Ada campur tangan AS dan China dalam gencatan senjata Thailand-Kamboja

BEIJING/SINGAPURA: Tembakan artileri di sepanjang perbatasan sengketa antara Thailand dan Kamboja mungkin telah berhenti, tetapi perebutan pengaruh di kawasan Asia Tenggara antara Amerika Serikat dan China masih terus berlangsung.

Dalam pernyataan bersama usai kesepakatan gencatan senjata tanpa syarat antara Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, 28 Juli lalu, diungkapkan bahwa pertemuan tersebut diselenggarakan bersama dengan AS, dan dengan "partisipasi aktif" China.

Meski para pengamat memuji genjata senjata ini sebagai keberhasilan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan ASEAN sebagai mediator, namun nama AS dan China disebutkan berulang kali dalam konferensi pers usai perundingan. Pengamat mengatakan, ini menunjukkan ada keterlibatan dua negara besar itu di dalamnya.

Pada Rabu pekan lalu, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan bahwa perwakilan Thailand dan Kamboja terlibat dalam pertemuan informal di Shanghai, sementara Presiden AS Donald Trump menyebut dirinya “presiden perdamaian” dalam unggahan media sosialnya pada Senin.

"ASEAN memang yang mengadakan perundingan, tapi bayang-bayang Washington dan Beijing sangat jelas," kata diplomat senior Malaysia Ilango Karuppannan, yang juga mantan Komisaris Tinggi untuk Singapura dan Duta Besar untuk Lebanon.

“Malaysia membantu membentuk hasilnya, tetapi itu dilakukan dalam lingkungan yang lebih kondusif berkat dorongan dari pihak luar,” ujarnya kepada CNA.

Menurut para pengamat, AS dan China melakukan pendekatan yang berbeda dalam mendamaikan Thailand dan Kamboja.

Amerika Serikat, kata mereka, menggunakan strategi imbalan dan hukuman (carrot-and-stick), dengan memanfaatkan tarif dagang sebagai alat tekan. Sebaliknya, China melakukan pendekatan secara diam-diam demi melindungi kepentingannya di kawasan.

Bagi para pengamat, kejadian ini menggambarkan bagaimana kedua kekuatan besar tersebut tetap sejalan — setidaknya secara taktis — dalam mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan dengan kepentingan ekonomi dan strategis mendalam bagi mereka.

Para pengamat mencatat, baik Beijing maupun Washington akan dirugikan jika terjadi ketidakstabilan berkepanjangan di perbatasan Mekong. Konflik di kawasan tersebut dapat mengganggu rantai pasok, mengancam investasi infrastruktur, dan memicu dampak politik yang lebih luas di daratan Asia Tenggara.

Dalam jangka pendek, para pengamat mengatakan reputasi AS dan China akan meningkat di ASEAN karena membantu mencegah konflik yang lebih jauh. Namun perbedaan gaya pendekatan juga memperkuat pandangan bahwa AS memang bersikap tegas namun transaksional, sementara China bergerak berhati-hati namun selalu hadir.

Apakah pendekatan ini dapat berujung pada keuntungan diplomatik jangka panjang akan tergantung pada apakah gencatan senjata bertahan dan bagaimana AS serta China merespons jika konflik kembali terjadi.

“Kedua negara adidaya ini adalah sahabat Asia Tenggara. Semua negara di sini bergantung pada keduanya, baik untuk perdagangan maupun keamanan ... mereka memainkan peran penting,” ujar Karuppannan.

AS GAMBLANG, CHINA DIAM-DIAM

Dalam konferensi pers Senin pekan lalu ketika mengumumkan gencatan senjata, ketiga pemimpin – Anwar, Hun Manet, dan Phumtham – sama-sama menyinggung peran Amerika Serikat dan China.

Anwar menyebut pertemuan tersebut “diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, dengan partisipasi aktif dari Republik Rakyat China”, seraya menambahkan bahwa kedua negara itu telah “mendorong penyelesaian damai” atas konflik yang sedang berlangsung.

Anwar juga mencatat bahwa kehadiran AS dan China, bersama ASEAN dan ketuanya, Malaysia, mencerminkan “komitmen bersama terhadap perdamaian, dialog, dan stabilitas kawasan”.

Hun Manet secara khusus memuji AS, dan berterima kasih kepada Trump atas apa yang ia sebut sebagai “mediasi penentu” pada 26 Juli.

Pada hari yang sama, Trump mengunggah pernyataan di platform Truth Social miliknya, mengatakan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Hun Manet dan bersiap menelepon pemimpin sementara Thailand untuk mendorong gencatan senjata segera.

“Kebetulan, kami sedang berdagang dengan kedua negara saat ini, tapi kami tidak ingin membuat kesepakatan jika mereka sedang berperang – dan saya sudah mengatakan itu kepada mereka!” tulis Trump.

“Kamboja menghargai upaya Amerika Serikat dan berterima kasih kepada pemerintahnya karena telah menyelenggarakan pertemuan penting ini dalam mendukung perdamaian,” ujar Hun Manet.

Ia juga mengakui kontribusi China, dengan berterima kasih kepada “pemerintah China atas upaya dan partisipasinya dalam proses ini hingga tercapai hasil hari ini”.

Phumtham pun mengungkapkan hal serupa, dengan singkat mengucapkan terima kasih kepada China dan Trump.

Pernyataan terbuka ini memperkuat persepsi bahwa AS dan China telah memberikan tekanan untuk mendorong kedua pihak untuk melakukan de-eskalasi.

Trump juga secara terbuka mengklaim telah berhasil menengahi kesepakatan gencatan senjata Thailand-Kamboja. Dia mengatakan, berkat intervensinya, perdamaian tercipta dan jalan terbuka bagi pembicaraan dagang yang baru.

“Dengan mengakhiri perang ini, kami telah menyelamatkan ribuan nyawa,” ujar Trump di Truth Social.

“Saya telah memerintahkan tim dagang saya untuk memulai kembali negosiasi. Saya telah mengakhiri banyak perang hanya dalam enam bulan – saya bangga menjadi Presiden perdamaian!”

Para pengamat mengatakan bahwa Trump dengan gamblang telah mengancam akan menghentikan perundingan dagang jika Kamboja dan Thailand masih berkonflik, dan cara ini berhasil.

Selain itu, penyelesaian ini juga membuka peluang untuk menegosiasikan tarif dagang 36 persen dari AS untuk Kamboja dan Thailand.

“Sepertinya Trump mampu mengejutkan para pemimpin dan mendorong mereka untuk bergerak. Diplomasi langsung tampaknya berhasil membuat pihak Thailand dan Kamboja berunding dan mencapai kesepakatan,” kata Ja Ian Chong, asisten profesor ilmu politik di National University of Singapore, seraya mencatat bahwa Trump telah “mengaitkan pembicaraan tarif dengan gencatan senjata”.

“ASEAN dan Malaysia jelas berperan dalam memfasilitasi kesepakatan tersebut (namun) ASEAN sendirian tidak akan mampu menengahi pertemuan atau mencegah konflik pecah,” ujar Chong.

“Tapi terlepas dari semua pembicaraan soal (pentingnya ekspor dari China), tampaknya negara-negara ini masih belum bisa lepas dari pasar AS.”

Kesepakatan gencatan senjata Thailand-Kamboja merupakan kemenangan yang nyata bagi AS, kata Bradley Jensen Murg, penasihat senior di Cambodian Institute for Cooperation and Peace, sebuah lembaga think tank di Phnom Penh.

“Dalam jangka pendek, dalam konteks persaingan Sino-Amerika di kawasan: poinnya untuk Washington – sebuah ‘kemenangan’ yang sangat dibutuhkan setelah terkikisnya pengaruh AS secara signifikan pada 2025,” ujarnya.

Trump telah mengatakan akan menjadi presiden “pembawa damai” dalam masa jabatan keduanya di Gedung Putih, berjanji mengakhiri konflik global seperti perang Gaza dan konflik Israel-Iran.

Di Skotlandia pada Senin lalu, ia juga menetapkan tenggat waktu baru, yaitu 10 hingga 12 hari bagi Rusia untuk menunjukkan kemajuan untuk mengakhiri perang di Ukraina, dengan ancaman sanksi jika tidak dipenuhi.

Namun berbeda dengan AS yang secara terbuka menempatkan diri sebagai mediator, para pengamat mengatakan China lebih memilih terlibat di balik layar dan menyampaikan pesan-pesan yang menekankan sentralitas serta solusi kawasan.

Sebagai contoh, pekan lalu China menjadi tuan rumah pertemuan trilateral informal di Shanghai, sebuah upaya diplomatik terbaru untuk memperkuat gencatan senjata yang rentan pelanggaran dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya mengatakan, Wakil Menteri Luar Negeri Sun Weidong bertemu dengan perwakilan dari Kamboja dan Thailand dalam sebuah pertemuan yang “terbuka, bersahabat, dan penuh kehangatan”.

Mewakili Kamboja dalam pertemuan itu adalah Kung Phoak, Sekretaris Negara di Kementerian Luar Negeri, sementara Thailand diwakili oleh Jullapong Nonsrichai, penasihat eksekutif untuk menteri luar negeri Thailand.

“Kedua pihak, Kamboja dan Thailand, menegaskan kembali kepada China komitmen mereka terhadap konsensus gencatan senjata dan menyampaikan apresiasi atas peran konstruktif yang dimainkan China dalam membantu meredakan situasi,” bunyi pernyataan tersebut.

Menlu China Wang Yi juga telah menyerukan perdamaian.

Dalam pertemuan terpisah awal bulan ini dengan Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa dan Menlu Kamboja Prak Sokhonn, Wang menyampaikan harapannya agar kedua negara bertetangga di Asia Tenggara itu menjaga perdamaian dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog.

Sebaliknya, para pengamat menyatakan bahwa meskipun AS menerapkan pendekatan “carrot-and-stick” dengan menggunakan tarif sebagai tekanan ekonomi terhadap Kamboja dan Thailand, China justru lebih menahan diri dan penuh pertimbangan.

“Diplomasi pemerintahan Trump sangat transaksional secara terbuka, menggunakan tawaran kerja sama dagang yang menguntungkan maupun ancaman sebagai alat tekanan,” kata Sothyridh Ean, pengamat asal Kamboja dan kandidat PhD ilmu politik di University of Toronto.

“Sebaliknya, Beijing bersikap tidak mencolok, lebih memilih pendekatan diam-diam di tingkat utusan yang melindungi kepentingan ekonominya di kawasan tanpa keterlibatan langsung,” lanjutnya, seraya menambahkan bahwa China memilih “strategi 'wait and see' yang disengaja demi mempertahankan pengaruh tanpa biaya politik besar”.

Beijing mungkin tidak menjadi pihak utama dalam merancang teks gencatan senjata, namun memainkan peran penting dalam menciptakan situasi yang memungkinkan pejabat Malaysia dan ASEAN memfasilitasi perundingan, kata diplomat senior Malaysia, Karuppannan.

“(China) kemungkinan besar memainkan peran di balik layar... menjaga agar semuanya tetap terkendali, supaya (perundingan) tidak runtuh,” tambahnya.

Bagi AS dan China sebagai negara adidaya, para pengamat mengatakan, konflik Thailand-Kamboja bukan sekadar bentrokan di perbatasan melainkan titik rawan strategis yang menjadi pusat kepentingan ekonomi dan geopolitik mereka di Asia Tenggara.

Pertikaian yang berkepanjangan dan ketidakstabilan akan mengganggu koridor perdagangan, merusak investasi infrastruktur, serta menggerus modal politik yang telah dibangun selama puluhan tahun, tambah para pengamat.

Kepentingan China dalam menjaga stabilitas kawasan bersifat “ekonomis dan strategis,” ujar Karuppannan.

China telah menggelontorkan miliaran dolar untuk proyek infrastruktur dan energi di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), dan Kamboja adalah salah satu mitra utama mereka di Asia Tenggara.

“China mengandalkan Asia Tenggara tidak hanya untuk pasokan, tetapi juga ekspor, perdagangan, dan investasi,” katanya. "Adanya gangguan keamanan akan menjadi bencana besar dalam konteks perdagangan global.”

“Suka atau tidak, mereka (China dan AS) harus menjaga keutuhan Asia Tenggara.”

Ean menyoroti manuver hati-hati Beijing yang berupaya melindungi “kepentingan ekonominya yang luas di Thailand dan hubungan strategisnya dengan Kamboja”.

“Perdagangan bilateral China dengan Thailand sangat besar, sementara perdagangan dengan Kamboja telah mencapai rekor tertinggi,” ujarnya.

Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn, Thailand, mengatakan China telah memperhitungkan segala risikonya.

“China tidak ingin melihat konflik militer dan ketidakstabilan di Asia Tenggara, sebuah kawasan yang dianggap sebagai halaman belakang mereka.”

Meski gencatan senjata resmi diberlakukan, para pengamat menyebut kondisinya tetap rapuh, mereka ragu apakah kesepakatan itu akan bertahan.

“Saya sangat skeptis gencatan senjata ini akan berhasil,” kata Kurlantzick, mencatat bahwa sudah ada laporan mengenai pertempuran yang masih terus terjadi.

“Saya ragu gencatan senjata ini bisa bertahan hingga akhir pekan.”

Namun para pengamat sepakat bahwa kesediaan AS dan China mendukung proses diplomatik ini adalah sebuah momen langka di mana kepentingan mereka seiring sejalan.

Untuk saat ini, menjaga ketenangan kawasan menjadi kunci bagi “kepentingan bersama semua pihak”, kata Karuppannan.