Dari Sydney hingga Singapura, diaspora Indonesia bersatu suarakan 17+8 Tuntutan Rakyat

SINGAPURA: Di tengah bergulirnya protes di tanah air, diaspora Indonesia di berbagai negara menggelar aksi solidaritas dan menyerahkan 17+8 Tuntutan Rakyat kepada perwakilan pemerintah. Aksi damai ini berlangsung sepanjang pekan di sejumlah kota besar di dunia dan tuntutannya mirip dengan yang disuarakan oleh gerakan sipil di dalam negeri.

Sekitar 250 warga Indonesia yang tergabung dalam Gerakan untuk Sydney Bersuara (GUSAR) berkumpul dan menggelar aksi damai di Victoria Park, Sydney, Australia pada Sabtu (6/9), menurut laporan Detik.

Dari unggahan Instagram mahasiswa Indonesia di Sydney, Bima Yudho, terlihat peserta yang melakukan orasi sementara beberapa orang lainnya mengibarkan Sang Saka Merah Putih serta menunjukkan plakat.

Pada hari yang sama, puluhan WNI di Prancis menggelar aksi bertajuk Prancis Bergerak di Place Possoz, tidak jauh dari KBRI Paris, seperti dilaporkan CNN Indonesia.

Pada Jumat (5/9), warga Indonesia di Inggris ikut berunjuk rasa di Russell Square, London, diprakarsai oleh kelompok London Bergerak.

Aksi dengan jumlah peserta lebih besar digelar di KBRI Den Haag pada Kamis (4/9) lalu, diikuti oleh hampir 400 orang dari Gerak Solidaritas Belanda.

Di Singapura, sebanyak 213 warga diaspora dari kelompok Gerakan Akar Rumput Indonesia di Singapura (GARIS Djoeang) menandatangani surat tuntutan yang diserahkan kepada Dubes RI, Suryo Pratomo atau yang akrab dipanggil Tommy, pada Jumat (5/9). 

Diaspora Indonesia yang tergabung dalam kelompok ini terdiri dari mahasiswa, pekerja profesional hingga ibu rumah tangga, yang ingin turut menyuarakan tuntutan rakyat kepada pemerintah Indonesia.

Aksi ini dipicu oleh kombinasi berbagai isu nasional, salah satunya “kenaikan tunjangan anggota DPR hingga hampir Rp100 juta per bulan, atau sekitar 30 kali lipat dari pendapatan rata-rata warga”, bunyi siaran pers GARIS Djoeang Singapura kepada CNA Indonesia.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Jumat mengatakan tunjangan DPR akhirnya dipangkas menjadi Rp65,5 juta.

"DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip dari Detik.

Selain perihal besaran tunjangan DPR, GARIS Djoeang juga menyayangkan komentar politisi yang justru tidak peka saat kritik publik tengah meluas.

Salah satu poin yang ditekankan dalam surat tuntutan adalah kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojol berusia 21 tahun yang ditabrak kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025.

Menurut siaran pers GARIS Djoeang, gerakan solidaritas global ini dikoordinasikan oleh Perhimpunan Internasional Indonesia Bergerak di Amerika Serikat, Australia, Belanda, Denmark, Inggris, Jerman, Kanada, Mesir, Norwegia, Polandia, Swiss, dan Taiwan.

HENTIKAN KEKERASAN POLISI

Surat yang diserahkan mencakup 17 tuntutan jangka pendek, 8 tuntutan jangka panjang, serta 12 poin tambahan dari jaringan diaspora global, menurut siaran pers GARIS Djoeang.

Tuntutan pertama diaspora menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kapolri untuk "menghentikan kekerasan polisi terhadap demonstran dan membebaskan seluruh peserta aksi yang ditahan secara sewenang-wenang".

Menurut data Polri pada 1 September 2025 yang dilaporkan Antara, lebih dari 3.000 orang telah ditangkap karena diduga terlibat kericuhan demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025.

Selain itu, isi surat mencerminkan aspirasi, keluhan, dan kritik yang telah disuarakan dalam aksi protes di berbagai kota di Indonesia sejak 25 Agustus 2025.

“Kami menyadari adanya privilese yang kami miliki sebagai orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Bagi kami jelas bahwa privilese ini seharusnya digunakan untuk menguatkan suara dan protes dari mereka yang di tanah air, yang menuntut reformasi struktural dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia,” kata seorang mahasiswa berusia 25 tahun berinisial M, yang meminta identitasnya dirahasiakan.

“Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk menyuarakan langsung keprihatinan kami kepada perwakilan pemerintah Indonesia di Singapura,” tambah Z, seorang profesional berusia 28 tahun yang juga meminta namanya dirahasiakan.

GARIS Djoeang mengungkapkan adanya pertemuan dengan pemerintah Indonesia di KBRI Singapura pada Jumat (5/9), yang berlangsung sekitar satu jam. 

Menurut siaran persnya, dalam pertemuan ini Dubes Tommy menyampaikan apresiasi atas kepedulian diaspora dan menyatakan kesediaannya untuk meneruskan tuntutan mereka kepada pemerintah. 

Dihubungi langsung oleh CNA Indonesia pada Senin (8/9), Dubes Tommy mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah meneruskan surat tuntutan tersebut ke pemerintah Indonesia.

"Iya karena surat itu ditujukan kepada pemerintah dan lembaga negara. Kami sudah meneruskannya ke Jakarta," katanya melalui pesan singkat.