5 hasil rapat super-penting Dua Sesi di China, dari meningkatkan konsumsi domestik hingga soal ancaman AS

BEIJING: Mendorong stabilitas dan tatanan di tengah kondisi dunia yang karut-marut, sembari mencari peluang di tengah sikap Amerika Serikat yang menarik diri - itulah sebagian pesan kunci dari pertemuan politik super-penting tahun ini di China, kata para pengamat.

Dua Sesi, atau lianghui dalam bahasa mandarin, adalah pertemuan tahunan yang dinantikan karena membahas proyeksi negara itu ke depannya. Disebut Dua Sesi karena rapat ini terdiri dari dua pertemuan yaitu Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (CPPCC), dan badan legislatif nasional, Kongres Rakyat Nasional (NPC).

Dua Sesi berakhir pada Selasa pekan ini setelah berlangsung selama hampir sepekan. Berikut adalah 5 hal penting yang bisa dipetik dari Dua sesi di China:

1. MENINGKATKAN KONSUMSI DOMESTIK DAN INOVASI

Seperti yang telah diperkirakan, meningkatkan konsumsi domestik menjadi agenda utama dalam Dua Sesi. 

Perdana Menteri Li Qiang menyampaikan hal ini dalam laporan kerjanya saat membuka Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada 5 Maret, di mana ia menetapkan target pertumbuhan ekonomi China tahun 2025 sekitar 5 persen.  

Menyerukan penerapan “kebijakan makro yang berorientasi pada rakyat”, Li mengatakan bahwa pemerintah akan menempatkan “fokus kebijakan ekonomi yang lebih kuat pada peningkatan standar hidup dan peningkatan pengeluaran konsumen.”  

Ia juga merinci berbagai langkah—seperti meningkatkan pendapatan rumah tangga, melonggarkan batasan kredit, dan merangsang konsumsi yang lebih beragam.  

Tren belakangan ini di China adalah negara yang semakin mengandalkan warganya sendiri untuk meningkatkan perekonomian, beralih model pertumbuhan lama yang bergantung pada ekspor serta investasi.  

Ekonom senior Xu Tianchen dari Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat bahwa para pejabat China kali ini “bersikap jujur mengenai masalah yang ada” dan “bertindak secara proaktif”, dengan menyoroti contoh seperti lemahnya permintaan domestik dan krisis kelahiran.  

“Ini menandai pergeseran dari praktik sebelumnya ketika beberapa masalah diabaikan, atau diakui tetapi tidak diselesaikan.”  

Dalam skala yang lebih luas, pemerintah China menjanjikan stimulus fiskal yang kuat, menyatakan bahwa mereka akan menerapkan kebijakan fiskal yang “lebih proaktif”.  

Pemerintah China juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi sektor swasta yang berperan penting dalam ekonomi—sebuah komitmen yang sebelumnya telah disampaikan melalui simposium langka tentang sektor swasta yang dihadiri oleh Presiden Xi Jinping.  

Mendasari semua upaya ini adalah keyakinan bahwa merangkul inovasi teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknologi kuantum adalah kunci dalam mendorong pembangunan nasional. China menggambarkan hal ini sebagai dorongan untuk “kekuatan produktif baru” atau “xin zhi sheng chan li” dalam bahasa Mandarin.  

Salah satu poin utama dalam Sidang Dua Sesi tahun ini adalah bahwa “teknologi yang dibuat oleh China untuk China adalah bentuk ketahanan terbaik,” kata Kerry Brown, profesor studi China dan direktur Lau China Institute di King's College London kepada CNA.  

“(Teknologi) akan dianggap sebagai satu-satunya hal yang dapat menyelesaikan masalah pertumbuhan ekonomi yang rendah, masalah lingkungan, dan pengangguran di kalangan anak muda … teknologi juga akan menjadi kunci bagi China dalam menghadapi Amerika Serikat yang menjadikan perdagangan sebagai bentuk tekanan terhadap China.”

2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

Selain komitmen terhadap reformasi ekonomi, Rapat Dua Sesi di China juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Para pejabat menguraikan berbagai langkah mengatasi masalah mendesak seperti rencana peningkatan subsidi untuk membuat harga perumahan lebih terjangkau.   

Sementara itu, dalam bidang ketenagakerjaan, diperkenalkan berbagai upaya untuk merangsang penciptaan lapangan kerja dan memperkuat stabilitas karier, seperti membuka lebih banyak jalur agar masyarakat bisa memulai usaha sendiri serta meluncurkan program skala besar untuk meningkatkan keterampilan vokasional.  

Kaum muda di China menjadi kelompok yang paling terdampak oleh perlambatan ekonomi. Berdasarkan data resmi, tingkat pengangguran di kalangan pemuda berusia 16 hingga 24 tahun turun menjadi 15,7 persen pada Desember tahun lalu, setelah mencapai puncaknya di angka 18,8 persen pada Agustus akibat lonjakan lulusan baru.

Dengan lebih dari 12 juta lulusan universitas yang diperkirakan akan memasuki pasar kerja tahun ini, kesenjangan antara ekspektasi pencari kerja dan peluang yang tersedia semakin melebar.  

“Masalah ekonomi dalam beberapa tahun terakhir memang menimbulkan tantangan bagi kesejahteraan masyarakat dan, pada titik tertentu, berisiko memperburuk stabilitas sosial. Tampaknya pemerintah, yang menyadari ancaman ini, menjadi lebih responsif dalam menanganinya,” kata Xu Tianchen dari Economist Intelligence Unit (EIU).  

Dari sisi demografi, para pejabat China dalam Dua Sesi menyoroti peningkatan angka harapan hidup sebagai bukti berhasilnya perbaikan layanan kesehatan publik, tetapi mereka juga menggarisbawahi tantangan yang ditimbulkan oleh populasi yang menua.  

Pemerintah China menegaskan strategi yang lebih luas untuk meningkatkan standar hidup secara keseluruhan dengan memperkuat sistem dukungan di sektor kesehatan, pensiun, dan layanan publik.  

Sebagai contoh, pensiun bulanan minimum dinaikkan sebesar 20 yuan menjadi 143 yuan, sementara 30 yuan per orang ditambahkan ke subsidi asuransi kesehatan. Subsidi untuk layanan kesehatan dasar juga meningkat sebesar 5 yuan.  

Meskipun peningkatan ini tergolong kecil, langkah-langkah tersebut tetap diperlukan, kata Huang Tianlei, peneliti dan koordinator program China di Peterson Institute for International Economics.  

“Ini adalah contoh kebijakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan secara struktural mendorong konsumsi rumah tangga,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa diperlukan langkah-langkah struktural yang lebih besar untuk memastikan perbaikan jangka panjang.

3. MEMPERKUAT ANGGARAN PERTAHANAN

Rapat Dua Sesi tahunan juga menjadi penting karena di ajang ini diumumkan anggaran pertahanan China, yang dianggap menjadi indikator bagaimana Beijing akan memperluas kemampuan militernya.  

Pengungkapan anggaran tahun ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan Selat Taiwan, serta meningkatnya rivalitas antara China dan Amerika Serikat.  

Pada akhirnya, diumumkan kenaikan anggaran pertahanan sebesar 7,2 persen untuk tahun 2025—menyamai pertumbuhan tahun lalu dan menandai tahun ke-10 berturut-turut dengan pertumbuhan satu digit. Angka utama yang diumumkan adalah sekitar 1,78 triliun yuan.  

Saat menyampaikan laporan kerjanya, Perdana Menteri Li Qiang menekankan rencana mempercepat proyek-proyek pertahanan, memperdalam integrasi militer-sipil, serta meningkatkan kerangka kerja untuk sains, teknologi, dan industri pertahanan.  

Para analis melihat pertumbuhan anggaran militer China yang stabil sebagai komitmen strategis terhadap pencegahan dan pembaruan militer, bukan sebagai respons terhadap tekanan geopolitik yang bersifat mendesak.  

Pengungkapan anggaran pertahanan China terjadi pada momen yang dianggap "sangat strategis," seiring meningkatnya persaingan dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump serta kompleksitas ancaman keamanan yang semakin besar, kata Kerry Brown dari King’s College London kepada CNA sebelumnya.  

“China pada dasarnya bersikap defensif, dan kini semakin waspada karena meningkatnya rasa tidak aman yang mungkin mereka rasakan dari lingkungan sekitar serta dari Amerika, yang sangat sulit diprediksi.”  

Pemerintah Beijing secara konsisten menekankan bahwa anggaran pertahanannya tetap jauh lebih rendah dibandingkan AS, serta mencatat bahwa selama beberapa tahun terakhir tetap di bawah 1,5 persen dari PDB—di bawah rata-rata global.

4. PESAN TERSIRAT DAN TERSURAT UNTUK AS

Rapat Dua Sesi memberikan wawasan tentang pemikiran China dalam urusan luar negeri sekaligus memberikan sinyal tentang pesan global yang ingin disampaikan Beijing.  

Dalam konferensi pers selama 90 menit di sela-sela sidang, diplomat tertinggi China, Wang Yi, menekankan pentingnya tanggung jawab global bagi negara-negara besar.  

Jika negara-negara besar menerapkan pendekatan 'siapa kuat, dia yang benar', hal itu akan sangat merusak tatanan internasional dan membuat hukum rimba kembali berlaku, ujar Wang dalam kritik halus terhadap AS, yang di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump semakin sering menyuarakan retorika ekspansionis.  

"Negara-negara besar harus memimpin dengan memberi contoh dalam menegakkan integritas dan supremasi hukum, menentang standar ganda dan tebang pilih, dan tidak boleh terlibat dalam penindasan, manipulasi pasar, atau perampasan," kata Wang, yang juga menjabat sebagai kepala Komisi Urusan Luar Negeri Pusat Partai Komunis China (CCP).  

Pernyataan Wang dirancang dengan cermat untuk menarik simpati negara-negara lain dengan menampilkan China sebagai aktor global yang bersahabat, berbeda dengan AS yang semakin bertindak sepihak dengan menarik diri dari berbagai organisasi dan perjanjian internasional, menurut para pengamat.  

Para pengamat juga mencatat bahwa pernyataan tersebut kemungkinan didorong oleh sikap AS yang semakin keras terhadap Ukraina—seperti penghentian bantuan militer dan berbagi intelijen—serta kedekatan Washington dengan Rusia.

Dalam konferensi pers yang juga membahas isu-isu seperti Taiwan, Laut China Selatan, dan Selatan Global, Wang secara langsung mengkritik AS atas sikapnya dalam perang dagang yang semakin memburuk.  

"Amerika Serikat tidak seharusnya membalas kebaikan dengan permusuhan, atau menerapkan tarif tanpa alasan yang jelas. Ini bukan perilaku negara besar yang bertanggung jawab," kata dia.  

AS telah memberlakukan tarif kumulatif sebesar 20 persen terhadap semua barang China, dengan alasan bahwa Beijing tidak mengambil tindakan terhadap peredaran fentanyl. China menerapkan tarif balasan, yang terbaru menargetkan produk pertanian AS dan mulai berlaku pada Senin lalu.

5. MENJAGA STABILITAS DALAM NEGERI  

Pada saat yang sama, para pembuat kebijakan China melihat bahwa upaya untuk memastikan stabilitas dalam negeri terus berlanjut, dengan meningkatkan langkah-langkah untuk memerangi kejahatan, korupsi, dan ancaman terhadap ketertiban umum.  

Penipuan telekomunikasi—dengan warga negara China sebagai pelaku sekaligus korban—menjadi salah satu perhatian utama, sebagaimana diuraikan dalam laporan kerja lembaga peradilan tertinggi China, yaitu Kejaksaan Agung Rakyat (SPP) dan Mahkamah Agung Rakyat (SPC).  

Pada tahun 2024, pengadilan China menangani sekitar 40.000 kasus penipuan telekomunikasi dan online, meningkat tajam sebesar 26,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  

Pihak berwenang China telah meningkatkan upaya untuk membongkar jaringan kriminal lintas batas, terutama yang beroperasi dari Myanmar. Menurut SPC, kasus-kasus ini melibatkan 82.000 terdakwa.  

Sementara itu, SPP melaporkan telah menggugat 78.000 individu, menandai lonjakan 53,9 persen dalam jumlah kasus yang diproses.  

Pada saat yang sama, pengadilan China meningkatkan hukuman bagi kejahatan yang mengganggu stabilitas sosial.  

Pada tahun 2024, pengadilan menangani 49.000 kasus kejahatan kekerasan serius, termasuk pembunuhan, yang melibatkan 58.000 terdakwa—turun 5,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  

SPC merujuk pada serangan besar yang terjadi baru-baru ini, seperti insiden penabrakan mobil di luar stadion olahraga di Zhuhai menewaskan 35 orang. Pelaku yang berusia 62 tahun dieksekusi pada Januari.  

Korupsi tetap menjadi fokus utama, dengan SPP dan SPC menegaskan peningkatan upaya pemberantasan korupsi.  

Pada tahun 2024, pengadilan menyelesaikan 30.000 kasus penggelapan, suap, dan kejahatan terkait korupsi lainnya, yang melibatkan 33.000 individu—meningkat 22,3 persen dibandingkan tahun 2023.  

China telah menjalankan kampanye pemberantasan korupsi yang luas selama bertahun-tahun. Pada Januari, badan anti-korupsi tertinggi negara itu mengidentifikasi sektor keuangan, energi, dan perusahaan milik negara sebagai area fokus utama dalam upaya pemberantasan korupsi.