Analisis: Di balik pembatalan konferensi pers PM China dan laporan kinerja pemerintahannya

SINGAPURA: Tahun ini, pemerintah China berambisi memenuhi target pertumbuhan ekonominya sekitar 5 persen, sama seperti tahun sebelumnya. Para analis mengatakan bahwa target itu mencerminkan keyakinan pemerintah China akan kemampuan mereka untuk mengimbangi laju ekspansinya meskipun terhambat oleh faktor eksternal dan internal yang kian meningkat.

Selain membahas angka-angka dan janji-janjinya, Perdana Menteri (PM) Li Qiang juga mengutarakan perihal pentingnya komunikasi yang efektif dalam memenuhi target pertumbuhan negaranya. Hal ini menjadi perhatian para pengamat saat ia menyampaikan laporan kinerja pemerintah China pada pembukaan Kongres Rakyat Nasional (NPC) yang diadakan pada awal bulan ini.

"Perdana Menteri dengan sangat jelas menekankan pentingnya menyampaikan target dan kebijakan ekonomi dengan tepat sasaran," ujar Dr Lim Tai Wei, peneliti senior di East Asian Institute, National University of Singapore (NUS).

Selain itu, perubahan tugas dan tanggung jawab PM sebagai pejabat kedua tertinggi di China turut menjadi sorotan publik. Perubahan ini terjadi karena pemerintah China telah mengakhiri tradisi konferensi pers yang biasanya diadakan di akhir sidang parlemen 'Dua Sesi.' Tradisi yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini tidak lagi berlanjut sampai akhir masa jabatannya, yaitu lima tahun sampai 2027.

"Di bawah rezim saat ini, dewan negara dan perdana menteri adalah pelaksana, yang menjalankan kebijakan Partai (Komunis China)," kata Alfred Wu, Lektor Kepala di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), kepada CNA.

"Saya berkesimpulan bahwa (Li Qiang) benar-benar menuruti Xi Jinping. Kurang lebih, dia bertindak seperti sekretaris Xi."

BANYAK RENCANA, KURANG MERINCI

PM Li menyampaikan laporan perdana kinerja pemerintah China di Balai Agung Rakyat, di jantung kota politik Beijing. Kegiatan itu ramai dihadiri oleh ribuan delegasi. 

Tahun lalu, ia mengambil alih posisi perdana menteri dalam sidang parlemen "Dua Sesi" setelah diangkat menjadi orang penting nomor dua dalam puncak Komite Tetap Politbiro Partai Komunis China pada Oktober 2022.

Laporan tersebut sangat dinantikan dalam sidang ini. Laporan ini menggambarkan bagaimana arah perkembangan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Laporan ini juga menyinggung ambisi-ambisi China dalam jangka panjang.

Menjelang sidang tersebut, banyak pengamat dan investor yang menantikan penyampaian laporan tersebut. Mereka berupaya menggali informasi tentang bagaimana China nantinya menangani berbagai masalah seperti ketegangan antara China dan AS, krisis properti yang berkepanjangan, melemahnya pengeluaran, meningkatnya pengangguran di kalangan kaum muda, dan menurunnya jumlah populasi.

Namun, laporan yang disampaikan PM Li hanya dipenuhi janji-janji yang tidak dijabarkan secara terperinci, kata para pengamat.

Memang, target ekonomi yang ditetapkan untuk tahun ini sesuai dengan harapan - terutama pada target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) "sekitar 5 persen."

Dr Lim menyampaikan kepada CNA bahwa bagi investor asing, hal ini menunjukkan keberlanjutan tren positif pasca pandemi 2023 di mana ekonomi mengalami pertumbuhan (sekitar) 5 persen.

"Menurut pandangan China, hal ini juga menunjukkan potensi berlanjutnya pemulihan ekonomi pasca COVID," imbuhnya.

PM Li juga berjanji untuk mengubah model pembangunan di China, mengurangi kapasitas industri yang berlebih, menurunkan angka risiko di sektor properti, dan memangkas pengeluaran pemerintah daerah yang terbilang boros.

Meski begitu, ia tidak menjabarkan kapan rencana tersebut akan dijalankan dan langkah apa saja yang diambil untuk mewujudkannya. "Saya tidak melihat adanya kemajuan yang signifikan," kata Prof Wu kepada CNA. Menurutnya, rencana itu "benar-benar" sekedar laporan rutin saja.

Isi laporan ini mengikuti templat laporan dari tahun-tahun sebelumnya. Terlebih, kinerja pemerintah tidak begitu buruk, mengingat tantangan-tantangan yang kini sedang mereka hadapi, kata Dr Chen Gang, asisten direktur dan peneliti senior di East Asian Institute NUS. 

"Prioritas utama masih tentang menstabilkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, investasi, dan hubungan internasional.”

REFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG JELAS

Para ahli punya beberapa kesimpulan.

Menurut Jing Liu, chief economist HSBC di China Raya, keberlanjutan posisi pemerintah terhadap reformasi dan keterbukaan "sangatlah penting."

Ia menjelaskan bagaimana Perdana Menteri (PM) Li berupaya menciptakan dunia persaingan bisnis yang adil dan sportif yang dapat menampung berbagai macam perusahaan.

Di China, perusahaan swasta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi utama yang menyumbang 80 persen pekerjaan di perkotaan. Perusahaan ini telah menjadi tulang punggung ekonomi negara yang ekonominya telah mencapai US$18 triliun.

Namun, pemerintah daerah–yang kini berupaya mempertahankan anggarannya agar tetap seimbang–cenderung lebih memilih perusahaan milik negara yang mampu menghasilkan keuntungan daripada perusahaan swasta, kata S&P Global Oktober lalu.

Belum lagi, kebijakan yang ketat dan besar-besaran di berbagai lini sektor seperti teknologi, properti, les privat dan layanan kesehatan, dapat mengganggu perekonomian di sektor-sektor tersebut.

Baru-baru ini saja, China merancang undang-undang untuk meningkatkan perekonomian di sektor swasta. South China Morning Post melansir pernyataan dari Kementerian Hukum, bahwa undang-undang ini–yang diperkenalkan pada bulan lalu–bertujuan untuk memastikan pemerintah memberi perlakuan yang sama kepada perusahaan milik negara dan swasta.

Liu menjelaskan adanya usulan untuk mempercepat proses penyusunan undang-undang ini, yang nantinya bisa lebih melindungi perusahaan swasta.

"Langkah-langkah lainnya juga telah diambil untuk sepenuhnya melonggarkan pembatasan investasi asing di sektor manufaktur, serta memberikan akses pasar yang lebih luas ke sektor jasa," tambahnya.

Poin lain yang menjadi perhatian para ahli adalah bagaimana PM China menekankan pentingnya komunikasi yang efektif.

Saat menyampaikan laporan kinerja pemerintah pada 5 Maret lalu, Li mengatakan kebijakan harus dikomunikasikan kepada publik "dengan tepat sasaran" guna menciptakan "lingkungan kebijakan yang stabil, transparan, dan sesuai harapan."

Dia juga mengatakan pengaturan dan perbaikan kebijakan harus dilakukan "tepat waktu", dengan memanfaatkan sentimen bisnis dan individu sebagai indikator utama.

"(Ini artinya) komunikasi publik dan penyebaran informasi sama atau bisa jadi lebih penting daripada informasi itu sendiri," kata Dr Lim kepada CNA.

"Petunjuk lainnya adalah otoritas ekonomi - dalam hal ini pejabat eksekutif, bukan pembuat kebijakan utama di Politbiro - sedang berupaya mendapatkan kepercayaan investor internasional dengan memberikan informasi yang mereka perlukan.”

MEMATAHKAN TRADISI PULUHAN TAHUN

PM Li tidak akan lagi mengadakan konferensi pers setelah sidang parlemen "Dua Sesi" berakhir pada 11 Maret lalu. Para ahli berpendapat bahwa, pemutusan tradisi yang sudah berjalan hingga puluhan tahun ini merupakan indikasi semakin ketatnya kontrol Beijing atas peredaran informasi kebijakan.

Sejak tahun 1993, PM China selalu mengadakan konferensi pers di akhir pertemuan tahunan NPC guna memberi kesempatan langka pada para wartawan lokal dan juga asing untuk mengajukan segala pertanyaan.

Selain memberi informasi tentang perekonomian China dan rencana kebijakannya, sesi konferensi pers tersebut juga menjadi jendela bagi dunia luar untuk memahami prioritas dan karakter pribadi pejabat tertinggi kedua di China.

Misalnya, mendiang Li Keqiang, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai perdana menteri selama satu dekade hingga Maret tahun lalu, memicu perdebatan tentang pengentasan kemiskinan pada tahun 2020. Saat itu, dalam konferensi persnya, ia menjelaskan bahwa 600 juta orang di China hidup dengan pendapatan bulanan sebesar 1.000 yuan (US$140).

Sementara, pendahulunya Wen Jiabao dikenal karena membacakan puisi serta kutipan dari filsuf China dan asing selama sesi bertemu dengan awak media.

Keputusan untuk membatalkan konferensi pers perdana menteri tahun ini dibuat karena biasanya isinya tumpang tindih dengan konferensi pers menteri lainnya yang juga diadakan selama "Dua Sesi" berlangsung, kata juru bicara NPC Lou Qinjian usai membuat pengumuman pada Senin (4 Maret).

Ia menambahkan bahwa aturan ini akan tetap berlaku hingga masa jabatan NPC saat ini berakhir di tahun 2027, kecuali dalam keadaan tertentu.

Dr. Chen dari East Asian Institute NUS menyatakan bahwa para pejabat tinggi semakin 'sangat berhati-hati' ketika berinteraksi dengan awak media dan orang asing. Debat atau diskusi terbuka tentang kebijakan semakin dibatasi di tengah "tantangan berat" yang sedang dihadapi China.

Di saat yang sama, konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Partai Komunis China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping menjadi salah satu faktor utamanya.

"Karena Partai yang dipimpin oleh Presiden Xi yang menentukan segala kebijakan dan keputusan di segala bidang, sedangkan anggota eksekutif (Dewan Negara) hanya fokus menjalankan kebijakannya, maka dari sisi eksekutif tidak begitu banyak yang bisa diungkapkan mengenai arah kebijakan negara secara keseluruhan," kata Dr Chen.

Wu juga mengutarakan sentimen yang sama bahwa peran perdana menteri tidak sama dengan pendahulunya saat berada "di bawah rezim saat ini."

"Dulu, Anda bisa melihat nama Jiang Zemin, Zhu Rongji, kami selalu menyebut nama Jiang-Zhu, lalu Hu Jintao, Wen Jiabao, kami selalu menyebut nama Hu-Wen," tuturnya, menyinggung pasangan presiden-perdana menteri sebelumnya.

"Tapi sekarang kami tidak lagi menyebutkannya, karena (di bawah) rezim saat ini, partai itu mendominasi pengambilan keputusan di China.”