Gangguan operasional AirBorneo jadi ujian bagi ambisi otonomi Sarawak

KUALA LUMPUR: Harga tiket yang mahal, jadwal yang berubah-ubah, hingga pembatalan penerbangan.

Menurut para analis, berbagai persoalan yang membayangi AirBorneo dalam beberapa bulan terakhir itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika tak segera dibenahi, hal itu dapat menghambat ambisi Sarawak untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperluas otonominya.

Pengamat juga menilai pemerintah Sarawak masih bisa membalikkan keadaan dengan memperbaiki komunikasi AirBorneo kepada publik serta meningkatkan efisiensi operasionalnya. Keberhasilan maskapai itu juga dinilai akan memperkuat posisi Sarawak dalam memperjuangkan kewenangan yang lebih besar atas sumber daya yang mereka miliki.

"Masalah AirBorneo kemungkinan tidak akan melemahkan tuntutan politik Sarawak untuk memperoleh otonomi yang lebih luas. Namun, persoalan ini justru menyoroti kapasitas pemerintah negara bagian dalam mengelolanya," kata Asrul Sani, Associate Vice-President di perusahaan konsultan strategi The Asia Group.

BERGANTI NAMA DARI MASWINGS

Pada Februari 2025, pemerintah Sarawak sepakat mengakuisisi MASwings dari Malaysia Aviation Group, perusahaan induk maskapai nasional Malaysia Airlines. Langkah itu diambil untuk memperkuat konektivitas penerbangan regional sekaligus memastikan tarif tetap terjangkau bagi masyarakat Sarawak.

MASwings kemudian berganti nama menjadi AirBorneo dan tetap mengemban misi utamanya melayani penerbangan perintis di Sabah dan Sarawak. Maskapai tersebut juga berencana membuka rute internasional pada Juli.

Luasnya wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur serta jaraknya yang jauh dari Malaysia Barat membuat penerbangan domestik menjadi moda transportasi penting bagi masyarakat. Karena itu, layanan penerbangan diharapkan berjalan efisien dengan tarif yang tetap terjangkau.

Akuisisi maskapai ini, bersama pengambilalihan pelabuhan dan bank oleh pemerintah Sarawak, juga dipandang sebagai salah satu proyek unggulan negara bagian tersebut dalam upayanya memperluas otonomi di dalam Federasi Malaysia.

Namun, persoalan AirBorneo sudah mencuat bahkan sebelum maskapai itu resmi beroperasi pada Januari 2026. Saat itu, penumpang mengeluhkan harga tiket yang dinilai terlalu mahal, terutama menjelang perayaan Tahun Baru Imlek hingga Hari Raya Idulfitri yang berlangsung pada Februari-Maret 2026.

Sebagai contoh, sejumlah penumpang mengaku harus membayar lebih dari RM200 (Rp890.000) untuk penerbangan dari Sibu di Sarawak bagian tengah menuju ibu kota negara bagian, Kuching, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Menurut mereka, maskapai lain menawarkan tarif yang lebih murah untuk rute yang sama.

Memasuki bulan ini, AirBorneo meminta penumpang bersiap menghadapi keterlambatan, pembatalan, dan perubahan jadwal penerbangan seiring upaya maskapai menangani gangguan operasional yang memengaruhi penerbangan di Sabah dan Sarawak.

Maskapai itu menjelaskan gangguan tersebut disebabkan pekerjaan perbaikan teknis tak terjadwal pada sejumlah pesawat, pemeliharaan rutin yang masih berlangsung, serta kebutuhan operasional dan pengaturan jadwal awak pesawat.

Pada 10 Juni 2026, AirBorneo menyampaikan permohonan maaf kepada penumpang yang terdampak. Maskapai itu mengatakan beberapa pesawat tidak dapat dioperasikan secara bersamaan karena menjalani pemeliharaan terjadwal dan keterlambatan pengiriman komponen pengganti penting.

Seorang anggota parlemen federal dari Sarawak yang berasal dari partai oposisi di parlemen negara bagian mendesak AirBorneo mempercepat rencana penambahan armada melalui penyewaan pesawat serta meningkatkan keandalan layanannya. Di sisi lain, Menteri Pariwisata Sarawak meminta publik bersikap adil dan memberi waktu bagi maskapai tersebut untuk berkembang.

Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg pada 15 Juni mengatakan persoalan yang dihadapi AirBorneo hanya bersifat sementara dan berjanji pemerintah negara bagian akan segera menuntaskannya.

"Kami masih dalam proses transisi setelah mengambil alih MASwings. Ada beberapa kendala kecil di sepanjang proses ini. Namun, semuanya pasti akan diselesaikan," ujarnya, seperti dikutip media lokal Dayak Daily.

BUKAN "TRANSAKSI KORPORASI BIASA"

Operasional layanan penerbangan ke wilayah pedalaman milik MASwings, yang mencakup 40 rute di Sabah dan Sarawak, sebelumnya sepenuhnya ditanggung pemerintah federal melalui subsidi dan pembiayaan sewa pesawat.

Menurut portal berita penerbangan ch-aviation, pada 2023 maskapai itu menerima subsidi tahunan sebesar RM209 juta (Rp927 miliar) dan beroperasi sebagai penyedia layanan publik, bukan perusahaan yang berorientasi mencari keuntungan.

Meski mewarisi seluruh rute MASwings dan tetap menerima subsidi dari pemerintah federal, AirBorneo kini beroperasi sebagai entitas komersial dengan target memperluas layanan ke pasar internasional.

Saat ini AirBorneo mengoperasikan delapan pesawat ATR72 dan enam DHC-6 Twin Otter. Delapan pesawat turboprop tambahan dijadwalkan mulai dikirim pada 2027.

Pernyataan Abang Johari, menurut analis politik Universitas Malaya Awang Azman Awang Pawi, bertujuan meredam kekhawatiran publik sekaligus membingkai persoalan tersebut sebagai "tantangan sementara selama masa transisi, bukan kegagalan kebijakan".

"Hal ini penting untuk membentuk persepsi publik sebelum persoalan teknis berkembang menjadi isu politik," ujarnya.

Awang Azman dan Asrul menilai persoalan AirBorneo menjadi isu yang sangat sensitif di Sarawak. Pasalnya, ekspektasi publik terhadap maskapai itu sangat tinggi karena dipandang sebagai simbol kemampuan pemerintah negara bagian mengelola aset strategis secara mandiri.

Menurut Asrul, Abang Johari perlu meyakinkan masyarakat karena AirBorneo "lebih dari sekadar maskapai penerbangan".

"AirBorneo merupakan bagian dari visi besarnya untuk membangun Sarawak baru yang lebih terhubung, lebih maju secara ekonomi, dan memiliki kendali yang lebih besar atas urusannya sendiri," kata Asrul.

"Jika AirBorneo gagal pada momen-momen penting, persoalannya tidak lagi sekadar soal operasional maskapai, melainkan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi janjinya."

Karena itu, menurut Asrul, pengelolaan AirBorneo menjadi "ujian awal" bagi Sarawak untuk membuktikan bahwa negara bagian tersebut bukan hanya mampu mengakuisisi aset strategis, tetapi juga mengelolanya dengan baik.

"Pertanyaan yang sama juga berlaku bagi Petros, hanya saja taruhannya jauh lebih besar dan tantangan operasionalnya jauh lebih kompleks," ujarnya, merujuk pada Petroleum Sarawak Bhd (Petros), perusahaan energi yang sepenuhnya dimiliki pemerintah Sarawak.

Melalui Petros, pemerintah Sarawak menuntut kewenangan mengatur cadangan hidrokarbon di wilayahnya sendiri, baik di daratan maupun lepas pantai Pulau Kalimantan. Langkah berani itu menjadi bagian dari dorongan Sarawak untuk memperluas otonomi dan berpotensi mengakhiri dominasi perusahaan minyak nasional Petronas atas cadangan hidrokarbon Malaysia yang bernilai besar.

"Jika AirBorneo berhasil, hal itu akan memperkuat posisi Sarawak untuk memperoleh kendali yang lebih besar atas sumber daya alamnya," kata Asrul.

"Namun jika kesulitan terus berlanjut, para pengkritik akan menilai Sarawak membangun infrastruktur otonominya lebih cepat daripada kesiapan sumber daya manusia dan sistem yang dibutuhkan untuk mewujudkannya."

Awang Azman mengatakan masyarakat tidak memandang pengambilalihan MASwings oleh Sarawak sebagai "transaksi korporasi biasa".

"Sebaliknya, masyarakat melihatnya sebagai janji pemerintah Sarawak untuk menghadirkan layanan penerbangan yang lebih andal, lebih berpihak kepada masyarakat, dan lebih sesuai dengan kondisi geografis Sarawak," ujarnya.

"Karena itu, gangguan penerbangan bukan hanya berdampak pada jadwal perjalanan. Dampaknya juga bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, layanan kesehatan, mobilitas pelajar, tugas aparatur pemerintah, usaha kecil, hingga masyarakat di wilayah pedalaman."

LEBIH BANYAK PESAWAT, PERENCANAAN YANG LEBIH MATANG

Maskapai seperti AirBorneo perlu memastikan memiliki jumlah pesawat yang memadai agar layanan tetap berjalan saat sebagian armadanya menjalani perawatan, kata seorang ekonom.

"Seharusnya tidak terjadi kekurangan suku cadang," ujar Mohd Harridon Mohamed Suffian dari Universiti Kuala Lumpur Business School, yang memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan dan keuangan.

Menurutnya, maskapai harus melakukan perencanaan jauh-jauh hari dengan menerapkan sistem pemeliharaan prediktif secara menyeluruh dalam operasional sehari-hari.

Ia juga mengatakan, jika AirBorneo memang mewarisi persoalan operasional dari MASwings, maskapai tersebut seharusnya sudah mengidentifikasi "akar permasalahan sebelum akuisisi sepenuhnya rampung".

Menteri Perhubungan Malaysia Anthony Loke pada Februari 2025 mengatakan pemerintah federal memutuskan tetap memberikan subsidi kepada AirBorneo agar maskapai itu tidak merugi, mengingat layanan penerbangan ke wilayah pedalaman pada umumnya tidak menguntungkan.

Harridon menilai status AirBorneo sebagai maskapai milik pemerintah negara bagian bisa membatasi fleksibilitas keuangannya karena sebagian anggaran harus dialokasikan untuk melayani penerbangan ke wilayah pedalaman.

Meski demikian, ia menyarankan AirBorneo membentuk dua entitas terpisah, yakni satu untuk mengelola layanan ke wilayah pedalaman dan satu lagi untuk mengelola bisnis yang berorientasi pada keuntungan.

"Harus ada keseimbangan antara meningkatkan keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Pada akhirnya, maskapai tetap harus menghasilkan pendapatan agar dapat beroperasi secara berkelanjutan," katanya.

Aktivis hak-hak Sarawak Peter John Jaban mengatakan berbagai persoalan yang dihadapi AirBorneo memang "wajar memunculkan pertanyaan", tetapi seharusnya dipandang sebagai peluang untuk berbenah, bukan kemunduran.

"Prioritas saat ini adalah meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki komunikasi dengan penumpang, memastikan perencanaan yang matang, serta membangun kembali kepercayaan publik," ujarnya.

"Masukan yang konstruktif dan langkah cepat sangat penting agar AirBorneo benar-benar menjadi simbol kuat ambisi pembangunan Sarawak sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang dilayaninya."