Anwar Ibrahim akan tunjuk Thaksin hingga Retno Marsudi jadi penasihat ketua ASEAN. Apakah langkah yang tepat?

KUALA LUMPUR: Keputusan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menunjuk beberapa tokoh dari negara lain untuk menjadi penasihat bagi keketuaan ASEAN memicu perdebatan. Para pengamat mempertanyakan, apa sebenarnya tugas dari para penasihat itu nantinya, dan apakah ini langkah yang tepat.

Pengamat mencermati bahwa langkah Anwar ini belum pernah dilakukan oleh ketua ASEAN lainnya. Bisa jadi, kata mereka, Anwar ingin ada kemajuan dalam isu-isu regional yang "hampir tidak bisa terselesaikan" seperti krisis Myanmar dan ketegangan di Laut China Selatan.

Tapi masih harus dilihat apakah Anwar benar-benar akan menindaklanjuti keputusannya tersebut, kata mereka.

Malaysia resmi mendapat giliran menjadi ketua ASEAN pada tahun depan. Untuk menyukseskan keketuaan Malaysia, Anwar pada Senin lalu (16/12), telah menunjuk mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra untuk menjadi bagian dari tim "penasihat informal" yang beranggotakan para negarawan berpengalaman. 

Saat menyampaikan pengumuman ini di tengah kunjungan resmi PM Thailand Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin, ke Malaysia, Anwar mengatakan bahwa para anggota tim informal ini akan berasal dari negara-negara ASEAN.

Dilaporkan bahwa anggota lainnya kemungkinan adalah mantan menteri luar negeri Singapura George Yeo dan mantan menlu Indonesia Retno Marsudi.

Sejak tidak lagi menjabat pada 2011, Yeo dikenal kerap menyuarakan opini secara lisan dan tulisan terkait China. Dia juga dikenal berjasa dalam mempersatukan ASEAN.

Sementara Retno yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus PBB untuk air dianggap sangat berpengalaman menangani masalah Myanmar, terutama ketika Indonesia menjabat ketua ASEAN pada 2023.

CNA telah menghubungi Yeo dan Retno meminta keterangan, namun belum mendapatkan balasan.

DEMI MELAKUKAN TEROBOSAN?

Sharon Seah, peneliti senior dan koordinator di Pusat Studi ASEAN ISEAS-Yusof Ishak Institute, mengatakan sejauh ini tidak pernah ada ketua ASEAN yang membentuk tim penasihat informal. Biasanya, kata dia, ketua ASEAN menunjuk tokoh ternama atau membentuk gugus tugas khusus untuk fokus mengatasi isu-isu tertentu.

"Karena itulah, bukan hal yang biasa bagi negara ketua ASEAN untuk menunjuk tim informal sendiri," kata dia.

"Mungkin PM Anwar merasa akan diuntungkan dengan pengalaman mereka yang telah terlibat di ASEAN sebagai menteri untuk memberikan masukan dan membantu isu-isu strategis yang relevan dengan keketuaan ASEAN."

Bilahari Kausikan, mantan pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri Singapura, mengatakan bahwa belum jelas apa dampak dari langkah Anwar ini bagi ASEAN.

"Tidak ada yang benar-benar tahu apa dampaknya dan tidak sepenuhnya jelas mengapa Malaysia memutuskan itu - tapi ini sifatnya adalah penasihat, memberikan masukan kepada ketua ASEAN, bukan ASEAN secara keseluruhan," kata dia.

Artinya, lanjut Bilahari, meskipun ketua ASEAN menerima masukan dari tim penasihat tersebut, namun bukan berarti harus disetujui oleh seluruh anggota ASEAN, mengingat sifat organisasi ini yang keputusannya diambil berdasarkan konsensus.

Bilahari berpandangan langkah Anwar ini cuma untuk memberikan kesan saja, sementara implementasinya masih belum diketahui.

"Anwar dikenal suka mengambil keputusan yang kemudian tidak dijalankan. Jadi daripada berspekulasi, saya sarankan kita tunggu dan lihat dulu apakah ada yang akan terjadi," kata dia.

Di Malaysia, keputusan Anwar tersebut menuai kritikan. Politisi dari partai oposisi Parti Islam Se-Malaysia mempertanyakan pemilihan Thaksin, sosok yang pernah jadi buronan Thailand karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta apakah ini hanya demi keuntungan Anwar pribadi.

Menlu Malaysia Mohamad Hasan membela keputusan Anwar, dengan mengatakan bahwa Thaksin adalah politisi yang diterima oleh Amerika Serikat, dekat dengan China dan punya pengaruh di Thailand. Thaksin, kata dia, mampu membantu mempererat kerja sama antara ASEAN dan kekuatan-kekuatan global.

Joshua Kurlantzick, peneliti Asia Tenggara di lembaga riset Council on Foreign Relations di Amerika Serikat, mengatakan bahwa krisis Myanmar dan ketegangan di Laut China Selatan adalah masalah besar yang tidak bisa diatasi ASEAN.

"Sepertinya Anwar mencoba menyiasati birokrasi dan tahapan normal ASEAN dengan melakukan terobosan membentuk grup informal ini," kata dia.

"Menurut saya dia ingin membangun konsensus dan membuat ASEAN lebih kuat, tapi saya tidak yakin apa yang akan terjadi nanti. Karena Laut China Selatan dan Myamnar adalah perkara yang hampir tidak bisa diselesaikan, tak peduli apa pun yang Anwar lakukan."

Klaim China terhadap perairan Laut China Selatan tumpang tindih dengan negara ASEAN seperti Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Selama bertahun-tahun, ASEAN telah berusaha menantang klaim China tersebut dan mencoba merundingkan perjanjian tata perilaku (code of conduct) untuk mengatasi konflik.

Sementara Myanmar, masih berada dalam konflik sejak militer menguasai pemerintahan dan menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis pada 2021. 

ASEAN telah mengambil langkah untuk tidak mengikutsertakan pemimpin junta Myanmar dalam rapat resmi. Lalu pada 2023, ASEAN sepakat membentuk "mekanisme troika" yang beranggotakan ketua ASEAN sebelumnya, saat ini dan yang akan datang. 

Pada 2021, ASEAN berupaya mewujudkan perdamaian Myanmar melalui Konsensus Lima Poin yang salah satu isinya adalah fasilitasi mediasi oleh utusan khusus ASEAN. Namun, langkah itu diabaikan oleh junta Myanmar. 

"Diplomasi senyap" yang dilakukan oleh masing-masing negara ASEAN seperti Thailand dan Indonesia juga tidak membuahkan hasil yang berarti.

BEKERJA DI BALIK LAYAR

Pengamat mengatakan bahwa Anwar sebagai ketua ASEAN memiliki hak prerogatif untuk menunjuk penasihat pribadinya. Namun langkahnya kali ini memberikan sinyal beragam.

"Kemungkinan besar PM Anwar merasa perlu bantuan dari orang-orang kawakan dari ASEAN untuk memberikannya masukan, dan ini bukanlah hal buruk mengingat lingkungan geopolitik ASEAN yang penuh tantangan," kata Seah.

"Menurut saya grup ini akan bekerja di balik layar dan tidak terlibat dalam pertemuan tingkat menteri atau pemimpin," lanjut dia.

Joanne Lin, peneliti senior dan koordinator Pusat Studi ASEAN di ISEAS-Yusof Ishak Institute, mengatakan langkah Anwar menunjukkan bahwa ASEAN memerlukan kebijakan kolektif yang akan menghasilkan solusi efektif dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

"Pendekatan Anwar yang konsultatif juga mungkin bertujuan untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dan meminimalisir penentangan terhadap Malaysia untuk mencapai konsensus di dalam ASEAN," kata dia.

Namun Anwar yang akan mengandalkan tim informal ini jadi pertanda adanya kekurangan pakar di Malaysia atau kesiapan mereka dalam menghadapi rumitnya menjadi ketua ASEAN sendirian.

"Meski pendekatan pragmatis ini bisa memberikan masukan yang berharga dan meningkatkan mutu pengambilan keputusan, tapi memastikan transparansi dan inklusivitas akan sangat penting bagi Anwar untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap keketuaan Malaysia di ASEAN," kata Jamil Ghani, kandidat doktoral di S Rajaratnam School of International Studies Singapura yang telah melakukan penelitian tentang kebijakan luar negeri Malaysia.

HUBUNGAN ERAT SEJAK LAMA

Jamil yang juga merupakan periset di lembaga Institute of Strategic and International Studies, Malaysia, mengatakan pemilihan Thaksin oleh Anwar dilakukan karena keduanya telah memiliki hubungan erat sejak lama.

Thaksin yang memimpin Thailand pada 2001-2006, kata Jamil, memiliki hubungan sejak puluhan tahun dengan Anwar. Keduanya saling menghormati dan memiliki pandangan regional yang sama.

Anwar, lanjut dia, juga punya hubungan erat dengan eks menlu Singapura Yeo, dan komunikasi intens yang telah terjadi di antara mereka selama ini membuahkan rasa saling percaya, kesepemahaman, dan keselarasan terkait masa depan ASEAN.

Yeo yang menjabat menjadi menlu Singapura selama 23 tahun disebut-sebut sebagai pendorong berbagai inisiatif ASEAN, salah satunya adalah Piagam ASEAN dan Komunitas Ekonomi ASEAN.

Tapi keterlibatan Yeo dan Thaksin juga bisa mengundang persepsi lain, salah satunya hanya dipandang sebagai "klub kawan lama".

Jamil mengatakan, persepsi itu berpotensi merusak kepercayaan anggota ASEAN terhadap Malaysia sebagai ketuanya. 

Namun, lanjut Jamal, potensi tersebut kecil kemungkinannya terjadi, karena menurut dia ASEAN "punya riwayat dioperasikan melalui jaringan elite informal, ketika para pemimpin negara yang biasanya memimpin lama telah berkolaborasi dengan erat".

Di antara mereka, Retno Marsudi adalah sosok yang paling terkini dalam hal pengalamannya menghadapi isu Myanmar. Seah mengatakan, Retno telah mengadakan lebih dari 300 kali pertemuan dengan pemangku kepentingan Myanmar ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN.

"Salah satu masalah utama yang belum bisa dipecahkan ASEAN adalah masalah internal - krisis Myanmar yang mengancam persatuan organisasi dan jadi beban bagi sentralitas ASEAN," kata dia.

"Karena itulah, akan sangat membantu jika memiliki grup yang bisa memberikan masukan bagaimana ASEAN bisa merespons dengan lebih baik terkait krisis Myanmar."

Anwar dianggap telah mengambil langkah "maverick" atau tidak lazim, karena menyertakan sosok-sosok berpengalaman yang bisa memberikan masukan dan solusi yang out-of-the-box. 

Namun Tang Siew Mun, peneliti senior di program studi strategis dan politik regional di ISEAS-Yusof Ishak Institute, mempertanyakan apakah tim penasihat ini akan menambah satu lagi lapisan birokrasi dan memperlebar celah antara utusan khusus ASEAN untuk Myanmar dengan PM Malaysia.

Sampai saat ini, Malaysia belum mengumumkan siapa utusan khusus ASEAN untuk Myanmar yang akan menggantikan diplomat Laos Alounkeo Kittikhoun.

"Adalah kewajiban bagi Malaysia untuk memastikan tim penasihat informal ini tidak mengambil pekerjaan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar dan troika ASEAN," kata Mun.

Laporan tambahan oleh Izzah Aqilah Norman