Analisis: China akan menggencarkan pendekatan 'wortel dan tongkat' kepada Taiwan. Ini dampaknya bagi ASEAN

SINGAPURA: Lima hari sebelum pelantikan William Lai Ching-te sebagai presiden Taiwan, kementerian pertahanannya mendapati 45 jet tempur China berlalu lalang di langit Taiwan, jumlah terbanyak dalam sehari di tahun ini. Pada 15 Mei, 26 dari jet tempur itu melintasi garis tengah Selat Taiwan, yang pernah menjadi pembatas tak resmi dengan China. 

Di kesempatan yang lain, China memberikan gestur yang lebih bersahabat. Saat anggota parlemen dari partai oposisi Taiwan yang condong ke China, Kuomintang (KMT), mengunjungi China daratan bulan lalu, pemerintah Beijing mengatakan akan kembali membolehkan penduduk Fujian untuk pelesir ke kepulauan Matsu Taiwan dan kemudian mengizinkan kelompok tur bepergian ke daerah lain di wilayah tersebut. 

Selain itu, China juga akan menyetujui impor pomelo – jeruk Bali – dan produk pertanian serta perikanan lainnya dari Taiwan.

Pengamat mengatakan, kemungkinan China akan terus menggunakan pendekatan “wortel dan tongkat” ketika berurusan dengan Taiwan yang kini dipimpin Lai, pengganti Tsai Ing-wen, yang dilantik pada 20 Mei lalu. Pendekatan yang berarti memberikan “hadiah dan hukuman” ini menurut pengamat digunakan China karena Taiwan terhitung sangat penting bagi mereka, di tengah perebutan dominasi dengan Barat dan tantangan ekonomi dalam negeri.

Lai mencetak sejarah dengan membawa partainya yang memperjuangkan kemerdekaan Taiwan, Partai Progresif Demokratik (DPP), memenangi tiga pemilu presiden berturut-turut pada Januari lalu. Dia mengalahkan Hou Yu-ih dari KMT dan  Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (TPP).

Para pengamat berpendapat bahwa pesan Beijing kepada Lai cukup jelas: Taiwan akan menuai keuntungan jika mendorong integrasi, namun akan dapat hukuman jika mencoba menjauhkan diri dari China. Sampai saat ini, China masih memandang Taiwan yang telah memiliki pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya, dan beranggapan suatu saat akan bersatu kembali dengan mereka.

Meski tekanan dari China kian bertambah, para analis berpendapat bahwa Taiwan di bawah Lai akan terus aktif membangun hubungan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain, namun akan mempertahankan status quo dengan tidak mendeklarasikan kemerdekaan.

Namun demikian, langkah pemerintah Taiwan terbatasi oleh kurangnya suara mayoritas di parlemen sehingga berpotensi menghalangi upaya-upayanya. Ada pun kendala-kendala yang terlihat jelas mengenai seberapa jauh Lai dapat memperluas Kebijakan Baru ke Arah Selatan (New Southbound Policy) yang sebelumnya diprakarsai Tsai untuk menjalin hubungan ekonomi dan diplomasi orang ke orang (people-to-people) dengan negara-negara di Asia Selatan dan Tenggara, serta Australia dan Selandia baru.

"China pada dasarnya penyambung hidup ekonomi utama bagi semua negara di kawasan," kata Hoo Tiang Boon, Lektor Kepala School of Social Sciences di Nanyang Technological University (NTU) Singapura, kepada CNA.

"(Negara-negara Asia Tenggara) akan sangat berhati-hati dalam menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Taiwan ... mereka harus benar-benar memperhatikan dan tentunya peka terhadap pandangan China."

PENDEKATAN "WORTEL DAN TONGKAT"

Hubungan lintas selat antara Taiwan dan China sedari dulu maju mundur dan bergantung pada orang dan partai yang memerintah di Taipei. 

Sebelumnya, hubungan antara keduanya menegang pada 2000 hingga 2008 ketika Chen Shui-bian dari DPP menjadi presiden Taiwan. Hubungan dengan China kian membaik ketika Taiwan dipimpin oleh anggota partai KMT, Ma Ying-jeou, ditandai pertemuan bersejarah dirinya dengan Presiden China Xi Jinping pada 2015. Hubungan kembali memburuk ketika Tsai Ing-wen dari partai DPP terpilih presiden pada 2016.

Masalah muncul saat pidato pengukuhannya. Kala itu, Beijing mengkritik pidatonya sebagai "jawaban ujian yang tidak lengkap" karena tidak mengakui konsensus 1992 secara terang-terangan.

Konsensus 1992 merupakan kesepakatan bahwa Taiwan adalah bagian dari satu China, yang mana kedua pihak memiliki pendapat sendiri akan penafsirannya masing-masing. China memandang pengakuan konsensus – yang belum pernah dilakukan partai DPP –  sebagai dasar dalam membuka dialog, dan komunikasi resmi sudah terputus sejak 2016.

China kemudian memberlakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan guna memaksa negara-negara memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan dan meningkatkan aktivitas militer di sekitar pulau tersebut.

Pendekatan "dua tangan" atau "wortel dan tongkat" ini telah menjadi praktik yang telah lama dilakukan Beijing, kata Qi Dongtao dari East Asian Institute di National University of Singapore (NUS) kepada CNA.

"Tangan lembutnya, atau wortelnya adalah untuk mendekatkan Taiwan dengan China, dan tangan kerasnya, atau tongkatnya, adalah untuk menghalangi kelompok pro-kemerdekaan yang menjauhkan Taiwan dari China," tambah peneliti senior yang juga berkeahlian di bidang studi lintas selat ini.

"Sama seperti strategi Taiwan-nya Washington dalam menghadapi Beijing yang terdiri dari pencegahan dan jaminan, strategi Taiwan-nya Beijing juga memiliki kedua komponen ini."

Namun China menggunakan “tongkat” yang lebih besar dengan meningkatkan tekanan militer dan zona abu-abu sembari membuat "wortel" ekonomi kian menarik, ujar Brian Hart, rekan China Power Project dari lembaga riset Center of Strategic and International Studies, kepada CNA.

"Momen sebelum pelantikan Lai memberi peluang kepada China untuk menunjukkan kesannya sebagai (negara) yang baik hati dan menunjukkan kesan bahwa Taiwan menolak tawaran China," imbuhnya.

"Bila China menambah tekanan terhadap pemerintahan baru Lai setelah pelantikannya, Beijing bisa mengatakan bahwa mereka sudah memberikan penawaran konsesi yang diabaikannya."

Beijing tidak hanya mengumumkan rencananya untuk melonggarkan pembatasan perjalanan saja ketika anggota parlemen dari partai KMT mengunjungi China dari 26 hingga 28 April.

Sebelumnya, pada April, ketika mantan presiden Taiwan, Ma, yang juga merupakan anggota KMT, memimpin delegasi mahasiswa ke China, ia dijamu oleh Presiden Xi di Great Hall of Beijing. Di tempat itu, biasanya para pemimpin asing mengadakan pembicaraan dengan petinggi-petinggi China.

Para analis berpendapat bahwa sikap-sikap seperti ini membawa sebuah pesan kepada Lai.

Interaksi China dengan partai KMT dan imbalan setelahnya yang ditawarkan kepada Taiwan bertujuan untuk menetapkan acuan untuk kebijakan Lai terhadap China ke depannya, jelas Dr Qi.

Beijing mencoba menekankan bahwa "semuanya bisa didiskusikan" selama Taiwan sepakat dengan ketentuan China, kata Chong Ja Ian, Lektor Kepala Department of Political Science NUS.  

"Perlu diketahui bahwa diskusi bukan berarti sepakat ataupun berkomitmen memenuhi suatu perjanjian," tambahnya.

Hart mengatakan bahwa China juga tidak membuat "pengorbanan sepihak" dalam melonggarkan pengetatan pada Taiwan karena China meraup keuntungan yang lebih banyak dari kegiatan pariwisata dan ekonominya. 

Perekonomian China sedang menghadapi banyak tantangan, di antaranya krisis properti, utang pemerintah daerah dan jumlah populasinya yang kian merosot. Ketegangan antara China dan negara-negara Barat pertengahan bulan ini juga menambah beban yang berat. Pada saat itu, Amerika Serikat mengumumkan negaranya akan menaikkan tarif pada berbagai macam barang impor China, termasuk kendaraan listrik dan semikonduktor.

BERTAMBAHNYA PEMERIKSAAN OPOSISI TERHADAP PARTAI DPP

Lai menerangkan pada malam kemenangan pemilihan umumnya bahwa dia akan melanjutkan kebijakan lintas selat, luar negeri, dan pertahanan yang diprakarsai Tsai, seperti dengan menjaga hubungan damai dengan Beijing, mempertahankan status quo Selat Taiwan, dan memperkuat pertahanan Taiwan. Para ahli melihat bahwa pesan untuk melanjutkan pemerintahan sebelumnya ini tercerminkan dalam susunan pemerintahannya.

Ia telah menunjuk sekretaris jenderal Dewan Keamanan Nasional (NSC) Wellington Koo sebagai menteri pertahanannya, sementara menteri luar negeri Joseph Wu yang hendak turun dari jabatannya akan menggantikan posisi Koo sebelumnya di dewan tersebut. NSC adalah penasihat presiden tentang masalah keamanan nasional.

Mantan Walikota Taichung Lin Chia-lung akan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Taiwan, sementara Tsai Ming-yen akan tetap menjadi Direktur Jenderal Biro Keamanan Nasional (NSB).

Chiu Chui-cheng akan menjadi Kepala Dewan Urusan Daratan (MAC) Taiwan. Ia dulunya menjabat sebagai Wakil Ketua dari Yayasan Pertukaran Selat (SEF) dan mantan Wakil Kepala MAC. 

"Kalau Anda melihat orang-orang yang ada di kebijakan luar negeri, keamanan nasional ... ini semua wajah-wajah lama yang sudah dikenal yang semuanya memainkan peranan aktif dalam pemerintahan Tsai Ing-wen," kata Huang Chin-Hao, Lektor Kepala School of Public Policy di NUS.

"Anda dapat mempercayai penasihat-penasihat utama ini untuk terus memberikan sarannya tentang kebijakan luar negeri dan keamanan yang akan menjamin kebijakan William Lai tetap dapat diprediksi, stabil, dan berkelanjutan - setidaknya dalam kurun waktu dekat hingga menengah," tambah Huang, yang juga penulis buku berjudul "Power and Restraint in China's Rise".

KMT, yang nantinya akan berperan besar dalam parlemen selama Lai menjabat, juga mendesak presiden yang baru dilantik untuk memanfaatkan kesempatan pidato pengukuhannya untuk meredakan ketegangan Taiwan dengan China.

Pada 12 Mei lalu, anggota parlemen senior dari partai KMT, Shu Yu-zhen, mengatakan bahwa Lai harus menggunakan pidatonya untuk "menunjukkan niat baik dan (mencoba untuk) membuka dialog" dengan China, dan meredakan "perseteruan yang tak berkesudahan" di antara kedua pihak.

KMT sebagai partai oposisi memperoleh keuntungan dalam pemilihan legislatif yang diadakan Januari lalu. Mereka berhasil mengamankan 14 kursi tambahan sehingga total yang mereka peroleh menjadi 52 dari 113 kursi yang ada di Legislatif Yuan. Partai DPP kalah dengan 51 kursi dan jumlah ini menurun dari angka sebelumnya, yakni 61.

Partai TPP, partai yang relatif baru dalam kegaduhan politik ini, mengantongi delapan kursi. Dari total 113 kursi di Legislatif Yuan, dua kursi tersisa dan jatuh ke tangan partai independen yang memiliki pandangan yang sejalan dengan partai KMT.

Han Kuo-yu dan Johnny Chiang dari partai KMT juga terpilih masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua parlemen pada bulan Februari.

Para analis berpendapat bahwa ketika mayoritas parlemen dikuasai oleh partai KMT, kebijakan Lai akan sangat kesulitan dalam mendorong kebijakannya. Namun, partai oposisi dapat melakukan peninjauan terhadap segala hal yang dianggap merugikan hubungan antara kedua sisi lintas selat.

Keadaan seperti itu juga dapat menghambat kebijakan yang dianggap tidak bersahabat dengan China daratan, kata Wang Kung-yi, Kepala Taiwan International Strategic Study Society, sebuah lembaga wadah pemikir dari Taipei, sebagaimana dilansir oleh South China Morning Post (SCMP).

"Meski partai KMT tidak memiliki kekuasaan penuh di parlemen, mereka mendapat dukungan dari dua anggota parlemen independen yang memiliki hubungan baik dengan partai KMT." Partai KMT juga dapat bekerja sama dengan partai TPP - yang dikenal berhubungan baik dengan Beijing - perihal langkah-langkah tertentu yang diusulkan oleh Lai, yang berpotensi menimbulkan kebuntuan di lintas selat," kata Wang.

Lai tidak serta merta menutup mata dengan keadaan saat ini. Ia menyampaikan niat baiknya kepada partai oposisi dan juga kepada China pada kesempatan pidato kemenangannya dalam pemilihan umum.

Ia berjanji untuk mendalami kebijakan dan posisi kedua calon yang menjadi saingannya dengan cermat. Ia akan memanfaatkan keahlian dari berbagai partai politik yang berbeda dalam menunjuk anggota. Selain itu, ia akan memprioritaskan isu-isu yang mendapatkan persetujuan dari semua partai politik di Taiwan.

Para akademisi di Taiwan mengatakan bahwa langkah-langkah China baru-baru ini berhubungan dengan situasi di Legislatif Yuan Taiwan. Ketika tidak ada partai yang memiliki kekuasaan penuh, ini memberikan kesempatan bagi Beijing untuk mengambil pendekatan yang cenderung lembut, kata profesor Huang Hsin-hao dari National Taiwan Normal University, sebagaimana dilansir oleh Focus Taiwan.

Chao Chun-shan, profesor kehormatan di Graduate Institute of China Studies di Tamkang University mengutarakan pandangan yang serupa. Ia menambahkan bahwa China bertujuan untuk memancing tanggapan dari Lai saat pidato pelantikannya.

"Beijing berharap, Lai dapat memberikan respons yang lebih positif dan proaktif mengenai hubungan lintas selat dalam pidatonya pada 20 Mei ... dan tidak mengeluarkan kata-kata yang mudah menyulut permusuhan di antara kedua pihak," ujar Chao sebagaimana dilaporkan oleh Focus Taiwan pada 2 Mei.

TETAP MENGARAH KE SELATAN

Lai juga menyatakan bahwa ia sangat mendukung adanya komunikasi dan dialog dengan Beijing, meskipun ia berjanji untuk mempertahankan status quo lintas selat. Akhir bulan lalu, ia menuangkan harapannya untuk "partai-partai yang berkuasa di kedua sisi Selat Taiwan (yang) akan memulai dialog yang sehat dan bertanggung jawab", sebagaimana diberitakan oleh media Taiwan.

"China perlu percaya diri dan bersedia berurusan dengan pemerintah yang telah dipilih secara demokratis dan sah, serta dipercayakan oleh masyarakat Taiwan ... hanya dengan begitu komunikasi di kedua sisi Selat Taiwan dapat berjalan lurus," ucapnya, sebagaimana dilansir oleh media lokal sehari kemudian.

Namun, para analis berpendapat bahwa Beijing, yang Lai sebut sebagai "pengacau" dan "separatis", tidak serta merta percaya pada Lai mengingat reputasi di belakangnya. Lai menyebut dirinya sebagai "pekerja yang pragmatis untuk kemerdekaan Taiwan" pada tahun 2017 ketika ia menjadi Perdana Menteri Taiwan.

"Menurut saya, tidak ada pernyataan dari pemimpin atau pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis yang bisa meyakinkan China, dan William Lai sendiri berasal dari latar belakang politik dan partai politik yang mencerminkan pro-kemerdekaan," kata Huang dari NUS.

Para pengamat memprediksi bahwa Lai akan melanjutkan upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap China dan memperkuat integrasi regional pulau tersebut, mengingat Beijing bersikukuh tidak percaya terhadapnya. Atas tujuan ini, ia diharapkan bisa menegakkan Kebijakan Baru ke Arah Selatan (NSP), strategi eksternal primadona pemerintahan Tsai. 

Sejak peluncuran NSP di tahun 2016, sejumlah besar investasi Taiwan mengalir ke 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), enam negara Asia Selatan termasuk India dan Bangladesh, serta Australia dan Selandia Baru.

Di tahun 2021, negara-negara NSP mendapatkan 31 persen dari total investasi langsung luar Taiwan, jumlah ini meningkat dari 10 persen pada tahun 2016, menurut riset East Asian Institute NUS tahun 2022. Sementara porsi investasi China turun dari 44 persen menjadi 32 persen dalam periode yang sama.

Meskipun Taiwan telah melakukan segala upayanya, faktor-faktor lainnya seperti perang perdagangan antara Amerika Serikat dan China, guncangan rantai pasokan global akibat karantina wilayah pada pandemi COVID-19 dan tantangan ekonomi Beijing turut berkontribusi pada perubahan ini.

Para analis sepakat bahwa di bawah kepemimpinan Lai, Asia Tenggara tetap akan memiliki tempat yang istimewa di dalam strategi diversifikasi Taiwan.

Laporan Taiwan-Asia Exchange Foundation tahun 2022 menemukan bahwa negara-negara Asia Tenggara merupakan kontributor utama dalam ekspor Taiwan di bawah kebijakan NSP. Selain itu, mereka juga berhasil menarik investasi modal Taiwan dalam jumlah yang signifikan.

"Asia Tenggara menjadi destinasi paling penting (bagi Taiwan) ... dalam hal menjadi pabrik Asia yang baru dan tujuan relokasi rantai pasokan," terang Kristy Hsu, Direktur Taiwan Taiwan ASEAN Studies Center di Chung-Hua Institution of Economic Research, sebuah lembaga pewadah pemikiran, kepada CNA.

Para analis juga memperhatikan bahwa Asia Tenggara turut mendapat keuntungan yang lebih besar dari arus masuk investasi dan barang Taiwan, mengingat Taiwan adalah pusatnya produksi semikonduktor, atau komponen penting dalam barang elektronik modern.

Taiwan memproduksi lebih dari 60 persen semikonduktor dunia dan lebih dari 90 persen semikonduktor tercanggih, menurut laporan SCMP pada Oktober tahun lalu.

MELIHAT KE TIMUR DAN KE BARAT?

Lai memiliki "setiap insentif" untuk melanjutkan kebijakan NSP, mengingat bagaimana ia mengawasi pelaksanaannya ketika menjabat sebagai perdana menteri kala pemerintahan Tsai, kata Dr Hoo kepada CNA.

Di saat yang sama, Dr Hoo percaya bahwa ia dapat terus menyelaraskan kebijakan NSP dengan inisiatif regional Amerika mengingat Washington dan Beijing saling memperebutkan dominasi di Asia. Pemerintah Taiwan telah menautkan kebijakan NSP dengan strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat sejak 2018. 

Situasi ini berpotensi mempererat hubungan antara Taiwan dan mitra keamanan utamanya di saat China bersikap semakin tegas, sebab Taipei akan terkesan membantu mendorong kepentingan Amerika di kawasan tersebut.

"Tergantung siapa yang berkuasa di Washington pada tahun 2025 - entah itu Biden atau Trump - apa pun kebijakan ekonomi baru mereka, saya kira William Lai akan mencoba menyelaraskan sasaran kebijakan NSP dengan kebijakan ekonomi Amerika," ujar Dr Hoo.

Ia menambahkan bahwa kemungkinan, Lai akan memperbanyak upaya untuk mempererat hubungan tidak hanya dengan Amerika Serikat namun juga negara-negara Barat lainnya, khususnya Uni Eropa. 

Pihak berwajib Taiwan awal minggu ini menyampaikan bahwa mereka akan memonitori beberapa pemilihan umum yang akan diselenggarakan di Eropa jika ada perubahan terkait kebijakan hubungan Taiwan-China, menyusul kunjungan Presiden Xi untuk pertama kalinya dalam lima tahun ke benua tersebut.

Jika Lai "kreatif", ia juga akan mencoba menghubungkan kebijakan NSP atau paling tidak, secara strategis menyelaraskannya dengan ekonomi politik regional, terutama di negara tetangga demokratis lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan, kata Dr Hoo.

Dr Huang dari NUS melihat bahwa meski Tokyo dan Seoul pada umumnya bukan merupakan bagian dari kebijakan ke arah selatan Taiwan, namun Taiwan selalu menikmati "hubungan dan komunikasi yang cukup bersahabat sedari dulu" dengan kedua negara sekutu Amerika Serikat itu.

Dr Huang menyampaikan bahwa hubungan pribadi antara pemimpin Taiwan dan Jepang "sangatlah akrab". Misalnya, Lai menghadiri pemakaman Shinzo Abe, mantan perdana menteri Jepang yang dibunuh pada tahun 2022.

Lai sudah menunjukkan niatnya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Jepang. Pekan lalu, ia mengatakan bahwa harapannya adalah untuk dapat memperkuat kerja sama, menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi kedua sisi dan "bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik".

Ia juga mengutip peringatan dari mendiang Abe bahwa "Krisis Taiwan juga krisisnya Jepang" sebagaimana yang dilansir oleh SCMP. Abe membuat pernyataan tersebut pada 2021. Ia mengatakan bahwa invasi bersenjata ke Taiwan akan menjadi bahaya yang besar bagi Jepang karena ia melihat beberapa pulau Jepang letaknya begitu dekat dengan Taiwan.

Beijing mengeluarkan reaksi keras. "Pejabat partai DPP pada dasarnya memberi tahu dunia bahwa nalar pokok mereka adalah untuk mengambil hati Jepang, menjual Taiwan dan memperoleh 'kemerdekaan Taiwan' dengan meminta dukungan asing," terang juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian sewaktu jumpa pers harian pada tanggal 9 Mei.

"Izinkan saya (untuk) menekankan bahwa prinsip satu China merupakan kesepakatan yang universal. Tidak ada upaya separatis yang akan berhasil untuk ‘kemerdekaan Taiwan’, apa pun wujud atau dalihnya."

CHINA MASIH SANGAT BERPENGARUH DI ASIA TENGGARA

Para analis mengatakan bahwa pengaruh ekonomi China, terutama di Asia Tenggara, pada akhirnya akan membatasi upaya keterlibatan regional Taiwan.

China merupakan mitra dagang terbesar untuk hampir semua negara Asia Tenggara. Edisi terbaru survei tahunan ISEAS-Yusof Ishak Institute menemukan bahwa China kerap dipandang sebagai kekuatan ekonomi paling berpengaruh di Asia Tenggara.

Sektor perdagangan antara ASEAN dan China mencapai US$911.7 miliar pada 2023, menurut Misi Perwakilan China untuk ASEAN. Sebagai perbandingan, sektor perdagangan antara ASEAN dan Taiwan memperoleh US$117.2 miliar pada periode yang sama, menurut data dari Kementerian Perekonomian Taiwan.

"(Negara-negara Asia Tenggara) tidak dapat hidup tanpa pasar China, dan ini akan selalu menjadi faktornya selagi Anda berada di wilayah tersebut," kata Dr Hoo.

China juga dipandang sebagai kekuatan politik dan strategis paling berpengaruh di Asia Tenggara, disusul oleh Amerika Serikat, menurut jajak pendapat State of Southeast Asia Institute tahun 2024. 

Bahkan, jajak pendapat itu menyebutkan bahwa jika terpaksa memilih, Asia Tenggara akan pilih China ketimbang AS. Padahal dalam empat survei terakhir, para responden di Asia Tenggara lebih condong ke Amerika Serikat.

"Beijing sudah menyatakan dengan jelas bahwa isu Taiwan adalah kepentingan utama mereka nomor satu ... semua negara-negara Asia Tenggara akan sangat memperhatikan hal itu," kata Dr Hoo.

Kendati terjalin diplomasi orang-ke-orang, budaya dan pariwisata antara Taiwan dan negara-negara Asia Tengara, "belum tentu akan berdampak positif dalam hal meningkatkan ruang internasional Taiwan, dan pengaruh internasionalnya," imbuhnya.

Negara yang menjalin hubungan diplomatik Taiwan menyusut dari 22 menjadi 12 karena beralih ke China selama delapan tahun partai DPP berkuasa. Sebagian besar sekutu Taiwan yang tersisa terdapat di Amerika Latin dan Karibia serta Pasifik, tanpa ada satu pun negara di Asia.

Sementara itu, setiap negara Asia Tenggara memiliki kebijakan satu China-nya masing-masing. Sebagian negara memiliki kebijakan yang secara terang-terangan mengakui Republik Rakyat China sebagai pemerintah China. Sementara yang lain memilih untuk memelihara ambiguitasnya. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya bagi Taiwan untuk mengharapkan dukungan terbuka dari negara kawasan ini.

Taiwan juga tetap bergantung pada perekonomian China. Terlepas dari ketegangan yang terus membara, China tetaplah mitra dagang utama Taiwan, yang perdagangan lintas selatnya mencapai US$224 miliar pada tahun lalu. Taiwan mengalami surplus perdagangan dengan negara tetangganya yang jauh lebih besar, menyumbang sekitar 35 persen dari ekspor Taiwan pada 2023.

Oleh karena itu, Lai akan lebih cermat dalam mengambil pertimbangan yang seimbang sembari memimpin Taiwan ke babak yang baru yang tidak menentu, ucap para ahli.

"William Lai akan mengutarakannya dengan nada pragmatisme, ia tidak akan mendeklarasikan kemerdekaan de jure apa pun, ia tidak akan mengubah pengaturan status quo yang sudah berlaku selama puluhan tahun," kata Dr Huang dari NUS.

"Apa yang ingin ia sampaikan, yang terpenting, adalah pesan kontinuitas dan kepastian kepada semua pemangku kepentingan yang bersangkutan - tidak hanya China, namun juga negara-negara di Asia Tenggara akan menyaksikannya.

"Menurut saya, Taiwan mengerti bahwa mereka punya ruang yang terbatas, tetapi mereka akan memanfaatkan ruang terbatas itu dengan sebaik-baiknya."

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.