ASEAN akan gelar pertemuan langka menteri ekonomi dan luar negeri. Ada apa?

KUALA LUMPUR: Para menteri luar negeri dan ekonomi ASEAN akan mengadakan pertemuan tidak lama lagi. Ini adalah peristiwa langka yang oleh para pengamat disebut sebagai pergeseran strategi ASEAN dan respons terhadap kondisi global yang tak menentu saat ini.

Pertemuan semacam ini pertama dilakukan pada 1999, sempat direncanakan juga pada 2003 namun tidak pernah tercatat terlaksana. Artinya, pertemuan mendatang bisa menjadi yang pertama dalam 26 tahun.

Pertemuan ini diungkapkan pada 11 Juli oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan usai pertemuan dengan para menlu ASEAN lainnya. Hasan mengatakan bahwa pertemuan itu bertujuan untuk mengembangkan “respons regional yang lebih terkoordinasi terhadap tekanan ekonomi dan meningkatnya ketegangan perdagangan.”

Pertemuan yang direncanakan selama empat hari ini berlangsung di tengah ketidakpastian geopolitik dan perdagangan akibat pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang revisi tarif ke sejumlah negara, termasuk negara-negara Asia Tenggara.

Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengatakan kepada kantor berita Bernama pada Jumat lalu bahwa tanggal pertemuan belum ditetapkan, namun akan diselenggarakan sebelum KTT ASEAN yang dijadwalkan di Kuala Lumpur pada 26–28 Oktober mendatang.

Para pengamat menggambarkan dilakukannya pertemuan ini sebagai langkah menuju “pragmatisme strategis”, yang mencerminkan kesadaran ASEAN bahwa keputusan ekonomi tidak bisa lagi dipisahkan dari realita politik dan bahwa negara-negara anggota tidak bisa lagi bergerak sendiri-sendiri. 

“Pertemuan bersama para menteri luar negeri dan menteri ekonomi ASEAN bukan hanya simbolis, tapi mencerminkan langkah sadar menuju integrasi kebijakan sebagai respons terhadap lanskap global yang makin tidak stabil,” kata Khoo Ying Hooi, pakar hubungan internasional dari Departemen Studi Internasional dan Strategis Universiti Malaya.

Khoo menambahkan bahwa guncangan eksternal seperti eskalasi tarif perdagangan, kerentanan rantai pasok, dan persaingan strategis yang intens antara kekuatan besar memaksa ASEAN harus tampil dengan koherensi dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik.

“Meskipun terlambat, konvergensi ini menunjukkan pengakuan ASEAN bahwa tata kelola yang terkotak-kotak tidak lagi dapat dipertahankan,” ujarnya.

ASEAN saat ini terdiri dari 10 negara anggota, dengan Timor-Leste diperkirakan akan resmi menjadi anggota ke-11 dalam KTT para pemimpin pada Oktober 2025.

RESPONS TERHADAP GEJOLAK GEOEKONOMI

Sejak tahun 1987, para kepala negara ASEAN telah menyadari pentingnya menggelar pertemuan bersama tingkat menteri jika diperlukan untuk meningkatkan koordinasi.

Dalam komunike bersama pertemuan ketiga Kepala Pemerintahan ASEAN di Manila tahun itu, mereka sepakat bahwa “Pertemuan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi dapat diadakan jika dan ketika diperlukan”.

Pertemuan bersama pertama antara menteri keuangan, gubernur bank sentral, dan menteri luar negeri berlangsung pada November 1999 di Manila, Filipina, menjelang KTT Informal ASEAN ke-3, sebagai respons terhadap dampak krisis keuangan Asia.

“Para menteri merasa perlu untuk bertemu bersama karena, seperti yang ditunjukkan oleh krisis keuangan baru-baru ini, konsultasi dan koordinasi yang maksimal harus dilakukan di antara negara anggota dan kementerian agar mereka dapat secara efektif menghadapi tantangan yang dihadapi kawasan,” demikian isi komunike pertemuan tersebut.

Pada tahun 2003, para menteri luar negeri dalam pertemuan di bulan Juni menyatakan menantikan pertemuan bersama sebelum KTT ASEAN di Bali pada Oktober 2003, namun tidak ada catatan bahwa pertemuan tersebut benar-benar berlangsung.

“Dalam hal ini, kami menekankan perlunya menghidupkan kembali Pertemuan Bersama Menteri, yang akan berfungsi sebagai mekanisme penyaring yang memungkinkan kami fokus pada isu-isu paling penting yang menjadi perhatian bersama,” demikian pernyataan KTT tersebut.

Sharon Seah, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute, mengatakan bahwa koordinasi antara agenda kebijakan luar negeri dan kebijakan ekonomi bukan hal baru, dan telah dilakukan di tingkat regional sebelumnya dalam situasi krisis.

Ia mengatakan rencana pertemuan ini adalah respons langsung terhadap “sekuritisasi isu-isu ekonomi”, sebuah fenomena yang oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim disebut telah menjadi perdagangan sebagai "senjata".

"Apa pun syaratnya, yang jelas dalam kekacauan perdagangan global ini, isu politik dan ekonomi berkelindan tanpa mempedulikan dampaknya dan ini berbahaya karena otomatis akan memaksa negara-negara masuk dalam situasi quid pro quo," kata Seah.

"Jenis 'transaksionalisme' yang tidak sehat dalam politik internasional yang kita lihat saat ini hanya akan semakin menjadi," tambahnya.

Sependapat, Habib Dzakwan, peneliti di Departemen Hubungan Internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, mengatakan bahwa konvergensi ini menandakan adanya "rekalibrasi" dalam arah strategis ASEAN.

"Pada masa kejayaan globalisasi, ASEAN berupaya mengurangi unsur keamanan atau politisasi dalam isu ekonomi agar prioritas pembangunan dapat menjadi yang utama.

“Tetapi saya melihat beberapa negara anggota kini sadar bahwa ke depannya ruang untuk memisahkan keduanya semakin sempit. Ini bukan berarti terjadi pergeseran dramatis dalam pendekatan ASEAN. Ini hanyalah cara beberapa negara menyesuaikan diri dengan kompetisi antar kekuatan besar atau konflik terbuka yang membentuk ulang arena ekonomi," katanya.

Para analis mengatakan bahwa situasi genting ini dipicu pengumuman tarif terbaru dari AS yang akan berdampak pada perekonomian di seluruh dunia.

Malaysia, yang menjadi ketua ASEAN tahun ini, akan menghadapi tarif 25 persen mulai 1 Agustus, dengan Laos dan Myanmar menghadapi 40 persen, Kamboja dan Thailand 36 persen, Indonesia 19 persen, Vietnam 20 persen (dan 40 persen untuk pengiriman ulang), serta Filipina dan Brunei masing-masing 20 persen dan 25 persen.

ASEAN dan China merupakan mitra dagang terbesar satu sama lain. ASEAN juga merupakan mitra dagang terbesar keempat bagi AS. AS juga merupakan sumber investasi asing langsung terbesar di kawasan ini.

Dari sudut pandang diplomatik, tujuan inti dari pertemuan bersama para menteri ini adalah untuk menunjukkan tekad ASEAN dalam mempertahankan otonomi individu dan kawasan, serta otonomi strategisnya, kata Dzakwan.

“Yang membedakannya adalah bahwa ketegangan geopolitik saat ini jauh lebih kompleks karena munculnya kebijakan industri dan penerapan sepihak dari strategi ekonomi negara lain," kata Dzakwan.

Ia mengatakan secara ekonomi, pertemuan ini bertujuan untuk menegaskan kembali keterbukaan dan inklusivitas ASEAN dalam berbisnis.

Khoo menambahkan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat relevansi dan kesatuan ASEAN di tengah kontestasi geopolitik yang semakin intensif.

"Ini memberikan wadah untuk merumuskan respons bersama, meskipun sederhana, terhadap isu seperti tarif AS dan ketegangan perdagangan yang lebih luas," katanya, sambil menyoroti tujuan ekonomi untuk "memperkuat ketahanan kawasan melalui penguatan rantai pasok, diversifikasi pasar, dan upaya kolektif menghadapi proteksionisme."
 

KENDALA UNTUK BERSATU

Meski kebutuhan untuk aksi terintegrasi sudah terang benderang, para analis mencatat bahwa kendala besar mengintai dalam implementasi keputusan dari pertemuan bersama ini.

Mereka menyoroti model pengambilan keputusan ASEAN yang berbasis konsensus, kepentingan nasional yang beragam, serta kurangnya mekanisme institusional yang kuat untuk penegakan dan pemantauan hasil.

Khoo mengatakan bahwa konvergensi antara diskusi ekonomi dan politik justru meningkatkan risiko perpecahan internal karena negara-negara anggota sangat berbeda dalam struktur ekonomi dan aliansi politik mereka.

“Tantangannya adalah menghindari kebuntuan sembari mendorong koordinasi yang lebih dalam,” katanya.

Ia menambahkan bahwa model konsensus ASEAN, meskipun menjadi dasar kesatuannya, sering memperlambat pengambilan keputusan dalam isu-isu sensitif, sementara perbedaan kepentingan nasional bisa membuat negara-negara anggota lebih mementingkan keuntungan bilateral ketimbang koordinasi kawasan.

Khoo juga mencatat bahwa arsitektur institusional ASEAN masih belum memiliki mekanisme penegakan dan pemantauan yang memadai, dan ini diperparah oleh tekanan geopolitik eksternal dari AS dan China yang menciptakan persaingan dan bisa melemahkan persatuan.

Dzakwan setuju, menyatakan bahwa kendala utama adalah mencapai konsensus mengenai prioritas dan cara merespons tren geoekonomi yang baru.

“Kalau hanya soal menetapkan norma dan panduan kawasan, itu bukan masalah. Tapi untuk menerjemahkan norma itu menjadi komitmen praktis, kita mungkin harus lebih sabar dan mengelola ekspektasi,” katanya.

Ia meragukan pertemuan ini akan menghasilkan respons ASEAN yang benar-benar terpadu terhadap isu tarif perdagangan, namun berharap koordinasi tetap dapat terjadi.

“Sangat mudah bagi kekuatan besar untuk menghantam kita jika negara-negara anggota ASEAN tidak bersatu,” katanya.

Karena perbedaan tingkat keterpaparan ekonomi dan kalkulasi politik antarnegara anggota, Khoo juga meragukan kemungkinan adanya respons ASEAN yang benar-benar kuat. Ia menyarankan adanya penyelarasan informal antarnegara yang terdampak atau posisi diplomatik bersama terhadap Washington.

“Ujian utamanya adalah apakah ASEAN bisa melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan keprihatinan menuju strategi ekonomi yang terkoordinasi, sesuatu yang akan membutuhkan komitmen politik yang berkelanjutan,” ujarnya.

Khoo menambahkan bahwa reformasi institusional, kemauan politik, dan artikulasi yang lebih jelas atas kepentingan kolektif sangat penting jika ASEAN ingin tetap relevan dalam lingkungan global yang semakin diperebutkan.

“Pertemuan ini mungkin tidak langsung menyelesaikan kelemahan struktural, tetapi setidaknya menawarkan landasan untuk dibangun, jika negara-negara anggota siap memanfaatkan momentum yang ada,” kata Khoo.

Dzakwan juga mengatakan bahwa makna akhir dari pertemuan ini masih harus dilihat.

“Kalau ini hanya pertemuan sekali saja, maka tidak akan memiliki bobot lebih dari sekadar simbolisme. Tapi jika pertemuan ini diikuti dengan upaya nyata untuk mendorong koordinasi yang lebih luas antara pilar politik-keamanan dan ekonomi, maka pertemuan ini layak mendapat apresiasi lebih,” ujarnya.

Seah menyatakan bahwa dengan mengadopsi pendekatan strategis terhadap gejolak perdagangan saat ini dan memastikan para menteri luar negeri dan ekonomi terlibat dalam dialog, ASEAN bisa mulai menelaah dampak regional yang lebih luas dan jangka panjang, melampaui kepentingan nasional masing-masing.

“Tujuannya bukan untuk langsung menghasilkan respons terkoordinasi ASEAN terhadap tarif, melainkan mencoba menerangi apa tujuan akhir yang diincar oleh aktor-aktor tertentu dan mengoordinasikan posisi kawasan berdasarkan prinsip hukum internasional,” katanya.