5 hal penting dari hasil pemilu Sabah dan dampaknya bagi PM Anwar Ibrahim

KOTA KINABALU: Warga Sabah, Malaysia, memulai Minggu (30/11) dengan pemerintahan negara bagian baru di bawah pemimpin yang tak asing bagi mereka.

Berdasarkan hasil resmi pemungutan suara sehari sebelumnya, koalisi petahana Gabungan Rakyat Sabah (GRS) tampil sebagai peraih kursi terbanyak, membuka jalan bagi ketuanya, Hajiji Noor, untuk dilantik kembali sebagai ketua menteri untuk periode kedua.

Namun sejumlah pertanyaan penting masih menggantung. Dengan 29 kursi yang diraih GRS belum cukup untuk mencapai suara mayoritas di majelis legislatif Sabah yang beranggotakan 73 orang, siapa nanti yang akan bergabung membentuk pemerintahan koalisi?

Lantas, apa arti hasil pemilu ini bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang koalisinya, Pakatan Harapan (PH), kalah telak dengan hanya meraih satu dari 22 kursi yang diperebutkan?

Walau PH kemungkinan tetap di pemerintahan negara bagian lewat pakta elektoral dengan GRS, para analis mengatakan kepada CNA bahwa hasil ini menjadi peringatan keras bagi koalisi Anwar di Semenanjung Malaysia.

“Jelas sekali Anwar harus memikirkan ulang relasi antara pemerintah pusat dan negara bagian, khususnya untuk Sabah dan Sarawak,” ujar James Chin, profesor kajian Asia di University of Tasmania.

Di Sarawak yang bertetangga dengan Sabah, Gabungan Parti Sarawak (GPS) — koalisi yang sepenuhnya terdiri dari partai lokal — mendominasi parlemen negara bagian. Posisi itu membuat pemerintahan Sarawak berada pada posisi tawar yang lebih tinggi dalam negosiasi dengan Putrajaya, termasuk untuk perkara penting seperti otonomi pendidikan serta pembagian pendapatan minyak dan gas.

“Anwar harus berhati-hati, karena kalau ia salah membaca sinyal dari pemilih, dampaknya bisa menimbulkan gejolak besar dalam politik Sabah dan Sarawak di dalam federasi Malaysia,” tambah Chin.

Berikut lima hal penting dari hasil pemilu negara bagian Sabah ke-17:

1. SIAPA MENANG, SIAPA TUMBANG?

Pertama, soal pihak yang kalah.

Parti Tindakan Demokratik (DAP) yang merupakan anggota koalisi PH, kalah di semua daerah pemilihan yang sebelumnya mereka kuasai, direbut oleh Partai Warisan.

“Banyak pemilih Tionghoa beralih ke Warisan alih-alih DAP, terutama karena persepsi merosotnya integritas di tingkat federal dan skandal korupsi yang melibatkan elite politik di Sabah,” kata Arvin Tajari, dosen senior di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sabah.

“Isu-isu ini merusak citra PH, terutama di kalangan pemilih Tionghoa.”

DAP, yang selama ini kuat di kawasan perkotaan mayoritas Tionghoa, kalah di delapan kursi. Padahal pada pemilu 2020, mereka dapat tujuh kursi di kawasan yang sama.

Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar juga hanya meraih satu dari 12 kursi yang diperebutkan tahun ini. Pada pemilu sebelumnya tahun 2000, PKS mendapatkan dua dari tujuh kursi yang diperebutkan.

Vilashini Somiah, dosen senior di Universiti Malaya (UM), menilai PH dan DAP “salah membaca suhu politik” di Sabah.

“Mereka menganggap kursi mayoritas Tionghoa akan tetap aman, dan meremehkan kuatnya sentimen ‘Sabah untuk Orang Sabah’ yang terus menguat selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Vilashini menilai sikap DAP yang kurang vokal mengenai hak Sabah atas 40 persen pendapatan federal membuat partai itu tampak terlalu percaya diri dengan dukungan pemilih Tionghoa, sementara arus di lapangan justru mengarah ke Warisan.

Ia juga menyinggung reaksi negatif atas penangkapan pengusaha Albert Tei, tokoh kunci dalam dugaan skandal korupsi pertambangan yang menyeret GRS–PH, oleh aparat penegak hukum di bawah pemerintahan Anwar.

“PH dan DAP bukan hanya kehilangan suara. Terus terang saja, mereka kehilangan kepercayaan dan, di Sabah, hal seperti itu diingat untuk waktu yang lama,” ujarnya.

Selanjutnya, para pemenang.

Selama masa kampanye, GRS dan pesaing utamanya yang kerap berseteru, Warisan — dipimpin Shafie Apdal — muncul sebagai dua kandidat terkuat, dengan keduanya tampak percaya diri mampu meraih suara mayoritas.

Kedua kubu saling mengkritik rekam jejak masing-masing dalam pembangunan di Sabah.

Hajiji secara konsisten menyoroti persoalan sampah perkotaan di Semporna, daerah pemilihan federal yang lama dikuasai Shafie. Sebaliknya, Shafie menuduh GRS tersangkut persoalan korupsi, merujuk pada dugaan skandal pertambangan.

GRS akhirnya meraih 29 dari 55 kursi yang mereka perebutkan, sementara Warisan memenangkan 25 dari 73 kursi.

Namun berdasarkan jumlah suara di kursi-kursi yang dimenangkan, GRS hanya unggul tipis 0,15 persen atas Warisan, menurut data resmi yang dikompilasi kantor berita Bernama.

“Penjelasan terbaik yang bisa saya berikan adalah bahwa politik uang di daerah pedesaan berperan sangat besar. Dan Warisan tidak mampu menyaingi itu,” kata Chin.

“Jadi, saya kira Warisan memang menjadi korban politik uang. Tapi tentu saja hal seperti ini sudah berlangsung lama di Sabah.”

Shafie menggemakan pandangan serupa dalam konferensi pers Minggu siang, menyatakan bahwa “penggunaan uang sangat masif dan jelas terlihat”.

Pada Minggu, Shafie mengecam apa yang ia sebut sebagai penggunaan aparatur pemerintah secara luas dan dugaan praktik pembelian suara selama kampanye, meski tanpa menyebut partai tertentu.

Meski begitu, Warisan berhasil menambah perolehan kursi dari 23 kursi pada 2020, memperlihatkan bahwa partai itu tetap relevan, terutama di pesisir timur Sabah, ujar profesor Universiti Malaya Awang Azman Awang Pawi.

“Tetapi Warisan tidak mampu menandingi keunggulan struktural GRS, BN (Barisan Nasional), dan PH dalam hal mesin politik, logistik, serta citra stabilitas,” katanya.

2. SIAPA YANG AKAN MEMBENTUK PEMERINTAHAN SABAH BERIKUTNYA?

Awang Azman mengatakan GRS dan PH akan menjadi “inti” pemerintahan baru dengan total 30 kursi.

United Progressive Kinabalu Organisation (UPKO), mantan anggota koalisi PH yang meraih tiga kursi, “hampir pasti” akan mendukung koalisi GRS–PH mengingat partai itu secara tradisional pro-PH dan pro-pemerintah federal, ujarnya.

Lima kandidat independen yang menang juga berpotensi bergabung dengan blok pemerintah karena mereka cenderung “mendukung GRS demi stabilitas dan kelangsungan politik”, kata Awang Azman.

Kombinasi 38 kursi ini akan memberi pemerintah mayoritas tipis di majelis negara bagian, ujar Adib Zalkapli dari konsultan geopolitik Viewfinder Global Affairs.

“Mayoritas dua kursi tetaplah mayoritas. Undang-undang anti-lompat partai membantu menjaga stabilitas,” katanya.

Namun Chin mengatakan GRS kemungkinan akan mencoba merangkul partai lain, mengingat pentingnya mayoritas dua pertiga yang lebih stabil dalam politik Malaysia yang kerap bergejolak.

Mitra potensial lainnya adalah Barisan Nasional (BN), dengan enam kursi, meski Chin menilai hal ini “sangat kecil kemungkinannya” karena adanya “ketegangan” antara Hajiji dan ketua BN Sabah Bung Moktar Radin. Bung sebelumnya pernah mencoba namun gagal menjatuhkan pemerintahan Hajiji.

“Namun apa pun bisa terjadi. Pertanyaan besar di Kota Kinabalu sekarang adalah apakah Warisan bisa mencapai kesepakatan dengan Hajiji,” kata Chin.

3. ISU APA SAJA YANG MUNCUL DARI HASIL PEMILU SABAH?

Peralihan suara menuju partai-partai berbasis Sabah seperti GRS dan Warisan menunjukkan bahwa sentimen “partai lokal vs partai nasional” yang mendominasi masa kampanye benar-benar terjadi, kata Chin.

Sebagian warganet mendorong narasi bahwa pemerintahan Sabah yang sepenuhnya diisi partai lokal akan lebih efektif menekan pemerintah pusat di Putrajaya untuk memenuhi hak dan kewenangan Sabah sesuai Perjanjian Malaysia 1963 (MA63).

MA63, instrumen hukum yang ditandatangani pada 1963 sebagai dasar pembentukan Federasi Malaysia, menegaskan bahwa Sabah dan Sarawak bukan sekadar negara bagian, melainkan mitra setara dengan Malaysia Barat.

“Jika pola ini terus berlanjut, politik regional di Malaysia Timur akan semakin menguat, mirip perkembangan di Sarawak. Ini kemungkinan akan membuat dukungan terhadap koalisi nasional di Sabah dan Sarawak terus menurun,” kata Arvin.

Koalisi nasional Barisan Nasional (BN) juga tidak luput dari pukulan. Untuk pemilu kali ini, BN membentuk pakta terpisah dengan sesama koalisi nasional PH, meniru kemitraan mereka di tingkat federal.

BN akhirnya hanya memenangkan enam dari 45 kursi yang mereka perebutkan, turun dari 14 kursi pada 2020.

“Ini menunjukkan bahwa BN belum sepenuhnya pulih sejak kekalahan elektoral (di tingkat federal) pada 2018,” kata Adib.

Adib merujuk pada tumbangnya koalisi yang dulu dominan selama 61 tahun pada pemilu umum 2018, setelah skandal korupsi besar 1Malaysia Development Berhad.

Ketua BN Sabah Bung Moktar lolos tipis di kursi Lamag dengan keunggulan hanya 153 suara, sementara tokoh kuat partai lainnya, Salleh Said Keruak, kalah di Usukan dari kandidat Warisan dengan selisih 442 suara, ujar Adib.

“Ini menunjukkan adanya semacam pembaruan dalam politik Sabah,” tambahnya, merujuk pula pada kekalahan dua politisi senior Sabah, Anifah Aman dan Pandikar Amin Mulia — masing-masing mantan menteri federal dan mantan ketua parlemen.

Vilashini dari Universiti Malaya mengatakan para pemilih Sabah telah menunjukkan bahwa loyalitas adalah hal yang tak pasti, dan hasil pemilu tidak bisa diprediksi.

“Daerah pemilihan Bung Moktar, bahkan beberapa basis tradisional Warisan, menunjukkan hal itu dengan jelas: selisih tipis, pilihan yang tak terduga, dan sudah tidak ada lagi basis suara yang benar-benar aman,” ujarnya.

“Putrajaya kini harus mengakui bahwa tuntutan otonomi Sabah memiliki bobot elektoral yang nyata. Agensi politik Sabah telah berkembang melampaui politik rasa terima kasih yang bersifat nostalgis. Pemilih kini lebih cerdas, strategis, dan siap menghukum pihak yang lengah.”

4. APA ARTINYA HASIL PEMILU SABAH BAGI ANWAR?

Arvin dari UiTM menyebut hasil pemilu ini sebagai “kemunduran besar” bagi Anwar, dan mengatakan penunjukan putrinya, Nurul Izzah, sebagai direktur pemilu dianggap tidak berhasil.

“Bagi Nurul Izzah, yang baru-baru ini diangkat menjadi wakil presiden PKR, hasil ini bisa merusak kredibilitas politiknya,” katanya.

“Sejumlah keputusan partai, termasuk pencalonan di Merotai, banyak dikritik dan dinilai sebagai kesalahan strategi.”

Dalam pernyataan bersama dengan Sekretaris Jenderal PKR Saifuddin Nasution Ismail, Nurul Izzah mengatakan dirinya mengambil “tanggung jawab penuh secara kolektif sebagai bagian dari tim atas kekalahan ini”.

Anwar, dalam unggahan media sosial, mengatakan pemerintah federal “sepenuhnya menghormati pesan kuat dan jelas” dari para pemilih Sabah sambil mengucapkan selamat kepada Hajiji atas pelantikannya kembali.

“Mereka menuntut perubahan nyata setelah menghadapi ketidakadilan dan pengabaian dari hampir semua pihak,” tulis Anwar tanpa menyinggung kinerja PKR.

Vilashini mengatakan hasil pemilu kali ini membawa “rasa lega sekaligus peringatan” bagi Anwar.

“Di satu sisi, kembalinya GRS — dengan dukungan UPKO, PH, dan lima independen — menunjukkan bahwa Sabah masih memberi isyarat positif kepada pemerintahan Madani,” ujarnya.

“Tapi pesan dari warga Sabah sangat jelas: mereka tidak menginginkan pemerintahan negara bagian yang tampak terikat pada kekuatan politik dari Malaya (Semenanjung Malaysia).”

Vilashini menambahkan bahwa pemerintahan Anwar perlu mengambil pendekatan yang “jauh lebih ringan” terhadap Sabah ke depan, mengingat kerentanan utama perdana menteri terletak pada persepsi publik.

“Jika Sabah terus mengalami pembangunan yang mandek, layanan publik yang lemah, atau kegagalan tata kelola di bawah administrasi GRS yang berjejaring dengan PH, frustrasi itu akan berbalik ke Putrajaya,” ujarnya.

Arvin mengatakan Anwar perlu lebih fokus pada pembangunan nasional dan mengurangi retorika politik, karena banyak pemilih melihat kepemimpinannya terlalu banyak berwacana ketimbang reformasi konkret.

“Di Sabah, perhatian kini akan beralih pada apakah pemerintah federal menepati komitmennya atas hak bagi hasil pendapatan 40 persen sesuai MA63,” katanya.

“Jika terealisasi, hal itu akan meningkatkan kredibilitas pemerintah federal di Malaysia Timur secara signifikan.”

Chin dari University of Tasmania mengatakan pemilu Sabah menghasilkan “hasil terbaik” bagi Anwar karena ia akan “lebih mudah” bernegosiasi soal isu 40 persen dengan Hajiji.

Namun, “implikasi tidak langsung” bagi Anwar adalah bahwa GRS kini meraih “mandat kuat” secara mandiri dibandingkan kemenangannya pada 2020, kata Chin.

Ketika GRS menang pada 2020, koalisi itu masih mencakup United Malays National Organisation (UMNO) dari BN serta Parti Pribumi Bersatu Malaysia, yang saat itu dipimpin perdana menteri Muhyiddin Yassin.

“GRS kemungkinan akan menekan Anwar untuk memberi mereka satu pos wakil menteri federal tambahan dalam perombakan kabinet mendatang,” prediksi Chin.

5. APA DAMPAK PEMILU SABAH UNTUK PEMILU NASIONAL?

Pemilu Sabah menjadi semacam “uji tekanan” bagi kekuatan politik pemerintahan Anwar di luar Semenanjung Malaysia, sekaligus menguji stabilitas koalisi besar seperti PH, BN, dan GRS — yang semuanya merupakan bagian dari pemerintahan persatuan Anwar di tingkat federal, kata Awang Azman dari Universiti Malaya.

“Jika pelajaran dari Sabah diabaikan, arus bawah politik di negara bagian lain bisa menguat menjelang Pemilu Umum ke-16,” ujarnya, merujuk pada pemilu nasional Malaysia yang harus digelar paling lambat Februari 2028.

Adib dari Viewfinder Global Affairs mengatakan PH dan GRS kemungkinan akan membangun “kemitraan yang lebih solid” dalam pemilu federal.

Ketergantungan Anwar pada partai-partai Borneo seperti GRS akan menjadi semakin krusial untuk membantu PH mengamankan mayoritas parlemen, kata Asrul Hadi Abdullah Sani, mitra di firma penasihat strategis ADA Southeast Asia.

“Dengan sentimen Borneo yang semakin keras terhadap Putrajaya, Anwar menghadapi kemungkinan nyata bahwa PH akan tampil buruk di Sabah dan Sarawak. Itu bisa mempersempit peluang koalisinya mencapai 112 kursi dan meningkatkan risiko parlemen menggantung,” katanya, merujuk pada jumlah minimal untuk mayoritas sederhana di parlemen federal yang beranggotakan 222 orang.

“Kinerja yang lebih lemah di Malaysia Timur akan menguatkan blok seperti GRS dan GPS sebagai penentu utama, yang berarti Anwar harus mulai bersiap menghadapi tawar-menawar pasca-pemilu dan membuka negosiasi soal otonomi, pendanaan pembangunan, dan MA63.

“Ini juga membuat penguatan kerja sama dengan UMNO di negara bagian ‘sabuk Melayu’ menjadi sangat penting agar ia bisa membentuk pemerintahan federal berikutnya.”