebelum akhir 2024.

Ia menambahkan, alih teknologi sangat penting untuk pengembangan industri pertahanan Malaysia yang dipimpin perusahaan dalam negeri, terutama di bidang sistem manajemen, pemeliharaan, perbaikan dan modernisasi senjata laut, serta pengoperasian pesawat nirawak.

Sementara itu, Filipina telah menerima enam helikopter serang T129 ATAK buatan Turki, dengan dua unit terakhir resmi beroperasi pada Mei 2024.

Kesepakatan senilai US$270 juta (Rp4,4 triliun) itu ditandatangani pada 2020.

Menurut laporan media, helikopter tersebut mampu menjalankan beragam misi, termasuk pertempuran dan serangan presisi, serta dapat beroperasi siang maupun malam dalam kondisi cuaca buruk.

“Helikopter serang khusus ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tempur Angkatan Udara Filipina sekaligus menutup kesenjangan kapabilitas dalam perang perkotaan,” demikian pernyataan PAF pada 2024.

Jamil dari RSIS mencatat bahwa perusahaan pertahanan Turki kini rutin hadir di pameran pertahanan kawasan, seperti Defence Service Asia Exhibition and Conference 2024 di Kuala Lumpur, di mana produsen seperti Aselsan dan STM memamerkan sistem baru.

Ia juga menyoroti Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2025, yang diikuti 17 perusahaan Turki. Mereka menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan mitra Malaysia dan memperluas eksposur di kawasan, termasuk kepada delegasi Thailand dan Singapura.

ALASAN MEMILIH ALUTSISTA TURKI

Apa alasan utama negara-negara Asia Tenggara kian gencar membeli alutsista dan teknologi pertahanan dari Turki, beralih dari pemasok tradisional seperti AS, China, dan Rusia?

Abdul Rahman Yaakob, peneliti di Southeast Asia Program, Lowy Institute, mengambil contoh Indonesia. Dia mengatakan, embargo senjata AS pada 1999–2005 berpengaruh besar pada cara pandang strategis Indonesia.

Embargo itu dijatuhkan atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia, terutama saat pendudukan di Timor Leste.

“Bagi TNI, diversifikasi pemasok senjata adalah strategi krusial untuk memastikan pasokan senjata yang stabil dan aman, serta tidak bergantung pada satu kekuatan tertentu,” kata Rahman.

Ia menambahkan, akses terhadap teknologi asing menjadi kriteria utama bagi Jakarta dalam menentukan alutsista yang akan dibeli.

“Dalam jangka panjang, pemerintah Jakarta berharap bisa mengakses teknologi maju dari mitra luar negeri untuk membangun industri pertahanannya sendiri. Dalam hal ini, kita melihat Turki bersedia berbagi teknologi alutsista dengan Indonesia, terutama untuk drone dan rudal, misalnya,” ujarnya.

Kesepakatan Indonesia untuk membeli 48 jet tempur KAAN mencakup alih teknologi, perakitan di dalam negeri, serta peran industri bagi PT Dirgantara dan PT Republik Aero Dirgantara, sehingga memungkinkan produksi bersama.

PT Dirgantara merupakan perusahaan kedirgantaraan milik negara, sementara PT Republik Aero Dirgantara adalah perusahaan pertahanan swasta.

Rahman mengatakan, dengan pola serupa, Turki juga bekerja sama dengan Malaysia dalam alih teknologi militer, khususnya di bidang sistem manajemen serta pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan persenjataan laut.

Faktor biaya juga menjadi pertimbangan utama. Rahman menilai Malaysia dan Indonesia memiliki anggaran pertahanan terbatas, sementara kebanyakan sistem senjata berharga mahal.

Jamil menambahkan, alutsista Turki, misalnya drone Bayraktar TB2 yang diperkirakan seharga US$5 juta (Rp82 miliar) per unit, masih jauh lebih murah dibandingkan MQ-9 Reaper buatan Amerika Serikat yang dilaporkan mencapai US$30 juta (Rp492 miliar) per unit.

“Hal ini membuat Bayraktar TB2 dipandang sangat efisien dari segi biaya, namun tetap menawarkan kapabilitas operasional,” ujarnya.

Analis pertahanan Universiti Malaya, Lam Choong Wah, mengatakan Malaysia juga melirik Turki karena faktor politik, merujuk pada hubungan baik antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

“Bagi Malaysia, ada unsur tambahan berupa kepercayaan politik dan identitas keagamaan yang sama, yang memperkuat hubungan jangka panjang. Faktor politik adalah alasan utama dalam setiap kesepakatan senjata,” katanya kepada CNA.

Sejalan dengan Lam, Khairul menilai fleksibilitas politik yang ditawarkan Turki — tanpa banyak syarat politik — lebih sesuai dengan model kebijakan luar negeri yang dijalankan banyak negara di Asia Tenggara.

“Kerja sama ini mendorong strategi multi-mitra sehingga negara-negara Asia Tenggara tidak harus bergantung pada satu pemasok atau blok tertentu,” ujarnya.

TANTANGAN YANG MENGADANG

Meski pembelian alutsista Turki terlihat menarik, para pakar menyoroti sejumlah masalah utama yang dapat mempersulit integrasi jangka panjang dan kesiapan operasional.

Pakar militer Khairul mengatakan tantangan utama bagi Indonesia dan Malaysia adalah mengintegrasikan alutsista baru ke dalam inventaris yang sudah sangat beragam, mulai dari buatan Barat, Rusia, hingga China.

“Hal ini bisa menimbulkan persoalan interoperabilitas,” katanya.

Senada dengan itu, Rahman menilai Indonesia kemungkinan akan menghadapi masalah dalam mengintegrasikan dan merawat sistem baru. Misalnya bagaimana pesawat KAAN akan beroperasi bersama jet Sukhoi Su-30 buatan Rusia dan F-16 buatan Amerika yang masih digunakan TNI AU.

Persoalan lain yang bisa muncul adalah biaya perawatan, yang kerap luput dari perhitungan Malaysia dan Indonesia.

“Banyak pesawat atau platform mahal tidak bisa beroperasi optimal dalam jangka panjang bila tidak dirawat dengan baik,” kata Rahman.

Lam menambahkan, faktor lain yang perlu diperhatikan terkait perawatan adalah banyak komponen penting dalam alutsista Turki — seperti avionik, mesin, dan sistem radar — masih bergantung pada pemasok dari Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa.

Ia mempertanyakan apakah perusahaan Turki mampu menyediakan dukungan untuk komponen-komponen tersebut, atau justru harus kembali bergantung pada produsen peralatan asli.

Kekhawatiran semacam ini sudah memengaruhi cara kesepakatan dirancang dan dipandang, ujar Jamil.

Ia mencontohkan, jet tempur KAAN hingga kini masih berstatus prototipe, dengan operasi penuh baru diperkirakan berlangsung pada akhir dekade ini.

Menurut Jamil, calon pembeli kemungkinan besar akan menuntut pengiriman bertahap, uji performa langsung, paket dukungan menyeluruh, serta garansi.

Selain itu, kata dia, ada risiko lain berupa ketergantungan pada komponen impor, seperti mesin, yang bisa terhambat oleh lisensi atau pembatasan ekspor.

“Faktor-faktor ini dapat membuat beberapa negara memilih langkah berjaga-jaga — dengan tetap mengoperasikan sistem lama atau membeli alternatif yang sudah terbukti, sembari menunggu kejelasan soal keandalan dan biaya perawatan KAAN,” ujarnya.

Khairul mengatakan, karena jet tempur KAAN belum teruji, negara-negara selain Indonesia kemungkinan akan lebih berhati-hati dan menunggu bukti kinerja di lapangan sebelum berkomitmen membeli.

“Sebaliknya, sistem yang sudah terbukti di medan tempur, seperti drone Bayraktar TB2 dan Akinci, lebih mudah diterima. Jadi dalam jangka pendek, saya kira negara-negara di kawasan akan lebih memilih sistem yang sudah teruji, sembari terus memantau proyek baru seperti KAAN untuk jangka panjang,” katanya.