ASEAN bisa negosiasi dengan Iran untuk akses Hormuz, tapi apa harga yang harus dibayar?

KUALA LUMPUR: Negara-negara Asia yang bergantung pada impor energi akan semakin banyak yang berunding dengan Iran agar kapal-kapal mereka bisa melintas dengan aman di Selat Hormuz di tengah konflik, ujar para analis.

Namun, para analis kepada CNA mengingatkan bahwa negara-negara ini juga harus mempertimbangkan antara mengamankan pasokan energi mereka atau dampak pandangan publik soal ketundukan pada politisasi Selat Hormuz oleh Iran, membayar tarif perlintasan, dan membuat Amerika Serikat berang.

Iran telah mengizinkan kapal beberapa negara untuk melintasi Selat Hormuz setelah sebelumnya pasukan mereka mengadang lalu lintas di jalur laut sempit itu hingga nyaris berhenti total sejak perang dimulai pada akhir Februari.

Daftar kapal yang boleh melintas sebagian besar dari negara-negara Asia, termasuk China, India, Pakistan, Jepang, Thailand, dan Malaysia.

Dalam menyusun daftar tersebut, Iran menilai apakah suatu negara bersikap memusuhi atau justru mendukung posisi AS-Israel dalam konflik, menurut para pengamat.

Malaysia, misalnya, kemungkinan mendapat lampu hijau karena dikenal sebagai negara Muslim moderat, memiliki hubungan yang sudah lama terjalin dan relatif konsisten dengan Teheran, kata mereka.

Para pengamat menilai pendekatan selektif Teheran ini bisa mendorong negara-negara lain di Asia Tenggara (ASEAN) yang tengah menghadapi kekurangan bahan bakar—seperti Filipina dan Vietnam—untuk ikut bernegosiasi demi mendapatkan akses di Selat Hormuz.

“Kemungkinan lebih banyak negara Asia dan ASEAN akan menjajaki skema serupa, terutama negara yang bergantung pada impor energi. Namun, respons Iran akan sangat ditentukan oleh kalkulasi strategis yang lebih luas, sehingga hasilnya bisa berbeda-beda,” ujar Ilango Karuppannan, diplomat Malaysia yang telah pensiun dengan pengalaman lebih dari tiga dekade berdinas di luar negeri.

“Iran kemungkinan akan menilai negara berdasarkan keberpihakan politik dan posisi strategisnya. Negara yang dianggap dekat dengan AS, atau menjadi tuan rumah fasilitas militer AS, bisa menghadapi hambatan lebih besar, sementara negara yang lebih netral punya peluang lebih baik.”

Penutupan Selat Hormuz telah mengganggu pasokan energi dan mendorong kenaikan harga di kawasan. Selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Samudra Hindia ini menjadi jalur penting bagi sekitar seperempat perdagangan minyak dunia lewat jalur laut, dengan sekitar 80 persen pengirimannya menuju Asia.

Filipina, misalnya, telah menetapkan status darurat energi nasional, sementara Vietnam untuk sementara menghapus pajak lingkungan pada bahan bakar untuk meredam lonjakan harga bensin.

JALUR PELAYARAN PENTING

Sejak 2 Maret, jumlah total kapal yang melintas di Selat Hormuz kira-kira setara dengan volume yang biasanya terjadi hanya dalam satu hari, menurut analisis layanan informasi maritim Lloyd’s List yang dirilis pada 25 Maret 2026.

Sejak awal Maret, tercatat 142 kapal melintas. Namun, 67 persennya memiliki keterkaitan langsung dengan Iran, baik melalui perdagangan maupun kepemilikan, menurut Lloyd’s List. Sedangkan lalu lintas kapal non-Iran didominasi oleh kapal milik atau afiliasi Yunani (15 persen) dan kapal China (10 persen).

Sejak 13 Maret, sebanyak 26 pelayaran melalui selat tersebut mengikuti rute yang dimodifikasi di perairan teritorial Iran dan telah mendapat persetujuan sebelumnya melalui sistem “gerbang tol” yang mewajibkan operator kapal menjalani proses verifikasi, demikian isi laporan tersebut, tanpa merinci asal bendera atau afiliasi kapal.

“Meski tidak semua kapal membayar tarif tol secara langsung, setidaknya ada dua kapal yang melakukannya dan pembayaran dilakukan dalam yuan (China),” tambah laporan itu.

Sementara itu, Bloomberg melaporkan, pada 24 Maret Iran meminta biaya hingga US$2 juta per pelayaran secara ad hoc. Hal ini dibantah oleh Iran.

Negara-negara seperti Pakistan, India, China, dan Malaysia melaporkan kapal mereka diizinkan melintasi Selat Hormuz. India dan Malaysia menyatakan kapal mereka akan mendapatkan akses tanpa dikenai tarif.

Pada awal Maret, sebuah kapal kargo curah asal Thailand yang melintas di jalur tersebut sempat diserang. Namun, Bangkok menyatakan pada 28 Maret bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Teheran untuk memberikan akses bagi kapal minyak Thailand.

Akses aman di selat tersebut kini menjadi isu berkelanjutan dalam konflik Timur Tengah. Para analis menilai gangguan terhadap rantai pasok global akan terasa dalam waktu lama, bahkan setelah jalur ini dibuka kembali dan kapal-kapal diizinkan melintas secara massal.

Presiden AS Donald Trump mengindikasikan kesediaan untuk mengakhiri kampanye militer AS terhadap Iran meskipun Selat Hormuz masih sebagian besar tertutup, lapor Wall Street Journal pada 31 Maret. Di saat yang sama, Teheran tetap melanjutkan rencana untuk menerapkan sistem tol formal bagi kapal yang melintas di selat tersebut—langkah yang dikecam Washington secara terang-terangan.

Konflik ini juga menyoroti kerentanan ASEAN terhadap guncangan dan gangguan yang muncul tiba-tiba. Dampaknya terhadap perdagangan, energi, serta ketahanan sektor pertanian dan pangan kawasan diperkirakan bertahan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kata para ahli kepada CNA. Mereka menekankan perlunya diversifikasi sumber dan jalur pasokan.

Meski demikian, masih ada keraguan terhadap rute laut alternatif seperti Laut Merah, terutama setelah kelompok Houthi yang didukung Iran ikut terlibat dalam konflik dan melancarkan serangan terhadap Israel.

“Mungkin ada rute alternatif atau opsi pengalihan, tetapi kelayakan, kapasitas, dan efisiensi biayanya masih belum pasti, terutama jika gangguan berlangsung lama,” kata Joanne Lin, koordinator ASEAN Studies Centre di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura.

“Pelajaran yang lebih realistis bagi ASEAN adalah mendiversifikasi pemasok bila memungkinkan, memperkuat cadangan strategis, meningkatkan perencanaan kontinjensi, serta mempercepat pengembangan energi terbarukan dan transisi energi, agar kawasan tidak terlalu rentan terhadap guncangan yang terkait dengan satu titik sempit jalur maritim.”

LAMPU HIJAU SELAT HORMUZ

Cengkeraman Iran atas Selat Hormuz memberi negara ini daya tawar dalam konflik dengan mendorong harga minyak melonjak hingga di atas US$100 per barel dan membuat negara-negara berebut mengamankan pasokan.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode dua tahun terakhir, ketika harga berada di kisaran US$70 hingga US$85 per barel.

“Iran sedang menjadikan akses ke Selat Hormuz sebagai alat tawar,” kata Asrul Sani, associate vice president di firma penasihat strategis The Asia Group.

“Dengan mengizinkan kapal dari negara yang tidak bermusuhan untuk melintas sementara membatasi yang lain, Iran menciptakan struktur insentif yang jelas: posisi politik ditukar dengan keamanan pasokan.”

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 27 Maret mengumumkan bahwa kapal-kapal negaranya akan diizinkan melintasi Selat Hormuz, seraya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian atas pemberian “izin awal” bagi kapal Malaysia untuk melintasi jalur tersebut.

Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke kemudian mengonfirmasi pada 31 Maret bahwa tujuh kapal milik Malaysia yang saat ini tertahan di Selat Hormuz akan segera diizinkan melintas tanpa dikenai tol.

Asrul mengatakan, Malaysia memperoleh akses karena tidak pernah ikut menekan Teheran, sebuah rekam jejak yang “bernilai” di mata Iran.

“Hubungan Anwar Ibrahim dengan kepemimpinan Iran memberi (Malaysia) jalur komunikasi langsung di tingkat pemimpin, yang krusial untuk mendapatkan jaminan di tengah situasi yang tegang,” ujarnya.

Semakin lama konflik berlangsung, semakin menguntungkan bagi Iran untuk bersikap selektif dengan hanya memberikan akses aman kepada negara-negara yang dianggap “tidak mengancam secara politik”, tegas Asrul.

“Negara-negara Asia yang menghadapi tekanan domestik untuk mengamankan pasokan bahan bakar akan terdorong untuk bernegosiasi dengan syarat yang ditentukan Teheran,” tambahnya.

“Di dalam ASEAN, negara yang paling berpeluang mendapatkan pengaturan seperti ini adalah mereka yang menjaga jarak dari tekanan Barat dan tetap dapat diterima secara politik oleh Teheran.”

Meski Thailand merupakan sekutu resmi AS, Lin dari ISEAS-Yusof Ishak Institute mencatat bahwa Bangkok—seperti halnya Putrajaya—juga merupakan negara mitra BRICS, kelompok negara-negara dengan Iran sebagai salah satu anggota penuhnya.

Awalnya dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan China, kemudian diikuti Afrika Selatan, BRICS telah lama dipandang sebagai kekuatan diplomatik tandingan terhadap kekuatan Barat tradisional.

“Dengan demikian, Teheran memiliki insentif lebih untuk tidak mengasingkan negara-negara yang dipandang sebagai bagian dari blok non-Barat yang lebih luas,” kata Lin, yang juga merupakan peneliti tamu di MIT Center for International Studies.

“Ini memberi Iran daya tawar untuk mempertahankan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang tidak bermusuhan dan ingin memperoleh keuntungan perdagangan.”

Lin menilai, sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia berpotensi mendapat akses ke Hormuz, dengan mempertimbangkan statusnya sebagai negara mayoritas Muslim, keanggotaannya di BRICS, serta tradisi panjang politik luar negeri bebas aktif dan non-blok.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menawarkan diri sebagai mediator untuk membantu meredakan ketegangan antara Iran, AS, dan Israel, meski belum ada laporan bahwa tawaran tersebut diterima.

“Sementara itu, Singapura memiliki kepentingan komersial besar untuk memastikan stabilitas sebagai hub perdagangan dan pengolahan minyak, tetapi akan bergerak lebih hati-hati mengingat relasinya yang dekat dengan AS serta hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Lin.

Ia menambahkan, pendekatan selektif Iran bisa mendorong sejumlah negara ASEAN untuk “menguji” kemungkinan negosiasi akses. Namun, persoalan utamanya adalah mereka harus bernegosiasi dengan syarat yang diberikan Iran, bukan didasarkan pada hak lintas komersial semata.

“Teheran pada dasarnya sudah membingkai Hormuz sebagai isu politik dengan menyatakan bahwa kapal ‘tak-bermusuhan’ boleh melintas jika berkoordinasi dengan otoritas Iran. Karena itu, negara mana pun yang ingin melintasi jalur ini harus menimbang dampak persepsi yang timbul—seolah menerima politisasi akses oleh Iran—sekaligus menghindari kesan yang bisa memicu kemarahan Washington,” tutur Lin.

Akan tetapi, Sharon Seah, peneliti utama di ISEAS-Yusof Ishak Institute, meragukan apakah pemerintah Iran yang energinya sudah terkuras oleh perang masih memiliki kapasitas untuk bernegosiasi dengan negara-negara ASEAN.

“Saya rasa beberapa negara akan mencoba, tetapi akan menghadapi tuntutan Iran yang berubah-ubah dari hari ke hari. Situasinya memang sangat labil dan berkembang cepat,” katanya kepada CNA.

“Penilaian Iran sederhana: kawan dari musuh adalah musuh. Mereka akan melihat negara mana yang memiliki hubungan dekat dengan AS dan Israel.”

SISTEM TARIF TOL

Kelancaran akses Selat Hormuz akan memulihkan pasokan minyak ke negara-negara ASEAN yang bergantung pada impor dari Teluk, seperti Vietnam, Singapura, Thailand, dan Filipina, kata Nazery Khalid, akademisi dan pakar maritim asal Malaysia.

“Seiring semakin banyak kargo energi diizinkan melintasi selat menuju pelabuhan di negara-negara tersebut, tekanan terhadap pasokan minyak akan berkurang dan lonjakan tajam harga minyak dapat diredam,” ujarnya kepada CNA.

“Ini akan menjadi angin segar bagi perekonomian mereka, khususnya bagi konsumen yang harus menanggung dampak kenaikan harga minyak yang melonjak.”

Meski Malaysia sebagai produsen minyak belum mengalami kelangkaan maupun lonjakan harga ekstrem, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke menegaskan negaranya tetap bergantung pada pasar global dan rantai pasok eksternal.

“Kami adalah pihak yang bersahabat dan memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan pemerintah Iran. Duta besar (Iran) menyatakan tidak ada tarif tol yang dikenakan pada kapal Malaysia,” ujarnya seperti dilaporkan.

Pernyataan Loke muncul setelah media pemerintah Iran melaporkan pada Senin bahwa sebuah komisi parlemen menyetujui rencana penerapan tarif tol yang dibayar dalam mata uang rial bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Televisi pemerintah Iran menyebut rencana tersebut mencakup “larangan bagi Amerika dan rezim Zionis untuk melintas”, serta pelarangan terhadap negara lain yang menjatuhkan sanksi kepada Iran.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada 27 Maret menyebut rencana tersebut “ilegal” dan “tidak dapat diterima”.

“Ini berbahaya bagi dunia, dan penting bagi dunia memiliki rencana untuk menghadapinya. AS siap menjadi bagian dari rencana tersebut. Kami tidak harus memimpin, tetapi kami siap berkontribusi,” katanya.

Nazery mengatakan, Iran kemungkinan tengah menyiapkan “beberapa lapis” perlakuan bagi negara yang ingin mengakses Selat Hormuz: negara sahabat, negara yang secara tidak langsung mendukung AS atau Israel, serta negara yang dianggap musuh.

“Ada yang diberi akses gratis, dan ada yang dikenai tarif tol berdasarkan kebijakan Teheran,” ujarnya.

“Negara yang dinilai secara tidak langsung mendukung AS-Israel juga berpotensi dikenai biaya tol atas kapal atau kargo yang menuju pelabuhan mereka.”

DIVERSIFIKASI JALUR DAN SUMBER ENERGI

Agar tidak bergantung pada akses Selat Hormuz, menurut Nazery, negara-negara perlu mendiversifikasi sumber impor energi mereka, termasuk beralih ke pemasok seperti China, Rusia, serta negara-negara di Afrika dan Amerika Latin.

“Dengan kata lain, memperoleh pasokan dari negara yang tidak berada di kawasan rawan konflik seperti Teluk,” katanya.

Seah dari ISEAS-Yusof Ishak Institute mengatakan ASEAN secara khusus perlu memperluas sumber pasokannya, meski diakuinya akan membutuhkan waktu. Sementara itu, kekurangan dapat ditutup melalui perdagangan intra-kawasan, tambahnya.

Hal tersebut termasuk komoditas seperti pupuk untuk pertanian yang pasokannya terganggu akibat perang, mengingat sepertiga pupuk yang dikirim lewat jalur laut berasal dari kawasan tersebut melalui Selat Hormuz.

“Bisakah urea dipasok dari dalam kawasan? Bisakah kita melibatkan negara lain di Pasifik lain seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru dalam upaya diversifikasi?” ujarnya.

Seah menilai, berbagai peristiwa dalam lima tahun terakhir—pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, serta gangguan pelayaran di Laut Merah—telah menguji ketahanan rantai pasok ASEAN.

“Namun, tidak ada langkah strategis yang berkelanjutan di tingkat kawasan,” katanya, seraya mendorong ASEAN untuk mengembangkan langkah ketahanan perdagangan menghadapi situasi darurat yang “sangat fluktuatif”.

Selat Malaka, misalnya, disebut sebagai “titik sempit krusial” yang berpotensi menjadi bottleneck besar. “Jika sampai dikuasai atau ditutup, ini akan menjadi mimpi buruk bagi kawasan dan Asia Timur,” kata Seah.

Selat Malaka adalah jalur perairan sempit di Asia Tenggara yang menghubungkan India melalui Laut Andaman dengan China dan Asia Timur melalui Laut China Selatan. Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, menangani lebih dari 25 persen perdagangan global.

“Saya kira negara-negara ASEAN perlu segera membahas bagaimana memastikan keamanan pelayaran (di Selat Malaka) … termasuk dalam skenario terburuk,” tambah Seah.

“Para perencana keamanan dan keselamatan maritim di kawasan perlu duduk bersama untuk membahas langkah-langkah yang memungkinkan.”

Associated Press pada Selasa melaporkan negara-negara Asia semakin berlomba mengamankan pasokan minyak mentah Rusia di tengah krisis energi yang memburuk seiring perang yang telah berlangsung sekitar sebulan, meskipun kemampuan Moskow meningkatkan ekspor dinilai terbatas.

Sementara itu, Laut Merah mulai dilihat sebagai rute alternatif bagi Arab Saudi untuk mengirim minyak mentah ke Asia. Namun, kelompok Houthi di Yaman yang bersekutu dengan Iran melancarkan serangan pertamanya terhadap Israel pada 28 Maret, memicu kekhawatiran akan serangan lanjutan terhadap kapal.

Dalam perang terbaru Israel melawan Hamas di Gaza yang dimulai pada 2023, kelompok Houthi juga menyerang kapal-kapal di Laut Merah—jalur penting penghubung Eropa dan Asia melalui Terusan Suez—sebagai bentuk pembalasan terhadap Israel.

Nazery mengatakan kondisi ini memaksa kapal untuk memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, menambah waktu perjalanan hingga dua minggu serta mendorong lonjakan tarif angkutan dan harga minyak.

“Jika kapal yang melintas di titik sempit (Laut Merah) ini diserang, atau lebih buruk lagi Selat Bab el-Mandeb ditutup, maka krisis energi global akan semakin parah karena minyak dari kawasan Teluk tidak bisa diangkut melalui jalur laut,” ujarnya.

Nazery kembali menegaskan bahwa dampak besar konflik ini terhadap harga energi global dan perekonomian seharusnya mendorong negara, pelaku usaha, dan industri untuk memperkuat ketahanan rantai pasok mereka.

“Setiap kali konflik sebesar ini terjadi, wacana soal penguatan ketahanan rantai pasok selalu mencuat. Namun, ketika situasi kembali normal, mereka kembali lengah,” tambahnya.