100 hari perang Iran, apa dampak yang dirasakan rakyat Asia Tenggara?

SINGAPURA: Lebih dari tiga bulan sejak perang Iran dimulai, dampak lanjutan dari terganggunya jalur energi dan pelayaran di Timur Tengah kini terasa jauh melampaui pasar minyak. Efeknya menjangkau berbagai sektor di Asia Tenggara, mulai dari proyek pembangunan jalan di Malaysia hingga pelaku usaha makanan dan minuman di Indonesia.

Konflik tersebut mengganggu arus perdagangan yang melalui Selat Hormuz — jalur strategis yang menjadi titik vital pengiriman minyak dan gas ke Asia. Gangguan ini mendorong kenaikan biaya bukan hanya untuk bahan bakar dan material berbasis minyak bumi, tetapi juga berbagai komoditas lain di kawasan.

Bagi Sukumar Subrayalu, pendiri sekaligus direktur pelaksana perusahaan kontraktor Malaysia, Sugu Construction, dampaknya sangat terasa.

Kepada CNA, ia mengatakan, harga bitumen — material utama untuk pekerjaan jalan dan trotoar — melonjak sekitar 70 persen, dari sekitar RM1.700 (Rp7,5 juta) menjadi hampir RM2.900 (Rp12,8 juta)  per ton. Sementara itu, harga solar meningkat lebih dari 80 persen.

Menurut Sukumar, para pemasok kini kerap merevisi harga dalam waktu singkat, sehingga semakin menekan kontraktor yang sudah terikat kontrak dengan harga tetap.

“Pada tahap ini, industri lebih menghadapi persoalan volatilitas harga ketimbang kekurangan pasokan,” ujarnya.

“Pasokan memang masih tersedia, tetapi para kontraktor kesulitan menyusun anggaran dan memproyeksikan biaya karena harga dapat berubah dalam waktu yang sangat singkat.”

Pelaku usaha di seluruh Asia Tenggara kini menghadapi tekanan yang sama, seiring efek konflik tersebut yang menyebar ke rantai pasok global.

Mulai dari kemasan plastik dan pasokan helium hingga pupuk serta produksi pangan, berbagai industri yang bergantung pada bahan baku berbasis minyak bumi menghadapi gejolak harga yang tajam. Kondisi ini memaksa perusahaan menaikkan harga, menanggung kerugian, atau bahkan meninjau ulang model operasional mereka.

Ketika perang Iran yang dimulai pada 28 Februari memasuki hari ke-100 pada 8 Juni lalu, dampaknya semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Asia Tenggara. Pemerintah dan konsumen harus bersiap menghadapi kenaikan biaya untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan jalan, kemasan susu, hingga pengisian helium di balon pesta ulang tahun.

Para pakar dan pelaku industri memperingatkan bahwa gangguan ini kemungkinan akan terus berlanjut setidaknya dalam enam bulan ke depan, bahkan jika ketegangan mereda. Menurut mereka, kondisi ini berpotensi menjadi “guncangan struktural” jangka panjang yang membebani rantai pasok regional dan mendorong kenaikan biaya produksi.

DARI JALAN RAYA HINGGA RESIN DAN HELIUM

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Ahmad Maslan mengatakan pada April lalu bahwa sepertiga, atau 280 dari total 855 proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan di seluruh negeri, mengalami keterlambatan akibat kenaikan harga material konstruksi dan solar.

Seperti dilaporkan media Malaysia _Malay Mail_, jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah apabila tekanan biaya berlanjut.

Untuk mengatasinya, para kontraktor terpaksa menanggung sebagian kenaikan biaya guna menghindari penghentian proyek atau sengketa kontrak, terutama pada proyek-proyek pemerintah, kata Sukumar.

“Beberapa perusahaan memperlambat tahapan pekerjaan, mengoperasikan lebih sedikit alat berat, memperpanjang jadwal konstruksi, dan hanya memprioritaskan pekerjaan yang benar-benar krusial,” ujarnya.

Karena bitumen merupakan produk turunan minyak bumi, fluktuasi harga minyak dunia dan gangguan rantai pasok global berdampak langsung terhadap biaya material tersebut. Menurut Sukumar, kandungan bitumen biasanya hanya sekitar 4 hingga 7 persen dari campuran aspal yang digunakan dalam pekerjaan jalan.

Ia menjelaskan, sebagian besar proyek konstruksi diberikan melalui kontrak dengan harga tetap sehingga kontraktor tidak dapat membebankan kenaikan harga bitumen kepada pemilik proyek. Kondisi ini menekan margin keuntungan, arus kas, hingga kelayakan proyek secara keseluruhan.

“Dalam beberapa kasus, kontraktor juga melakukan pembahasan dan negosiasi dengan pemilik proyek, klien, pemasok, serta subkontraktor untuk mengurangi dampaknya. Langkah yang ditempuh, antara lain, mengajukan penyesuaian harga, perpanjangan waktu pengerjaan, mencari sumber material alternatif, atau merevisi jadwal pelaksanaan proyek,” ujarnya.

Sukumar, yang juga anggota dewan Master Builders Association Malaysia, mengatakan, perusahaan konstruksi di Malaysia kini berupaya meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi pemborosan, mengonsolidasikan pengiriman, serta memanfaatkan stok material yang ada sebelum melakukan pemesanan baru.

Situasi serupa juga terjadi di Thailand. Asosiasi Kontraktor Thailand memperingatkan potensi gelombang proyek mangkrak dan penutupan lokasi konstruksi karena biaya solar, baja, dan pengiriman barang telah mencapai tingkat yang “tidak lagi berkelanjutan”, seperti dilaporkan The Nation.

“Banyak pemilik proyek swasta sengaja mengabaikan realitas pasar saat ini. Tanpa adanya klausul penyesuaian harga dalam kontrak, kontraktor pada akhirnya harus menanggung 100 persen risiko tersebut,” kata Presiden Asosiasi Kontraktor Thailand, Liza Ngamtrakulpanit, kepada The Nation.

Gangguan pasokan juga mulai mengguncang industri plastik di Asia Tenggara yang selama ini bergantung pada impor nafta dari Timur Tengah.

Nafta, bahan petrokimia hasil olahan minyak mentah, banyak digunakan dalam produksi berbagai jenis plastik pada beragam produk, mulai dari kemasan makanan hingga alat pelindung diri.

Di Indonesia, para pelaku usaha bahkan mengekspresikan situasi tersebut melalui media sosial. Sejumlah video parodi di TikTok menampilkan produk yang dibungkus daun pisang sebagai pengganti plastik, sembari berkelakar bahwa itu adalah “solusi atas mahalnya harga plastik”.

Menurut laporan Jakarta Post, Kementerian Perindustrian Indonesia menyebut sejumlah perusahaan juga mulai mendiversifikasi bahan kemasan dengan beralih ke kertas, kaca, logam, serta plastik daur ulang.

Asosiasi Produsen Plastik Malaysia (_Malaysian Plastic Manufacturers Association/MPMA_) mengatakan kepada CNA bahwa harga polietilena dan polipropilena — yang sama-sama berasal dari nafta — melonjak sekitar 90 persen pada April, dari sekitar US$930 (sekitar Rp 16,7 juta) menjadi US$1.700 (Rp30,5 juta) per ton.

“Pasar juga mengalami kekurangan pasokan yang parah untuk beberapa jenis produk tertentu. Sebagian pembeli bahkan tidak lagi bisa membeli dari pemasok langganan mereka karena pemasok lokal menyatakan ‘force majeure’, sementara yang lain masih berjuang mempertahankan operasional,” kata Presiden MPMA, CC Cheah.

Namun, sejak mencapai puncaknya, harga kedua bahan tersebut mulai turun. Berdasarkan data MPMA, rata-rata harga untuk jenis yang paling umum pada Juni berada di kisaran US$1.450 (Rp26 juta) per ton.

Asosiasi itu menambahkan tekanan pasokan mulai mereda sejak Mei setelah para produsen beralih ke sumber alternatif dari pasar internasional, terutama impor dari China.

Sementara itu, perusahaan susu lokal terbesar di Malaysia, Farm Fresh, menyatakan kepada CNA bahwa harga resin untuk kemasan telah melonjak dua kali lipat, dari sekitar RM4 menjadi RM8 hingga RM9 per kilogram. Kondisi ini mendorong perusahaan beralih ke kemasan karton berbahan kertas untuk sejumlah produknya.

Di Indonesia, Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) menyebut, harga bahan baku plastik telah naik rata-rata 45 hingga 70 persen sejak kontrak baru ditandatangani pada Maret. Bahkan, harga resin polipropilena melonjak hingga 90 sampai 100 persen dibandingkan Februari.

Ketua AMDATARA Karyanto Wibowo mengatakan kepada CNA bahwa kenaikan tersebut mendorong biaya produksi kemasan — seperti botol, galon, tutup kemasan, label, dan plastik pembungkus (shrink wrap) — naik sekitar 28 hingga 48 persen, tergantung volume dan jenis material yang digunakan.

“Sejumlah pabrik skala menengah serta pelaku usaha kecil dan menengah sudah mengalami keterlambatan pengiriman selama dua hingga tiga minggu. Situasinya masih sangat dinamis, dengan harga yang terus naik setiap tujuh hingga 10 hari,” ujarnya.

Menurut Karyanto, apabila tidak ada intervensi, harga air minum dalam kemasan berpotensi naik lebih dari 15 persen secara bertahap akibat lonjakan biaya bahan baku.

“Sebagian besar pelaku usaha juga sudah mulai membebankan sebagian kenaikan biaya tersebut kepada konsumen melalui penyesuaian harga jual, terutama untuk kemasan botol 600 mililiter dan galon 19 liter,” katanya.

Kelangkaan bahan baku juga mulai merembet ke sektor otomotif. Sejumlah perusahaan di Indonesia mengungkapkan bahwa industri kendaraan sangat bergantung pada plastik, mulai dari komponen interior seperti dasbor dan panel pintu hingga berbagai komponen di ruang mesin, sebagaimana dilaporkan Jakarta Post.

Di luar industri plastik, konflik Iran juga membuat pasokan helium global tertekan.

Helium merupakan sumber daya yang jumlahnya terbatas dan umumnya diperoleh sebagai produk sampingan dari produksi gas alam.

Produsen utama helium dunia, antara lain, Amerika Serikat dan Qatar, dengan Qatar menyumbang sekitar sepertiga pasokan global.

Selain digunakan secara luas dalam industri semikonduktor, helium juga berperan dalam produksi cip berteknologi tinggi serta digunakan pada sejumlah mesin pencitraan resonansi magnetik (MRI) yang membantu mendeteksi tumor maupun cedera otot dan ligamen.

Di Malaysia, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Johari Abdul Ghani mengatakan pada Mei bahwa perusahaan-perusahaan lokal yang mengimpor helium dari Timur Tengah mengalami kekurangan pasokan sekitar 20 persen akibat perang tersebut.

Meski demikian, seperti dilaporkan New Straits Times, kondisi itu sejauh ini belum menjadi ancaman serius bagi industri semikonduktor Malaysia.

Namun, kelangkaan helium telah memicu kenaikan biaya bagi pelaku usaha dekorasi pesta dan penyelenggara acara di kawasan.

Sejumlah pelaku usaha di Singapura menuturkan, harga helium melonjak hingga 40 persen. Sementara itu, pemasok perlengkapan pesta asal Yogyakarta, Balloons of Happiness, mengaku pasokan helium kini semakin sulit diperoleh.

“Selain menawarkan dekorasi tanpa helium, kami juga kini mengelola penggunaan helium dengan lebih hati-hati,” kata perusahaan tersebut kepada CNA.

DAMPAK TERHADAP KETAHANAN PANGAN

Gangguan industri akibat blokade di Selat Hormuz juga mulai merembet ke sistem pangan di Asia Tenggara, memunculkan kekhawatiran mengenai keterjangkauan harga dan ketahanan pangan di kawasan.

Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menuturkan, lonjakan harga pupuk nonsubsidi, termasuk urea yang merupakan pupuk paling banyak digunakan di dunia, telah menyebabkan biaya produksi pertanian naik sekitar 5 persen.

Berdasarkan laporan S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) yang diterbitkan pada Maret, Asia Tenggara mengimpor pupuk dari Timur Tengah senilai lebih dari US$1,1 miliar, atau sekitar 11 persen dari total impor pupuk kawasan.

Henry menggambarkan kondisi saat ini sebagai “skakmat ekonomi” bagi petani kecil. Menurutnya, kenaikan harga pupuk yang dibarengi lonjakan harga solar telah meningkatkan biaya transportasi serta biaya operasional berbagai alat pertanian seperti traktor dan mesin penggilingan.

“Kondisi ini jelas meningkatkan biaya produksi, sementara pada saat yang sama mengurangi potensi pendapatan petani maupun peternak,” katanya kepada CNA.

“Secara keseluruhan, biaya produksi naik 20 hingga 30 persen. Namun, harga jual gabah maupun komoditas lain di tingkat petani sering kali stagnan atau tidak naik sebanding dengan kenaikan modal yang harus mereka keluarkan.”

Akibatnya, sebagian petani di Indonesia mulai beralih ke pupuk alami, sementara yang lain mengurangi ketergantungan pada tanaman pangan pokok seperti padi dan beralih ke komoditas hortikultura yang dinilai dapat memberikan keuntungan lebih cepat.

Peneliti RSIS dari Centre of Non-Traditional Security Studies, Jose Ma Luis P Montesclaros, mengatakan, gangguan pasokan pupuk dapat mendorong kenaikan harga pangan pokok melalui berbagai jalur.

Menurutnya, petani bisa saja mengurangi penggunaan pupuk karena biaya yang semakin mahal sehingga hasil panen menurun dan pasokan pangan berkurang. Sebaliknya, jika mereka tetap menggunakan pupuk dalam jumlah yang sama, biaya tambahan tersebut kemungkinan akan dibebankan kepada konsumen.

“Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah apakah masing-masing negara memberikan subsidi kepada petani atau konsumen selama periode kenaikan harga pupuk ini. Karena harga pupuk telah meningkat tajam, tidak semua negara memiliki kemampuan fiskal untuk menanggung beban subsidi yang lebih besar,” kata Montesclaros.

Di hilir, sejumlah pelaku usaha makanan dan minuman juga mulai meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen.

Fuad Syukron, pemilik Doughmad Gourmet Donuts di Jawa Timur, mengatakan, dirinya telah menaikkan harga donat dari Rp3.500 menjadi Rp4.000 per buah, atau naik sekitar 14 persen.

“Kami mulai merasakan kenaikan biaya bahan baku sejak akhir Februari. Namun, lonjakan yang terjadi pada April jauh lebih besar dan sudah sulit diserap dalam struktur biaya produksi,” ujar Fuad.

Ia mencontohkan harga kemasan plastik yang telah naik sekitar 67 persen.

“Kekhawatiran terbesar kami adalah daya beli masyarakat menurun sehingga berdampak pada penurunan pendapatan usaha.”

Konsumen pun mulai merasakan dampaknya secara langsung.

Warga Malaysia Falah Hamidi mengaku mulai melihat gangguan pasokan susu, khususnya merek lokal Farm Fresh, sejak April lalu. Menurutnya, pemasok kemasan mengurangi volume produksi akibat lonjakan harga resin.

“Biasanya rak-rak selalu penuh setiap hari, tetapi sekarang kondisinya tidak bisa diprediksi. Kadang stok normal, kadang hanya tersisa beberapa botol, bahkan ada kalanya benar-benar habis,” kata Falah, salah satu pendiri aplikasi penyelamatan surplus makanan ReMeal, kepada CNA.

Direktur Keuangan Farm Fresh Group Mohd Khairul Mat Hassan mengatakan, perusahaan belum menutup kemungkinan menaikkan harga produk. Pasalnya, biaya plastik yang menyumbang sekitar 3 persen dari total biaya produksi telah meningkat dua kali lipat.

Konsumen di berbagai negara Asia Tenggara lainnya juga mulai menyadari kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

Marsya Adya Tami, 24, seorang desainer grafis di Batam, mengatakan, harga berbagai produk berbahan plastik, telur, hingga minuman di kedai kopi lokal telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

“Dulu saya biasa membeli satu pak berisi 10 butir telur di Indomaret dengan harga sekitar Rp21.000 sampai Rp23.000. Belakangan harganya sudah mencapai sekitar Rp25.000,” katanya kepada CNA.

“Sekarang banyak kedai kopi yang menjual minuman mulai dari Rp30.000, padahal sekitar setahun lalu secangkir kopi masih mudah ditemukan dengan harga sekitar Rp20.000,” tambahnya.

Selain barang konsumsi, gangguan rantai pasok juga mulai merembet ke sektor lain seperti kesehatan.

Di Singapura, distributor alat kesehatan seperti Medpro Medical Supplies mengaku telah meningkatkan persediaan stok untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, karena pelanggan kini membeli lebih banyak produk sebagai cadangan.

Di Malaysia, Menteri Kesehatan Dzulkefly Ahmad memperkirakan, harga sejumlah obat-obatan dan perangkat medis telah naik sekitar 30 hingga 40 persen akibat meningkatnya biaya bahan baku yang terkait dengan konflik di Timur Tengah, seperti dilaporkan media The Star.

Meski demikian, pemerintah Malaysia dan Singapura menegaskan bahwa pasokan kebutuhan medis di kedua negara sejauh ini masih dalam kondisi stabil.

MENGAPA DAMPAKNYA DIPERKIRAKAN BERLANGSUNG LAMA

Para pakar dan pelaku industri memperingatkan bahwa dampak gangguan pasokan bahan baku global kemungkinan masih akan terasa setidaknya dalam enam bulan ke depan, bahkan jika ketegangan mereda. Sebagian di antaranya bahkan memperkirakan efeknya dapat bertahan hingga satu atau dua tahun mendatang.

“Pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu jauh lebih lama. Ini bukan lagi sekadar fluktuasi normal, melainkan perubahan struktural yang memaksa seluruh rantai pasok industri petrokimia dan air minum dalam kemasan beradaptasi dalam jangka menengah hingga panjang,” kata Ketua AMDATARA, Karyanto Wibowo.

Ekonom Jayant Menon, peneliti senior tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, menilai, biaya pengiriman dan premi asuransi yang lebih tinggi kemungkinan akan bertahan dalam waktu lama. Sementara itu, pasokan minyak dan berbagai produk petrokimia yang telah terkuras diperkirakan membutuhkan waktu panjang untuk kembali ke tingkat sebelum konflik.

Ia juga mengingatkan bahwa sebagian dampak konflik bisa menjadi “tidak dapat dipulihkan”. Rumah tangga yang terjerumus ke dalam kemiskinan maupun bisnis yang terpaksa tutup belum tentu mampu bangkit kembali meskipun situasi geopolitik membaik.

“Konflik ini mungkin telah berlangsung cukup lama hingga mengubah tren pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dalam jangka pendek hingga menengah, dengan dampak permanen terhadap berbagai indikator sosial, termasuk kemiskinan dan ketimpangan,” katanya kepada CNA.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), memperingatkan, tekanan inflasi berpotensi semakin meningkat ketika pemerintah tidak lagi mampu mempertahankan bantalan fiskal yang ada. Pada saat yang sama, perusahaan yang mengurangi kapasitas produksi juga berisiko memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan peningkatan angka pengangguran.

Sementara itu, Jose Ma Luis P Montesclaros dari RSIS mengatakan, banyak pemerintah di kawasan masih berupaya memulihkan ruang fiskal setelah pandemi COVID-19 dan gelombang inflasi pangan yang dipicu perang Rusia-Ukraina. Kondisi tersebut dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi yang dibutuhkan petani maupun konsumen.

Krisis ini juga memperlihatkan betapa besarnya ketergantungan negara-negara Asia Tenggara terhadap impor bahan baku dan pasokan energi dari Timur Tengah, menurut para pakar dan pelaku industri. Karena itu, mereka mendorong diversifikasi sumber pasokan serta penguatan ketahanan rantai pasok.

“Industri petrokimia masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Indonesia mengimpor sebagian besar kebutuhan nafta tahunannya, dan sekitar 70 persen pasokan tersebut berasal dari Timur Tengah,” ujar Karyanto.

Menon mengatakan, krisis ini menunjukkan pentingnya mengurangi ketergantungan berlebihan pada segelintir negara pemasok produk-produk strategis, sekaligus mempercepat transisi hijau guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan produk petrokimia.

Dalam KTT ASEAN ke-48 pada Mei lalu, para pemimpin kawasan mengusulkan sejumlah langkah, antara lain, pembentukan cadangan bahan bakar regional dan mekanisme siaga ketahanan pangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meredam dampak penutupan Selat Hormuz maupun gangguan serupa di masa depan yang berpotensi mengganggu pasokan bahan bakar dan pupuk ke Asia Tenggara.

Namun bagi pelaku usaha yang sudah lebih dulu menghadapi lonjakan biaya dan penyusutan margin keuntungan seperti Sukumar, ketidakpastian yang berkepanjangan kini mulai memengaruhi keputusan bisnis sehari-hari.

“Sejumlah kontraktor kini menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil proyek baru karena ketidakpastian harga material di masa mendatang,” ujarnya.