Proyeksi Asia Tenggara 2026: tahun penuh tekanan politik dan ketidakpastian ekonomi

BANGKOK/KUALA LUMPUR: Pemerintah negara-negara Asia Tenggara pada 2026 masih harus menghadapi kecemasan ekonomi sekaligus ketegangan geopolitik.

Sebagian pemerintah negara di kawasan ini akan berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah berlanjutnya tekanan global serta meningkatnya biaya akibat tarif Amerika Serikat dan volatilitas perdagangan.

Tahun ini akan diawali dengan pemilu bertahap yang digelar oleh junta militer Myanmar. Sebagian komunitas internasional memandang pemilu ini sebagian besar formalitas belaka, mengingat absennya partipasi dari partai-partai oposisi.

Pemungutan suara di Myanmar dimulai pada 28 Desember 2025 di 102 wilayah administratif dan akan berlanjut pada 11 Januari di 100 wilayah lainnya, serta 25 Januari di 63 wilayah, sehingga mencakup total 265 dari keseluruhan 330 wilayah, lapor Reuters.

Sejumlah analis menilai pemilu tersebut sebagai upaya militer untuk mengonsolidasikan kekuasaan melalui pihak-pihak proksi, sekaligus memperoleh tingkat stabilitas dan legitimasi tertentu, baik di dalam maupun luar negeri.

Thailand juga akan mengadakan pemilihan umum pada 8 Februari yang digelar di tengah konflik bersenjata di perbatasan Kamboja, meningkatnya nasionalisme, serta kondisi ekonomi yang melambat.

Di Malaysia, tahun politik ke depan akan menguji ketahanan pemerintahan persatuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, sekaligus menyingkap ketegangan yang belum terselesaikan di antara para mitra koalisi.

THAILAND: PEMILU KILAT DAN JARINGAN PENIPUAN

Thailand akan menggelar pemilu lebih awal setelah pemerintahan sementara yang dibentuk menyusul runtuhnya pemerintahan sebelumnya menemui jalan buntu pada awal Desember.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul membubarkan pemerintahannya kurang dari 100 hari setelah menjabat. Kenaikannya ke tampuk kekuasaan merupakan hasil dari kesepakatan anggota dewan dengan oposisi nasional.

Kongsi itu kemudian pecah dan ancaman mosi tidak percaya mengemuka, Anutin akhirnya memutuskan menggelar pemilu dalam waktu 60 hari.

Ia menjabat setelah Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan dua perdana menteri sebelumnya, Srettha Thavisin pada Agustus 2024 dan Paetongtarn Shinawatra pada Agustus 2025.

Kini, Anutin, yang memimpin Partai Bhumjaithai berhaluan tengah-kanan, berupaya kembali terpilih sebagai perdana menteri dan mengangkat popularitas partainya.

Partai Rakyat dan Partai Pheu Thai diperkirakan menjadi penantang utama dalam pemilu tersebut.

Partai pendahulu Partai Rakyat menang pemilu 2023, tetapi gagal berkuasa karena ditahan oleh konfigurasi parlemen yang didominasi kubu militer dan royalis.

Sementara itu, Pheu Thai merupakan partai populis yang didirikan oleh mantan pemimpin Thailand Thaksin Shinawatra, ayah dari Paetongtarn.

Atmosfer politik di Thailand diwarnai kelelahan dan frustrasi, kata Suranand Vejjajiva, analis politik dan mantan menteri di era pemerintahan Thaksin.

"Masyarakat lelah dengan permainan politik. Mereka ingin melihat partai politik yang benar-benar bisa menerapkan kebijakan jangka panjang,” kata Suranand.

Rome Rangsiman, anggota DPR Thailand sekaligus wakil pemimpin Partai Rakyat sebagai oposisi nasional, sependapat.

“Menurut saya perasaaan masyarakat Thailand campur aduk. Mereka jenuh dengan situasi ini, tetapi juga mengharapkan perubahan,” katanya kepada CNA.

Menurut Suranand, ketidakstabilan politik dalam beberapa tahun terakhir menghambat reformasi struktural penting di Thailand yang tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan populis.

“Isu-isu seperti lingkungan, perubahan iklim, dan pergeseran geopolitik tentu membutuhkan visi jangka panjang. Selain itu, kesulitan ekonomi dan kesenjangan antara kaya dan miskin juga tinggi, seperti di banyak negara lain,” ujarnya.

“Masalah-masalah ini perlu menjadi fokus dan ditekankan oleh pemerintahan baru, yang jika tidak memiliki stabilitas dalam koalisi, tidak akan mampu menanganinya.”

Secara luas, ekspektasi yang berkembang adalah pemilu kali ini kembali menghasilkan beragam partai di kursi parlemen, tanpa satu pun ada kubu mayoritas.

Namun, isu-isu yang diprediksi paling menarik perhatian pemilih tahun ini dinilai kurang simbolik dan lebih pragmatis dibandingkan pemilu 2023, kata Stithorn Thananithichot, peneliti senior di King Prajadhipok's Institute, Universitas Chulalongkorn.

Partai-partai kini fokus menjaga basis suara sambil merebut swing voters yang jumlahnya sekitar sepertiga pemilih, menurut survei National Institute of Development Administration awal Desember.

Menurut Stithorn, pemilih Thailand kini terpolarisasi secara emosional, tetapi batas ideologisnya kian kabur dan pilihan politiknya tetap fleksibel.

Seseorang bisa saja memiliki pandangan nasionalis yang kuat namun tetap memilih partai reformis, atau mendukung demokrasi tetapi memprioritaskan keamanan atau stabilitas, terutama di tengah konflik yang masih berlangsung dengan Kamboja.

Bagi para analis, kondisi ini membuat pemilu berpotensi lebih cair dan hasilnya semakin sulit diprediksi.

“Dulu jauh lebih mudah, karena pertarunganny a antara partai-partai yang mengklaim diri sebagai kekuatan demokratis dan pihak-pihak yang mewakili sisa-sisa kudeta 2014. Sekarang konstelasinya terbuka,” kata Suranand.

Konflik perbatasan dengan Kamboja, yang kembali memanas sejak Juli sebelum gencatan senjata disepakati atas dorongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Anwar, akan tetap membekas di benak pemilih dan politisi, kata Stithorn.

Seiring dekatnya pemilu dan keinginan Anutin untuk menunjukkan kemampuannya mengendalikan situasi, Stithorn memproyeksi pertempuran dengan Kamboja tidak akan terus terjadi seperti Desember lalu.

“Jika Anda tidak bisa menghentikan sementara kekerasan antara dua negara, itu menunjukkan rendahnya kinerja kabinet dalam mengendalikan situasi,” ujarnya.

Pada 27 Desember lalu, kedua pemerintah sepakat melakukan gencatan senjata, membekukan pergerakan pasukan, memungkinkan warga sipil terdampak untuk segera kembali ke rumah, serta bekerja sama dalam upaya pembersihan ranjau dan pemberantasan kejahatan siber.

Seiring itu, di Thailand, isu keamanan perbatasan juga dikaitkan erat dengan maraknya jaringan penipuan lintas negara. Pejabat dan anggota parlemen membingkai penipuan sebagai ancaman keamanan nasional yang penanganannya bergantung pada kerja sama regional.

Thailand meningkatkan operasi pemberantasan operasi penipuan di sekitar perbatasan, dengan menuding kompleks dan kasino di wilayah perbatasan Kamboja sebagai pusat penipuan daring lintas negara.

Narasi militer tentang “perang melawan pasukan penipu” kian memperuncing ketidakpercayaan antarpemerintah kedua negara dan berdampak pada kerja sama lintas batas.

Rome Rangsiman menilai bentrokan di perbatasan dipicu oleh maraknya jaringan penipuan di Kamboja yang membuat warga Thailand jadi korbannya.

Laporan Global Anti-Scam Alliance pada 2025 menemukan bahwa 72 persen warga Thailand pernah menjadi korban penipuan, dengan total kerugian tahunan kini mencapai sekitar US$3,7 miliar (Rp58 triliun).

“Thailand saat ini berada di garis depan. Ini bukan hanya konflik bersenjata, tetapi kami berada di garis depan dalam memerangi jaringan penipuan,” kata Rome.

Ia memperingatkan bahwa aliran besar uang haram mengalir dari Kamboja ke Thailand, sebagian besar terkait jaringan penipuan dan kriminal. Ada laporan dana tersebut digunakan untuk memengaruhi atau mengambil alih lembaga keuangan dan perusahaan energi penting di Thailand, ancaman yang menurut Rome “sangat serius”.

Pemerintah Thailand ke depan harus menangani persoalan ini secara lebih baik bersamaan dengan ketegangan perbatasan, kata Suranand Vejjajiva.

“Ini ancaman laten—pencucian uang, bantuan untuk memindahkan dana itu ke emas atau kripto atau apa pun yang dilakukan di Thailand, dan kini banyak orang dituding terlibat,” ujarnya.

Sementara itu, Anutin Charnvirakul dan Partai Bhumjaithai mengambil sikap keras dalam sengketa perbatasan dengan Kamboja, menekankan isu pertahanan nasional dan perlindungan warga Thailand.

Anutin berjanji akan membangun tembok di sepanjang perbatasan Thailand–Kamboja jika dia kembali terpilih.

Peran militer dalam urusan nasional kerap terjadi di Thailand. Dalam sejarah modernnya, Thailand telah mengalami belasan kudeta, yang terakhir pada 2014 ketika Jenderal Prayut Chan-o-cha menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra dan membentuk junta militer.

Para analis sepakat bahwa sistem dan fondasi demokrasi Thailand masih tergolong rapuh menjelang 2026. Dengan ketidakpastian politik yang akan terus berlanjut, stabilitas dianggap sebagai sebuah keberhasilan.

“Saya tidak mengharapkan demokrasi berkualitas tinggi, tetapi stabilitas demokrasi saja sudah cukup, asalkan tidak ada kekuatan non-demokratis yang ikut campur,” kata Stithorn.

“Menurut saya, itu sudah cukup untuk menilai kemajuan demokrasi Thailand.”

MALAYSIA: UJIAN HUBUNGAN POLITIK

Suhu politik di Malaysia juga diperkirakan meningkat pada 2026, dengan pemilihan umum di sejumlah negara bagian. Meski Melaka, Johor, dan Sarawak secara resmi belum dijadwalkan menggelar pemilu hingga awal 2027, para analis memperkirakan pemungutan suara tersebut akan dimajukan.

Kontestasi tingkat negara bagian ini dipandang sebagai pemanasan menuju Pemilu Nasional ke-16 (GE16), yang harus digelar paling lambat Februari 2028.

Para analis mengatakan kepada CNA bahwa pemilu negara bagian, khususnya di Melaka dan Johor, akan menjadi ujian krusial bagi dinamika koalisi pemerintahan persatuan.

Para analis menilai pemilu ini akan menguji keseimbangan antara kerja sama federal dan upaya partai-partai mempertahankan identitas politik masing-masing.

Ahmad Fauzi Abdul Hamid, profesor ilmu politik di Universiti Sains Malaysia (USM), mengatakan kepada CNA bahwa sangat besar kemungkinan ketiga pemilu negara bagian itu akan digelar tahun ini.

“Pemilu negara bagian akan dipandang sebagai indikator awal kinerja koalisi Pakatan Harapan (PH) dan Barisan Nasional (BN), sekaligus menunjukkan tingkat dukungan yang dimiliki pemerintah,” kata Ahmad Fauzi, merujuk pada dua koalisi yang secara historis merupakan rival, tetapi kini bermitra setelah Pemilu Nasional ke-15 pada 2022 menghasilkan parlemen gantung.

Menurut Ahmad Fauzi, pemilu di Melaka dan Johor akan menjadi penentu apakah PH dan BN mampu bekerja sama dalam GE16.

Hal ini terutama karena masih adanya ketegangan antara United Malays National Organisation (UMNO) dari BN dan Democratic Action Party (DAP) dari PH, menyusul putusan-putusan pengadilan terbaru yang melibatkan mantan perdana menteri sekaligus mantan presiden UMNO, Najib Razak.

Seorang anggota parlemen DAP disebut-sebut “merayakan” putusan Pengadilan Tinggi yang menolak permohonan tahanan rumah bagi Najib, yang memicu kemarahan politisi UMNO.

“Jika BN dan PH benar-benar ingin berkolaborasi, mereka harus menunjukkan persatuan, dimulai dari pemilu negara bagian,” kata Ahmad Fauzi.

Namun Ahmad Fauzi ragu Pemilu Nasional akan dipercepat pada 2026, dengan alasan pemerintah yang berkuasa ingin mempertahankan mandatnya saat ini selama mungkin.

Anwar sendiri bulan lalu menepis kemungkinan Pemilu Nasional akan digelar pada 2026, menyatakan bahwa prioritasnya adalah mendorong reformasi dan menangani kenaikan biaya hidup.

Syaza Syukri, pengamat politik dari International Islamic University Malaysia, mengatakan kepada CNA bahwa menjelang GE-16, partai-partai akan mulai sengaja saling menjaga jarak.

“Saya pikir ini semacam koreksi, dalam arti setiap partai akan membangun narasinya sendiri tentang posisi mereka di dalam koalisi maupun dalam politik Malaysia secara lebih luas. Ini bagian dari panggung politik untuk merebut dukungan pemilih,” ujarnya.

“Namun saya melihatnya sebagai sesuatu yang terkelola, karena saya tidak melihat ada partai yang benar-benar menantang sekutunya secara serius, terutama ketika politik Malaysia kini sangat terfragmentasi.”

Syaza menilai UMNO berpotensi meningkatkan retorika pro-Melayu, sementara DAP akan mendorong reformasi yang diinginkan pemilih perkotaan, meski harus menerima reformasi yang bersifat “moderat”.

Di kubu oposisi Perikatan Nasional (PN), retakan kian melebar antara mitra koalisi Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).

Menteri Besar Perlis Mohd Shukri Ramli dari PAS mengundurkan diri pada 25 Desember setelah kehilangan dukungan anggota dewan negara bagian dari PN. Shukri kemudian digantikan oleh Abu Bakar Hamzah dari Bersatu, di tengah tudingan sejumlah anggota PAS soal “pengkhianatan” oleh Bersatu.

PN kembali diguncang dengan pengunduran diri ketuanya, Muhyiddin Yassin, yang efektif berlaku pada 1 Januari.

Setelah pengumuman Muhyiddin selaku presiden Bersatu pada 30 Desember, Sekretaris Jenderal PAS Takiyuddin Hassan menyatakan “kesiapan” PAS untuk memimpin PN “demi memperkuat koalisi dan persiapannya menghadapi pemilu negara bagian dan Pemilihan Umum ke-16”.

Perkembangan ini menandai perpecahan besar, dan belum tentu PN mampu bertahan, kata Syaza.

“Kalaupun bertahan, saya kira PN hanya akan menjadi koalisi elektoral yang bersifat strategis—misalnya sebatas pembagian kursi—kecuali mereka bisa menemukan figur yang mampu menyatukan kedua kubu,” ujarnya. “Namun, rasa tidak enak dan ketidakpercayaan kemungkinan sudah terlanjur muncul.”

Jika PAS mengambil alih kepemimpinan PN, Syaza menilai partai itu akan tetap berpegang pada garis politik pro-Melayu dan Islam.

Apabila PAS berpisah dengan Bersatu, ia memperkirakan PAS akan “tancap gas" pada pesan-pesan Islamisnya. “Bersatu sejatinya diposisikan sebagai jembatan di dalam PN, terutama untuk menjangkau pemilih moderat dan non-Melayu,” katanya.

Ahmad Fauzi menambahkan bahwa baik pemerintah maupun oposisi sama-sama menghadapi persoalan internal yang harus diselesaikan, terutama terkait soliditas internal.

“Ini akan menjadi ujian bagi kedua kubu, apakah mereka mampu mempertahankan konfigurasi politik saat ini atau justru akan muncul poros dan pergeseran politik baru,” ujarnya.

TANTANGAN EKONOMI

Prospek ekonomi Thailand pada 2026 dinilai “tidak akan terlalu cerah”, kata Pavida Pananond, profesor bisnis internasional di Universitas Thammasat.

Ekspansi ekonomi Thailand relatif lambat dibandingkan negara-negara kawasan, dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan bertahan di bawah 2 persen, sementara negara tetangga seperti Vietnam dan Indonesia mencatat pemulihan yang lebih kuat pascapandemi COVID-19.

Thailand juga masih terjebak dalam apa yang disebut Pavida sebagai “ketergantungan ganda”: mengekspor ke Amerika Serikat, tapi di sisi lain bergantung pada impor dari China, sebuah posisi yang semakin sulit di tengah turbulensi geopolitik.

Vietnam, khususnya, berhasil menarik investasi manufaktur yang sebelumnya banyak mengalir ke Thailand.

Meski indikator utama menunjukkan ketahanan tertentu pada sektor ekspor dan pariwisata, persoalan struktural yang lebih dalam terus membebani pertumbuhan, pendapatan, serta kepercayaan konsumen dan investor.

Utang rumah tangga Thailand masih termasuk yang tertinggi di Asia jika dibandingkan dengan PDB. Banyak keluarga Thailand menanggung beban utang besar, sehingga kemampuan mereka untuk berbelanja dan menghadapi guncangan ekonomi menjadi terbatas, sementara praktik pinjaman informal masih marak dan memperparah utang.

“Saya yakin jika melihat Bangkok, mungkin tidak tampak bahwa kondisinya begitu berat. Namun menurut saya, kehidupan masyarakat Thailand kini menjadi cukup sulit,” kata Pavida.

Skema keringanan utang dan moratorium memang memberi ruang napas sementara, tetapi para ahli menilai kebijakan tersebut hanya menunda dan bukan menyelesaikan masalah yang mendasar.

Siklus pemilu selama ini cenderung mendorong solusi jangka pendek ketimbang restrukturisasi jangka panjang. Hal itu, tambah Pavida, semakin menguatkan skeptisisme publik terhadap kemampuan politik untuk menghadirkan perubahan ekonomi yang berarti.

“Orang-orang mulai kehilangan harapan bahwa politik bisa membawa perubahan nyata yang kita butuhkan. Saya belum pernah melihat generasi muda merasa sangat ingin meninggalkan Thailand jika mereka punya kesempatan,” katanya.

Sementara itu, Malaysia diperkirakan mampu membawa momentum pertumbuhan 2025 ke tahun berikutnya.

Para ekonom menilai ketahanan Malaysia pada 2026 sangat bergantung pada kemampuannya beralih dari pertumbuhan berbasis perdagangan ke model yang didukung konsumsi domestik dan investasi swasta.

Menurut profesor ekonomi Universitas Sunway Yeah Kim Leng, pertumbuhan Malaysia sebesar 4,7 persen pada sembilan bulan pertama 2025, meski dibayangi tekanan tarif global, mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat.

“Meski pertumbuhan perdagangan melambat tajam, ekonomi Malaysia tidak goyah. Prospek 2026 kemungkinan akan mendapat dorongan dari momentum pertumbuhan saat ini,” katanya kepada CNA.

Namun, ia menambahkan, prospek tahun depan akan dibayangi volatilitas global yang lebih tinggi.

“Tahun 2026 akan membawa ketidakpastian yang lebih besar ketika ekonomi global bergulat dengan perubahan kebijakan perdagangan dan meningkatnya konflik geopolitik,” ujarnya.

Lee Heng Guie, direktur eksekutif Socio-Economic Research Centre, sependapat dan mengatakan 2026 juga berpotensi menjadi periode “pembayaran kembali” bagi Malaysia.

Kinerja ekspor yang kuat pada 2025 sebagian bersifat artifisial, didorong oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan front-loading pengiriman sebelum tarif balasan Amerika Serikat sebesar 19 persen sepenuhnya berdampak pada rantai pasok, katanya.

“Ketika angka-angka ini kembali normal, kita bisa melihat perlambatan signifikan pada prospek eksternal,” ujarnya.

Menurut Lee, Malaysia belum merasakan “dampak penuh” dari tarif AS, dengan pengecualian sementara untuk semikonduktor sebagai contoh.

Trump telah menyampaikan rencana penerapan tarif “cukup besar” atas impor semikonduktor guna melindungi industri AS.

Dalam catatan riset tentang 2026, TA Securities—perusahaan pialang saham dan jasa keuangan—menyebut bahwa jika diterapkan, tarif tersebut akan berdampak besar bagi Malaysia.

Pada 2024, ekspor listrik dan elektronik (E&E) Malaysia ke AS mencapai rekor hampir RM120 miliar. Dari jumlah tersebut, semikonduktor menyumbang RM60,6 miliar dari total pengiriman E&E ke pasar Amerika.

Tarif AS atas semikonduktor berpotensi menurunkan pertumbuhan PDB Malaysia sekitar 0,6 poin persentase pada 2026, kata TA Securities.

Meski demikian, Yeah tetap optimistis terhadap kondisi ketenagakerjaan Malaysia. Tingkat pengangguran saat ini terendah dalam hampir 10 tahun, sebesar 3 persen, dinilainya sebagai tanda ekonomi yang sehat.

“Kondisi hampir semua orang bekerja ini menghasilkan pertumbuhan lapangan kerja yang cukup untuk menopang konsumsi domestik,” ujarnya.

Ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara pada 2026 diperkirakan adalah Vietnam dan Filipina, dengan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan PDB masing-masing sebesar 6,1 persen dan 5,4 persen, menurut East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025.

Kamboja, Laos, dan Myanmar diperkirakan mencatat pertumbuhan PDB masing-masing sebesar 4,3 persen, 4,1 persen, dan 3,0 persen.